ICEL

ICEL

Jalan Panjang Pertanggungjawaban Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Depok, 12 Maret 2018. Pusat Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan peluncuran buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata” pada Senin, 12 Maret 2018 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Melda Kamil, S.H., LL.M, Ph.D., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen bagi kita semua, khususnya civitas academica FHUI, untuk menyegarkan kembali pemahaman dan idealisme kita mengenai lingkungan hidup. FHUI menunjukan perannya sebagai “menara air” di mana karya-karya dari akademisi FHUI dapat berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan Indonesia, salah satunya permasalahan lingkungan hidup.

Buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M ini begitu kuat dalam menyajikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban mutlak, di mana ratusan putusan pengadilan dan ratusan publikasi dari dalam dan luar negeri yang membahas perihal pertanggungjawaban mutlak menjadi referensi. Buku ini juga menunjukan perkembangan pertanggungjawaban mutlak di Indonesia baik dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan peradilan. Dari segi peraturan perundang-undangan, selain dari peraturan perundang-undangan sektoral seperti pencemaran laut dan ketenaganukliran, pertanggungjawaban mutlak juga mempunyai sejarah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca SelengkapnyaJalan Panjang Pertanggungjawaban Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Membuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Sebuah rencana induk nirsampah adalah adalah kerangka yang memayungi tindakan-tindakan yang mengedepankan pendekatan nirsampah dan mengarusutamakan filosofi nirsampah dalam pengambilan kebijakan. Tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, rencana induk nirsampah memiliki jangkauan yang luas; mencakup pekerjaan hijau, pertumbuhan ekonomi lokal, desain ulang produk, interaksi komunitas dalam masyarakat, kesehatan lingkungan kota, dan berbagai aspek lain. Sekalipun berawal dari sampah, rencana induk tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup yang lebih nyaman, namun juga dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih berorientasi lokal.

Zero Waste Europe memiliki sebuah alat untuk membantu pengambil kebijakan membuat rencana induk nirsampah, “Zero Waste Rencana Induk Startup Toolkit.” Rencana induk ini mengombinasikan berbagai studi kasus dan memuat peta jalan, strategi, dan instrumen yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengarahkan kebijakan dan kampanyenya agar dapat mencapai perubahan, langkah per langkah.

Baca SelengkapnyaMembuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Pilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Kota dan kabupaten merupakan penggerak utama masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup nirsampah. Kebijakan di unit administrasi ini lah yang mampu memberikan arahan yang paling implementatif, baik dalam hal penyediaan sarana prasarana maupun edukasi dan peningkatan kepedulian masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuan nirsampah. Para kepala daerah pada unit ini juga cukup dekat untuk dijangkau masyarakat, sehingga perubahan pada tingkat ini relatif lebih mudah dicapai.

Sayangnya, kepemimpinan pada tingkat kota dan kabupaten masih cenderung berorientasi hanya pada pengelolaan sampah, dan sangat minim menggunakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah. Padahal pengurangan merupakan bagian pertama dari keseluruhan daur hidup sampah yang akan sangat berdampak pada investasi pengelolaan sampah.

Dalam International Zero Waste City Conference di Bandung, 5-6 Maret 2018, beberapa pemimpin kota dan kabupaten yang telah membuat dan mengimplementasikan regulasi dan kebijakan berorientasi pengurangan membagikan pengalamannya. Dalam konteks regulasi dan kebijakan ini, beberapa contoh positif yang dapat didalami Indonesia adalah Kota San Fernando, Filipina dan Kota San Fransisco, California, USA.

Baca SelengkapnyaPilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Gema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

International Zero Waste Cities Conference 2018 (IZWCC 2018) sudah dimulai sejak hari Senin, 5 Maret 2018 di Kota Bandung, Jawa Barat. IZWCC 2018 dengan tagline “Sayangi bumi, bersihkan dari sampah” diselenggarakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai prinsip Zero Waste dalam pengelolaan sampah kepada berbagai pemangku kepentingan. Peserta IZWCC 2018 terdiri dari kelompok masyarakat sipil dan pejabat pemerintah daerah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Konferensi ini juga menghadirkan masyarakat sipil dan pejabat pemerintah dari negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam implementasi pendekatan Zero Waste di masing-masing negara.

Sesi pleno IZWCC terdiri dari dua sesi yang bertujuan untuk pengenalan awal mengenai konsep Zero Waste. Pada sesi pertama, Flor Berlingen, dari Zero Waste France, menyampaikan bahwa pendekatan Zero Waste tidak hanya menekankan pada pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah, namun menekankan pula pada desain ulang suatu produk. Penekanan dari desain ulang suatu produk bermakna: jika suatu produk tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat diubah menjadi kompos atau tidak dapat didaur ulang, maka kita seharusnya tidak membuat produk tersebut. Menggantungkan upaya pengelolaan sampah hanya pada upaya penggunaan ulang dan daur ulang sampah tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah.

Baca SelengkapnyaGema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

Revisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Pembangunan PLTU Suralaya Unit 8 dan 9 di Suralaya, Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu.

 

JAKARTA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding pemerintah tidak transparan dan mengabaikan pendapat masyarakat dalam rencana perubahan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sejauh ini, menurut Walhi, pemerintah hanya mengundang operator dan pemilik pembangkit dalam konsultasi publik untuk mengubah peraturan.

“Padahal masyarakat yang paling terkena dampaknya, tapi tidak pemah dllibatkan,” ujar Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Dwi Sawung, kemarin.

Perubahan emisi bakal tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan draf peraturan yang diterima Tempo, pemilik PLTU harus menyesuaikan emisi minimal sesuai dengan baku mutu yang ada dalam regulasi selama 90 hari.

Baca SelengkapnyaRevisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Permasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Balikpapan, 22 Februari 2018 – Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan serta penetapan pola ruang dan struktur ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin.[1] RZWP-3-K setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana ruang lingkup RZWP-3-K adalah perencanaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sedangkan ruang lingkup RTRW adalah perencanaan ruang darat.  Dasar hukum utama RZWP-3-K adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KKP No. 23 Tahun 2016).

Baca SelengkapnyaPermasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Timbal dalam Cat: Menunggu Regulasi “Level Aman”

Bagian 3 :

Setelah penghapusan bensin bertimbal terimplementasi secara berkala di level global, cat enamel merupakan salah satu sumber paparan timbal (Pb) terakhir ke manusia. Cat enamel masih digunakan dalam beberapa hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, atau anak-anak kita. Di mainan anak-anak, taman kanak-kanak, cat tembok warna warni, penanda jalan, bangku taman, dan lain-lain; yang memberi akses pada timbal untuk terinhalasi dalam dosis rendah namun jangka panjang.

Sekalipun WHO mengakui bahwa tidak ada level aman untuk paparan timbal, penelitian UNEP (2016) menunjukkan bahwa level aman timbal dalam cat enamel yang diterima secara global berada pada 90 ppm. Sayangnya, di Indonesia belum ada regulasi yang membatasi level timbal dalam cat enamel. Sekalipun telah memiliki berbagai SNI yang membatasi kadar timbal dalam berbagai cat, cat enamel luput diatur dan baru dinaungi SNI sukarela pada tingkat 600 ppm. Level ini hampir 7x lebih tinggi dari level aman yang ditetapkan WHO.

Baca SelengkapnyaTimbal dalam Cat: Menunggu Regulasi “Level Aman”

Pengelolaan Bahan Kimia, Beban Penyakit dan Prioritas Politik

Bagian 2:

Tahun 2017 merupakan tahun penting bagi isu pengendalian pencemaran – lebih spesifik lagi, pengelolaan bahan kimia. Dalam pembukaan pertemuan regional Asia Pasifik oleh Sekretariat SAICM di Bangkok, 23 Januari 2018, dua laporan penting yang diluncurkan pada tahun 2017 kembali disoroti dalam kaitannya dengan pencemaran dan pengelolaan bahan kimia.

Pertama, Laporan Komisi Lancet tentang Pencemaran dan Kesehatan, yang merangkum jumlah total 9 juta kematian di seluruh dunia akibat pencemaran air, udara, maupun bahan kimia. Jumlah ini lebih banyak dari kombinasi malaria, TBC dan AIDS dan 15 kali lipat kematian dari seluruh perang dan jenis kekerasan lainnya. Laporan Lancet juga membandingkan biaya yang hilang sebagai akibat dari pencemaran: US$ 4,6 triliun per tahun; dibandingkan dengan investasi pengendalian pencemaran yang jauh lebih murah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penghapusan bensin bertimbal telah memberikan manfaat ekonomi rata-rata sebesar US$ 200 milyar setiap tahunnya semenjak 1980.

Baca SelengkapnyaPengelolaan Bahan Kimia, Beban Penyakit dan Prioritas Politik

Pendekatan Strategis terhadap Pengelolaan Bahan Kimia Internasional

Bagian 1: Pengantar

SAICM (dilafalkan “sai-kem”) jelas bukan merupakan akronim yang ramah di lidah, apalagi jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. SAICM bukan konvensi, bukan juga protokol; namun memiliki signifikansi yang cukup besar dari sisi politis jika dilihat dari proses pendiriannya. Dalam hukum internasional, SAICM adalah soft law; yang artinya, SAICM adalah kerangka kebijakan yang tidak harus, namun dapat menjadi panduan bagi negara-negara yang mendirikan dan menandatangani deklarasinya. SAICM lahir dari dorongan para kepala negara, yang melahirkan Deklarasi Dubai tentang Pengelolaan Bahan Kimia Internasional yang disepakati menteri-menteri lingkungan hidup, kepala delegasi dan masyarakat sipil di Konferensi Internasional tentang Pengelolaan Bahan Kimia (Februari 2006). Hingga kini, SAICM terdiri atas 175 negara dan 85 organisasi non-pemerintah, yang mencakup perwakilan dari industri dan masyarakat sipil.

Baca SelengkapnyaPendekatan Strategis terhadap Pengelolaan Bahan Kimia Internasional

Ancaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Seruan untuk menghentikan pembahasan RKUHP di DPR kembali digaungkan dalam diskusi tentang Penyusunan Ancaman Pidana dalam RKUHP yang diadakan oleh STHI Jentera, Selasa 13 Februari 2018. Para pemateri yang terdiri dari akademisi menilai bahwa metode Delphi yang digunakan dalam penyusunan ancaman pidana RKUHP terlalu terburu-buru, rentan bias, dan tidak cermat. Metode Delphi adalah salah satu metode yang biasa digunakan dalam penelitian sosial untuk mendapatkan gambaran kolektif atas suatu isu. Namun, penggunaan metode ini untuk RKUHP ini dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya (dimulai pada Januari 2017 dan harus selesai secepat mungkin), oleh ahli yang merangkap sebagai tim perumus, dan tanpa mempertimbangkan data ataupun evaluasi praktik penegakan hukum pidana selama ini.

Baca SelengkapnyaAncaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?