ICEL

ICEL

Pengendalian Pencemaran

Rencana Perubahan dan Perancangan Peraturan Persampahan di DKI Jakarta

Senin, 20 Mei 2019, peneliti Indonesian Center for Environmental Law, Margaretha Quina, diundang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai ahli independen untuk memberikan masukan bagi 4 (empat) rancangan peraturan yang sedang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu:

  1. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (revisi Perda DKI 3/2013);
  2. Rancangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengelolaan Sampah (Rapergub LPS);
  3. Rancangan Perturan Gubernur tentang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Rapergub Sarpras);
  4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Biaya Pengelolaan Sampah (Rapergub Tipping Fee).

Revisi Perda DKI 3/2013. ICEL memiliki beberapa catatan terkait dengan perancangan peraturan ini. Secara umum, revisi Perda DKI 3/2013 hanya berisi ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir pembangunan beberapa intermediate treatment facility (ITF) di DKI Jakarta. Tidak tampak ada kaitan antara revisi yang dilakukan dengan niatan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara utuh dari hulu ke hilir. Beberapa dinamika terkini, seperti dorongan yang semakin kuat untuk pengurangan sampah, juga tidak direspon. Sekalipun DKI Jakarta menyatakan bahwa revisi Perda yang lebih menyeluruh akan dilakukan, kami berpendapat bahwa revisi Perda akan lebih efisien dan bermanfaat apabila dilakukan secara holistik.

Selain itu, terkait dengan perubahan terkait ITF sendiri, ICEL menganggap terdapat beberapa resiko hukum dalam rancangan terkini. Rancangan tersebut memperkenalkan terminologi baru, “fasilitas pengolahan sampah antara,” yang tidak dikenal dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun peraturan turunannya (i.e. PP No. 81 Tahun 2012). Akibatnya, FPSA menduduki tempat yang janggal dalam hubungannya dengan sistematika pengelolaan persampahan serta peraturan turunan lain. Contohnya, ketika seluruh norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penyelenggaraan sarana dan prasarana diatur dalam Permen PUPR No. 3 Tahun 2013, FPSA tidak termasuk sarpras yang diatur di dalamnya.

Resiko hukum yang lain adalah ketidakjelasan terminologi “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan” yang digunakan dalam mendefinisikan FPSA. Mengingat tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai apa tepatnya teknologi tersebut, bagaimana teknologi tersebut ditentukan, serta verifikasi untuk membuktikan pemenuhan kualifikasi teknologi tersebut, terminologi ini rawan membuka ruang ketidakpastian hukum. Untuk meminimalisir kemungkinan sengketa, perlu penjabaran lebih lanjut beserta penentuan mekanisme penentuan beserta indikator terbuktinya pemenuhan “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.”

Baca SelengkapnyaRencana Perubahan dan Perancangan Peraturan Persampahan di DKI Jakarta

Air untuk Semua

‘Selamat Hari Air Sedunia’ bak kata-kata sakti, kalimat itu mampu menyedot perhatian publik pada tanggal tertentu. Teptatnya pada tanggal 22 Maret 2019 ini, banyak sekali berseliweran infografis atau hanya sekedar kata-kata maupun ucapan yang mengingatkan mengenai kondisi air, terutama air sungai yang ada dibelahan dunia.

Ketika kita berbicara mengenai kualitas air sungai di Indonesia, hal yang pertama kita ingat pastilah mengenai pencemaran yang terjadi oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Ironi, itulah kata yang pertama terucap. Sebab Indonesia yang mendapatkan peringkat ke lima (5) di Dunia sebagai pemilik sumber daya air tawar yang melimpah[1].

Limbah industri maupun limbah rumah tangga kerap kali dibuang langsung ke sungai. Dan parahnya air sungai yang telah tercemar ini, menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam perkiraan Global Burden of Diseases, secara global sekitar 1,8 juta kematian dini disebabkan faktor resiko yang terkait pencemaran air, utamanya terkait sanitasi yang tidak aman dan sumber air yang tidak aman. Sekalipun demikian, di negara maju permasalahan ini telah dapat tertangani dengan baik. Namun, belum demikian di Indonesia.

Data LHK yang dikutip dari Tirto.id menunjukkan bahwa dari pengujian yang dilakukan pada 100 aliran sungai, 52% sungai mengalami cemar berat, 20% tercemar sedang, 7% tercemar ringan dan 21% berada dalam keadaan baik. Pada 2016 berdasarkan pemantauan di 918 titik sampel pada 122 sungai di Indonesia oleh KLHK, 68% kondisi air sungai di Indonesia dalam kategori cemar berat. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, air sungai di Jakarta dapat mengancam kesehatan apabila dikonsumsi, mengingat 96% dari air sungai di Jakarta tercemar berat (Jakarta Post, 2018).

Baca SelengkapnyaAir untuk Semua

Situasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China

Pada 21 Maret 2019, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengadakan konferensi pers yang berjudul “Situasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China” yang bertempat di The Hook, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Konferensi pers ini didukung oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup yakni BaliFokus/Nexus3 Foundation, Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Adapun tujuan pelaksanaan konferensi pers ini adalah untuk memaparkan situasi, permasalahan, dan rekomendasi terkait praktik impor sampah plastik yang bermasalah.

 

Banjir Plastik Brantas

Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif ECOTON, menyampaikan paparan yang ia beri judul “Banjir Plastik Brantas”. Disampaikan olehnya, di dekat Sungai Brantas ada banyak pabrik tebu dan industri kertas. Adapun banjir sampah plastik yang ia maksud pada dasarnya berasal dari industri-industri yang ada di dekat sungai tersebut. Prigi juga menyampaikan daftar negara asal sampah plastik dengan Amerika Serikat, Kanada dan Inggris menempati urutan pertama hingga ketiga secara berurutan. Sampah plastik yang diimpor oleh Indonesia ini tidak semuanya bisa digunakan oleh industri-industri yang ada di sini, sehingga ujung-ujungnya sisa sampah impor yang tidak bisa digunakan akan dibakar.  Termasuk dalam kategori ini yakni serpihan plastik bercampur kertas (tidak bisa didaur ulang) sehingga digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya.

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh ECOTON, dengan mengambil sampel di 6 lokasi di Sungai Brantas, ditemukan bahwa sampel penelitian menunjukkan adanya mikroplastik di Sungai Brantas yakni sekitar 293-2499 partikel/liter. Parahnya, 92% persediaan air minum di Surabaya berasal dari Sungai Brantas. Prigi menyimpulkan, semakin banyak mikroplastik yang terlepas ke dalam sungai, semakin banyak mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia.

Baca SelengkapnyaSituasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China

Memperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan

Oleh: Margaretha Quina

Kadiv Pengendalian Pencemaran LH ICEL

Jelang debat putaran ketiga dengan mengangkat tema pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2019 memiliki hubungan yang kuat dengan debat pada putaran kedua. Yakni ketika berbicara mengenai kesehatan, yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada debat kedua yang salah satunya membahas lingkungan hidup, tidak satupun paslon berkomitmen untuk melakukan pencegahan pencemaran, misal dengan pengetatan baku mutu lingkungan hidup, moratorium izin pada wilayah-wilayah yang telah tercemar. Padahal, pencegahan merupakan kunci utama baik dalam pemulihan maupun pemeliharaan kualitas lingkungan, yang akan berdampak pada dampak kesehatan akibat pencemaran.

Berdasarkan laporan dari Lancet Commission on Pollution & Health (2017), pencemaran merupakan faktor lingkungan terbesar yang menyebabkan penyakit dan kematian dini di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran bertanggung jawab terhadap sekitar 9 juta kematian dini pada tahun 2015 (16% dari seluruh kematian di seluruh dunia) Pencemaran secara tidak proporsional membunuh orang-orang miskin dan kelompok rentan. Hampir 92% dari kematian yang terkait pencemaran terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Di seluruh negara terlepas dari tingkat perekonomiannya, tingkat pencemaran paling tinggi ada pada kelompok minoritas dan orang-orang yang termarginalisasi. 70% dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran adalah penyakit tidak menular.

Baca SelengkapnyaMemperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan

Nature X Youth: Ajakan Mencintai Lingkungan Kepada Generasi Milenial

Sabtu (16/03/2019) lembaga World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia menyelenggarakan acara #NatureXYouth untuk melakukan diskusi dan solusi dari para milenials untuk alam, dalam diskusi ini WWF sekaligus melakukan peluncuran website WWF Indonesia dengan wajah baru.

Acara tersebut banyak dihadiri oleh anak-anak muda dari berbagai komunitas, diskusi yang berlangsung sangat apik, mampu membuat anak-anak muda untuk memberikan solusi yang nyata untuk menjaga bumi. Salah satunya ajakan stop menggunakan kemasan plastik sekali pakai, membawa botol minuman sendiri, membawa wadah makanan sendiri dan tolak sedotan.

Diskusi ini dibagi dalam beberapa sesi antara lain, Nature and Nature Collaboration, Nature and Life Style dan eco futures and youth. Narasumber yang dihadirkan dari tiga sisi ini, merupakan anak-anak muda yang kreatif inovatif dan memiliki keingan yang kuat untuk menyalamatkan bumi, diantaranya adalah Nadine Alexandra, Robi Navikula, Davina Veronika, Kleting Titi Wigati, Zigia dan Gita Syahrani.

Hal yang paling menarik dalam diskusi ini adalah ketika Robi Navikula bercerita bagaimana ia dan teman-teman pegiat lingkungan lainnya mengedukasi warga Bali untuk tidak lagi menggunakan sedotan plastik dan beralih kepada kemasan tradisional yang biasanya masyarakat Bali gunakan. Yakni dengan menggunakan daun pisang dan wadah dari anyaman daun kelapa. Selain itu Robi juga mengajak peserta untuk menggaungkan kalimat bawa botol, bawa wadah, stop kantong plastik dan tolak sedotan. Acara sesi diskusi dari Robi ditutup dengan film dokumenter yang ia buat bersama para pegiat lingkungan lainnya dengan judul Pulau Plastik yang dapat diakses disini (https://www.youtube.com/watch?v=4xUAUWcPq74 ). Film Pulau Plastik merupakan rangkaian dari 8 seri film dokumenter yang menggambarkan sampah plastik menjadi ancaman yang nyata dan bagaimana mereka akan mengatasinya. Dan beruntung saat ini pemerintah Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Walikota Denpasar Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Dilain sisi pembahasan, ada Kleting Titi Wigati dalam Nature and Life Style menyatakan bahwa setiap memproduksi satu baju membutuhkan satu galon air bersih, dan bayangkan jika setiap hari indusrti textile menghasilkan baju dalam tiap kodinya berapa jumlah air galon yang harus dikeluarkan. “Kami selalu menggunakan bahan daur ulang untuk membuat sebuah produk/pakaian baru,  profesi kami memulung kain bekas yang tak terpakai di gundang-gundang textil dan kami merancangnya kembali agar masih layak untuk digunakan,” ujar Kleting.

Selain Kleting, ada Zigia sebagai narasumber yang cukup menarik perhatian penulis. Sebab bersama perusahaan startup, Evoware, Zigia menciptakan gelas yang dapat dimakan maupun didaur ulang. Dan bahkan menciptakan wadah kopi yang ketika dicelupkan kedalam air panas, wadahnya ikutan larut kedalam air tersebut. Bahan baku dari wadah yang mereka ciptakan ini berasal dari rumput laut. Wadah gelas yang mereka ciptakan dapat memiliki beragam rasa, mulai dari mint hingga memiliki rasa green tea.

Lanjut Zigia, produk yang mereka hasilkan dilirik oleh perusahaan produksi mie yang terkenal di Indonesia, untuk mengganti kemasan bumbu mie yang tidak ramah lingkungan. Sayangnya karena produksi Evoware terbatas pada bahan baku kerjasama tersebut terpaksa harus mereka tolak. “Untuk menjaga kualitas bahan baku tetap baik dan berlimpah, kami memberdayakan masyarakat di pesisir pantai dengan memberikan edukasi seputar penanganan dan pemeliharaan lumput laut, dan koperasi masyarakat,” ujar Zigia Kembali. (Dona)

Pojok Iklim

Dari Kacamata Milenial: Peduli Sampah, Peduli Perubahan Iklim

 

Pada Rabu, 6 Maret 2019 yang lalu, Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan kegiatan diskusi yang berjudul “Dari Kacamata Milenial: Peduli Sampah, Peduli Perubahan Iklim” di Manggala Wanabakti. Kegiatan ini dimoderasi oleh Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK dan diisi oleh beberapa pembicara yakni: a) Siska Nirmala, pelaku zero waste, yang lebih dikenal dari blog dan akun Instagram-nya @zerowasteadventure; b) Dithi Sofia, dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP); dan c) Afzalia A’yunina (biasa dipanggil Azza), Duta Peduli Sampah Bontang 2019.

 

Naik Gunung Hanya Pemantik untuk Milenial

Siska Nirmala menggaungkan Zero Waste Adventure sebagai gerakan individual sejak tahun 2013. Pada awalnya ia merasa gelisah karena melihat banyak sekali sampah ketika ia mendaki Gunung Rinjani di tahun 2010. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke lima gunung di tahun 2013 hingga 2015 dan akhirnya bukunya yang terkait dengan pengalamannya tersebut dirilis tahun 2017. Adapun caranya melakukan ekspedisi secara zero waste adalah dengan membawa botol minum pakai ulang, perbekalan tanpa kemasan, kantong/tas pakai ulang, tempat makan sendiri dan sapu tangan sebagai pengganti tisu.

Bagi Siska, naik gunung sebenarnya hanyalah pemantik bagi milenial lainnya agar mereka cukup penasaran dengan zero waste dan mau mempraktikkannya ketika naik gunung. Dalam hal ini, Siska tidak mengatakan, “Hei kamu harus zero waste ya kalau naik gunung!” tapi yang dia sampaikan adalah, “Mau naik gunung bareng? Bisa sih, tapi zero waste ya.” Dengan begitu, milenial lainnya kemudian akan tanya, “Gimana sih caranya naik gunung tapi zero waste? Memangnya bisa ya?”

Baca Selengkapnya

Pojok Iklim

Dari Kacamata Milenial: Peduli Sampah, Peduli Perubahan Iklim

 

Peta Jalan Sampah, Upaya Eksekusi Penanganan Sampah di Indonesia

Tingginya pola konsumtif masyarakat membuat permasalahan sampah di berbagai daerah menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikannya, ditambah lagi pada medio tahun 2018 Indonesia menjadi urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik yang terbesar di lautan. Sangat disayangkan sekali, tingginya tingkat konsumsi akan beberapa produk rumah tangga yang tak terlepas dari pemakaian plastik telah menjadi momok yang menakutkan bagi lingkungan khususnya di Indonesia.

Berbagai regulasi dan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak serta merta dapat mengurangi sampah secara signifikan dari tahun ke tahun. Nyatanya volume sampah tetap melonjak tajam, dikutip dari unenvironment.org dalam artikelnya yang berjudul Interactive Beat Plastic Pollution[1] pada setiap harinya Indonesia menyumbang sebanyak 10, 660, 505 kg sampah plastik.

Sedangkan sampah yang tercampur dengan bahan lainnya, sebanyak 175.000 ton per hari[2]. “Banyaknya sampah plastik, disebabkan efek dari adanya keterlambatan dari pembahasan pengurangan sampah. Sehingga menyebabkan Indonesia menjadi urutan kedua dalam penyumbang sampah plastik di lautan. Selain itu regulasi yang telah ada juga tidak fokus dalam pengurangan sampah, sebab hanya fokus mengatur bagimana sampah itu dikelola semaksimal mungkin tanpa adanya pengaturan baru dalam menyetop produk-produk yang menghasilkan sampah plastik,” ujar Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Fajri Fadillah, saat di temui di Jakarta. Senin (19/02/2019).

Baca SelengkapnyaPeta Jalan Sampah, Upaya Eksekusi Penanganan Sampah di Indonesia

Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta

Jakarta – Pada 17 Oktober 2018, diselenggarakan dialog publik yang berjudul “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta” di Kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Gedung Sarinah Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), International Council on Clean Transportation (ICCT), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai pembicara panel diskusi. Acara ini dibagi ke dalam dua sesi panel diskusi yakni sesi panel diskusi yang pertama mengenai “Peluang dan Tantangan Soot-free Bus di Indonesia” serta sesi panel diskusi yang kedua mengenai “Opsi Teknologi Soot-free Bus di Indonesia (Clean Diesel, CNG Bus, Electrical Bus)”, yang mana kedua sesi tersebut diawali oleh sesi pembukaan. Sayangnya, panel diskusi yang kedua tidak dapat dilaksanakan sehingga direncanakan untuk dijadwalkan ulang oleh KPBB karena seluruh pihak pembicara (Scania/PT. United Tractors, BYD, Hino – Indonesia, Mercedes Indonesia maupun PT. Mobil Anak Bangsa) berhalangan hadir.

 

“Low Carbon with Soot-free Bus” sebagai Upaya Penurunan Beban Emisi GRK

Ahmad Safruddin (Puput) dari KPBB membuka uraiannya dengan membahas kondisi banyaknya jumlah kendaraan bermotor baik di tingkat nasional maupun di wilayah Jabodetabek. Untuk kendaraan bermotor roda dua, terdapat hampir 100 juta unit sepeda motor di tingkat nasional dan hampir 21 juta unit di wilayah Jabodetabek. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat, terdapat hampir 30 juta unit di tingkat nasional dan 6 juta unit di wilayah Jabodetabek. Karena tingginya jumlah transportasi yang ada, tak ayal transportasi-transportasi tersebut menyebabkan pencemaran udara. Bahkan, pencemaran udara ini juga memiliki dampak kesehatan, sebagaimana yang baru-baru ini terjadi yakni membuat tingginya biaya kesehatan yang ditagihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemerintah telah membuat upaya penurunan emisi kendaraan bermotor yakni dengan melaksanakan Kebijakan Ganjil-Genap yang sejauh ini sudah dapat menurunkan konsenterasi PM (Particulate Matter) hingga 15%. Adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” ini sebagai bagian dari upaya penurunan beban emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 41% dengan bantuan internasional[1]. Program “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” ini dibantu oleh ICCT dan Bappenas. Dijelaskan juga oleh Puput, yang dimaksud dengan “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” adalah program penyediaan armada bus anti jelaga berbasis listrik oleh pemerintah.

Baca SelengkapnyaSoot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta

KLHK Harus Jatuhkan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah, Kepada Perusahaan Yang Cemari Sungai Cileungsi

Foto: Dok ICEL

Jakarta, (29/08/2018). Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan pipa pembuangan dari salah satu pabrik tekstil didekat sungai Cileungsi, yang belakangan airnya menjadi hitam pekat.

Pipa itu ditemukan kemarin (28/08/2018) ketika tim menelusuri aliran sungai dari hulu, yakni dibawah jembatan Wika, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Tempo, Edisi 29 Agustus 2018)

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Margaretha Quina menyatakan bahwa pada musim kemarau sebagian besar sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar berat. Artinya, daya tampung sungai untuk menerima air limbah sudah terlampaui.

Identifikasi titik buangan ilegal merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran, ini merupakan alasan yang cukup bagi KLHK untuk menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Namun, langkah ini harus juga diikuti dengan reformasi izin supaya beban cemaran yang diizinkan menyesuaikan dengan daya tampung sungai. Jika tidak dilakukan, masyarakat berhak menggugat.

Di Sumedang, izin Pembuangan air limbah oleh PT Kahatex sudah pernah digugat masyarakat dan dibatalkan pengadilan. Alasan pembatalannya adalah izin diberikan kendati sungai Cikijing sudah cemar berat. Padahal, jika daya tampung sungai telah terlampaui, izin tidak dapat diberikan lagi. Mungkin ini juga perlu dilakukan di Cileungsi, yang kondisinya juga sudah cemar berat. (Dona)

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!