ICEL

ICEL

Jelang Asian Games 2018, Kualitas Udara Buruk

Jakarta, 18 Desember 2017 – Catatan akhir tahun koalisi LSM untuk udara bersih di Indonesia “Gerak Bersihkan Udara” mengungkapkan bahwa kualitas udara Indonesia di Indonesia tidak mengalami perbaikan yang signifikan, kendati semakin menguatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah akan bahaya pencemaran udara, dan khususnya jelang penyelenggaran ajang olahraga mancanegara Asian Games 2018.

Menurut Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, data pemantauan kualitas udara di berbagai kota (2001 – 2016) oleh KLHK menunjukkan adanya risiko laten pencemaran udara yang ditandai tingginya paparan PM10, PM2.5, SO2, O3, CO, NOx dan Pb yang bersumber dari kendaraan bermotor, kebakaran lahan/hutan, pembangkit listrik, smelter, proses konstruksi, pengolahan sampah, rumah tangga dan lain-lain.

“Kondisi kesehatan dari para atlit mancanegara yang akan bertanding di Indonesia pada bulan Agustus 2018 nanti akan terancam oleh buruknya kualitas udara Jakarta dan Palembang. Mereka terancam gagal dalam memecah rekor mereka dan juga dapat jatuh sakit akibat pencemaran udara,” ujar Ahmad.

Risiko laten pencemaran udara menyebabkan tingginya angka sakit termasuk yang penyakit kronis seperti jantung koroner, risiko cacat fisik, cacat mental, down syndrome, tremor hingga kematian. Kasus di DKI Jakarta misalnya, 58,3% warganya terpapar penyakit akibat pencemaran udara dan harus membayar biaya kesehatan hingga Rp51,2 T (2016).

Munculnya ancaman baru: PLTU Batu Bara

“Tahun ini kita melihat munculnya ancaman baru, yaitu PLTU Batubara sebagai bagian dari rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspansi ketenagalistrikan sebanyak 35 ribu megawatt,” ujar Bondan Andriyanu, juru kampanye iklim dan energi dari Greenpeace Indonesia.

Laporan Greenpeace mengenai polusi udara berjudul “Pembunuh Senyap” yang diluncurkan tahun ini menghitung potensi dampak polusi udara Jakarta dari PLTU Batubara yang ada dan akan dibangun yang terletak dalam radius 100km dari pusat kota Jakarta. Laporan tersebut mencatat beberapa parameter melebihi dua kali lipat atau lebih dari standar World Health Organization (WHO).

Bahkan di luar Jakarta, PLTU batubara tumbuh menjadi ancaman utama bagi kualitas udara. Di Jawa Barat ada dua PLTU batubara, yakni PLTU Cirebon 1000 MW dan PLTU Indramayu 2x1000MW, yang sudah digugat oleh warga akibat masalah pencemaran udara.

“Gugatan hukum atas PLTU Cirebon dan PLTU Indramayu tersebut sudah dimenangkan warga di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial yang diakibatkan PLTU Batubara,” ujar Dwi Sawung, Juru Kampanye Energi dan Masalah Perkotaan dari Eksekutif Nasional WALHI.

Gugatan lain yang pernah dimenangkan masyarakat pada tahun ini adalah gugatan warganegara di Kalimantan Tengah terkait asap dari kebakaran hutan dan lahan. Pada September 2017, pengadilan memutuskan bahwa pemerintah gagal dalam memenuhi kewajibannya mencegah dan menanggulangi bencana asap sehingga diperintahkan antara lain untuk mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara di Kalteng yang dapat diakses secara gratis oleh korban asap.

PLTU Batubara menjadi pilihan utama pemerintahan dalam melakukan ekspansi ketenagalistrikan karena batubara dianggap murah. Padahal, menurut Lucky Lontoh dari International Institute for Sustainable Development, batubara merupakan pilihan mahal, jauh lebih mahal dari sumber energi lainnya terutama energi terbarukan, apabila beban pencemaran lingkungan terutama udara dan dampak negatifnya dihitung ke dalam biaya pembangunan PLTU Batubara.

Ilustrasi gambar oleh hijauku.com

 

Revisi regulasi perlu libatkan publik dan akademisi

Dengan semakin menguatnya kesadaran publik akan ancaman pencemaran udara, revisi regulasi perlu melibatkan publik secara aktif. Saat ini sedan berlangsung revisi Permen LH No. 21 tahun 2008 mengenai baku mutu ambien dan PP No. 41 tahun 1999 mengenai standar emisi sumber pencemar tidak bergerak. “Pemerintah harus proaktif menginformasikan pembuatan peraturan terkait pengelolaan kualitas udara, baik substansi maupun prosesnya; dan melibatkan publik dalam pengambilan keputusan mengenai muatan peraturan tersebut. Saat ini prosesnya cenderung tertutup,” ujar Margaretha Quina, peneliti dari Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL).

Pembuat kebijakan harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang berkembang secara global; serta mendasarkan perhitungan mampu/tidaknya pengetatan standard diterapkan berdasarkan data monitoring yang baik dan representatif.

Penyampaian informasi mengenai kualitas udara sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjelaskan mengenai dampaknya dan upaya pencegahannya dengan melakukan koordinasi lintas kementerian atau instansi pemerintahan.

“Akses terhadap data pemantauan kualitas udara untuk berbagai polutan seperti yang terdapat di berbagai negara, salah satunya di Cina merupakan hak masyarakat,” ujar Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pengetatan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi harus berdasar riset kesehatan terbaru bukan berdasar pada keinginan industri dan angka yang dinegosiasikan. Kepentingan kesehatan publik harus menjadi dasar penetapan baku mutu udara terbaru.

 

Sumber : http://www.hijauku.com/2017/12/18/jelang-asian-games-2018-kualitas-udara-buruk/

* * *

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kontak narahubung berikut:

Gerak Bersihkan Udara

Adhityani Putri (CERA) – 081315159663 – aputri@cerasia.org
Alfred Sitorus (Koalisi Pejalan Kaki)- 085280230536 – koalisipejalankaki@gmail.com
Ahmad Safrudin (KPBB) – 0816897959 – puput@kpbb.org
Bondan Andriyanu (Greenpeace) – 08118188182 – bondan.andriyanu@greenpeace.org
Dwi Sawung (WALHI) – 08156104606 – sawung@walhi.or.id
Lucky Lontoh (IISD) – 0818825323 – luckylontoh@gmail.com
Margaretha Quina (ICEL) – 081287991747 – margaretha.quina@icel.or.id
Sudaryatmo (YLKI) – 0818767614 – konsumen@ylki.org.id