ICEL

ICEL

Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta

Jakarta – Pada 17 Oktober 2018, diselenggarakan dialog publik yang berjudul “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta” di Kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Gedung Sarinah Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), International Council on Clean Transportation (ICCT), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai pembicara panel diskusi. Acara ini dibagi ke dalam dua sesi panel diskusi yakni sesi panel diskusi yang pertama mengenai “Peluang dan Tantangan Soot-free Bus di Indonesia” serta sesi panel diskusi yang kedua mengenai “Opsi Teknologi Soot-free Bus di Indonesia (Clean Diesel, CNG Bus, Electrical Bus)”, yang mana kedua sesi tersebut diawali oleh sesi pembukaan. Sayangnya, panel diskusi yang kedua tidak dapat dilaksanakan sehingga direncanakan untuk dijadwalkan ulang oleh KPBB karena seluruh pihak pembicara (Scania/PT. United Tractors, BYD, Hino – Indonesia, Mercedes Indonesia maupun PT. Mobil Anak Bangsa) berhalangan hadir.

 

Low Carbon with Soot-free Bus” sebagai Upaya Penurunan Beban Emisi GRK

Ahmad Safruddin (Puput) dari KPBB membuka uraiannya dengan membahas kondisi banyaknya jumlah kendaraan bermotor baik di tingkat nasional maupun di wilayah Jabodetabek. Untuk kendaraan bermotor roda dua, terdapat hampir 100 juta unit sepeda motor di tingkat nasional dan hampir 21 juta unit di wilayah Jabodetabek. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat, terdapat hampir 30 juta unit di tingkat nasional dan 6 juta unit di wilayah Jabodetabek. Karena tingginya jumlah transportasi yang ada, tak ayal transportasi-transportasi tersebut menyebabkan pencemaran udara. Bahkan, pencemaran udara ini juga memiliki dampak kesehatan, sebagaimana yang baru-baru ini terjadi yakni membuat tingginya biaya kesehatan yang ditagihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemerintah telah membuat upaya penurunan emisi kendaraan bermotor yakni dengan melaksanakan Kebijakan Ganjil-Genap yang sejauh ini sudah dapat menurunkan konsenterasi PM (Particulate Matter) hingga 15%. Adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” ini sebagai bagian dari upaya penurunan beban emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 41% dengan bantuan internasional[1]. Program “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” ini dibantu oleh ICCT dan Bappenas. Dijelaskan juga oleh Puput, yang dimaksud dengan “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” adalah program penyediaan armada bus anti jelaga berbasis listrik oleh pemerintah.

Baca SelengkapnyaSoot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!