ICEL

ICEL

Gema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

International Zero Waste Cities Conference 2018 (IZWCC 2018) sudah dimulai sejak hari Senin, 5 Maret 2018 di Kota Bandung, Jawa Barat. IZWCC 2018 dengan tagline “Sayangi bumi, bersihkan dari sampah” diselenggarakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai prinsip Zero Waste dalam pengelolaan sampah kepada berbagai pemangku kepentingan. Peserta IZWCC 2018 terdiri dari kelompok masyarakat sipil dan pejabat pemerintah daerah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Konferensi ini juga menghadirkan masyarakat sipil dan pejabat pemerintah dari negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam implementasi pendekatan Zero Waste di masing-masing negara.

Sesi pleno IZWCC terdiri dari dua sesi yang bertujuan untuk pengenalan awal mengenai konsep Zero Waste. Pada sesi pertama, Flor Berlingen, dari Zero Waste France, menyampaikan bahwa pendekatan Zero Waste tidak hanya menekankan pada pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah, namun menekankan pula pada desain ulang suatu produk. Penekanan dari desain ulang suatu produk bermakna: jika suatu produk tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat diubah menjadi kompos atau tidak dapat didaur ulang, maka kita seharusnya tidak membuat produk tersebut. Menggantungkan upaya pengelolaan sampah hanya pada upaya penggunaan ulang dan daur ulang sampah tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah.

Baca SelengkapnyaGema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

Revisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Pembangunan PLTU Suralaya Unit 8 dan 9 di Suralaya, Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu.

 

JAKARTA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding pemerintah tidak transparan dan mengabaikan pendapat masyarakat dalam rencana perubahan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sejauh ini, menurut Walhi, pemerintah hanya mengundang operator dan pemilik pembangkit dalam konsultasi publik untuk mengubah peraturan.

“Padahal masyarakat yang paling terkena dampaknya, tapi tidak pemah dllibatkan,” ujar Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Dwi Sawung, kemarin.

Perubahan emisi bakal tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan draf peraturan yang diterima Tempo, pemilik PLTU harus menyesuaikan emisi minimal sesuai dengan baku mutu yang ada dalam regulasi selama 90 hari.

Baca SelengkapnyaRevisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Permasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Balikpapan, 22 Februari 2018 – Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan serta penetapan pola ruang dan struktur ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin.[1] RZWP-3-K setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana ruang lingkup RZWP-3-K adalah perencanaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sedangkan ruang lingkup RTRW adalah perencanaan ruang darat.  Dasar hukum utama RZWP-3-K adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KKP No. 23 Tahun 2016).

Baca SelengkapnyaPermasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Timbal dalam Cat: Menunggu Regulasi “Level Aman”

Bagian 3 :

Setelah penghapusan bensin bertimbal terimplementasi secara berkala di level global, cat enamel merupakan salah satu sumber paparan timbal (Pb) terakhir ke manusia. Cat enamel masih digunakan dalam beberapa hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, atau anak-anak kita. Di mainan anak-anak, taman kanak-kanak, cat tembok warna warni, penanda jalan, bangku taman, dan lain-lain; yang memberi akses pada timbal untuk terinhalasi dalam dosis rendah namun jangka panjang.

Sekalipun WHO mengakui bahwa tidak ada level aman untuk paparan timbal, penelitian UNEP (2016) menunjukkan bahwa level aman timbal dalam cat enamel yang diterima secara global berada pada 90 ppm. Sayangnya, di Indonesia belum ada regulasi yang membatasi level timbal dalam cat enamel. Sekalipun telah memiliki berbagai SNI yang membatasi kadar timbal dalam berbagai cat, cat enamel luput diatur dan baru dinaungi SNI sukarela pada tingkat 600 ppm. Level ini hampir 7x lebih tinggi dari level aman yang ditetapkan WHO.

Baca SelengkapnyaTimbal dalam Cat: Menunggu Regulasi “Level Aman”

Pengelolaan Bahan Kimia, Beban Penyakit dan Prioritas Politik

Bagian 2:

Tahun 2017 merupakan tahun penting bagi isu pengendalian pencemaran – lebih spesifik lagi, pengelolaan bahan kimia. Dalam pembukaan pertemuan regional Asia Pasifik oleh Sekretariat SAICM di Bangkok, 23 Januari 2018, dua laporan penting yang diluncurkan pada tahun 2017 kembali disoroti dalam kaitannya dengan pencemaran dan pengelolaan bahan kimia.

Pertama, Laporan Komisi Lancet tentang Pencemaran dan Kesehatan, yang merangkum jumlah total 9 juta kematian di seluruh dunia akibat pencemaran air, udara, maupun bahan kimia. Jumlah ini lebih banyak dari kombinasi malaria, TBC dan AIDS dan 15 kali lipat kematian dari seluruh perang dan jenis kekerasan lainnya. Laporan Lancet juga membandingkan biaya yang hilang sebagai akibat dari pencemaran: US$ 4,6 triliun per tahun; dibandingkan dengan investasi pengendalian pencemaran yang jauh lebih murah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penghapusan bensin bertimbal telah memberikan manfaat ekonomi rata-rata sebesar US$ 200 milyar setiap tahunnya semenjak 1980.

Baca SelengkapnyaPengelolaan Bahan Kimia, Beban Penyakit dan Prioritas Politik

Pendekatan Strategis terhadap Pengelolaan Bahan Kimia Internasional (EN: “Strategic Approach to International Chemical Management” – SAICM)

Bagian 1: Pengantar

SAICM (dilafalkan “sai-kem”) jelas bukan merupakan akronim yang ramah di lidah, apalagi jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. SAICM bukan konvensi, bukan juga protokol; namun memiliki signifikansi yang cukup besar dari sisi politis jika dilihat dari proses pendiriannya. Dalam hukum internasional, SAICM adalah soft law; yang artinya, SAICM adalah kerangka kebijakan yang tidak harus, namun dapat menjadi panduan bagi negara-negara yang mendirikan dan menandatangani deklarasinya. SAICM lahir dari dorongan para kepala negara, yang melahirkan Deklarasi Dubai tentang Pengelolaan Bahan Kimia Internasional yang disepakati menteri-menteri lingkungan hidup, kepala delegasi dan masyarakat sipil di Konferensi Internasional tentang Pengelolaan Bahan Kimia (Februari 2006). Hingga kini, SAICM terdiri atas 175 negara dan 85 organisasi non-pemerintah, yang mencakup perwakilan dari industri dan masyarakat sipil.

Baca SelengkapnyaPendekatan Strategis terhadap Pengelolaan Bahan Kimia Internasional (EN: “Strategic Approach to International Chemical Management” – SAICM)

Ancaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Seruan untuk menghentikan pembahasan RKUHP di DPR kembali digaungkan dalam diskusi tentang Penyusunan Ancaman Pidana dalam RKUHP yang diadakan oleh STHI Jentera, Selasa 13 Februari 2018. Para pemateri yang terdiri dari akademisi menilai bahwa metode Delphi yang digunakan dalam penyusunan ancaman pidana RKUHP terlalu terburu-buru, rentan bias, dan tidak cermat. Metode Delphi adalah salah satu metode yang biasa digunakan dalam penelitian sosial untuk mendapatkan gambaran kolektif atas suatu isu. Namun, penggunaan metode ini untuk RKUHP ini dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya (dimulai pada Januari 2017 dan harus selesai secepat mungkin), oleh ahli yang merangkap sebagai tim perumus, dan tanpa mempertimbangkan data ataupun evaluasi praktik penegakan hukum pidana selama ini.

Baca SelengkapnyaAncaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Data Restorasi agar Terbuka

Masyarakat membutuhkan informasi perkembangan dua tahun restorasi gambut pascakebakaran hutan dan lahan 2015. Pemerintah diminta membuka data dan peta terkait.

 

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah 20 kelompok masyarakat sipil dari 8 provinsi di Indonesia, dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, membangun kanal informasi daring sebagai dukungan pada restorasi gambut yang dikerjakan pemerintah dua tahun terakhir.

Kanal informasi dalam pantaugambut.id berisi antara lain peta perkembangan restorasi gambut untuk menjembatani upaya pemerintah yang belum menuntaskan kebijakan satu peta. Namun, data itu belum memasukkan perkembangan restorasi yang digarap di bawah supervisi Badan Restorasi Gambut (BRG) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Simpul Jaringan kesulitan mendapat data dan peta itu. Karena upaya restorasi belum dibuka ke publik, rasa memiliki terhadap pekerjaan besar membasahi kembali gambut jadi tak terbentuk. Temuan Simpul Jaringan, masyarakat awam di lokasi restorasi kerap tak mengetahui pengerjaan restorasi di daerahnya. Bahkan ada temuan, proyek restorasi hanya jadi pekerjaan kaum elite desa.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Selasa (13/2), di Jakarta, mewakili 20 jejaring kelompok masyarakat sipil di 8 provinsi yang memiliki gambut, mengenalkan situs pantaugambut.id. Situs itu berisi peta, data, dan informasi terkait gambut dan restorasinya sebagai sarana kanal informasi bagi masyarakat terkait perkembangan restorasi gambut.(KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

Baca SelengkapnyaData Restorasi agar Terbuka

Atlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018 membutuhkan udara bersih di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Di Jakarta diperlukan terobosan khusus karena data indeks mutu udara dua tahun terakhir menunjukkan, saat itu udara Jakarta terpolusi debu atau PM2,5 pada rentang menengah hingga tak sehat.

Di Palembang, mutu udara periode itu aman karena di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mutu ini agar dijaga dengan memastikan tak ada kebakaran hutan dan lahan.

Di Jakarta, jika memakai standar WHO, hampir semua hari pada periode itu melewati standar WHO 25 mikrogram per milimeter kubik. Debu halus ini berbahaya karena bisa mencapai paru-paru sampai pembuluh darah sehingga memicu berbagai penyakit berbahaya.

Baca SelengkapnyaAtlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi