ICEL

ICEL

Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Ikan dan sampah plastik. Foto: Google.

 

PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup terrestrial.

Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Peristiwa tersebut antara lain:  kasus montara yang sudah berlangsung selama 10 tahun, tumpahan minyak di Balikpapan yang terjadi tahun 2018, dan tabrakan Kapal MV Caledonia Sky dengan terumbu karang di Raja Ampat. Pencemaran-pencemaran tesebut tentu terdapat  kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan menjadi hal yang penting untuk menghitung kerugian pencemaraan tersebut. Peraturan yang mengatur terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah PermenLH No. 7 Tahun 2014.[1] Sayangnya, PermenLH No. 7 Tahun 2014 terlalu bias darat.

Baca SelengkapnyaPencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Permasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Balikpapan, 22 Februari 2018 – Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan serta penetapan pola ruang dan struktur ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin.[1] RZWP-3-K setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana ruang lingkup RZWP-3-K adalah perencanaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sedangkan ruang lingkup RTRW adalah perencanaan ruang darat.  Dasar hukum utama RZWP-3-K adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KKP No. 23 Tahun 2016).

Baca SelengkapnyaPermasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara