ICEL

ICEL

Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta

Jakarta – Pada 17 Oktober 2018, diselenggarakan dialog publik yang berjudul “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta” di Kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Gedung Sarinah Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), International Council on Clean Transportation (ICCT), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai pembicara panel diskusi. Acara ini dibagi ke dalam dua sesi panel diskusi yakni sesi panel diskusi yang pertama mengenai “Peluang dan Tantangan Soot-free Bus di Indonesia” serta sesi panel diskusi yang kedua mengenai “Opsi Teknologi Soot-free Bus di Indonesia (Clean Diesel, CNG Bus, Electrical Bus)”, yang mana kedua sesi tersebut diawali oleh sesi pembukaan. Sayangnya, panel diskusi yang kedua tidak dapat dilaksanakan sehingga direncanakan untuk dijadwalkan ulang oleh KPBB karena seluruh pihak pembicara (Scania/PT. United Tractors, BYD, Hino – Indonesia, Mercedes Indonesia maupun PT. Mobil Anak Bangsa) berhalangan hadir.

 

Low Carbon with Soot-free Bus” sebagai Upaya Penurunan Beban Emisi GRK

Ahmad Safruddin (Puput) dari KPBB membuka uraiannya dengan membahas kondisi banyaknya jumlah kendaraan bermotor baik di tingkat nasional maupun di wilayah Jabodetabek. Untuk kendaraan bermotor roda dua, terdapat hampir 100 juta unit sepeda motor di tingkat nasional dan hampir 21 juta unit di wilayah Jabodetabek. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat, terdapat hampir 30 juta unit di tingkat nasional dan 6 juta unit di wilayah Jabodetabek. Karena tingginya jumlah transportasi yang ada, tak ayal transportasi-transportasi tersebut menyebabkan pencemaran udara. Bahkan, pencemaran udara ini juga memiliki dampak kesehatan, sebagaimana yang baru-baru ini terjadi yakni membuat tingginya biaya kesehatan yang ditagihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemerintah telah membuat upaya penurunan emisi kendaraan bermotor yakni dengan melaksanakan Kebijakan Ganjil-Genap yang sejauh ini sudah dapat menurunkan konsenterasi PM (Particulate Matter) hingga 15%. Adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” ini sebagai bagian dari upaya penurunan beban emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 41% dengan bantuan internasional[1]. Program “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” ini dibantu oleh ICCT dan Bappenas. Dijelaskan juga oleh Puput, yang dimaksud dengan “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” adalah program penyediaan armada bus anti jelaga berbasis listrik oleh pemerintah.

Baca SelengkapnyaSoot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta

KLHK Harus Jatuhkan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah, Kepada Perusahaan Yang Cemari Sungai Cileungsi

Foto: Dok ICEL

Jakarta, (29/08/2018). Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan pipa pembuangan dari salah satu pabrik tekstil didekat sungai Cileungsi, yang belakangan airnya menjadi hitam pekat.

Pipa itu ditemukan kemarin (28/08/2018) ketika tim menelusuri aliran sungai dari hulu, yakni dibawah jembatan Wika, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Tempo, Edisi 29 Agustus 2018)

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Margaretha Quina menyatakan bahwa pada musim kemarau sebagian besar sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar berat. Artinya, daya tampung sungai untuk menerima air limbah sudah terlampaui.

Identifikasi titik buangan ilegal merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran, ini merupakan alasan yang cukup bagi KLHK untuk menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Namun, langkah ini harus juga diikuti dengan reformasi izin supaya beban cemaran yang diizinkan menyesuaikan dengan daya tampung sungai. Jika tidak dilakukan, masyarakat berhak menggugat.

Di Sumedang, izin Pembuangan air limbah oleh PT Kahatex sudah pernah digugat masyarakat dan dibatalkan pengadilan. Alasan pembatalannya adalah izin diberikan kendati sungai Cikijing sudah cemar berat. Padahal, jika daya tampung sungai telah terlampaui, izin tidak dapat diberikan lagi. Mungkin ini juga perlu dilakukan di Cileungsi, yang kondisinya juga sudah cemar berat. (Dona)

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Menyelamatkan Nyawa Petani: Pelarangan Paraquat di Vietnam

Pelarangan herbisida di negeri agraris tentu bukan pilihan politis yang mudah. Vietnam, sebuah negeri agraris yang juga memiliki sejarah gelap dengan bahan kimia, tahun 2017 lalu mengambil langkah berani untuk melarang sebuah herbisida yang digunakan secara luas di negeri tersebut: paraquat.  Melalui keputusan Menteri Pertanian no. 287/QD-BNN-BVTV pada Februari 2017, paraquat harus dihapuskan secara berkala dalam waktu 2 (dua) tahun, baik perdagangan maupun penggunaannya sebagai herbisida.

Paraquat adalah nama umum untuk herbisida yang membunuh gulma dengan reaksi oksidasi dan membendung reaksi fotosintesisnya. Di berbagai negara agraris, paraquat umum digunakan di tanah terlantar dan perkebunan jagung, padi, kapas, kedelai, jeruk, kopi, tebu, kelengkeng, karet, pisang dan mangga.

Namun, paraquat juga memiliki efek membunuh pada manusia, dimana satu tegukan dapat menyebabkan kematian. Preseden yang cukup terkenal dalam pelarangan paraquat terjadi pada 2004 di European Union, dimana negara-negara Skandinavia membanding keputusan EU yang mengizinkan penggunaan paraquat sebagai herbisida. Negara-negara tersebut menyampaikan bukti-bukti ilmiah mengenai indikasi neurotoksin yang berhubungan dengan paraquat, dan penelitian mengenai hubungan paraquat dengan penyakit Parkinson.

Baca SelengkapnyaMenyelamatkan Nyawa Petani: Pelarangan Paraquat di Vietnam

Mengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Awal Juni ini, Manny Colonzo, peneliti EcoWaste Coalition dan International POPs Elimination Network (IPEN), mendapatkan penghargaan Goldman Environmental Prize. Salah satu penghargaan paling bergengsi bagi pejuang lingkungan ini diperoleh Manny atas kerjanya dalam menjembatani ilmu pengetahuan termutakhir dengan legislasi batas aman timbal dalam cat. Angka 90 ppm, yang secara global disepakati sebagai tingkat aman timbal dalam cat, telah menjadi kewajiban hukum bagi seluruh perusahaan cat di Filipina sejak 2013. Kerja Manny dan tim ini berhasil melindungi 12 juta anak-anak Filipina, yang merupakan kelompok paling rentan, terhadap dampak paparan timbal dalam cat.

Manny dan tim memulai advokasi ini dengan pengumpulan data mengenai kandungan timbal dalam cat pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 61% sampel (dari total 122 merk cat) mengandung timbal lebih dari 90 ppm; dengan 39% dari total sampel mengandung timbal lebih dari 10.000 ppm. Sampel dengan kandungan timbal tertinggi mnunjukkan level yang mencengangkan pada 156.000 ppm.

Studi tersebut mendapatkan perhatian yang cukup signifikan di Filipina, dan memancing perdebatan publik mengenai keamanan cat. Tidak hanya publik, industri cat pun bereaksi atas temuan tersebut. Manny dan timnya menyambut momentum ini dengan membangun aliansi dengan industri manufaktur cat. Dengan strategi diplomasi dan komunikasi yang luar biasa, Manny dan tim berhasil merangkul industri cat beserta asosiasinya sebagai ujung tombak advokasi ini.

Baca SelengkapnyaMengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Kontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Tahun 2011, dunia dikejutkan dengan pemberitaan beberapa media terkemuka bahwa 12 juta ton beras di Cina terkontaminasi logam berat. Tak lama berselang, sebuah artikel ilmiah di Cina mengkonfirmasi bahwa 10% beras Cina mengandung kadmium dengan tingkat yang membahayakan kesehatan manusia; dan pada 2017 pada studi serupa angka ini meningkat menjadi 18%.

Kadmium merupakan salah satu karsinogen bagi manusia dan terhubung dengan kanker payudara, ginjal, paru-paru, pankreas, prostat dan kandung kemih; serta berdampak pada reproduksi. Kadmium digunakan dalam proses penyepuhan dengan listrik (electroplating), baterai, televisi dan laboratorium; selain menjadi bagian penting dalam pengoperasian reaktor nuklir. Dengan membludaknya industrialisasi di Cina, membludak pula dampak kadmium terhadap lingkungan. Bersama dengan beberapa logam berat lainnya, seperti arsenik, merkuri dan timbal, kadmium menyebabkan permasalahan kesehatan genting di Cina – terkenal sebagai fenomena “desa kanker” – sebelum akhirnya Cina mulai membenahi kebijakan pencegahan pencemarannya.

Salah satu pembelajaran mengenai dampak kadmium datang dari Desa Zhentou, yang dimulai dengan operasi pabrik kimia yang digadangkan “nir emisi.” Kelemahan penegakan instrumen pencegahan serta pengawasannya berkontribusi cukup besar terhadap munculnya dampak dari pabrik ini, sehingga kadmium, indium serta logam berat lainnya dibuang ke sungai yang merupakan air baku kota dibawahnya tanpa diolah.

Baca SelengkapnyaKontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Elektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

Tidak terbayang di kepala Hwang Sang-gi bahwa bahwa anak gadisnya, Hwang Yumi, akan meninggal karena leukimia pada umur 22 tahun. Tidak pernah pula ia berpikir bahwa ia akan menuntut keadilan ke Pengadilan Tinggi Seoul untuk menghadapi raksasa industri elektronik tempat anaknya bekerja: Samsung.

Hwang Yumi merupakan salah satu dari gadis-gadis muda berusia 18-25 tahun yang dipekerjakan Samsung di pabrik semikonduktornya. Ia juga merupakan salah satu angka kematian terawal sebelum bermunculannya kasus-kasus penyakit terminal lain ke permukaan pada 2007. Profil pekerja yang dilakukan sebuah LSM lokal, Supporters of Health and Rights of People in the Semi-conductor Industry (SHARPs), pada 2016 setidaknya telah mendokumentasikan 224 pekerja yang mengalami berbagai penyakit, mulai dari leukimia, tumor otak hingga sklerosis ganda dan kemandulan. Dari 224 pekerja, 76 orang telah meninggal. Di tim Hwang Yumi sendiri, 7 dari 18 pekerja mengalami permasalahan kesehatan yang berat sebelum berumur 40 tahun.

Apa tepatnya bahan kimia yang mengakibatkan penyakit ini masih menjadi misteri. Bekerja di pabrik semikonduktor melibatkan ratusan bahan kimia, sebagian karsinogenik atau radioaktif, yang selain dampak individualnya juga mungkin bereaksi satu sama lain sebagai campuran. Detail mengenai bahan kimia yang terlibat dalam proses produksi pun masih enggan diberikan Samsung sekalipun pengadilan telah memerintahkan pemberian informasi berulang kali. Rahasia dagang menjadi tameng, baik sebagai bantahan dalam perkara pengadilan maupun dalam komunikasi publik. Yang kita ketahui sekarang adalah perangkat kesehatan dan keselamatan kerja yang disediakan bagi para pekerja semikonduktor ini sangat tidak memadai.

Baca SelengkapnyaElektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

Transparansi Izin Ketenagalistrikan

Proyek pembangkit tenaga listrik nampaknya menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya bertekad melanjutkan pembangkit yang “mangkrak” saat program Fast Tracking Project pada kurun 2007-2011, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35,000 MW-pun dicanangkan. Dalam program ini, secara umum, batubara masih merupakan sumber energi primer tumpuan dengan besaran 54,4% hingga akhir 2025 mendatang. Isu perlindungan lingkungan-pun menjadi fokus, mengingat PLTU-Batubara diyakini sebagai sumber energi “kotor” dan telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat terdampak.

Sedikit melihat ke belakang terkait perkembangan pembangunan PLTU-Batubara, nyatanya tidak sedikit yang kerap menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang kerap ditemukan adalah terkait minimnya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perizinan lingkungan maupun AMDAL. Pun dalam prosesnya, masyarakat terdampak kerap kesulitan mendapatkan informasi yang memadai terkait perkembangan perizinan proyek pembangkit listrik ini. Tidak hanya itu, dalam pengembangan proyek PLTU-Batubara sebelumnya, terdapat pula kasus penetapan lokasi pembangunan yang nyatanya bertentangan dengan RTRW maupun AMDAL. Dalam tahap inilah kami menyimpulkan bahwa transparansi perizinan dalam sektor ketenagalistrikan sangat minim dan penting untuk dikawal.

Berdasarkan hal-hal di atas, ICEL melalui program #TransparansiKetenagalistrikan melakukan tracking atas perkembangan perizinan beberapa PLTU-Batubara di Indonesia, baik yang sedang dalam proses pendanaan maupun dalam tahap konstruksi. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk membantu memberikan akses informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat turut memantau maupun mengawal kelayakan atau ketidaklayakan, khususnya di sektor lingkungan hidup, untuk pembangunan PLTU-Batubara kedepannya. Untuk memfokuskan lingkup penelitian, ICEL memilih beberapa PLTU di Jawa dan Bali sebagai objek penelitian. Pembangkit yang dijadikan objek-pun diprioritaskan pembangkit dengan Commercial Operation Date (COD) yang lebih awal.

Adapun sebagai disclaimer, kami tidak melakukan tracking untuk keseluruhan proses perizinan, melainkan terfokus pada perkembangan Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari masing-masing pembangkit. Pemilihan ketiga izin ini didasari karena kami melihat adanya pola pelanggaran hukum ataupun ketidaksesuaian norma secara lingkungan dan tata ruang dalam beberapa proyek pembangunan PLTU-Batubara sebelumnya. Selain itu, izin-izin tersebut juga disinyalir kerap dikeluarkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim atas dasar alasan percepatan pembangunan. Untuk itu, kami menganggap – baik secara administratif maupun substantif – ketiga izin ini menjadi penting untuk dipantau dan dikawal secara luas.

Untuk turut memantau dan mengawal #TransparansiKetenagalistrikan, hasil tracking dapat diakses melalui link berikut:http://bit.ly/transparansiketenagalistrikan . Adapun saat ini kami masih terus mencari data terkait perkembangan izin-izin tersebut. Informasi yang ada di dalam laman tersebut akan selalu kami perbaharui tiap minggunya sesuai dengan informasi yang terus kami himpun.

Membuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Sebuah rencana induk nirsampah adalah adalah kerangka yang memayungi tindakan-tindakan yang mengedepankan pendekatan nirsampah dan mengarusutamakan filosofi nirsampah dalam pengambilan kebijakan. Tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, rencana induk nirsampah memiliki jangkauan yang luas; mencakup pekerjaan hijau, pertumbuhan ekonomi lokal, desain ulang produk, interaksi komunitas dalam masyarakat, kesehatan lingkungan kota, dan berbagai aspek lain. Sekalipun berawal dari sampah, rencana induk tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup yang lebih nyaman, namun juga dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih berorientasi lokal.

Zero Waste Europe memiliki sebuah alat untuk membantu pengambil kebijakan membuat rencana induk nirsampah, “Zero Waste Rencana Induk Startup Toolkit.” Rencana induk ini mengombinasikan berbagai studi kasus dan memuat peta jalan, strategi, dan instrumen yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengarahkan kebijakan dan kampanyenya agar dapat mencapai perubahan, langkah per langkah.

Baca SelengkapnyaMembuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Pilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Kota dan kabupaten merupakan penggerak utama masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup nirsampah. Kebijakan di unit administrasi ini lah yang mampu memberikan arahan yang paling implementatif, baik dalam hal penyediaan sarana prasarana maupun edukasi dan peningkatan kepedulian masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuan nirsampah. Para kepala daerah pada unit ini juga cukup dekat untuk dijangkau masyarakat, sehingga perubahan pada tingkat ini relatif lebih mudah dicapai.

Sayangnya, kepemimpinan pada tingkat kota dan kabupaten masih cenderung berorientasi hanya pada pengelolaan sampah, dan sangat minim menggunakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah. Padahal pengurangan merupakan bagian pertama dari keseluruhan daur hidup sampah yang akan sangat berdampak pada investasi pengelolaan sampah.

Dalam International Zero Waste City Conference di Bandung, 5-6 Maret 2018, beberapa pemimpin kota dan kabupaten yang telah membuat dan mengimplementasikan regulasi dan kebijakan berorientasi pengurangan membagikan pengalamannya. Dalam konteks regulasi dan kebijakan ini, beberapa contoh positif yang dapat didalami Indonesia adalah Kota San Fernando, Filipina dan Kota San Fransisco, California, USA.

Baca SelengkapnyaPilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah