ICEL

ICEL

Mengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Awal Juni ini, Manny Colonzo, peneliti EcoWaste Coalition dan International POPs Elimination Network (IPEN), mendapatkan penghargaan Goldman Environmental Prize. Salah satu penghargaan paling bergengsi bagi pejuang lingkungan ini diperoleh Manny atas kerjanya dalam menjembatani ilmu pengetahuan termutakhir dengan legislasi batas aman timbal dalam cat. Angka 90 ppm, yang secara global disepakati sebagai tingkat aman timbal dalam cat, telah menjadi kewajiban hukum bagi seluruh perusahaan cat di Filipina sejak 2013. Kerja Manny dan tim ini berhasil melindungi 12 juta anak-anak Filipina, yang merupakan kelompok paling rentan, terhadap dampak paparan timbal dalam cat.

Manny dan tim memulai advokasi ini dengan pengumpulan data mengenai kandungan timbal dalam cat pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 61% sampel (dari total 122 merk cat) mengandung timbal lebih dari 90 ppm; dengan 39% dari total sampel mengandung timbal lebih dari 10.000 ppm. Sampel dengan kandungan timbal tertinggi mnunjukkan level yang mencengangkan pada 156.000 ppm.

Studi tersebut mendapatkan perhatian yang cukup signifikan di Filipina, dan memancing perdebatan publik mengenai keamanan cat. Tidak hanya publik, industri cat pun bereaksi atas temuan tersebut. Manny dan timnya menyambut momentum ini dengan membangun aliansi dengan industri manufaktur cat. Dengan strategi diplomasi dan komunikasi yang luar biasa, Manny dan tim berhasil merangkul industri cat beserta asosiasinya sebagai ujung tombak advokasi ini.

Baca SelengkapnyaMengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Kontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Tahun 2011, dunia dikejutkan dengan pemberitaan beberapa media terkemuka bahwa 12 juta ton beras di Cina terkontaminasi logam berat. Tak lama berselang, sebuah artikel ilmiah di Cina mengkonfirmasi bahwa 10% beras Cina mengandung kadmium dengan tingkat yang membahayakan kesehatan manusia; dan pada 2017 pada studi serupa angka ini meningkat menjadi 18%.

Kadmium merupakan salah satu karsinogen bagi manusia dan terhubung dengan kanker payudara, ginjal, paru-paru, pankreas, prostat dan kandung kemih; serta berdampak pada reproduksi. Kadmium digunakan dalam proses penyepuhan dengan listrik (electroplating), baterai, televisi dan laboratorium; selain menjadi bagian penting dalam pengoperasian reaktor nuklir. Dengan membludaknya industrialisasi di Cina, membludak pula dampak kadmium terhadap lingkungan. Bersama dengan beberapa logam berat lainnya, seperti arsenik, merkuri dan timbal, kadmium menyebabkan permasalahan kesehatan genting di Cina – terkenal sebagai fenomena “desa kanker” – sebelum akhirnya Cina mulai membenahi kebijakan pencegahan pencemarannya.

Salah satu pembelajaran mengenai dampak kadmium datang dari Desa Zhentou, yang dimulai dengan operasi pabrik kimia yang digadangkan “nir emisi.” Kelemahan penegakan instrumen pencegahan serta pengawasannya berkontribusi cukup besar terhadap munculnya dampak dari pabrik ini, sehingga kadmium, indium serta logam berat lainnya dibuang ke sungai yang merupakan air baku kota dibawahnya tanpa diolah.

Baca SelengkapnyaKontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Elektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

Tidak terbayang di kepala Hwang Sang-gi bahwa bahwa anak gadisnya, Hwang Yumi, akan meninggal karena leukimia pada umur 22 tahun. Tidak pernah pula ia berpikir bahwa ia akan menuntut keadilan ke Pengadilan Tinggi Seoul untuk menghadapi raksasa industri elektronik tempat anaknya bekerja: Samsung.

Hwang Yumi merupakan salah satu dari gadis-gadis muda berusia 18-25 tahun yang dipekerjakan Samsung di pabrik semikonduktornya. Ia juga merupakan salah satu angka kematian terawal sebelum bermunculannya kasus-kasus penyakit terminal lain ke permukaan pada 2007. Profil pekerja yang dilakukan sebuah LSM lokal, Supporters of Health and Rights of People in the Semi-conductor Industry (SHARPs), pada 2016 setidaknya telah mendokumentasikan 224 pekerja yang mengalami berbagai penyakit, mulai dari leukimia, tumor otak hingga sklerosis ganda dan kemandulan. Dari 224 pekerja, 76 orang telah meninggal. Di tim Hwang Yumi sendiri, 7 dari 18 pekerja mengalami permasalahan kesehatan yang berat sebelum berumur 40 tahun.

Apa tepatnya bahan kimia yang mengakibatkan penyakit ini masih menjadi misteri. Bekerja di pabrik semikonduktor melibatkan ratusan bahan kimia, sebagian karsinogenik atau radioaktif, yang selain dampak individualnya juga mungkin bereaksi satu sama lain sebagai campuran. Detail mengenai bahan kimia yang terlibat dalam proses produksi pun masih enggan diberikan Samsung sekalipun pengadilan telah memerintahkan pemberian informasi berulang kali. Rahasia dagang menjadi tameng, baik sebagai bantahan dalam perkara pengadilan maupun dalam komunikasi publik. Yang kita ketahui sekarang adalah perangkat kesehatan dan keselamatan kerja yang disediakan bagi para pekerja semikonduktor ini sangat tidak memadai.

Baca SelengkapnyaElektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

Transparansi Izin Ketenagalistrikan

Proyek pembangkit tenaga listrik nampaknya menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya bertekad melanjutkan pembangkit yang “mangkrak” saat program Fast Tracking Project pada kurun 2007-2011, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35,000 MW-pun dicanangkan. Dalam program ini, secara umum, batubara masih merupakan sumber energi primer tumpuan dengan besaran 54,4% hingga akhir 2025 mendatang. Isu perlindungan lingkungan-pun menjadi fokus, mengingat PLTU-Batubara diyakini sebagai sumber energi “kotor” dan telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat terdampak.

Sedikit melihat ke belakang terkait perkembangan pembangunan PLTU-Batubara, nyatanya tidak sedikit yang kerap menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang kerap ditemukan adalah terkait minimnya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perizinan lingkungan maupun AMDAL. Pun dalam prosesnya, masyarakat terdampak kerap kesulitan mendapatkan informasi yang memadai terkait perkembangan perizinan proyek pembangkit listrik ini. Tidak hanya itu, dalam pengembangan proyek PLTU-Batubara sebelumnya, terdapat pula kasus penetapan lokasi pembangunan yang nyatanya bertentangan dengan RTRW maupun AMDAL. Dalam tahap inilah kami menyimpulkan bahwa transparansi perizinan dalam sektor ketenagalistrikan sangat minim dan penting untuk dikawal.

Berdasarkan hal-hal di atas, ICEL melalui program #TransparansiKetenagalistrikan melakukan tracking atas perkembangan perizinan beberapa PLTU-Batubara di Indonesia, baik yang sedang dalam proses pendanaan maupun dalam tahap konstruksi. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk membantu memberikan akses informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat turut memantau maupun mengawal kelayakan atau ketidaklayakan, khususnya di sektor lingkungan hidup, untuk pembangunan PLTU-Batubara kedepannya. Untuk memfokuskan lingkup penelitian, ICEL memilih beberapa PLTU di Jawa dan Bali sebagai objek penelitian. Pembangkit yang dijadikan objek-pun diprioritaskan pembangkit dengan Commercial Operation Date (COD) yang lebih awal.

Adapun sebagai disclaimer, kami tidak melakukan tracking untuk keseluruhan proses perizinan, melainkan terfokus pada perkembangan Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari masing-masing pembangkit. Pemilihan ketiga izin ini didasari karena kami melihat adanya pola pelanggaran hukum ataupun ketidaksesuaian norma secara lingkungan dan tata ruang dalam beberapa proyek pembangunan PLTU-Batubara sebelumnya. Selain itu, izin-izin tersebut juga disinyalir kerap dikeluarkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim atas dasar alasan percepatan pembangunan. Untuk itu, kami menganggap – baik secara administratif maupun substantif – ketiga izin ini menjadi penting untuk dipantau dan dikawal secara luas.

Untuk turut memantau dan mengawal #TransparansiKetenagalistrikan, hasil tracking dapat diakses melalui link berikut:http://bit.ly/transparansiketenagalistrikan . Adapun saat ini kami masih terus mencari data terkait perkembangan izin-izin tersebut. Informasi yang ada di dalam laman tersebut akan selalu kami perbaharui tiap minggunya sesuai dengan informasi yang terus kami himpun.

Membuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Sebuah rencana induk nirsampah adalah adalah kerangka yang memayungi tindakan-tindakan yang mengedepankan pendekatan nirsampah dan mengarusutamakan filosofi nirsampah dalam pengambilan kebijakan. Tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, rencana induk nirsampah memiliki jangkauan yang luas; mencakup pekerjaan hijau, pertumbuhan ekonomi lokal, desain ulang produk, interaksi komunitas dalam masyarakat, kesehatan lingkungan kota, dan berbagai aspek lain. Sekalipun berawal dari sampah, rencana induk tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup yang lebih nyaman, namun juga dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih berorientasi lokal.

Zero Waste Europe memiliki sebuah alat untuk membantu pengambil kebijakan membuat rencana induk nirsampah, “Zero Waste Rencana Induk Startup Toolkit.” Rencana induk ini mengombinasikan berbagai studi kasus dan memuat peta jalan, strategi, dan instrumen yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengarahkan kebijakan dan kampanyenya agar dapat mencapai perubahan, langkah per langkah.

Baca SelengkapnyaMembuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Pilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Kota dan kabupaten merupakan penggerak utama masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup nirsampah. Kebijakan di unit administrasi ini lah yang mampu memberikan arahan yang paling implementatif, baik dalam hal penyediaan sarana prasarana maupun edukasi dan peningkatan kepedulian masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuan nirsampah. Para kepala daerah pada unit ini juga cukup dekat untuk dijangkau masyarakat, sehingga perubahan pada tingkat ini relatif lebih mudah dicapai.

Sayangnya, kepemimpinan pada tingkat kota dan kabupaten masih cenderung berorientasi hanya pada pengelolaan sampah, dan sangat minim menggunakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah. Padahal pengurangan merupakan bagian pertama dari keseluruhan daur hidup sampah yang akan sangat berdampak pada investasi pengelolaan sampah.

Dalam International Zero Waste City Conference di Bandung, 5-6 Maret 2018, beberapa pemimpin kota dan kabupaten yang telah membuat dan mengimplementasikan regulasi dan kebijakan berorientasi pengurangan membagikan pengalamannya. Dalam konteks regulasi dan kebijakan ini, beberapa contoh positif yang dapat didalami Indonesia adalah Kota San Fernando, Filipina dan Kota San Fransisco, California, USA.

Baca SelengkapnyaPilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Gema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

International Zero Waste Cities Conference 2018 (IZWCC 2018) sudah dimulai sejak hari Senin, 5 Maret 2018 di Kota Bandung, Jawa Barat. IZWCC 2018 dengan tagline “Sayangi bumi, bersihkan dari sampah” diselenggarakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai prinsip Zero Waste dalam pengelolaan sampah kepada berbagai pemangku kepentingan. Peserta IZWCC 2018 terdiri dari kelompok masyarakat sipil dan pejabat pemerintah daerah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Konferensi ini juga menghadirkan masyarakat sipil dan pejabat pemerintah dari negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam implementasi pendekatan Zero Waste di masing-masing negara.

Sesi pleno IZWCC terdiri dari dua sesi yang bertujuan untuk pengenalan awal mengenai konsep Zero Waste. Pada sesi pertama, Flor Berlingen, dari Zero Waste France, menyampaikan bahwa pendekatan Zero Waste tidak hanya menekankan pada pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah, namun menekankan pula pada desain ulang suatu produk. Penekanan dari desain ulang suatu produk bermakna: jika suatu produk tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat diubah menjadi kompos atau tidak dapat didaur ulang, maka kita seharusnya tidak membuat produk tersebut. Menggantungkan upaya pengelolaan sampah hanya pada upaya penggunaan ulang dan daur ulang sampah tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah.

Baca SelengkapnyaGema Zero Waste Models dalam International Zero Waste Cities Conference 2018

Revisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Pembangunan PLTU Suralaya Unit 8 dan 9 di Suralaya, Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu.

 

JAKARTA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding pemerintah tidak transparan dan mengabaikan pendapat masyarakat dalam rencana perubahan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sejauh ini, menurut Walhi, pemerintah hanya mengundang operator dan pemilik pembangkit dalam konsultasi publik untuk mengubah peraturan.

“Padahal masyarakat yang paling terkena dampaknya, tapi tidak pemah dllibatkan,” ujar Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Dwi Sawung, kemarin.

Perubahan emisi bakal tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan draf peraturan yang diterima Tempo, pemilik PLTU harus menyesuaikan emisi minimal sesuai dengan baku mutu yang ada dalam regulasi selama 90 hari.

Baca SelengkapnyaRevisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Timbal dalam Cat: Menunggu Regulasi “Level Aman”

Bagian 3 :

Setelah penghapusan bensin bertimbal terimplementasi secara berkala di level global, cat enamel merupakan salah satu sumber paparan timbal (Pb) terakhir ke manusia. Cat enamel masih digunakan dalam beberapa hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, atau anak-anak kita. Di mainan anak-anak, taman kanak-kanak, cat tembok warna warni, penanda jalan, bangku taman, dan lain-lain; yang memberi akses pada timbal untuk terinhalasi dalam dosis rendah namun jangka panjang.

Sekalipun WHO mengakui bahwa tidak ada level aman untuk paparan timbal, penelitian UNEP (2016) menunjukkan bahwa level aman timbal dalam cat enamel yang diterima secara global berada pada 90 ppm. Sayangnya, di Indonesia belum ada regulasi yang membatasi level timbal dalam cat enamel. Sekalipun telah memiliki berbagai SNI yang membatasi kadar timbal dalam berbagai cat, cat enamel luput diatur dan baru dinaungi SNI sukarela pada tingkat 600 ppm. Level ini hampir 7x lebih tinggi dari level aman yang ditetapkan WHO.

Baca SelengkapnyaTimbal dalam Cat: Menunggu Regulasi “Level Aman”

Pengelolaan Bahan Kimia, Beban Penyakit dan Prioritas Politik

Bagian 2:

Tahun 2017 merupakan tahun penting bagi isu pengendalian pencemaran – lebih spesifik lagi, pengelolaan bahan kimia. Dalam pembukaan pertemuan regional Asia Pasifik oleh Sekretariat SAICM di Bangkok, 23 Januari 2018, dua laporan penting yang diluncurkan pada tahun 2017 kembali disoroti dalam kaitannya dengan pencemaran dan pengelolaan bahan kimia.

Pertama, Laporan Komisi Lancet tentang Pencemaran dan Kesehatan, yang merangkum jumlah total 9 juta kematian di seluruh dunia akibat pencemaran air, udara, maupun bahan kimia. Jumlah ini lebih banyak dari kombinasi malaria, TBC dan AIDS dan 15 kali lipat kematian dari seluruh perang dan jenis kekerasan lainnya. Laporan Lancet juga membandingkan biaya yang hilang sebagai akibat dari pencemaran: US$ 4,6 triliun per tahun; dibandingkan dengan investasi pengendalian pencemaran yang jauh lebih murah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penghapusan bensin bertimbal telah memberikan manfaat ekonomi rata-rata sebesar US$ 200 milyar setiap tahunnya semenjak 1980.

Baca SelengkapnyaPengelolaan Bahan Kimia, Beban Penyakit dan Prioritas Politik