ICEL

ICEL

Menyelamatkan Nyawa Petani: Pelarangan Paraquat di Vietnam

Pelarangan herbisida di negeri agraris tentu bukan pilihan politis yang mudah. Vietnam, sebuah negeri agraris yang juga memiliki sejarah gelap dengan bahan kimia, tahun 2017 lalu mengambil langkah berani untuk melarang sebuah herbisida yang digunakan secara luas di negeri tersebut: paraquat.  Melalui keputusan Menteri Pertanian no. 287/QD-BNN-BVTV pada Februari 2017, paraquat harus dihapuskan secara berkala dalam waktu 2 (dua) tahun, baik perdagangan maupun penggunaannya sebagai herbisida.

Paraquat adalah nama umum untuk herbisida yang membunuh gulma dengan reaksi oksidasi dan membendung reaksi fotosintesisnya. Di berbagai negara agraris, paraquat umum digunakan di tanah terlantar dan perkebunan jagung, padi, kapas, kedelai, jeruk, kopi, tebu, kelengkeng, karet, pisang dan mangga.

Namun, paraquat juga memiliki efek membunuh pada manusia, dimana satu tegukan dapat menyebabkan kematian. Preseden yang cukup terkenal dalam pelarangan paraquat terjadi pada 2004 di European Union, dimana negara-negara Skandinavia membanding keputusan EU yang mengizinkan penggunaan paraquat sebagai herbisida. Negara-negara tersebut menyampaikan bukti-bukti ilmiah mengenai indikasi neurotoksin yang berhubungan dengan paraquat, dan penelitian mengenai hubungan paraquat dengan penyakit Parkinson.

Baca SelengkapnyaMenyelamatkan Nyawa Petani: Pelarangan Paraquat di Vietnam

Mengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Awal Juni ini, Manny Colonzo, peneliti EcoWaste Coalition dan International POPs Elimination Network (IPEN), mendapatkan penghargaan Goldman Environmental Prize. Salah satu penghargaan paling bergengsi bagi pejuang lingkungan ini diperoleh Manny atas kerjanya dalam menjembatani ilmu pengetahuan termutakhir dengan legislasi batas aman timbal dalam cat. Angka 90 ppm, yang secara global disepakati sebagai tingkat aman timbal dalam cat, telah menjadi kewajiban hukum bagi seluruh perusahaan cat di Filipina sejak 2013. Kerja Manny dan tim ini berhasil melindungi 12 juta anak-anak Filipina, yang merupakan kelompok paling rentan, terhadap dampak paparan timbal dalam cat.

Manny dan tim memulai advokasi ini dengan pengumpulan data mengenai kandungan timbal dalam cat pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 61% sampel (dari total 122 merk cat) mengandung timbal lebih dari 90 ppm; dengan 39% dari total sampel mengandung timbal lebih dari 10.000 ppm. Sampel dengan kandungan timbal tertinggi mnunjukkan level yang mencengangkan pada 156.000 ppm.

Studi tersebut mendapatkan perhatian yang cukup signifikan di Filipina, dan memancing perdebatan publik mengenai keamanan cat. Tidak hanya publik, industri cat pun bereaksi atas temuan tersebut. Manny dan timnya menyambut momentum ini dengan membangun aliansi dengan industri manufaktur cat. Dengan strategi diplomasi dan komunikasi yang luar biasa, Manny dan tim berhasil merangkul industri cat beserta asosiasinya sebagai ujung tombak advokasi ini.

Baca SelengkapnyaMengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Kontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Tahun 2011, dunia dikejutkan dengan pemberitaan beberapa media terkemuka bahwa 12 juta ton beras di Cina terkontaminasi logam berat. Tak lama berselang, sebuah artikel ilmiah di Cina mengkonfirmasi bahwa 10% beras Cina mengandung kadmium dengan tingkat yang membahayakan kesehatan manusia; dan pada 2017 pada studi serupa angka ini meningkat menjadi 18%.

Kadmium merupakan salah satu karsinogen bagi manusia dan terhubung dengan kanker payudara, ginjal, paru-paru, pankreas, prostat dan kandung kemih; serta berdampak pada reproduksi. Kadmium digunakan dalam proses penyepuhan dengan listrik (electroplating), baterai, televisi dan laboratorium; selain menjadi bagian penting dalam pengoperasian reaktor nuklir. Dengan membludaknya industrialisasi di Cina, membludak pula dampak kadmium terhadap lingkungan. Bersama dengan beberapa logam berat lainnya, seperti arsenik, merkuri dan timbal, kadmium menyebabkan permasalahan kesehatan genting di Cina – terkenal sebagai fenomena “desa kanker” – sebelum akhirnya Cina mulai membenahi kebijakan pencegahan pencemarannya.

Salah satu pembelajaran mengenai dampak kadmium datang dari Desa Zhentou, yang dimulai dengan operasi pabrik kimia yang digadangkan “nir emisi.” Kelemahan penegakan instrumen pencegahan serta pengawasannya berkontribusi cukup besar terhadap munculnya dampak dari pabrik ini, sehingga kadmium, indium serta logam berat lainnya dibuang ke sungai yang merupakan air baku kota dibawahnya tanpa diolah.

Baca SelengkapnyaKontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Elektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

Tidak terbayang di kepala Hwang Sang-gi bahwa bahwa anak gadisnya, Hwang Yumi, akan meninggal karena leukimia pada umur 22 tahun. Tidak pernah pula ia berpikir bahwa ia akan menuntut keadilan ke Pengadilan Tinggi Seoul untuk menghadapi raksasa industri elektronik tempat anaknya bekerja: Samsung.

Hwang Yumi merupakan salah satu dari gadis-gadis muda berusia 18-25 tahun yang dipekerjakan Samsung di pabrik semikonduktornya. Ia juga merupakan salah satu angka kematian terawal sebelum bermunculannya kasus-kasus penyakit terminal lain ke permukaan pada 2007. Profil pekerja yang dilakukan sebuah LSM lokal, Supporters of Health and Rights of People in the Semi-conductor Industry (SHARPs), pada 2016 setidaknya telah mendokumentasikan 224 pekerja yang mengalami berbagai penyakit, mulai dari leukimia, tumor otak hingga sklerosis ganda dan kemandulan. Dari 224 pekerja, 76 orang telah meninggal. Di tim Hwang Yumi sendiri, 7 dari 18 pekerja mengalami permasalahan kesehatan yang berat sebelum berumur 40 tahun.

Apa tepatnya bahan kimia yang mengakibatkan penyakit ini masih menjadi misteri. Bekerja di pabrik semikonduktor melibatkan ratusan bahan kimia, sebagian karsinogenik atau radioaktif, yang selain dampak individualnya juga mungkin bereaksi satu sama lain sebagai campuran. Detail mengenai bahan kimia yang terlibat dalam proses produksi pun masih enggan diberikan Samsung sekalipun pengadilan telah memerintahkan pemberian informasi berulang kali. Rahasia dagang menjadi tameng, baik sebagai bantahan dalam perkara pengadilan maupun dalam komunikasi publik. Yang kita ketahui sekarang adalah perangkat kesehatan dan keselamatan kerja yang disediakan bagi para pekerja semikonduktor ini sangat tidak memadai.

Baca SelengkapnyaElektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

Talkshop: Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut

Pada 4 Juni 2018, Madani Institute menyelenggarakan Talk-shop yang mengusung tema Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut. Diskusi ini diikuti oleh beberapa lembaga seperti Kaoem Telapak, Econusa, CIFOR, Rainforest Foundation Norway, FWI, Greenpeace, TuK Indonesia, Rainforest Alliance. Narasumber Talk-shop adalah Lorelou Desjardins dari Rainforest Foundation Norway (RFN) dan Dr. Chris Malins dari Cerulogy.

Lorelou Desjardins dari RFN memaparkan perkembangan pembahasan tentang European Union Directive tentang posisi dan proporsi kebijakan biofuel generasi pertama sebagai energi terbarukan dalam kerangka penurunan emisi dari deforestasi (selanjutnya disebut Renewable Energy Directive). Menurut Desjardins, komoditas minyak kelapa sawit tidak menjadi satu-satunya isu yang diperdebatkan dalam draf revisi Renewable Energy Directive. Terlebih, ia menanggapi bahwa pandangan tentang draf Renewable Energy Directive jika disahkan akan menghentikan impor CPO dari Indonesia adalah keliru. Renewable Energy Directive bicara tentang target pengurangan emisi dari deforestasi pada sektor energi terbarukan dengan usulan mengeluarkan biofuel generasi pertama dari kategori energi terbarukan. Biofuel selama ini menjadi salah satu komponen yang ada dalam daftar energi terbarukan, akan tetapi hasil penelitian yang dijadikan rujukan komisi dan parlemen menunjukkan bahwa biofuel yang bersumber dari pertanian pangan (food-based) kontraproduktif dengan upaya mengurangi deforestasi.

Dalam usulan perubahan Renewable Energy Directive, isu kelapa sawit hanyalah sebagian kecil dari hal yang dibahas. Tahap yang sedang dijalankan sekarang adalah proses pembahasan poin-poin usulan directive dari versi proposal yang diajukan komisi dan bahan dari council. Pada Januari 2018, parlemen EU melakukan voting dan memilih untuk mengeluarkan kelapa sawit dari target energi terbarukan yang disubsidi.

Secara sederhana menurut Desjardins, peta aktor dalam pembahasan Renewable Energy Directive adalah: (1) NGOs di EU menginginkan tidak ada bahan makanan yang digunakan untuk bahan bakar, (2) Perusahaan minyak menginginkan lebih banyak kelapa sawit, dan (3) petani Eropa yang menginginkan impor kelapa sawit dikurangi. Sejauh ini, perusahaan minyaklah yang menurut pengamatan RFN mempunyai kekuatan paling kuat (dalam lobi dan sumber daya).

Perkembangan pemanfaatan biofuel meningkat pesat pada tahun 2014. Parlemen EU tidak mengatakan agar impor kelapa sawit dihentikan, tapi menginginkan agar subsidi ke biodiesel dari sumber kelapa sawit dihentikan. Keputusan Parlemen adalah agar penambahan penggunaan kelapa sawit yang diproyeksikan meningkat paska 2020 tidak lagi disubsidi. Namun, lagi-lagi, keputusan ini sekarang sedang dalam tahap pembahasan karena memang demikianlah mekanisme yang harus dilalui sebelum mengesahkan directive seperti ini.

Pembicara kedua, Dr. Chris Malins memaparkan hasil penelitiannya tentang proyeksi dampak dari kebijakan biofuel terhadap ekspansi sawit dan perubahan iklim. Secara garis besar, hasil penelitiannya menunjukkan korelasi antara kebijakan biofuel dengan perubahan iklim. Menurut Dr. Malins, perkembangan produksi dan konsumsi biofuel sangat dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah di bidang biofuel. Pasar biofuel menjadi sumber serapan terbesar bagi produksi kelapa sawit. Sementara, perluasan kelapa sawit berasosiasi dengan deforestasi dan deforestasi kontraproduktif dengan upaya menanggulangi perubahan iklim.

Penelitian Dr. Malins menyimpulkan bahwa permintaan dan penggunaan biofuel yang bersumber dari kelapa sawit akan terus meningkat signifikan dan mengakibatkan sekitar 4.5 juta hektar hutan dibabat, termasuk 2.9 lahan gambut pada tahun 2050. Oleh karena itu, dalam rangka menghentikan angka deforestasi penting sekali ada intervensi kebijakan seperti yang akan dilakukan EU–jika keputusan Parlemen EU disepakati–karena akan menekan angka permintaan (demand). Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sudah tidak memasukkan biofuel dari kelapa sawit ataupun bahan pangan lainnya sebagai bagian dari sumber energi terbarukan.

Diskusi dilanjutkan dengan membahas konteks Indonesia dengan peserta diskusi. Topik pembahasan lebih lanjut dalam diskusi dianataranya: Pertama, penting untuk meluruskan pandangan bahwa draf Renewable Energy Directive yang ada saat ini tidak hendak menghentikan impor kelapa sawit di Indonesia tetapi menghendaki agar biofuel dari kelapa sawit untuk konsumsi transportasi dan listrik serta pemanas tidak lagi dihitung sebagai konsumsi kotor energi terbarukan.

proporsi biofuel dari kelapa sawit dari kategori sumber energi terbarukan. Kedua, peningkatan produktivitas kelapa sawit perlu dijaga agar tidak mengakibatkan ekspansi deforestasi. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk pekebun skala kecil dan masyarakat agar dapat menjalankan produksi perkelapasawitan secara berkelanjutan. Keempat, kebijakan perkelapasawitan di Indonesia mensyaratkan pembenahan tata kelola penggunaan lahan secara menyeluruh jika ingin sejalan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan target pengurangan emisi.  (Isna)

 

 

Referensi:

  • Driving Deforestation: The Impact of expanding palm oil demand through biofuel policy – Dr. Chris Molins, January 2018
  • For peat’s sake: Understanding the climate implications of palm oil biodiesel consumption, Dr. Chris Molins, April 2017

Peran Perempuan dalam Penegakkan Hukum dan Penyelenggaraan Negara

Jakarta, 30 April 2018  ̶  Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi “Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga/Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara” dalam rangka memperingati Hari Kartini. Hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut adalah perempuan yang memimpin sejumlah institusi penegakan hukum di Indonesia yaitu Sukma Violetta (Wakil Ketua Komisi Yudisial), Erna Ratnaningsih (Wakil Ketua Komisi Kejaksaan), Poengky Indarti (Anggota Komisi Kepolisian Nasional), dan Ninik Rahayu (Anggota Ombudsman RI).

Dalam sambutannya, Sukma Violetta menyampaikan bahwa peran perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan Negara merupakan suatu upaya penting dalam mencapai keadilan tertinggi (ultimate justice). Di tengah representasi perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang belum ideal, emansipasi adalah tuntutan yang wajar dan rasional karena banyaknya distorsi. Pada paparan selanjutnya, Sukma memulai dengan menguraikan sejumlah data mengenai representasi perempuan pada beberapa instansi pemerintahan yakni pada legislatif dengan rentang 17,3% di Dewan Perwakilan Rakyat dan 27% di Dewan Perwakilan Daerah, 8 menteri perempuan yang menjabat di kabinet pemerintahan, 30% perempuan di kejaksaan, dan 133 pegawai perempuan di KY. Dari 1473 laporan yang masuk ke KY sepanjang 2017, tidak ada laporan kasus yang secara langsung membahas permasalahan perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun beberapa kasus yang menyinggung permasalahan perempuan dari laporan yang diterima KY di antaranya adalah putusan banding bertentangan dengan fakta hukum dimana korban dianggap memberi persetujuan padahal korban yang merupakan perempuan mengalami ancaman. Pada kasus ini KY berpandangan bahwa hakim telah bersikap tidak professional. Beberapa kasus lainnya teridentifikasi berupa kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan oleh Hakim, perselingkuhan, dan ketidakpastian hukum terhadap hak perempuan seperti kawin siri dan status ‘ anak luar kawin’. Kendala yang dihadapi oleh KY dalam mengoptimalkan fungsinya berkenaan dengan keterbatasan kewenangan sehingga perlu mengupayakan kembali yang sharing of responsibility yang proporsional sebagaimana yang telah diakui oleh DPR RI.

Baca SelengkapnyaPeran Perempuan dalam Penegakkan Hukum dan Penyelenggaraan Negara

Menyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyayangkan pernyataan Yasonna Laoly yang menyatakan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) belum dibutuhkan, usai rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Jokowi dan jajaran menterinya pada 4 April 2018. Padahal, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah melakukan serangkaian kajian diskusi yang cukup panjang untuk merangkul masukan dari ahli dan berbagai kalangan atas draf rancangan undang-undang konservasi keanekaragaman hayati yang sempat disusun oleh KLHK. “Sudah banyak sumber daya yang dihabiskan oleh Pemerintah, dalam hal ini KLHK, untuk membahas revisi undang-undang ini”, kata Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)). Lebih lanjut Raynaldo menilai adanya ketidaksinkronan tindakan pemerintah membahas rancangan undang-undang konservasi dengan hasil ratas yang menganggap revisi belum diperlukan”.

Alasan pemerintah menganggap revisi tidak diperlukan salah satunya karena persoalan lemahnya implementasi UU No 5/1990, selain itu Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) mendelegasikan ketentuan lebih lanjut 30 peraturan pemerintah dianggap sebagai suatu halangan. Padahal dalam RUU KSDAHE nomenklatur pendelegasian peraturan pelaksana yang digunakan adalah “…diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”, tiap-tiap ayat ini seharusnya tidak dibaca sebagai satu peraturan pemerintah yang berdiri sendiri. Penggunaan kata “dalam” menurut Lampiran Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan digunakan, jika beberapa materi muatan yang didelegasikan terdapat dalam beberapa pasal atau ayat akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Baca SelengkapnyaMenyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Permasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Balikpapan, 22 Februari 2018 – Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan serta penetapan pola ruang dan struktur ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin.[1] RZWP-3-K setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana ruang lingkup RZWP-3-K adalah perencanaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sedangkan ruang lingkup RTRW adalah perencanaan ruang darat.  Dasar hukum utama RZWP-3-K adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KKP No. 23 Tahun 2016).

Baca SelengkapnyaPermasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Gugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?

Pada hari Senin, 2 April 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan diskusi terbatas mengenai gugatan perusahaan terhadap pencabutan IUP yang dimilikinya. Forum terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (ICW, YLBHI, PINUS, PWYP Indonesia, ICEL), Fakultas Ilmu Administrasi UI, akademisi, dan KPK. Forum menyoroti upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di Sumatra Selatan yang mengajukan gugatan kepada Pemda ke PTUN dengan objek sengketa SK pencabutan IUP yang dimilikinya. Banyak dari IUP tersebut yang dicabut karena perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam IUP-nya.

 

LSM PINUS Sumatra Selatan menyampaikan kondisi terkini dari perusahan yang masih menjalani upaya hukum hingga tingkat kasasi saat ini. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran royalti hingga Rp27 miliar (menunggak), namun saat IUP dihentikan sementara dan kemudian dicabut, perusahaan tersebut melakukan “serangan balasan” dengan menggugat Gubernur ke PTUN. Kedua, terdapat perusahaan yang tidak dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen seperti SK Pencadangan Wilayah, pematokan batas wilayah IUP, serta belum menyelesaikan pembayaran PNBP, sampai akhirnya IUP-nya dicabut. Ketiga, terdapat perusahaan yang bermasalah status PMA-nya.

Baca SelengkapnyaGugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?

Transparansi Izin Ketenagalistrikan

Proyek pembangkit tenaga listrik nampaknya menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya bertekad melanjutkan pembangkit yang “mangkrak” saat program Fast Tracking Project pada kurun 2007-2011, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35,000 MW-pun dicanangkan. Dalam program ini, secara umum, batubara masih merupakan sumber energi primer tumpuan dengan besaran 54,4% hingga akhir 2025 mendatang. Isu perlindungan lingkungan-pun menjadi fokus, mengingat PLTU-Batubara diyakini sebagai sumber energi “kotor” dan telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat terdampak.

Sedikit melihat ke belakang terkait perkembangan pembangunan PLTU-Batubara, nyatanya tidak sedikit yang kerap menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang kerap ditemukan adalah terkait minimnya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perizinan lingkungan maupun AMDAL. Pun dalam prosesnya, masyarakat terdampak kerap kesulitan mendapatkan informasi yang memadai terkait perkembangan perizinan proyek pembangkit listrik ini. Tidak hanya itu, dalam pengembangan proyek PLTU-Batubara sebelumnya, terdapat pula kasus penetapan lokasi pembangunan yang nyatanya bertentangan dengan RTRW maupun AMDAL. Dalam tahap inilah kami menyimpulkan bahwa transparansi perizinan dalam sektor ketenagalistrikan sangat minim dan penting untuk dikawal.

Berdasarkan hal-hal di atas, ICEL melalui program #TransparansiKetenagalistrikan melakukan tracking atas perkembangan perizinan beberapa PLTU-Batubara di Indonesia, baik yang sedang dalam proses pendanaan maupun dalam tahap konstruksi. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk membantu memberikan akses informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat turut memantau maupun mengawal kelayakan atau ketidaklayakan, khususnya di sektor lingkungan hidup, untuk pembangunan PLTU-Batubara kedepannya. Untuk memfokuskan lingkup penelitian, ICEL memilih beberapa PLTU di Jawa dan Bali sebagai objek penelitian. Pembangkit yang dijadikan objek-pun diprioritaskan pembangkit dengan Commercial Operation Date (COD) yang lebih awal.

Adapun sebagai disclaimer, kami tidak melakukan tracking untuk keseluruhan proses perizinan, melainkan terfokus pada perkembangan Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari masing-masing pembangkit. Pemilihan ketiga izin ini didasari karena kami melihat adanya pola pelanggaran hukum ataupun ketidaksesuaian norma secara lingkungan dan tata ruang dalam beberapa proyek pembangunan PLTU-Batubara sebelumnya. Selain itu, izin-izin tersebut juga disinyalir kerap dikeluarkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim atas dasar alasan percepatan pembangunan. Untuk itu, kami menganggap – baik secara administratif maupun substantif – ketiga izin ini menjadi penting untuk dipantau dan dikawal secara luas.

Untuk turut memantau dan mengawal #TransparansiKetenagalistrikan, hasil tracking dapat diakses melalui link berikut:http://bit.ly/transparansiketenagalistrikan . Adapun saat ini kami masih terus mencari data terkait perkembangan izin-izin tersebut. Informasi yang ada di dalam laman tersebut akan selalu kami perbaharui tiap minggunya sesuai dengan informasi yang terus kami himpun.