ICEL

ICEL

Ancaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Seruan untuk menghentikan pembahasan RKUHP di DPR kembali digaungkan dalam diskusi tentang Penyusunan Ancaman Pidana dalam RKUHP yang diadakan oleh STHI Jentera, Selasa 13 Februari 2018. Para pemateri yang terdiri dari akademisi menilai bahwa metode Delphi yang digunakan dalam penyusunan ancaman pidana RKUHP terlalu terburu-buru, rentan bias, dan tidak cermat. Metode Delphi adalah salah satu metode yang biasa digunakan dalam penelitian sosial untuk mendapatkan gambaran kolektif atas suatu isu. Namun, penggunaan metode ini untuk RKUHP ini dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya (dimulai pada Januari 2017 dan harus selesai secepat mungkin), oleh ahli yang merangkap sebagai tim perumus, dan tanpa mempertimbangkan data ataupun evaluasi praktik penegakan hukum pidana selama ini.

Baca SelengkapnyaAncaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Data Restorasi agar Terbuka

Masyarakat membutuhkan informasi perkembangan dua tahun restorasi gambut pascakebakaran hutan dan lahan 2015. Pemerintah diminta membuka data dan peta terkait.

 

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah 20 kelompok masyarakat sipil dari 8 provinsi di Indonesia, dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, membangun kanal informasi daring sebagai dukungan pada restorasi gambut yang dikerjakan pemerintah dua tahun terakhir.

Kanal informasi dalam pantaugambut.id berisi antara lain peta perkembangan restorasi gambut untuk menjembatani upaya pemerintah yang belum menuntaskan kebijakan satu peta. Namun, data itu belum memasukkan perkembangan restorasi yang digarap di bawah supervisi Badan Restorasi Gambut (BRG) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Simpul Jaringan kesulitan mendapat data dan peta itu. Karena upaya restorasi belum dibuka ke publik, rasa memiliki terhadap pekerjaan besar membasahi kembali gambut jadi tak terbentuk. Temuan Simpul Jaringan, masyarakat awam di lokasi restorasi kerap tak mengetahui pengerjaan restorasi di daerahnya. Bahkan ada temuan, proyek restorasi hanya jadi pekerjaan kaum elite desa.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Selasa (13/2), di Jakarta, mewakili 20 jejaring kelompok masyarakat sipil di 8 provinsi yang memiliki gambut, mengenalkan situs pantaugambut.id. Situs itu berisi peta, data, dan informasi terkait gambut dan restorasinya sebagai sarana kanal informasi bagi masyarakat terkait perkembangan restorasi gambut.(KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

Baca SelengkapnyaData Restorasi agar Terbuka

Atlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018 membutuhkan udara bersih di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Di Jakarta diperlukan terobosan khusus karena data indeks mutu udara dua tahun terakhir menunjukkan, saat itu udara Jakarta terpolusi debu atau PM2,5 pada rentang menengah hingga tak sehat.

Di Palembang, mutu udara periode itu aman karena di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mutu ini agar dijaga dengan memastikan tak ada kebakaran hutan dan lahan.

Di Jakarta, jika memakai standar WHO, hampir semua hari pada periode itu melewati standar WHO 25 mikrogram per milimeter kubik. Debu halus ini berbahaya karena bisa mencapai paru-paru sampai pembuluh darah sehingga memicu berbagai penyakit berbahaya.

Baca SelengkapnyaAtlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi

Pemerintah Akan Ubah Batas Emisi Proyek Listrik

Pembangunan Konstruksi PLTU Suralaya Unit 8 dan 9

 

JAKARTA. Sepucuk surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tanggal 12 Januari 2018 berpotensi mengubah skema investasi proyek setrum di dalam negeri. Pasalnya, surat tersebut menyoal rencana penurunan batas emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Surat yang diteken oleh M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK tersebut adalah balasan atas surat WALHI tanggal 20 Desember 2017. Surat tersebut menyebutkan,  pada prinsipnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN dan perusahaan pembangkit mendukung rencana penurunan emisi pembangkit dengan cara mervisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) 21/2008.

Baca SelengkapnyaPemerintah Akan Ubah Batas Emisi Proyek Listrik

Revisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008)

Salah sumber tidak bergerak yang cukup penting pengaruhnya terhadap kualitas udara adalah pembangkit listrik tenaga termal, khususnya PLTU Batubara. Peraturan yang sekarang berlaku untuk PLT termal adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. PermenLH No. 21 Tahun 2008 mengatur baku mutu emisi untuk PLTU (uap), PLTG (gas), PLTGU (gas dan uap), PLTD (diesel) dan PLTP (panas bumi).

PermenLH No. 21 Tahun 2008: Norma Terkini

BME PLTU Batubara Indonesia tergolong longgar, dimana PermenLH No. 21 Tahun 2008 menetapkan 2 (dua) standar berbeda untuk pembangkit baru dan lama, dengan ketentuan peralihan bagi pembangkit yang perencanaannya disusun sebelum ditetapkannya Permen No. 21 Tahun 2008 namun beroperasi setelahnya, sebagai berikut:

*) Ket: Lampiran A berlaku untuk pembangkit yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya PermenLH No. 21 Tahun 2008; dan Lampiran B berlaku untuk pembangkit yang perencanaannya disusun dan beroperasi setelah penetapan Permen No. 21 Tahun 2008.

Baca SelengkapnyaRevisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008)

Pemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

Kado indah akhir tahun bagi lingkungan dan kemanusiaan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Hari ini, Kamis (21/12/17), pengadilan menolak gugatan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kepada pemerintah.

Perusahaan ini melayangkan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. RAPP menganggap, dengan pembatalan RKU itu, operasional perusahaan tak bisa jalan lagi. KLHK menolak RKU perusahaan karena belum sesuai aturan perlindungan gambut.

RAPP menyebutkan, pasal peralihan di Pasal 45 PP Nomor 71/2014 jadi dasar pembatalan RKU. Ketentuan peralihan inilah yang dipermasalahkan RAPP. Perusahaan ini beranggapan, kebijakan perbaikan tata kelola gambut tak bersifat retroaktif alias RAPP tidak wajib menyesuaikan RKU berdasarkan kebijakan pasca terbit PP 57/2016.

Baca SelengkapnyaPemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.

Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan berdasarkan surat gugatan dari APHI dan GAPKI teregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XV/2017. Persidangan sekitar lebih satu jam itu, dipimpin Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, I Gede Palguna, dan Suhartoyo.

Baca Selengkapnya‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Siaran Pers “3 REKOMENDASI ICEL UNTUK PERLINDUNGAN LAUT INDONESIA”

Jakarta, 9 Juni 2016 – Peringatan hari laut sedunia yang jatuh pada 8 Juni 2016, mengangkat tema “Healthy oceans, healthy planet” dapat menjadi momentum penting untuk menilai dan menguatkan kebijakan perlindungan laut di Indonesia yang berjalan saat ini. Pemerintahan Jokowi-JK secara tegas berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara poros maritim di dunia. Pada pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya terhadap perubahan tata kelola laut di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tata kelola laut yang wajib dilakukan adalah perlindungan laut di Indonesia. Namun hingga saat ini, banyak kebijakan perlindungan laut yang tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ICEL secara khusus mencatat beberapa kebijakan di bidang kelautan dan pesisir yang tidak memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) Pemberian Izin Reklamasi di sejumlah kabupaten/kota di wilayah pesisir Indonesia; (2) Masuknya pengaturan kegiatan pertambangan laut dalam (deep sea mining) dalam revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; dan (3) Lemahnya kebijakan pengelolaan dan pengendalian limbah di laut.

Baca SelengkapnyaSiaran Pers “3 REKOMENDASI ICEL UNTUK PERLINDUNGAN LAUT INDONESIA”

Keterbukaan Informasi Lingkungan Senjata Advokasi Pencemaran Air Bagi Masyarakat

Ketersediaan informasi lingkungan yang memadai merupakan syarat mutlak bagi partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ICEL menunjukan terdapat 20 (dua puluh) dokumen lingkungan hidup yang menurut peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan secara proaktif oleh pemerintah, diantara dua puluh dokumen tersebut, dokumen-dokumen yang hendaknya menjadi prioritas adalah: 1) Izin lingkungan 2) izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3) hasil monitoring lingkungan dan 4) penegakan hukum lingkungan. Sementara jajak pendapat yang dilakukan ICEL pada masyarakat di sekitar Sungai Ciujung Banten, Sungai Asahan Toba Samosir Sumatera Utara dan Kali Surabaya Jawa Timur menunjukan bahwa informasi mengenai kualitas lingkungan hidup (air,udara dan tanah) merupakan informasi lingkungan paling penting yang harus dipublikasikan Pemerintah secara proaktif.

Baca SelengkapnyaKeterbukaan Informasi Lingkungan Senjata Advokasi Pencemaran Air Bagi Masyarakat