ICEL

ICEL

Jalan Panjang Pertanggungjawaban Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Depok, 12 Maret 2018. Pusat Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan peluncuran buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata” pada Senin, 12 Maret 2018 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Melda Kamil, S.H., LL.M, Ph.D., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen bagi kita semua, khususnya civitas academica FHUI, untuk menyegarkan kembali pemahaman dan idealisme kita mengenai lingkungan hidup. FHUI menunjukan perannya sebagai “menara air” di mana karya-karya dari akademisi FHUI dapat berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan Indonesia, salah satunya permasalahan lingkungan hidup.

Buku karya DR. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M ini begitu kuat dalam menyajikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban mutlak, di mana ratusan putusan pengadilan dan ratusan publikasi dari dalam dan luar negeri yang membahas perihal pertanggungjawaban mutlak menjadi referensi. Buku ini juga menunjukan perkembangan pertanggungjawaban mutlak di Indonesia baik dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan peradilan. Dari segi peraturan perundang-undangan, selain dari peraturan perundang-undangan sektoral seperti pencemaran laut dan ketenaganukliran, pertanggungjawaban mutlak juga mempunyai sejarah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di sisi praktik dalam pengadilan, pertanggungjawaban mutlak di Indonesia dapat ditinjau sejak adanya putusan perkara Mandalawangi pada tahun 2003 hingga 2005, di mana Majelis Hakim mengimplementasikan pertanggungjawaban mutlak berdasarkan pada hubungan antara bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) dengan implementasi asas kehati-hatian. Hingga tahun 2015, model ini masih dipertahankan, misalnya pada perkara antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH) di Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, bentuk gugatan pertanggungjawaban mutlak yang berbeda diterapkan dalam perkara Menteri LHK melawan PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ), di mana pihak Penggugat menggunakan kombinasi antara gugatan PMH dan pertanggungjawaban mutlak dengan dalil-dalil rinci dalam pertanggungjawaban mutlak. Perkembangan terkini, dalam perkara Menteri LHK melawan PT. Waimusi Agroindah, pihak Penggugat menggunakan gugatan pertanggungjawaban mutlak tanpa digabung dengan gugatan PMH.

Penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam penegakan hukum lingkungan hidup dalam perkembangannya juga mengalami tantangan-tantangan. Tantangan tersebut di antaranya adalah mengubah paradigma yang sudah tertanam lama bahwa pertanggungjawaban perdata terbatas pada bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi saja. Selain itu, kelompok pelaku usaha perkebunan dan hutan tanaman industri juga melakukan upaya uji materiil terhadap ketentuan pertanggungjawaban mutlak dan ketentuan mengenai valuasi ekonomi kerugian lingkungan hidup.

Di balik preseden-preseden terbaru pertanggungjawaban mutlak dalam putusan pengadilan, upaya penegakan hukum lingkungan masih membutuhkan langkah-langkah berikutnya untuk mengembangkan penerapan pertanggungjawaban mutlak beserta manfaatnya. Berkaitan dengan upaya memperluas pemahaman mengenai pertanggungjawaban mutlak, akademisi-akademisi ilmu hukum harus memperbanyak diskursus mengenai pertanggungjawaban mutlak yang tidak hanya terbatas pada akademisi dari bidang hukum lingkungan saja, melainkan melibatkan pula akademisi dari bidang hukum keperdataan dan hukum acara. Dengan adanya diskursus di kalangan akademisi tersebut, harapannya adalah pemahaman di kalangan praktisi hukum bahwa pertanggungjawaban perdata hanya terbatas pada PMH dan wanprestasi dapat berubah. Selain itu, isu lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak masih perlu dikaji secara khusus, misalnya isu mengenai eksekusi putusan pengadilan. Beberapa perkara yang dimenangkan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih menghadapi permasalahan dalam eksekusi putusannya.  Selain penelusuran aset dari pihak Tergugat, konsep Trust Fund untuk lingkungan hidup dan asuransi lingkungan hidup dapat menjadi pilihan yang dikembangkan untuk mengantisipasi kesulitan eksekusi putusan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. (fajri)