Mencapai Target NDC Indonesia melalui Perhutanan Sosial : Catatan Refleksi Singkat

Pada tahun 2016 Indonesia menerbitkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC Indonesia) sebagai tindak lanjut komitmen pada Paris Agreement.[1] Melalui dokumen NDC, Indonesia menjabarkan komitmen serta upayanya dalam rangka penurunan emisi melalui serangkaian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.[2] Pada sektor kehutanan, kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dijalankan dengan mengedepankan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat, salah satunya melalui program perhutanan sosial.[3]

Pada NDC Indonesia, perhutanan sosial ditempatkan sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan berkelanjutan.[4] Usaha pelibatan partisipasi aktif masyarakat dari masyarakat lokal, usaha kecil dan menegah, serta organisasi masyarakat sipil melalui perhutanan sosial membuka era baru penggalakan kebijakan perubahan iklim dengan metode bottom-up di Indonesia. Dilansir dari publikasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI), perhutanan sosial ditempatkan sebagai komponen aksi serta indikator dari aksi mitigasi di sektor kehutanan.[5] Harapannya, melalui perhutanan sosial, terjadi peningkatan luas lahan area untuk ditanami dengan jenis tanaman tahunan dan berkayu yang dapat dihitung kontribusinya dalam penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dari sektor kehutanan.[6]

Sayangnya, obyektif tersebut belum didukung oleh aturan yang akomodatif untuk menjadikan perhutanan sosial sejalan dengan target perubahan iklim yang ditetapkan. Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai tonggak unifikasi pengaturan mengenai perhutanan sosial di Indonesia, belum secara jelas menghubungkan kontribusi antara program perhutanan sosial yang dibangun dengan upaya kontribusinya pada komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini juga terlhat dari rangkaian peraturan turunannya. Pertama, Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Peraturan ini menjabarkan bahwa fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial untuk dapat menjadi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) meliputi potensi pengembangan usaha, lembaga pendamping, lembaga pembiayaan, serta pemasaran hasil usaha saja, tanpa memasukan unsur pertimbangan komponen pencapaian reduksi gas rumah kaca atau pemenuhan komitmen target perubahan iklim didalamnya.[7]

 

Corak sejalan juga dapat ditemui melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/2018 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Melalui peraturan ini diatur sejumlah kriteria penilaian kemampuan KUPS yang diorientasikan pada perkembangan unit usaha berdasarkan kemampuan pemasaran, menarik wisatawan, hingga memiliki akses modal.[8]  Sehingga penerjemahan tindak lanjut dari konsep perhutanan sosial yang dicanangkan sangat berorientasi pada aspek perekonomian semata dan cenderung mengabaikan koherensi program dengan target komitmen perubahan iklim yang ditetapkan. Konsep peraturan yang ditetapkan, berorientasi pada seberapa besar unit-unit yang dibangun di bawah skema perhutanan sosial mampu berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nilai produksi. Apalagi prioritas dana desa untuk perhutanan sosial hanya diarahkan pada pengelolaan produksi usaha pertanian untuk pengembangan dan pengelolaan usaha dan produk unggulan, sehingga tidak menempatkan ragam usaha masyarakat dalam upaya peningkatan serapan karbon sebagai usaha yang mendapatkan sumbangsih prioritas dana desa.[9]

Terlebih berdasarkan Laporan Verifikasi Tahun 2018 yang dibentuk oleh Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, metode perhitungan emisi gas rumah kaca Indonesia masih belum mengakomodasi perhitungan emisi dan serapan menggunakan persamaan yang paling rinci dengan pendekatan modelling faktor emisi lokal yang divariasikan dengan keberagaman kondisi yang senyatanya ada, sehingga menghasilkan perhitungan dengan tingkat kesalahan terendah.[10] Artinya, hingga saat ini kontribusi serapan emisi dari rangkaian program kehutanan berbasis masyarakat belum dapat dihitung sebagai capaian sumbangsih serapan emisi gas rumah kaca nasional. Padahal dengan mempertimbangkan target luasan izin perhutanan sosial yang diberikan, diperkirakan bahwa program tersebut dapat berkontribusi hingga 34.6% dari total target NDC Indonesia.[11]

Berangkat dari paparan diatas, diperlukan langkah konkret bagi pemerintah untuk kembali menavigasi arah perkembangan program perhutanan sosial untuk dapat berkontribusi pada komitmen target pengendalian emisi gas rumah kaca. Arah kebijakan ini juga harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah, utamanya Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi dengan mengakomodasi metode perhitungan yang mampu mengakomodasi perhitungan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca melalui perhutanan sosial. (Chenny)

 

--

[1] United Nations Climate Change, “Indonesia Submits its Climate Action Plan Ahead of 2015 Paris Agreement”, 24 September 2015, unfccc.int/news/indonesia-submits-its-climate-actionplan-ahead-of-2015-paris-agreement, diakses pada 27 November 2020.

[2] Pasal 4 Paris Agreement.

[3] Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Perhutanan Sosial Menjadi Fokus Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Sumatera Barat”, 23 November 2018, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1651, diakses pada 30 November 2020.

[4] First Nationally Determined Contribution Indonesia, hlm.3.

[5] Pedoman Penentuan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, hlm. 57-65.

[6] Ibid., hlm. 63.

[7] Pasal 5 Perdirjen 3/2016

[8] Pasal 9 ayat (2) Perdirjen 2/2018

[9] Lampiran I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

[10] Direktorat Jenderal Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV, 2018, Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan Verifikasi Tahun 2018, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), hlm 8-127

[11] Setyorini, “Potensi Penurunan Emisi dari Perhutanan Sosial 34.6% Target NDC”, antaranews.com/berita/1149224/potensi-penurunan-emisi-dari-perhutanan-sosial-346-persen-target-ndc, diakses pada 30 November 2020.

Pudarnya Ambisi Perubahan Iklim Indonesia

Perjanjian Paris mewajibkan negara pihaknya untuk menetapkan kontribusi nasional/ Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai respons global perubahan iklim[1] untuk menahan laju pemanasan global di bawah 2oC derajat bahkan menekannya sampai 1,5oC di bawah tingkat pra-industrialisasi.[2] Dengan kata lain, NDC merupakan janji negara-negara pihak Perjanjian Paris untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim secara ambisius. Lebih rinci, NDC berisi perkiraan puncak emisi gas rumah kaca dalam waktu dekat dan target penurunannya dengan bantuan pengetahuan dan teknologi terbaik yang ada, serta strategi pembangunan rendah emisi jangka panjang.[3] Selain itu, negara pihak juga harus mempromosikan integritas, transparansi, akurasi, keutuhan, keterbandingan, dan konsistensi lingkungan dalam bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca dan pengurangannya dalam NDC.[4]

Lebih lanjut, Komitmen dalam NDC bukan hanya mengandung tanggung jawab negara terhadap warga negaranya tetapi juga terhadap masyarakat global, pasalnya NDC harus dikomunikasikan kepada sekretariat UNFCCC setiap lima tahun sekali.[5] Ambisi tertinggi suatu negara harus terlihat setiap kali negara mengomunikasikan NDC-nya kepada sekretariat UNFCCC.[6] Artinya, komunikasi NDC harus mencerminkan sebuah perkembangan atau peningkatan ambisi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, negara pihak dibolehkan untuk menyesuaikan NDC-nya untuk meningkatkan ambisinya sesuai dengan panduan yang diadopsi oleh konferensi para pihak.[7]

Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris pada 22 April 2016 melalui undang-undang No. 16 tahun 2016 dan mengomunikasikan NDC pertamanya pada November 2016 dengan target penurunan emisi sebesar 29% dengan bisnis seperti biasa dan 41% dengan bantuan internasional. Target ini terbilang ambisius karena merupakan sebuah peningkatan dari target sebelumnya 26% dengan bisnis seperti biasa dan 41% dengan bantuan internasional pada rezim Protocol Kyoto, padahal saat itu Indonesia tidak wajib menurunkan emisinya karena termasuk negara non-Annex. Dengan kata lain, pemerintah saat itu dapat dibilang memiliki keseriusan dalam menghadapi perubahan iklim.

Sayangnya, nampaknya keseriusan itu memudar pada pemerintahan sekarang yang diindikasikan oleh beberapa hal. Pertama, NDC pertama Indonesia tidak mengandung perkiraan puncak emisi gas rumah kaca dalam waktu dekat. Kedua, pemerintah Indonesia tidak melakukan perubahan target NDC[8] dalam pembaruan NDC kepada sekretariat UNFCCC yang seharusnya terjadi pada kuartal pertama tahun 2020. Namun, karena adanya pandemic COVID-19, jadwal pengajuan pembaruan NDC tersebut tertunda. Berdasarkan kabar terakhir pembaruan NDC ini masih berproses di kementerian untuk selanjutnya disetujui presiden.[9] Selain itu, proses pembaruan NDC tidak banyak melibatkan masyarakat maupun organisasi non-pemerintah walaupun dalam rancangan dokumen pembaruan NDC yang beredar disebutkan telah melakukan konsultasi.[10] Kemudian, konsultasi ini dilakukan dengan tidak transparan dan tidak partisipatif sebagaimana diharapkan. Tidak ada publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan organisasi non-pemerintahan mengenai pembaruan NDC ini. Terlebih, pemerintah Indonesia justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak konsisten dengan komitmen NDC, seperti merancang RUU Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan perizinan untuk memudahkan investasi-investasi berkarbon tinggi dan mengesahkan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal seharusnya, jika Pemerintah serius terhadap komitmen NDC, kebijakan yang perlu dikeluarkan adalah yang berfokus untuk menurunkan emisi, menuju pembangunan rendah karbon, dan menyediakan transisi yang adil untuk itu.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat pada tahun 2018, IPCC[11] dan PBB[12] telah memperingatkan bahwa kita hanya punya waktu 12 tahun lagi untuk mencegah dampak negative perubahan iklim permanen yang disebabkan oleh kenaikan temperature global sebesar 1,5oC. Seharusnya, NDC Indonesia dapat ditingkatkan dengan:

  1. Sektor kehutanan: a) melaksanakan putusan pemulihan lingkungan hidup bagi hutan dan lahan yang terbakar dan mereklamasi lubang tambang yang ditinggalkan sehingga target pemulihan hutan dan lahan yang terdegradasi bertambah; b) memberikan delegasi ke pemerintah daerah untuk menetapkan perhutanan sosial. Saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan delegasi dan mengajukannya ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun Menteri belum memproses hal tersebut, sehingga target perhutanan sosial dapat dipenuhi dengan lebih cepat; c) perhutanan sosial yang sudah ditetapkan perlu diselenggarakan dengan baik tidak hanya didiamkan saja, sehingga pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat secara berkelanjutan dapat berlangsung; serta d) melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di sektor kehutanan.
  2. Sektor pertanian: evaluasi perizinan perlu dilakukan secara optimal, salah satunya di sektor perkebunan sawit sesuai dengan amanat Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018. Sayangnya, hingga saat ini evaluasi tersebut belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, moratorium izin perlu terus dilanjutkan. Terlebih, Perjanjian Paris juga mengamanatkan adanya inventarisasi sumber pencemar (emitor). Seharusnya Instruksi Presiden ini dapat digunakan sebagai momentum untuk melaksanakan hal tersebut dan mengintegrasikan dengan komitmen NDC Indonesia. Selain itu, penegakan hukum juga terhadap kejahatan dan pelanggaran di sektor ini juga perlu ditegaskan.
  3. Sektor energi: pengurangan penggunaan energi fosil perlu lebih ambisius, termasuk menghentikan pembangunan PLTU batubara baru. Pemerintah juga perlu melakukan transisi kepada energi terbarukan secara adil dengan serius Selain itu, penerapan konservasi energi juga perlu menjadi fokus.
  4. Sektor industri dan sampah/limbah: kedua sektor ini perlu dilihat dengan kacamata ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan.
    (marsya)

 


[1] Perserikatan Bangsa-Bangsa, Paris Agreement, UN MTDSG C.N.92.2016.TREATIES-XXVII.7.d.

(2015), ps. 3.

[2] Ibid., ps 2.

[3] Ibid., ps 4.

[4] Ibid., ps 4 ayat (13).

[5] Ibid., ps 4 ayat (9).

[6] Ibid., ps 4 ayat (3).

[7] Ibid., ps 4 ayat (12).

[8] Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, “Update Komitmen Target Penurunan Emisi Indonesia,” http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2324, diakses pada 26 Juni 2020.

[9] Muhammad Zulfikar, “KLHK: Updated NDC tunggu proses di kementerian,” https://kalbar.antaranews.com/nasional/berita/1417891/klhk-updated-ndc-tunggu-proses-di-kementerian?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, , diakses pada 26 Juni 2020.

[10] Update NDC Indonesia, paragraf 54, hlm. 13

[11] IPCC, “Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C approved by governments” https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/, diakses pada 26 Juni 2020.

[12] United Nations, “Only 11 Years Left to Prevent Irreversible Damage from Climate Change, Speakers Warn during General Assembly High-Level Meeting,” https://www.un.org/press/en/2019/ga12131.doc.htm, diakses pada 26 Juni 2020.

Selamat Datang di Normal Baru

Media global banyak meliput dampak penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 bagi lingkungan hidup. Karena berkurangnya aktivitas manusia di luar ruangan mengakibatkan turunnya emisi gas rumah kaca di udara yang dapat memperlambat terjadinya perubahan iklim. Opini bahwa pandemik ini adalah cara bumi untuk beristirahat dan memulihkan diri, juga beredar di masyarakat. Namun, hal ini tidak etis untuk dirayakan, karena COVID-19 telah memakan korban paling tidak 119.044 jiwa.[1]

 

Di sisi lain, perubahan iklim merupakan ketidakadilan global terbesar di dunia. Negara-negara yang mengeluarkan emisi paling banyak di masa lampau atau dikenal sebagai negara maju menjadi lebih tahan dan mudah beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Sedangkan, negara-negara yang mengeluarkan emisi lebih sedikit atau dikenal sebagai negara berkembang merupakan negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam berita kita bisa melihat bahwa di negara-negara maju pemerintah lebih cepat tanggap menghadapi COVID-19 ini, beberapa negara melakukan penjagaan jarak fisik/physical distancing, pengujian COVID-19 gratis, pelarangan perjalanan udara, pemberlakukan lockdown/karantina wilayah, pemberian kupon/diskon bahan pangan, hingga memberikan penginapan gratis bagi tuna wisma. Berbeda dengan negara-negara berkembang yang perlu berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal tersebut, karena banyak masyarakatnya yang menggantungkan penghidupannya pada pendapatan harian dan tak jarang juga tindakan pemutusan hubungan kerja diambil oleh pelaku usaha karena menjadi tidak produktif saat pandemik ini.

 

Walaupun demikian, perubahan iklim dan COVID-19 memiliki kesamaan. Keduanya membutuhkan tingkat kerja sama global yang tidak biasa, membutuhkan perubahan perilaku sekarang untuk mengurangi penderitaan di esok hari, keduanya dapat diprediksi oleh ilmuwan dan diabaikan oleh ketidakbisaan pemerintah untuk melihat melampaui statistik pertumbuhan ekonomi, serta memerlukan pemerintah untuk bertindak secara drastis dan meninggalkan logika pasar. Dengan kata lain, penanganan perubahan iklim dan COVID-19 memerlukan intervensi negara pada tingkat yang baru sebagai prasyarat untuk memastikan kita tidak terperosok dalam bencana yang lebih besar.

 

Yang terlupakan adalah bahwa harapan bagi kemanusiaan untuk dunia yang lebih sehat dan bersih adalah sementara atau bahkan semu. Ketika pandemik ini berlalu kita akan berusaha kembali kepada bisnis seperti biasa atau memulihkan ekonomi yang lumpuh akibat pandemi. Hal ini berbahaya karena akan menciptakan situasi bencana yang lebih besar seperti dalam skenario Doktrin Kejut/Shock Doctrine [2]yang diperkenalkan oleh Naomi Klein. Ia memperkenalkan dua skenario dalam doktrin kejut, pertama-tama diawali oleh bencana 1yang merupakan bencana murni, biasanya berupa bencana alam, perang, krisis ekonomi. Kemudian diikuti oleh Bencana 2 yang merupakan hal-hal tidak baik yang diputuskan/dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, seperti perubahan struktur ekonomi secara ekstrem, pemanfaatan peluang untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang tertentu dalam keadaan pasca-krisis, sementara masyarakat lain masih dalam proses pemulihan diri sehingga tidak menyadarinya. Ketika masyarakat menyadarinya mungkin harapan untuk dunia yang lebih baik itu sudah pudar.

 

Kondisi ini sudah terjadi di China dan Amerika Serikat, dimana Bencana 1 adalah COVID-19 dan Bencana 2 adalah pembongkaran peraturan-peraturan perlindungan lingkungan yang ada. Pemerintah China memutuskan untuk mengesampingkan pengawasan dampak lingkungan hidup pada fasilitas-fasilitas industri.[3] Sementara, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk tidak menghukum pelanggaran peraturan pencemaran selama perusahaan dapat menghubungkan sebab pelanggaran tersebut akibat pandemik.[4] Saat ini memang emisi sedang turun akibat penanganan dan pencegahan pandemik COVID-19, tetapi nanti ketika pandemi telah usai, mungkin akan terjadi lonjakan emisi drastis jika keputusan pemerintah seperti itu.

 

Seharusnya, penanganan dan pencegahan pandemik COVID-19 dapat menjadi pelajaran dalam merespons perubahan iklim yang kian hari menjadi realitas baru, untuk menerima normal yang baru, untuk beradaptasi dengan kenyataan yang baru. Pandemik ini mengajarkan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya menjadi terpikirkan, yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Jika kita ingin selamat maka kita harus melakukan segala hal yang kita bisa. Penanganan pandemik COVID-19 secara global telah membuktikan bahwa pemerintah mampu melakukan respons cepat terhadap kepentingan publik. Jika kita serius menangani perubahan iklim, kita akan melihat negara-negara berkompetisi melindungi warga negaranya dengan membuat kebijakan penurunan emisi dan adaptasi perubahan iklim yang memperhitungkan keadilan sosial dan negara-negara maju berkompetisi membantu negara-negara berkembang melakukan hal yang sama, dalam berita sehari-hari. Oleh karena itu, kita tidak dapat kembali pada bisnis seperti biasa, melainkan kita harus menerima kenyataan baru ini dan beradaptasi untuk bertahan hidup. (Marsya)

--

[1] World Health Organization, Overview Coronavirus (COVID-19) https://who.sprinklr.com/, diakses pada 15 April 2020.

[2] Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, (New York: Henry Holt, 2007)

[3] Michael Standaert, “China Relaxes Environmental Rules to Curb Virus’s Economic Hit” https://news.bloombergenvironment.com/environment-and-energy/china-relaxes-environmental-rules-to-curb-viruss-economic-hit, diakses pada 13 April 2020.

[4] Oliver Milman dan Emily Holden, “Trump administration allows companies to break pollution laws during coronavirus pandemic”, https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/27/trump-pollution-laws-epa-allows-companies-pollute-without-penalty-during-coronavirus, diakses pada 13 April 2020.

Wabah Datang, Bumi Tenang

Mewabahnya Covid-19, berpengaruh besar terhadap tingkat polusi udara di dunia. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa negara di dunia untuk membatasi aktivitas diluar rumah, aktivitas produksi hingga melakukan isolasi wilayah, demi menanggulangi wabah Covid-19. Tiongkok misalnya, mengisolasi Kota Wuhan di Provinsi Hubei yang menjadi pusat munculnya virus Covid-19. Filipina melakukan lockdown di Metro Manila. Italia melakukan lockdown dalam skala besar. Kemudian, disusul oleh Belgia, Malaysia, Belanda, Irlandia, Denmark, Prancis dan Spanyol[1]. Kebijakan mengisolasikan diri di berbagai negara tersebut memiliki efek yang begitu signifikan terhadap lingkungan.

Berikut beberapa negara yang menunjukkan berkurangnya polusi akibat serangan Covid-19:

 

1. China

 

Berdasarkan citra satelit NASA, jumlah polusi udara di langit China berkurang drastis. Data yang dikumpulkan dari satelit Sentinel-5 ESA, misalnya, menunjukkan penurunan nitrogen dioksida yang signifikan. Gas yang sebagian besar dihasilkan mobil, truk, pembangkit listrik dan sejumlah pabrik itu lenyap saat dilihat pada 20-25 Februari 2020. Padahal satu bulan sebelumnya, 1-20 Januari 2020, citra satelit menangkap kadar polusi di udara masih cukup tinggi[2].

Beda kadar polusi di China sebelum dan sesudah pandemi virus corona.

Foto: Dok. Joshua Stevens/Copernicus Sentinel 5P/ESA. Via kumparan.com

 

2. Italia

Venesia merupakan salah satu tempat wisata utama yang berada di Italia. Dimana sepanjang tahun tempat ini dipenuhi oleh wisatawan domestik maupun manca negara. Namun sejak wabah Covid-19 melanda Italia, Pemerintah Italia mengeluarkan kebijakan Lockdown yang juga memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan. Mengutip dari laman berita boredpanda.com para ilmuwan dan peneliti menemukan fakta bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap tingkat kadar NO2 di Italia. Hal ini karena jalanan menjadi sepi, udara menjadi lebih segar serta air yang keruh menjadi jernih dan dapat melihat secara jelas kehidupan di bawah air di kanal-kanal Venesia, dimana sebelumnya tidak dapat dilihat secara jelas.

Satelit data tunjukkan penurunan emisi gas di wilayah Italia bertepatan dengan pemberlakuan lockdown sebagai upaya pencegahan virus corona.* /Twitter Santiago Gasso via Daily Mail. Sumber gambar Via Pikiran Rakyat[3]

3. Indonesia

Kota Jakarta merupakan Ibu Kota di Indonesia dengan penyebaran Covid-19 yang cukup besar, sehingga Jakarta masuk dalam kategori zona merah oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Penetapan status zona merah membuat Pemerintah kota Jakarta mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas. Kebijakan tersebut membuat udara kota Jakarta menjadi bersih, mengutip dari laman berita Mongabay.com per tanggal 26 Maret – 4 April 2020 kualitas udara kota Jakarta masuk dalam kategori baik yaitu nilai PM 2,5 rata-rata sebesar 18,46 µg/m3. Kualitas udara kota Jakarta menjadi baik ini pertama kali terjadi setelah 28 tahun[4]. Kualitas udara Jakarta yang membaik akibat berkurangnya polusi membuat kota Jakarta terlihat asri, bahkan warga net juga dihebohkan dengan terlihatnya Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango dari kota Jakarta.

Kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada awal April 2020 yang sepi dan lengang membuat udara menjadi bersih. Foto: Andreas Harsono via Mongabay.

 

4. India

Pemerintahan India, juga memberlakukan kebijakan Lockdown. Kebijakan ini juga telah mempengaruhi kualitas udara di India, bahkan gugusan pegunungan Himalaya dapat terlihat sangat jelas dari jarak 200 km setelah tertutup oleh polusi selama 30 tahun[5] Melansir dari Republika pemandangan langka tersebut membuat warga India dari distrik Jalandhar di Punjab, berbondong-bondong mengabadikannya. Mereka beramai-ramai memanjangnya ke sejumlah platform media sosial.

Padahal Jalandhar sendiri berjarak 125 mil atau sekitar 201 kilometer dari Himalaya. Fenomena langka ini merupakan bukti bahwa pencemaran polusi di India sangat buruk. Sementara selama lockdown akibat corona menjadikan bumi lebih bersih, langit tampak lebih hijau dan hamparan pegunungan Himalaya pun bisa dilihat dari kejauhan.

Tahun lalu New Delhi, ibu kota India menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan polusi udara terparah menurut World Air Quality Index (AQI) Ranking. Laporan dari India Today Data Intelligence Unit memaparkan sebelum diberlakukan lockdown rata-rata kota di India memiliki AQI 115 antara 16-24 Maret[6].

Foto: via Antara

 

***

Pentingnya Etika dan Keseimbangan Alam

Turunnya polusi yang terjadi di berbagai negara akibat serangan Covid-19 ternyata tidak serta-merta dapat mengurangi tekanan perubahan iklim. Seorang ilmuwan iklim dan Direktur NASA Goddard Institute for Space Studies, Gavin Schmidt yang diberitakan oleh Vice.com menuliskan bahwa masyarakat seharusnya tidak terlalu cepat menarik kesimpulan terkait serangan Covid-19 dan lingkungan yang menjadi lebih asri akibat berkurangnya aktivitas produksi dan aktivitas manusia di luar rumah[7].

Gavin juga menyatakan bahwa ada beberapa emisi gas rumah kaca di sektor tertentu mungkin turun, tapi ada peningkatan di sektor lain karena dunia masih menyesuaikan diri dengan pembatasan terkait COVID-19. Salah satunya adalah penggunaan energi listrik saat di rumah, dan pemakaian internet yang cukup besar. Pembangkit listrik yang ada hampir separuhnya penyumbang sepertiga emisi karbon di udara.

Pernyataan Gavin mungkin benar, merujuk dari laporan Gartner, sebuah badan riset global, yang dilansir Guardian menunjukkan, berselancar di dunia maya dalam setahun membutuhkan listrik sebesar 365 kWh (kilowatt-hours) dan menghasilkan karbon dioksida setara dengan yang dihasilkan mobil tatkala bepergian sejauh 1.400 kilometer. Sementara itu, laporan Guardian lain terkait emisi gas melalui penggunaan internet juga menjelaskan: pencarian tunggal di Google menghasilkan 0,2g karbon dioksida, menonton video di Youtube selama 10 menit menghasilkan 1g karbon dioksida, lalu mengecek newsfeed facebook selama setahun menyebabkan 269g karbon dioksida lepas ke udara[8].

Gavin dan Gartner dalam pernyataannya telah membuka mata kita, bagaimana bersikap di tengah pandemi ini. Inilah saatnya bagaimana kita harus memiliki etika dalam berlaku untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Kesimpulannya adalah bagaimana kemudian kita menghemat energi dalam keseharian kita ditengah pandemi ini. Mematikan listrik yang tidak terpakai, menggunakan ponsel yang hemat energi, atau tidak terlalu berlama-lama “berselancar” di dunia maya.

Setelah pandemi ini berakhir ada baiknya kita mengkaji kembali, apakah aktivitas kita sebelum pandemik, telah ramah terhadap lingkungan. Kita juga harus mengubah kebiasaan kita yang tidak ramah lingkungan menjadi lebih peduli. Seorang filsuf pernah berkata, “Ketika kita menyembuhkan bumi, sama hal nya kita sedang menyembuhkan diri sendiri”. Sudah saatnya etika lingkungan kita terapkan mulai saat ini.

Etika lingkungan disini tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. (Dona)

--

[1] Teddy Tri Setio Berty, “10 Negara Ini Lockdown Akibat Corona COVID-19, Terbaru Belgia” diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/4204969/10-negara-ini-lockdown-akibat-corona-covid-19-terbaru-belgia pada tanggal 25 Maret 2020.

[2] Kumparan.com, “Lockdown karena Virus Corona, Polusi Udara di China dan Italia Berkurang Drastis” diakses dari https://kumparan.com/kumparansains/lockdown-karena-virus-corona-polusi-udara-di-china-dan-italia-berkurang-drastis-1t32bwLvQts pada tanggal 23 Maret 2020.

[3] Julkifli Sinuhaji, "Kabar Baik, di Balik Pandemi Virus Corona, Kualitas Udara di Bumi Jadi Lebih Bersih" diakses dari https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-01354428/kabar-baik-di-balik-pandemi-virus-corona-kualitas-udara-di-bumi-jadi-lebih-bersih pada tanggal 09 April 2020.

[4] Jay Fajar dan Anton Wisuda, "Setelah 28 Tahun, Kualitas Udara di Jakarta Membaik" diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/04/06/setelah-28-tahun-kualitas-udara-di-jakarta-membaik/ pada tanggal 09 April 2020.

[5]

Suryanto, "Efek "Lockdown", Himalaya terlihat dari jauh pertama sejak 30 tahun" diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1410474/efek-lockdown-himalaya-terlihat-dari-jauh-pertama-sejak-30-tahun pada tanggal 09 April 2020.

[6] Ali Mansur, "Pegunungan Himalaya Kembali Terlihat Setelah 30 Tahun" diakses dari https://republika.co.id/berita/q8ixea328/pegunungan-himalaya-kembali-terlihat-setelah-30-tahun pada tanggal 15 April 2020.

[7] Becky Ferreira, " Sori Ya, Pandemi Corona Kata Ilmuwan Gak Bikin Polusi Berkurang di Planet Kita", diakses dari https://www.vice.com/id_id/article/7kzqja/sori-ya-pandemi-corona-kata-ilmuwan-gak-bikin-polusi-berkurang-di-planet-kita pada tanggal 14 April 2020.

[8] Ahmad Zaenudin, "Dunia IT Menyumbang Emisi Karbon yang Sangat Besar" diakses dari https://tirto.id/dunia-it-menyumbang-emisi-karbon-yang-sangat-besar-elcZ pada tanggal 15 April 2020.

Komitmen Dunia untuk Perubahan Iklim

Peraturan perubahan iklim

Secara internasional ada 3 instrumen hukum terkait perubahan iklim, yaitu:

 

UNFCCC

United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) disusun pada Konvensi Rio 1992, mulai berlaku secara hukum pada 21 Maret 1994, diratifikasi oleh 197 negara. Indonesia meratifikasi UNFCCC melalui UU 6/1994. Konvensi ini bertujuan menstabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang dapat mencegah gangguan antropogenik berbahaya pada sistem iklim. Para pihak dalam konvensi ini berkomitmen untuk:

  1. Mengembangkan, memperbarui secara periodik, memublikasikan, dan menyediakan inventori nasional mengenai emisi antropogenik berdasarkan sumber dan penghilangan berdasarkan penyerap gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh protokol montreal, menggunakan metodologi yang dapat dibandingkan dan disetujui oleh konferensi para pihak.
  2. Memformulasikan, mengimplementasikan, memublikasikan dan memperbarui secara berkala program nasional, regional, yang mengandung tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  3. Mempromosikan dan bekerja sama dalam pembangunan, penerapan, dan penyebaran termasuk transfer teknologi, praktik, dan proses yang mengendalikan, mengurangi, atau mencegah emisi antropogenik gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh protokol montreal dalam sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan, dan manajemen sampah.
  4. Mempromosikan manajemen berkelanjutan dan kerja sama dalam konservasi dan peningkatan seperlunya dari penyerap dan penyimpanan gas rumah kaca yang tidak dikendalikan oleh protokol montreal, termasuk biomassa, hutan, laut, pesisir, dan ekosistem laut lainnya.
  5. Bekerja sama dalam menyiapkan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengembangkan dan mengelaborasi rencana manajemen zonasi pesisir yang sesuai dan terintegrasi, sumber air, dan pertanian, serta perlindungan dan rehabilitasi wilayah yang terkena kekeringan, penggurunan, serta banjir.
  6. Mempertimbangkan perubahan iklim dalam kebijakan dan aksi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dan menggunakan metode yang sesuai, contohnya dalam analisis dampak lingkungan.
  7. Mempromosikan dan bekerja sama dalam riset ilmiah, teknologi, teknikal, sosio-ekonomi, dan riset lainnya, pengamatan sistematis dan pengembangan data terkait perubahan iklim dan meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketidakpastian terkait penyebab, efek, besarnya, dan waktu perubahan iklim serta konsekuensi ekonomi dan sosial dari strategi respons.
  8. Mempromosikan dan bekerja sama secara penuh, terbuka, dan pertukaran yang cepat dari informasi ilmiah, teknologi, teknikal, sosio-ekonomi dan hukum yang relevan terkait dengan sistem iklim dan perubahan iklim, serta konsekuensi ekonomi dan sosial dari strategi respons.
  9. Mempromosikan dan bekerja sama dalam pendidikan, pelatihan, dan penyadaran publik terkait perubahan iklim dan mendukung partisipasi publik.
  10. Komunikasi kepada konferensi para pihak terkait implementasi.

 

Protokol Kyoto

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional turunan dari UNFCCC yang diadopsi pada konferensi para pihak ketiga (1997) dan mulai berlaku secara hukum pada 16 Februari 2005, diratifikasi oleh 191 negara. Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU 17/2004. Konvensi ini bertujuan membatasi emisi negara-negara maju, karena negara maju dianggap bertanggung jawab atas tingginya tingkat gas rumah kaca. Tetapi konvensi ini tidak menutup kemungkinan bagi negara berkembang untuk berkontribusi dalam pembatasan emisinya. Walaupun bukan negara maju, Indonesia juga turut berkomitmen membatasi emisinya sebesar 26% dengan skema usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Untuk merealisasikan target ini pemerintah mengundangkan Perpres 61/2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

 

Perjanjian Paris

Perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional turunan turunan dari UNFCCC yang diadopsi pada konferensi para pihak keduapuluh satu (2015) dan mulai berlaku pada 4 november 2016, diratifikasi oleh 187 negara. Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU 16/2016. Perjanjian paris bertujuan memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan usaha untuk memberantas kemiskinan, termasuk dengan: a) menahan meningkatnya temperatur global rata-rata di bawah 2 derajat celsius di atas tingkat pra-industrialisasi dan berusaha membatasi kenaikan temperatur sebesar 1,5 derajat celsius di atas tingkat pra-industrialisasi; b) meningkatkan kemampuan beradaptasi akibat dampak negatif perubahan iklim dan mengembangkan ketahanan iklim serta pembangunan rendah emisi gas rumah kaca yang tidak mengancam produksi pangan; c) membuat aliran pendanaan yang konsisten dengan pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan pembangunan berketahanan iklim. Berbeda dengan dua konvensi sebelumnya, konvensi ini menggunakan pendekatan bottom-up, yaitu dengan mewajibkan setiap negara pihak menyusun nationally determined contribution (NDC) sebagai respons global terhadap perubahan iklim. Selain itu, negara pihak juga berkewajiban untuk, antara lain: mengestimasikan puncak emisi, merencanakan tindakan-tindakan mitigasi yang akan dilakukan secara domestic, mengomunikasikan NDC setiap 5 tahun, meningkatkan ambisi NDC, mempromosikan integritas lingkungan, transparansi, akurasi, dan kelengkapan, keterbandingan dan konsistensi, dan memastikan penghindaran terhadap perhitungan ganda, dan memformulasikan serta mengomunikasikan pembangunan rendah emisi gas rumah kaca jangka panjang.

Pada rezim Perjanjian Paris ini, Indonesia berkomitmen lebih ambisius dari rezim sebelumnya dengan menargetkan pengurangan 29% emisi dengan bisnis seperti biasa dan 41% dengan bantuan internasional. Rincian dari target ini diatur dalam NDC, yaitu:

Sektor

Skema bisnis seperti biasa

Skema bantuan internasional

Kehutanan

17,2%

23%

Energi

11%

14%

Sampah

0,38%

1%

Pertanian

0,32%

0,13%

industri

0,10%

0,11%

 

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki peraturan terkait perubahan iklim secara nasional, yaitu:

UU 31/2009

Undang-undang tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika mewajibkan pemerintah melakukan mitigasi dan adaptasi yang didukung dengan: a) perumusan kebijakan nasional, strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; b) koordinasi kegiatan pengendalian perubahan iklim; dan c) pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan tentang dampak perubahan iklim. Perumusan kebijakan dilakukan dengan kegiatan:  a) inventarisasi emisi gas rumah kaca; b) pemantauan gejala perubahan iklim dan gas rumah kaca; c) pengumpulan data; dan d) analisis data. Undang-undang ini juga memandatkan disusunnya peraturan presiden sebagai peraturan yang lebih rinci.

 

UU 32/2009

Sedangkan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mewajibkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi muatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Selain itu, UU ini juga mewajibkan menyusun kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim yang didasarkan pada parameter: kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai, dan kekeringan, namun sampai sekarang belum ada.(marsya)

Pojok Iklim Dari Kacamata Milenial: Peduli Sampah, Peduli Perubahan Iklim

Pada Rabu, 6 Maret 2019 yang lalu, Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan kegiatan diskusi yang berjudul “Dari Kacamata Milenial: Peduli Sampah, Peduli Perubahan Iklim” di Manggala Wanabakti. Kegiatan ini dimoderasi oleh Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK dan diisi oleh beberapa pembicara yakni: a) Siska Nirmala, pelaku zero waste, yang lebih dikenal dari blog dan akun Instagram-nya @zerowasteadventure; b) Dithi Sofia, dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP); dan c) Afzalia A’yunina (biasa dipanggil Azza), Duta Peduli Sampah Bontang 2019.

 

Naik Gunung Hanya Pemantik untuk Milenial

Siska Nirmala menggaungkan Zero Waste Adventure sebagai gerakan individual sejak tahun 2013. Pada awalnya ia merasa gelisah karena melihat banyak sekali sampah ketika ia mendaki Gunung Rinjani di tahun 2010. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke lima gunung di tahun 2013 hingga 2015 dan akhirnya bukunya yang terkait dengan pengalamannya tersebut dirilis tahun 2017. Adapun caranya melakukan ekspedisi secara zero waste adalah dengan membawa botol minum pakai ulang, perbekalan tanpa kemasan, kantong/tas pakai ulang, tempat makan sendiri dan sapu tangan sebagai pengganti tisu.

Bagi Siska, naik gunung sebenarnya hanyalah pemantik bagi milenial lainnya agar mereka cukup penasaran dengan zero waste dan mau mempraktikkannya ketika naik gunung. Dalam hal ini, Siska tidak mengatakan, “Hei kamu harus zero waste ya kalau naik gunung!” tapi yang dia sampaikan adalah, “Mau naik gunung bareng? Bisa sih, tapi zero waste ya.” Dengan begitu, milenial lainnya kemudian akan tanya, “Gimana sih caranya naik gunung tapi zero waste? Memangnya bisa ya?”

Siska menyatakan, sampah yang paling banyak ditemukan di gunung biasanya ada dua yaitu botol plastik (karena pada umumnya, para pendaki gunung sudah tahu berapa banyak botol air minum kemasan yang harus mereka bawa – ini sudah menjadi semacam standar) dan tisu (para pendaki biasanya terlalu malas untuk pergi ke sungai dulu untuk ambil air, jadi biasanya mereka akan pakai tisu untuk membersihkan bagian tubuhnya ketika buang air besar – pada akhirnya, tisu tersebut ditinggal di gunung dan tidak dibawa turun). Untuk mengatasi hal ini, dalam ekspedisinya, Siska tidak membawa makanan kemasan sebagai bagian dari perbekalannya. Ia membawa sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan tanpa kemasan lainnya. Nantinya, sampah organik yang dihasilkan dari makanan yang ia bawa bisa dikompos olehnya, tidak di jalur pendakian melainkan di semak-semak.

Dalam sesi tanya jawab, Siska menyampaikan bahwa ketika naik gunung, ada dua jenis manajemen yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pendaki yakni manajemen perbekalan dan manajemen pendakian. Ini dilakukan di awal sebelum pendakian berlangsung. Ketika ia mendaki Gunung Argopuro, ia hanya membawa 2 buah botol minum pakai ulang dengan ukuran 1 liter masing-masing. Itu cukup karena sebelum pendakian berlangsung, Siska sudah riset dan sudah mengetahui bahwa di setiap titik akan ada titik mata air. Tentu saja, ini akan berbeda dengan gunung yang tidak punya mata air seperti Gunung Rawung. Namun baginya, akan selalu ada alternatif bagi botol plastik kemasan seperti membawa jeriken atau hydro bag sendiri. Untuk perbekalan tanpa kemasan, ia menyarankan untuk membawa Nasi Timbel, Rendang atau jenis sayur-sayuran yang memang kuat bertahan untuk beberapa hari seperti wortel, labu atau buncis. Jenis sayur-sayuran seperti ini tidak mudah membusuk terutama karena mereka tidak dibungkus oleh plastik sehingga sirkulasi udaranya pun bagus.

 

Lebih Baik Jadi Teman Milenial

Azza menyampaikan bahwa milenial itu moody, sensitive, emosinya tidak terkontrol, narsis dan sedang dalam proses pencarian jati diri. Oleh karena itu, lebih baik menjadi teman milenial untuk bisa mempengaruhi mereka. Mereka akan lebih mendengarkan ucapan seorang teman daripada ucapan orangtua. Adapun sejauh ini, sebagai duta, Azza sudah melakukan beberapa program seperti: a) Laskar Bersih; b) Sosialisasi; dan c) Stasiun Sampah. Azza juga mengingatkan pentingnya IWAR (Intip Warung), dimana ketika ada penjual yang masih menjual makanannya menggunakan pembungkus plastik, menjual minumannya dengan sedotan plastik dan produk plastik lainnya, penting sekali untuk mengingatkan mereka agar tidak menggunakan plastik lagi. Di samping itu, pesan yang ia coba sampaikan ke milenial lainnya adalah, “Kalau nggak bisa jaga lingkungan nggak apa-apa tapi jangan jadi orang yang berdiri di barisan paling depan untuk merusak lingkungan.”

 

Envirochallenge: Edukasi Publik untuk Milenial

Sebelum masuk ke bahasan mengenai sampah dan milenial, Dithi dari GIDKP menjelaskan 3 (tiga) pilar GIDKP yakni advokasi, corporate engagement dan edukasi publik. Di tahun 2016 yang lalu, GIDKP pernah membuat uji coba plastik berbayar. Saat ini, di Jakarta sendiri terdapat 300.000.000 lembar plastik yang dihasilkan per tahun. Berkaitan dengan ini, salah satu program yang dibuat GIDKP adalah Envirochallenge. Envirochallenge adalah bagian dari edukasi publik yang dilakukan oleh GIDKP. Dalam program ini, mereka mengedukasi anak-anak di sekolah dan membantu mereka untuk berpikir mengenai permasalahan lingkungan apa yang mereka miliki di sekolah. Pemenang Envirochallenge, SMA 6 Jakarta, menyatakan bahwa saat ini mereka bisa mengurangi timbulan sampah yang mereka hasilkan, dari yang tadinya 5 kilogram menjadi 2 kilogram dengan cara membawa bekal sendiri atau membawa tempat makan sendiri lalu makanannya dibeli di kantin serta dengan penyediaan dispenser air minum di kelas-kelas. Visi-misi GIDKP sendiri sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 (Kehidupan Bawah Laut). Dalam Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018, GIDKP juga berpartisipasi dalam Zero Waste Youth Festival yang mengundang semua pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat). (Erou)

 

Rendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Keseriusan pemerintah Indonesia patut dipertanyakan dalam mengendalikan laju perubahan iklim. Pasalnya komitmen yang diajukan oleh Indonesia pada 2016 lalu belum menunjukan adanya peta jalan yang lebih konkret.

Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan 2016 lalu Indonesia menjanjikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 1/CM1) dan 41% jika dibantu dengan bantuan internasional yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 2/CM2).[1] Komitmen ini akan dilakukan dalam periode 2020 sampai 2030, dengan perhitungan dari baseline bisnis seperti biasa pada tahun 2010.

Pengurangan gas rumah kaca paling signifikan akan dicapai pada sektor kehutanan yang berkontribusi sebesar 17,2% (CM1) dan 23% (CM2).[2] Disusul dengan kontribusi dari sektor energi sebesar 11% (CM1) dan 14% (CM2).[3] Saat ini pemerintah Indonesia mengaku sudah membuat roadmap implementasi NDC, kedua sektor yang berkontribusi terbesar ini dinyatakan sudah siap tetapi dokumennya belum dapat diakses/dipublikasikan dimanapun. Padahal transparansi merupakan hal penting dalam implementasi Paris Agreement. Lebih jauh lagi, komitmen pemerintah ini akan sulit untuk dicapai karena implementasi yang tidak serius.

Sektor Kehutanan

Skenario andalan pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca adalah dengan menekan laju deforestasi dan degradasi hutan yakni menggunakan skema REDD+. Namun skema ini sesungguhnya masih menuai permasalahan atas ketidakadilan distribusi, prosedural, dan pengakuan. Pemerintah terkesan belum serius mengatasi permasalahan ini, perhutanan sosial diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini pun kecil kemungkinannya untuk tercapai di tahun 2019.

Tingkat deforestasi dalam skenario bisnis seperti biasa Indonesia untuk periode 2013-2020 sesuai dengan Forest Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+, yaitu 920 ribu hektar per tahun dari deforestasi yang terencana (dengan skenario pembangunan) maupun yang tidak terencana. Sedangkan untuk melaksanakan pengendalian perubahan iklim sebesar 17,2% dan 23% tersebut, Indonesia berencana menekan tingkat deforestasi pada tahun 2013-2020 tidak lebih dari 450 ribu hektar per tahun. Sementara perkiraan tingkat deforestasi untuk tahun 2021-2030 diasumsikan mencapai 820 ribu hektar per tahun dengan skema bisnis seperti biasa. Namun pemerintah Indonesia berjanji akan menekan tingkat deforestasi sebesar 325 ribu hektar per tahun pada periode 2021-2030 dalam pengendalian perubahan iklim.[4]

Namun, FWI mencatat bahwa pada tahun 2013 saja Indonesia telah kehilangan ±1,1 juta hektar hutan alam[5] dengan laju sebesar 1,1jt hektar per tahun dalam periode 2009-2013.[6] Sementara kajian terbaru FWI menunjukan bahwa pada tahun 2013-2016, 718 ribu hektar hutan telah hilang, walaupun hanya dipotret pada 3 provinsi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.[7]  Kehilangan hutan di tiga provinsi ini saja sudah jauh melebihi target deforestasi 450 ribu per tahun untuk se-Indonesia. Jika melihat dari data tersebut kecil kemungkinannya Indonesia dapat mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkan tanpa meningkatkan penekanan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Lebih jauh lagi, dalam NDC, pemerintah Indonesia juga merencanakan bahwa setelah tahun 2030 deforestasi tidak terencana sudah tidak akan terjadi lagi, artinya penebangan liar sudah hampir tidak ada. Dengan kata lain penegakan hukum menjadi penting dalam implementasi NDC. Namun nyatanya pembalakan liar masih terjadi sampai sekarang.[8] Pemerintah Indonesia harus lebih serius lagi dalam menegakan hukum di sektor kehutanan agar hutan Indonesia benar-benar menjadi lestari.

Selain itu ambisi CM2 direncanakan akan dicapai melalui: restorasi gambut dan rehabilitasi lahan, dengan laju penanaman sekitar 800 ribu hektar per tahun hingga 2030. Namun sampai saat ini yang baru berjalan adalah restorasi gambut yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), sedangkan pemulihan lahan terutama akibat kebakaran hutan yang telah melalui proses litigasi belum nampak pelaksanaannya dan masih terkendala masalah eksekusi putusan. Padahal rehabilitasi lahan dan reforestrasi merupakan salah satu cara menangkap karbon dan memperlambat pemanasan.

 

Sektor Energi

Tingkat keberhasilan pengurangan emisi di sektor energi pun juga kecil karena batubara masih menjadi primadona sumber energi di negeri ini. Hal ini terlihat dari pemanfaatan batubara yang digunakan sebagai pembangkit listrik sebesar 54,4%.[9] Ditambah pula dengan penambahan kapasitas pembangkit yang bertumpu pada batubara dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Persero 2018-2027 yang disahkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1567 K/21/MEM/2018. RUPTL tersebut juga belum disusun untuk mendukung NDC, yang mana proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan tidak realistis untuk memenuhi target 23% pengembangan energi baru terbarukan. Dengan demikian pemerintah dapat dikatakan inkonsisten dalam mengimplementasikan NDC di sektor energi.

Indonesia juga harus memperketat baku mutu ambien polusi udara yang telah berumur 20 tahun maupun baku mutu emisi berbagai sumber utama pencemaran udara seperti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar yang berumur 10 tahun.[10] Hal ini merupakan upaya menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam pembangunan PLTU yang membuktikan bahwa pembangunan PLTU lebih mahal daripada energi baru terbarukan. Dengan kata lain pembangunan rendah karbon yang menitikberatkan pada transisi ke energi baru terbarukan perlu dipercepat karena tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga perekonomian negara.

Target pengurangan emisi sebanyak 29% dan 41 % dengan bantuan Internasional patut diapresiasi sebagai bentuk ambisi politik tingkat tinggi (high level political will), namun nampaknya target ini akan jauh panggang dari api jika tidak disertai dengan reformasi kebijakan serta mekanisme kerja yang komprehensif dan koordinatif. Penegakan hukum yang tidak hanya mengejar pelaku pelanggaran tapi juga berimplikasi pada pemulihan, restorasi lahan dan hutan yang terencana tidak hanya di wilayah publik tapi juga di wilayah konsesi, mempercepat transisi ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, pengetatan standar baku mutu emisi dan ambien udara. (marsya)

 

 

 

[1] Pemerintah Indonesia, Indonesia First Nationally Determined Contribution, (Indonesia: Pemerintah Indonesia, 2016), hlm. 2.

[2] Ibid., hlm. 9.

[3] Ibid., hlm. 9.

[4] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, The State of Indonesia’s Forest 2018, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018), hlm. 60.

[5] Forest Watch Indonesia, Deforestasi Tanpa Henti, (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2018), hlm. 9.

[6] Ibid., hlm. 14.

[7] Ibid., hlm. 20.

[8] Dewi Tresya, et.al., “5 Wilayah Teratas untuk Dipantau: Indikasi Penebangan Hutan Ilegal di Indonesia” https://wri-indonesia.org/id/blog/5-wilayah-teratas-untuk-dipantau-indikasi-penebangan-hutan-ilegal-di-indonesia, diakses 28 November 2018.

[9] Keputusan Menteri ESDM No. 1567 K/21/MEM/2018.

[10] Ichwan Susanto, “Pengetatan Emisi Mutlak Diperlukan,” https://kompas.id/baca/utama/2018/11/16/pengetatan-emisi-mutlak-diperlukan/, diakses 3 Desember 2018.