Mengawal Implementasi Putusan Hak atas Udara Jakarta

Putusan Perkara No. 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST mengenai Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta (CLS Udara Jakarta) merupakan putusan yang bersejarah terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia. Merespon akan hal itu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Webinar “Mengawal Implementasi Putusan Hak atas Udara Bersih Jakarta”. 

Diskusi tersebut membahas bagaimana pemerintah dapat menyusun rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang ilmiah serta memfasilitasi masyarakat dalam mengawal implementasi putusan tersebut. 

Penyusunan kebijakan tersebut tentu perlu disusun secara partisipatif dan mengedepankan pendekatan ilmiah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan mengakomodasi harapan masyarakat. 

Bella Nathania, Peneliti ICEL, memaparkan tiga hal penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan Putusan CLS Udara Jakarta. 

Pertama, melakukan inventarisasi emisi sebagai dasar penyusunan dan implementasi strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara. Inventarisasi emisi penting untuk mengidentifikasi sumber pencemaran yang signifikan dan melakukan evaluasi terhadap tren emisi untuk penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU). 

Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi lainnya dalam menangani pencemaran udara lintas batas. 

“Sayangnya, inventarisasi emisi lintas batas belum diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena inventarisasi emisi masih didudukkan pada batas-batas administratif.” ucapnya. 

Terakhir, ketiga, publik sangat penting untuk dilibatkan dalam pengelolaan kualitas udara mulai dari tahapan inventarisasi sampai penetapan RPPMU. 

Tentu, partisipasi publik tersebut tidak hanya semata-mata mengundang publik untuk hadir dalam sosialisasi maupun diskusi. Akan tetapi, dimulai dari diberikannya informasi yang dapat mendukung publik dalam melakukan partisipasi sampai dengan membangun sistem yang baik untuk melaksanakan partisipasi publik yang melibatkan semua elemen masyarakat –tidak terbatas pada LSM dan pelaku usaha. 

Sementara, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, menerangkan terkait tantangan dari hak pemenuhan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari implementasi putusan tersebut. 

Menurut Bagus, Jakarta memang sudah mengalami krisis ekologi dan WALHI sejak 2009 sudah menyatakan bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jakarta sudah terlampaui dan hingga sekarang terus mengalami penurunan. 

Menurutnya, terdapat beberapa tantangan dalam pemulihan kualitas lingkungan Jakarta, di antaranya.  Implementasi dari kebijakan yang ada belum memadai, meluas, dan hanya berada di beberapa titik saja serta partisipasi publik sangat minim. Adanya pencemaran lintas batas yang sangat mempengaruhi Jakarta. Serta, meluasnya kawasan perkotaan berdampak pada sumber daya alam Jakarta yang terus dikeruk dan alih fungsi kawasan di perkotaan serta penggusuran yang terus terjadi untuk kepentingan ekonomi. 

“Dengan demikian, maka dalam mengawal putusan tersebut publik harus mengontrol dan terlibat aktif.” tegasnya. 

Terakhir, Dr. Eng. Arie Dipareza Syafei, ST., MEPM, Dosen Teknik Lingkungan ITS, menguraikan mengenai pertimbangan ilmiah sebagai dasar penyusunan rencana dan strategi untuk pengendalian pencemaran udara. 

Arie menjelaskan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (PPMU) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Perencanaan meliputi inventarisasi udara, penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA), Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (WPPMU), dan RPPMU. Lebih lanjut, Arie juga mengatakan bahwa dalam melakukan implementasi putusan tersebut, diperlukan dukungan semua pihak dalam melakukannya. Hal yang paling utama dilakukan ialah mengidentifikasi sumber emisi. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi sumber emisi, dapat dilakukan perhitungan beban emisi yang dihasilkan serta menambah stasiun pemantau kualitas udara. 

Putusan CLS Udara Jakarta merupakan langkah maju dalam pemulihan kualitas lingkungan di Jakarta. Peran negara tentu sangat diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Oleh karenanya, Pemerintah harus segera mengimplementasikan putusan tersebut dengan menyusun kebijakan-kebijakan berdasarkan pendekatan ilmiah, terkoordinasi dan partisipatif. 

 

Pembahasan selengkapnya dapat diakses pada Youtube ICEL 

Adapun materi pembicara dapat diakses melalui tautan berikut http://bit.ly/MateriWebinarImplementasiCLSUdara 

  

 

“Putting Anti-SLAPP Into Action: Optimizing an Effective Mechanism on Tackling SLAPPs in ASEAN”

Jakarta | Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan kegiatan Webinar yang bertajuk “Putting Anti-SLAPP Into Action: Optimizing an Effective Mechanism on Tackling SLAPPs in ASEAN”, yang diadakan pada Senin (13/09). Kegiatan Webinar ini diselenggarakan oleh ICEL untuk mendiskusikan dan menganalisis tren Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) terhadap Pembela Hak Asasi Manusia di negara-negara di ASEAN. Narasumber dalam kegiatan ini yakni, Georgina Lloyd yang merupakan Regional Coordinator, Asia Regional Coordinator, Environmental Law & Governance, Asia & the Pacific Office di United Nations Environment Programme (UNEP), Rocky Guzman yang merupakan Deputy Director di Asian Research Institute for Environmental Law, Puttanee Kangkun yang merupakan Senior Human Rights Specialist di Fortify Right, dan Etheldreda E.L.T Wongkar , yang merupakan Peneliti dari ICEL. Kegiatan Webinar ini dibuka secara langsung oleh Raynaldo G. Sembiring, selaku Direktur Eksekutif ICEL. 

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi oleh Georgina Lloyd yang menjelaskan konsepsi SLAPP dan bagaimana SLAPP digunakan sebagai cara untuk membungkam dan membatasi kebebasan sipil, baik orang perorangan maupun organisasi dalam melaksanakan kebebasan berekspresi dan berpartisipasinya dalam ruang publik. Padahal menurutnya, hal-hal tersebut merupakan bagian dari fundamental rights seseorang yang tertuang baik di dalam Perjanjian HAM Internasional, maupun Deklarasi HAM di ASEAN. Dalam pemaparannya, Georgina juga menyoroti masif nya kasus SLAPP yang terjadi di ASEAN, utamanya terhadap aktivisme yang dilakukan secara online. Ia mengungkapkan jika ASEAN menjadi salah satu titik panas untuk SLAPP, hal ini dikarenakan banyak sekali kasus-kasus terhadap pegiat HAM dan Lingkungan. Oleh sebab itu Georgina menekankan pentingnya pembentukan definisi yang jelas mengenai SLAPP sendiri, serta penyusunan kerangka hukum yang akomodatif dalam merespon SLAPP. Tak lupa, diperlukan juga pemasifan pemahaman para pemangku kepentingan hukum dan kesadaran sektor swasta mengenai hak-hak fundamental publik di ASEAN. 

Pemaparan selanjutnya dilakukan oleh Rocky Guzman sebagai Pembicara Kedua. Rocky mengemukakan mengenai perkembangan hukum acara lingkungan hidup dan juga tren kasus SLAPP yang terjadi di negara Filipina. Secara garis besar, keberadaan Rules of Procedure for Environmental Cases yang disusun oleh Mahkamah Agung Filipina menunjukan progresivitas besar terhadap perkembangan pengaturan Anti SLAPP di Filipina. Rocky mengelaborasi konsep SLAPP di Filipina serta keterkaitan antara SLAPP, partisipasi publik dan masalah lingkungan di Filipina. Di Filipina ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan Anti-SLAPP diatur di dalam hukum acara, hukum lingkungan hidup, dan beberapa undang-undang lain seperti undang-undang tentang Udara Bersih, undang-undang Pengelolaan Limbah dan undang-undang Perikanan.  Dalam sesi pemaparannya Rocky secara fokus menyoroti perlindungan Anti-SLAPP di dalam Undang-Undang Perikanan dan implementasinya dalam bidang penegakkan hukum lingkungan di wilayah maritim. Dalam hal ini Rocky menjelaskan prosedur acara hukum Anti-SLAPP hingga beberapa kasus berkaitan dengan bidang maritim. Terakhir Rocky menutup pemaparannya berkaitan dengan tantangan dan pembelajaran yang dapat diambil dari Filipina. Beberapa permasalahan diantaranya adalah kurangnya jumlah pengacara publik atau pengacara lingkungan yang dapat diakses untuk mendampingi kasus SLAPP, permasalahan dalam perwujudan good governance, kurangnya pengetahuan terkait mekanisme ganti kerugian, hingga perlu adanya kejelasan hukum acara lebih lanjut dalam penegakkan anti-SLAPP. 

Selanjutnya Pembicara ketiga, Puttanee Kangkun memaparkan kasus SLAPP yang terjadi di negara Thailand. Puttanee mengawali pemaparannya dengan menjelaskan pasal-pasal di dalam konstitusi hingga aturan internasional yang turut ditandatangani oleh Thailand berkaitan dengan jaminan atas hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Namun, lebih lanjut Puttanee menyoroti praktik dimana terdapat beberapa undang-undang yang kerap digunakan untuk membungkam partisipasi publik. Diantaranya dimulai dari pasal-pasal di dalam Kitab hukum pidana mereka, hingga Computer Crime Act, Assembly act, dan yang paling terbaru UU Darurat untuk  penyebaran Covid-19, dimana aturan yang mengatur larangan untuk berkumpul justru digunakan untuk menghambat partisipasi masyarakat. Meskipun pada dasarnya Thailand memiliki dasar hukum yang dapat menjadi rujukan Anti-SLAPP yang terdapat di dalam Hukum Acara Pidana Thailand, namun pada praktiknya aturan hukum ini belum efektif untuk mencegah SLAPP. Masih terdapat beberapa kasus SLAPP, salah satunya adalah kasus yang dialaminya sendiri yakni berupa gugatan yang dilayangkan oleh Perusahaan Peternakan Ayam Thammakasset yang menggugat 22 aktivis atas postingan mengenai pelanggaran terhadap hak pekerja. Puttanee menyoroti fakta bahwa kasus-kasus SLAPP seringkali menimpa orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan hingga akses pendampingan hukum, hingga pada akhirnya mereka tidak mempunyai peluang untuk membela diri. Puttanee menekankan pentingnya proses dekriminalisasi, terutama terkait pasal pencemaran nama baik untuk tidak digunakan sebagai alat untuk melecehkan pembela HAM, advokasi kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan 161/1 dan 165/2 Criminal Procedure Code untuk melindungi pembela HAM, serta mendorong jaksa penuntut umum untuk menerapkan Pasal 21 dari Public Prosecutor Organization and Public Prosecution Act untuk semua kasus SLAPP di Thailand. 

Pembicara ketiga, yaitu Chenny membahas mengenai dimensi hukum anti-SLAPP hingga tren kasus-kasus SLAPP di Indonesia.   Pada prinsipnya, konsepsi Anti-SLAPP dapat ditemukan di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Dari pengonsepan yang ada, dapat diketahui bahwa Anti SLAPP di Indonesia: 1) hanya diarahkan pada pejuang hak atas lingkungan hidup saja, dan 2) konsep Anti-SLAPP hanya dibangun untuk melindungi upaya-upaya melalui proses litigasi. Sementara jika terdapat hal-hal berkaitan dengan demonstrasi atau aksi massa contohnya tidak mendapatkan perlindungan Anti SLAPP.Fakta menunjukkan bahwa tren kasus SLAPP di Indonesia terus terjadi baik dalam gugatan perdata ataupun dalam ranah pidana dan Chenny menjelaskan bagaimana secara mendasar, konstitusi Indonesia sejatinya telah memberikan jaminan perlindungan terhadap partisipasi publik sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28. Selain itu perlindungan terhadap pejuang lingkungan diatur pula di dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH). Dalam ranah judisial, putusan-putusan perdata mulai menunjukan progresivitas hakim dalam memahami dan memaknai Anti-SLAPP, bertolak belakang dengan putusan-putusan pidana. Terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi Chenny berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam perwujudan penegakan Anti-SLAPP. Terakhir Chenny menutup pemaparannya dengan memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya: 1) memperluas ruang lingkup Anti-SLAPP untuk tidak hanya pada ranah litigasi saja, namun mencangkup semua kegiatan yang dibenarkan oleh hukum; 2) setiap aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memiliki peraturan internal dan kolaboratif untuk menghentikan kasus SLAPP sedini mungkin; 3) Revisi Kitab Hukum Acara Pidana untuk mengakui pemberhentian kasus sedini mungkin terhadap kasus-kasus SLAPP; 4) Penerapan UU Partisipasi Masyarakat; 5) Mendorong deklarasi atau kesepakatan regional di ASEAN untuk mewujudkan kerangka dasar perlindungan bagi pembela HAM. (Fatimah) 

Saksikan kembali webinarnya disini 

 

Melindungi Partisipasi Pejuang Hak atas Lingkungan dan Demokrasi Indonesia dengan Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP

Jakarta | Senin, 30 Agustus 2021, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melaksanakan Webinar “Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Penyelenggaraan Webinar ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kriminalisasi terhadap pejuang HAM atas lingkungan dan belum banyaknya putusan yang menerapkan Anti-SLAPP secara efektif sebagaimana tertanam dalam Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak diberlakukan, ICEL menemukan hanya terdapat 3 putusan yang telah menerapkan Pasal 66 tersebut dengan baik. Atas hal tersebut, Webinar ini diselenggarakan ICEL bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan (APHLI) untuk mengarusutamakan mekanisme Anti-SLAPP dan perlindungan HAM atas lingkungan beserta urgensinya. 

Webinar dibuka oleh Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo G. Sembiring yang menekankan bahwa persoalan Anti-SLAPP tidak hanya menyangkut pejuang hak atas lingkungan saja, melainkan perlindungan bagi demokrasi yang menyangkut semua masyarakat Indonesia. Fenomena SLAPP disadari sangat mengkhawatirkan. Di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, SLAPP marak terjadi dalam konteks pidana dengan menggunakan mekanisme upaya paksa atau penetapan yang tidak layak untuk membungkam partisipasi publik. Dalam mengatasinya, respons hukum pidana harus dipikirkan secara cermat, di antaranya dengan memanfaatkan mekanisme dalam KUHAP untuk menghentikan perkara sedini mungkin serta menilik Anti-SLAPP sebagai dasar penghapus pidana. Untuk itu, yang paling penting adalah bagaimana Anti-SLAPP ini diperjuangkan oleh pemerintah. “Kami berharap pemerintah melalui berbagai institusi termasuk institusi di bidang Lingkungan Hidup bisa melanjutkan pembahasan untuk segera disahkan, agar Permen atau aturan Anti-SLAPP dapat menjadi fondasi baru perlindungan partisipasi publik dan perlindungan demokrasi di Indonesia”, sebagaimana diutarakan oleh Raynaldo. 

Webinar ini menghadirkan empat orang narasumber yakni, Direktur Kemitraan, Laode M. Syarief, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., Dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardhana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum,. 

Laode M. Syarief dalam paparannya menjelaskan mengenai perjalanan pengakuan hak atas lingkungan dan hak akses atas informasi lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan internasional. “Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah ada sejak tahun 1972 melalui Declaration on the Human Environment dan terus mengalami perkembangan setiap 10 tahun. Perkembangan ini dimulai dari yang berpusat pada manusia (antroposentris) dan berperspektif laki-laki kemudian berkembang mengakui peran perempuan, menempatkan kewajiban dan tanggung jawab (obligation and responsibility) pada setiap orang, dan mengatur keterlibatan masyarakat hukum adat. Seiring dengan hal tersebut, dunia internasional juga memberikan pengakuan terhadap hak atas informasi dan partisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui Resolusi PBB, PBB telah mendefinisikan pejuang hak atas lingkungan (environmental human rights defenders) dan mengecam segala bentuk serangan, penyiksaan, dan intimidasi terhadapnya”. 

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Mengutip pernyataan United Nation Special Rapporteur, John Knox, Prof. Andri menyatakan bahwa, “Di satu sisi, perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu alat untuk terwujudnya perlindungan HAM. Sebaliknya, perlindungan HAM juga menjadi syarat bagi terwujudnya perlindungan lingkungan.”  Maka, kerusakan lingkungan akan lebih buruk jika terjadi di negara yang penghormatan HAM-nya buruk. Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap pejuang hak atas lingkungan hidup dalam prinsip hukum internasional tersebut telah diturunkan dalam kerangka hukum nasional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan secara eksplisit diatur dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (uu 32/2009). 

“Sayangnya, dalam praktiknya, perlindungan itu banyak dilanggar. Perlindungan yang ada di konteks internasional dan hukum nasional menjadi lumpuh di praktiknya”. Ujar Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. 

Dampaknya, pembela lingkungan di Indonesia kerap mengalami berbagai intimidasi, dalam hal ini  intimidasi hukum. Dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardhana, S.H., LL.M., Ph.D. yang tengah melakukan penelitian terkait SLAPP berbasis putusan di Indonesia memberi gambaran bahwa dari 55 putusan yang diteliti, 5 % menggunakan prosedur perdata dan 95% menggunakan prosedur pidana dengan peranan negara yang lebih dominan. Adapun kasus SLAPP paling banyak terjadi di pulau Jawa dan 40% kasus SLAPP terjadi di sektor kehutanan dan perkebunan. Sementara, kasus perdata semuanya menggunakan jeratan Pasal 1365 KUHPerdata, pada kasus pidana kejahatan yang paling sering dituduhkan adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Ini menjadi masalah karena kerap kali perlawanan pembela lingkungan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan dilakukan dengan cara ekstra-legal yang tidak dianggap sebagai partisipasi yang tidak dilindungi Pasal 66 UU 32/2009. Akibatnya, 70% kasus intimidasi hukum dari sudut pidana diputus bersalah. 

Mengamati fenomena tersebut, Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, menggarisbawahi bahwa walau konstitusi dan peraturan perundang-undangan kita telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM, dari sisi substansi penegakan hukum kita sangat positifistik. Padahal, “Hakim diberikan kewenangan, kesempatan, atau keleluasaan melakukan penafsiran yang bersifat ekstensif, yang penting tidak bernuansakan analogi. Dari beberapa peraturan perundang-undangan (Red: tentang Kekuasaan Kehakiman), pasal 10 dan pasal 50 telah memberikan kesempatan bagi penegak hukum agar tidak terbelenggu dengan aturan yang tertulis. Karena pengaturan yang bersifat SLAPP masih sangat sumir dan hanya di satu pasal saja, di Pasal 66 tersebut. “Fokus dalam SLAPP pada akhirnya bergeser dari kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi fokusnya.” “Jadi salah satu faktornya adalah penegak hukumnya yang kurang memahami bagaimana hukum lingkungan itu seharusnya diterapkan”. 

Dari hasil pemaparan para narasumber, dapat diambil kesimpulan tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat mekanisme Anti-SLAPP dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, memperkuat ruang lingkup hak atas berpartisipasi dan memperjuangkan keadilan, agar tidak ditafsirkan aparat penegak hukum secara sempit. 

Kedua, menyusun peraturan/pedoman pelaksanaan jaminan perlindungan pejuang hak atas lingkungan di Indonesia agar SLAPP teridentifikasi dan tertangani sedini mungkin. SLAPP diharapkan dapat selesai sebelum memasuki persidangan, misalnya melalui hakim pemeriksa pendahuluan (hakim komisaris). Ketiga, memperkuat pemahaman aparat penegak hukum untuk melihat sebab akibat antara permasalahan lingkungan yang menjadi perkara pokoknya dengan SLAPP yang menjadi perkara ikutan. 

Terakhir, mengatur mekanisme SLAPPBack untuk memberi efek jera bagi korporasi atau aparat negara yang melakukan SLAPP, bisa melalui disinsentif finansial termasuk biaya yang digunakan bagi korban SLAPP melakukan pembelaan. 

Webinar ini dapat disimak kembali melalui​​ tautan​​ berikut ini 

https://youtu.be/MeQ7sUFHViw 

Adapun materi paparan para narasumber dapat diakses melalui​​ 

https://bit.ly/MateriWebinarPenguatanAntiSLAPP 

  

 

ICEL Selenggarakan Webinar “Masa Depan Demokrasi Kita: Membaca Situasi Politik dan Hukum Indonesia”

Jakarta | Kamis, 29 Juli 2021. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan webinar bertajuk “Masa Depan Demokrasi Kita: Membaca Situasi Politik dan Hukum Indonesia” sebagai salah satu rangkaian kegiatan 28 Tahun ICEL. Webinar ini di buka oleh Keynote Speech Laode M. Syarif, S.H., LL.M. Ph.D., selaku Ketua Dewan Pembina ICEL. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tiga narasumber, yaitu 1) Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; 2) Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Dosen STHI Jentera; dan 3) Taufik Basari, S.H., LL.M., Anggota DPR RI. 

Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo G. Sembiring membuka webinar ini dengan menjelaskan latar belakang pembahasan demokrasi dalam rangkaian 28 Tahun ICEL. Menurutnya, kemunduran demokrasi Indonesia berkaitan erat dengan kondisi hukum dan lingkungan hidup. Regresi demokrasi telah membawa tantangan yang lebih besar bagi gerakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, merefleksikan situasi dan menyusun agenda-agenda penguatan demokrasi Indonesia perlu menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil lintas sektor. 

“Semoga konsolidasi yang ada menghasilkan tawaran-tawaran yang baik untuk secercah perubahan di masa yang akan datang”, pungkasnya. 

Laode M. Syarif sebagai pembicara kunci menyampaikan bahwa salah satu akar dari regresi demokrasi Indonesia adalah proses pemilihan pejabat publik yang selalu melibatkan uang. Lebih jauh, Beliau menyoroti fenomena political corruption yang tinggi dan melibatkan hampir seluruh partai politik. Mengutip penelitian KPK dan LIPI, faktor yang mengakibatkan tingginya korupsi politik diantaranya adalah tidak adanya integritas dan akuntabilitas; absennya demokrasi internal partai politik; kode etik hampir tidak pernah ditegakkan. Hasilnya adalah pengesahan legislasi yang bermasalah seperti Revisi UU KPK, Revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja. 

“Ketika mimpi hukum yang memihak alam dan kemanusiaan, susah untuk mewujudkan itu dalam situasi demokrasi yang sangat oligarki, ada perkawinan penguasa dan pengusaha yang sangat dekat”, pungkasnya. 

Prof. Azyumardi menjelaskan mengenai tren kemunduran demokrasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Walaupun pemilu sebagai prinsip demokrasi terus dilaksanakan, regresi tetap terjadi seiring dengan berbagai permasalahan dalam sistem seperti politik uang, parliamentary threshold, dan presidential threshold. Beliau pun menyoroti koalisi petahana yang terlalu besar sehingga tidak menciptakan kekuatan check and balances di DPR serta gejala marginalisasi masyarakat sipil. Ke depannya, diperlukan revitalisasi dan penggalangan kekuatan masyarakat sipil dan perbaikan keadaan melalui pemilihan umum. 

“Demokrasi itu sudah pada point of no return, yang perlu kita lakukan adalah melakukan penyadaran, melakukan konsolidasi untuk memperbaiki demokrasi kita dalam waktu-waktu yang masih ada sampai tahun 2024”, tutupnya. 

Bivitri Susanti menguraikan bahwa demokrasi Indonesia hari ini dapat dilihat dalam tiga istilah. Pertama, “democratic backsliding”, yaitu keadaan ketika demokrasi digerogoti oleh aktor-aktornya sendiri. Misalnya melalui revisi UU Pemilu dengan  presidential threshold ketat dan aturan main mengenai pendanaan partai politik yang tidak terbuka lebar. Kedua, gerakan law and development dalam produk-produk legislasi yang meminggirkan HAM dan lingkungan hidup. Ketiga, autocratic legalism, ketika seakan semua hal benar menurut hukum namun secara esensi telah melonggarkan batasan suatu Pemerintahan. Hal ini terlihat dari pelemahan DPR, masyarakat sipil, dan KPK yang seluruhnya dilakukan melalui koridor hukum. “Autocratic legalism lebih berbahaya daripada otoritarianisme klasik, karena seakan-akan semuanya dianggap baik-baik saja.”, ucapnya. 

Terakhir, Taufik Basari sebagai Anggota DPR RI menyoroti oposisi formal di parlemen yang seharusnya memberikan kritik-kritik substantif dan solutif belum berjalan dengan baik. Beliau pun mendorong gerakan masyarakat sipil untuk memiliki dua strategi dalam menghadapi situasi demokrasi saat ini. Pertama, strategi non-kooperatif dengan terus mengkritik. Kedua, strategi komunikatif dan kooperatif, menitipkan pesan baik di eksekutif dan legislatif untuk membuka peluang mendorong perubahan dari dalam. 

Beliau menutup dengan pesan untuk dalam merespons situasi demokrasi saat ini. "Kalau kita merasa demokrasi kita sedang muram, ada proses pembajakan legal, kalau kita berpikir secara politik kita harus merebut kekuasaannya. Kita singkirkan orang-orang yang punya pikiran hanya untuk diri sendiri dan kelompoknya", ujarnya. (Difa) 

 

Webinar ini dapat disimak kembali melalui tautan berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=BihxhiM6O6M 

  

Adapun materi paparan para narasumber dapat diakses melalui https://bit.ly/MateriWebinarMasaDepanDemokrasi 

  

  

  

ICEL Mengadakan Seri Kuliah Umum dalam Menyambut “Usia” ke-28 Tahun

Jakarta | 18 Juli 2021. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam menyambut perjalanannya yang ke 28 tahun, mengadakan rangkaian seri kuliah umum hukum lingkungan. Seri kuliah umum tersebut diselenggarakan sebagai awal rangkaian acara HUT selanjutnya yang akan dilangsungkan selama bulan Juli hingga bulan Agustus nanti. Tujuan dari rangkaian acara ini adalah untuk mengajak seluruh pihak merefleksikan kembali terkait perkembangan hukum lingkungan Indonesia dari masa ke masa, melihat implementasi saat ini, sekaligus mendiskusikan arah pengembangan hukum lingkungan kedepannya, melalui rangkaian acara 28 Tahun ICEL. 

Seri Kuliah Hukum Lingkungan adalah rangkaian kuliah umum yang akan mengundang sejumlah akademisi dan peneliti hukum untuk menjelaskan isu-isu terkini dalam diskursus hukum lingkungan. Seri kuliah umum ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keilmuan hukum lingkungan serta meningkatkan kesadaran dan peran serta berbagai pemangku kepentingan untuk terus berperan dalam mewujudkan perlindungan lingkungan di Indonesia. 

Adapun rangkaian seri kuliah umum telah dilaksanakan pada tanggal 08, 13 dan 16 Juli 2021 dengan mengusung tema dan penjabaran yang berbeda-beda, antara lain: 

 

SERI #1 KULIAH HUKUM LINGKUNGAN: Meninjau Efektivitas Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia: Aplikasi Pada Ranah Judisial dan Ketaatan Pemerintah   

Narasumber: Prayekti Murharjanti, S.H., LL.M., Ph.D. 

  

Kuliah umum perdana ini, dibuka oleh Deputi Direktur Bidang Internal ICEL Isna Fatimah, dalam pembukaannya Isna mengatakan bahwa Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana ICEL sejak dahulu konsisten dalam mengawal pembaharuan hukum lingkungan dan penegakkan atas lingkungan yang baik dan sehat. 

“Pemilihan topik ini sebagai pembuka rangkaian seri kuliah hukum bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sengaja ditujukan untuk menggalakan pemahaman atas lingkungan yang baik dan sehat agar diresapi dan dipahami tidak hanya dalam tataran akademis, namun juga dalam tatanan praktis. Diskursus mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dalam tataran internasional masih menghadapi perdebatan apakah ini merupakan hak asasi manusia atau bukan, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika,” ujar Isna. 

Dikatakan Isna kembali bahwa perjuangan mengenai pengakuan hak atas lingkungan hidup masih didorong melalui Special Rapporteur on Human Rights and Environment di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dilakukan oleh John Knox bersama tim nya yang berusaha untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa perlindungan lingkungan merupakan prasyarat bagi negara agar bisa memenuhi kewajiban hak asasi manusia warganya. Perhatian mengenai pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM bahkan telah disuarakan sejak sekitar tahun 1994. Indonesia sendiri telah menerima dan mengakui hak atas lingkungan hidup ini sebagai bagian dari HAM, yang mana hal ini dicantumkan dalam konstitusi Indonesia. “Efektivitas dari konstitusionalitas pengakuan hak atas lingkungan hidup inilah yang akan dibahas dalam sesi seri kuliah hukum kita pada hari ini,” ujar Isna mengakhiri 

** 

“Konstitusionalisme Lingkungan (Environmental Constitutionalism) merupakan pengakuan terhadap perlindungan lingkungan dalam konstitusi. Definisi yang sering dirujuk dalam diskursus mengenai konstitusionalisme lingkungan adalah: konstitusi lingkungan merupakan pertemuan antara hukum konstitusi, hukum internasional, HAM dan hukum lingkungan yang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan subjek yang layak untuk dilindungi dalam konstitusi, dan dapat digugat di Mahkamah Konstitusi atau pengadilan lain yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas sebuah produk hukum.” Ujar Prayekti dalam membuka kuliah umumnya. 

Hal yang paling menarik dalam kuliah umum ini adalah Ketika Prayekti mengatakan bahwa “Tahun 2011 terdapat setidaknya 147 dari 193 negara di dunia yang memiliki pasal-pasal perlindungan lingkungan dalam konstitusinya. Bentuk pengakuannya tidak selalu dalam konteks pengakuan hak, tetapi bermacam-macam atau model pengakuan hak atas lingkungan di dalam konstitusi tersebut diantaranya adalah: kewajiban pemerintah untuk melindungi lingkungan, model pengakuan ini ada setidaknya ada di 140 negara, Hak atas lingkungan yang sehat, sebagaimana model pengakuan di Indonesia dan setidaknya hal ini dilakukan oleh 92 negara. Memberikan kewajiban kepada warga negara untuk melindungi lingkungannya, terdapat di 83 negara, hak atas lingkungan yang sifatnya prosedural, seperti hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk memperoleh keadilan dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup. Hal ini terjadi pada hampir di 30 negara. 

Untuk selengkapnya pembaca dapat mendengar kembali seri kuliah umum ke #1 ini melalui tautan berikut ini: 

Youtube                        : https://www.youtube.com/watch?v=-LEbTrRTWoA&t=477s 

Materi Narasumber       : https://bit.ly/PublikasiKuliahUmum1-ICEL 

*** 

SERI #2 KULIAH HUKUM LINGKUNGAN: Rekonstruksi Politik Hukum Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan 

Narasumber: Prof. Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. 

  

Seri kuliah umum ke #2 dibuka oleh Deputi Bidang Program Grita Anindarini, dalam pembukaannya Grita mengatakan bahwa saat ini terdapat satu fenomena penting terkait tata kelola SDA yakni “Resource Curse”, fenomena dimana suatu negara yang memiliki SDA yang besar tapi belum tentu kaya; tapi justru mengalami penurunan pada kualitas lingkungan hidup, kesenjangan, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena minimnya pengelolaan SDA. Kemudian ini akan menjadi pertanyaan apakah fenomena resource curse terjadi di Indonesia? Seorang ahli ekonom mengatakan bahwa daerah-daerah yang mengekstraksi SDA justru tidak menguntungkan untuk pembangunan. 

“Prof. Rahmat akan menjelaskan mengenai keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bagaimana seharusnya pertambangan dikelola dan tidak hanya bertumpu pada kepentingan ekonomi semata; hal ini juga berdampak pada kesenjangan sosial, korupsi, dan lain-lain. Pada webinar ini, kita akan melihat bagaimana tata kelola pertambangan di Indonesia saat ini, dan dari masa ke masa; masa orde lama ketika menggunakan UU Pokok Agraria, dilanjutkan ke masa orde baru dimana ada UU tentang pertambangan dan UU tentang Modal Asing; hingga ke masa reformasi. Belakangan ini juga banyak terjadi pemberian kewenangan dari pusat ke daerah; banyak sekali diajukan judicial review berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat,” ujar Grita. 

Senada dengan pembukaan yang disampaikan oleh Grita, Prof Rachmad mengatakan bahwa 

“Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, kita memiliki kekayaan hutan yang melimpah tapi lama-lama menghilang. Sama halnya dengan laut, kita adalah negara nomor dua dengan laut terpanjang setelah Canada. Apabila pengelolaan laut tidak diperbaiki, maka lama kelamaan akan habis oleh pialang dan pencuri ikan, sementara masyarakat tidak mendapatkan keuntungan. Mengutip perkataan bahwa Indonesia adalah tetesan surga, itu memang benar.  Melihat dari laporan statistik, jumlah tanah yang dimiliki oleh petani kita itu kurang dari 2 hektare; padahal untuk hidup layak dibutuhkan setidaknya 2 hektare, sementara pengelola perkebunan memiliki jutaan hektare. Kalimantan merupakan salah satu bentuk contoh konkrit ketimpangan distribusi hak atas tanah.” 

“Minerba Indonesia tersebar di seluruh Indonesia. Dari banyaknya minerba yang tersebar tersebut, Indonesia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Terlihat dari data kontribusi PNBP Pertambangan Umum di Indonesia tahun 2004-2016 yang hanya mencapai 45 triliun.” Sementara perlu dicatat bahwa PNBP Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar Rp261,9 triliun. Kemudian, indikator tata kelola pemerintahan Indonesia terkait tambang secara objektif belum optimal. Maka dari itu, dapat dikatakan telah terjadi krisis pertambangan nasional. Pada prinsipnya krisis harus ditanggapi dengan serius. Sayangnya saat ini ditengah pandemiCOVID-19, soal-soal ekonomi jadi terabaikan. Sampai dimana krisisnya? Ada krisis pengelolaan. Jika kita merujuk ke berbagai referensi peraturan, maka telah terjadi pengabaian prinsip terhadap keadilan sosial dan keadilan lingkungan. Di Kalimantan, hanya 1.6% perempuan yang bisa masuk ke pertambangan. Artinya, Minerba di Indonesia tidak serta-merta menyejahterakan rakyat,” lanjut Prof Rachmad. 

  

Untuk selengkapnya pembaca dapat mendengar Kembali seri kuliah umum ke #2 ini pada tautan berikut ini: 

Youtube                        : https://www.youtube.com/watch?v=OxzI6Gba6Mo&t=1s 

Materi Narasumber       : https://bit.ly/PublikasiKuliahUmumHukum2-ICEL 

*** 

SERI #3 KULIAH HUKUM LINGKUNGAN: Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan dan Masa-Masa Penuh Bahaya 

Narasumber: Prof. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. 

  

Kuliah umum seri ke #3 merupakan rangkaian seri kuliah umum yang terakhir, dimana seri kuliah ini dibuka oleh Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo G. Sembiring. Raynaldo mengatakan bahwa diskusi pada hari ini diambil dari pidato pengukuhan Prof Adri sebagai guru besar di Fakultas Hukum UI yang berjudul: “Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan dalam Masa-Masa Penuh Berbahaya” dimana Judul ini cukup menggugah dan cukup provokatif dalam konteks akademik. 

Raynaldo melanjutkan, bahwa Antroposen dalam pandangan Prof Andri sebenarnya dilihat dari konteks dominasi manusia yang sangat eksploitatif terhadap alam, yang mengakibatkan ada satu penurunan kualitas lingkungan. 

“Jika kita berbicara mengenai Antroposentrisme, saya dalam berbagai diskusi dan dialog saya paham bahwa Prof Andri termasuk pemikir hukum yang tidak serta-merta menuduh serta-merta Antroposentrisme menjadi penyebab dari kerusakan segalanya. Beliau mampu untuk menjabarkan jika Antroposentrisme juga memiliki berbagai karakteristik.  Terdapat Antroposentrisme yang tradisional, yang melihat dalam pandangan eksploitatif. Tetapi ada juga Antroposentrisme yang sebenarnya sudah tercerahkan, mengandung nilai-nilai keutamaan virtue. Ada juga Antroposentrisme yang sudah membicarakan keadilan antar generasi atau yang sekarang ini kita kenal sebagai extended anthropocentrism. Nanti dalam diskusi ini kita akan melihat bagaimana keadilan itu dibicarakan,” ujar Raynaldo mengakhiri. 

** 

Prof. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, yang kerap disapa Prof Andri ini membuka diskusinya dengan penjabaran mengenai ‘Apa itu sebenarnya Antroposen?’ 

Prof. Andri mengatakan bahwa Ada banyak isu sebenarnya dari Antroposen ini. Dimulai dari isu politik, sosial dan hukum. Ada beberapa pengarang mencoba mengaitkannya dengan beberapa hukum yang berubah. Misalnya dalam kajian hukum Tata Negara, bisa saja batas-batas negara bisa berubah karena ini. Kemudian struktur politik akan berubah karena ini merupakan permasalahan global.  “Hukum Administrasi juga misalnya, harus berubah karena banyaknya persoalan lingkungan ini maka keputusan-keputusan yang sebenarnya privat tidak lagi dianggap sebagai keputusan privat karena dampaknya tidak lagi privat sehingga pemerintah harus turun tangan. Fungsi hukum bisa menjadi pisau bermata dua. Hukum yang ada sekarang berkontribusi mengantarkan kita pada masa Antroposen ini, hukum memfasilitasi itu. Tetapi karena hukum juga merupakan cerminan dari pandangan kita secara politik, mencerminkan pandangan atau preferensi atau indiferensi terhadap sesuatu sehingga hukum bisa berguna menjadi alat untuk merubah,” ujar Prof Andri. 

Hal yang paling menarik yang diutarakan oleh Prof Andri dalam kuliah umum ini adalah bagaimana Antroposen dalam Litigasi Perubahan Iklim, serta terkait UU Cipta Kerja. Dalam akhir kuliah umum ini Prof Andri menyampaikan bahwa “Di dalam masa yang bahaya ini justru kita menciptakan bahaya itu sendiri. Alih-alih membuat hukum yang responsif terhadap krisis, kita justru membuat hukum yang lebih buruk dari sebelumnya. Melanggengkan praktik business as usual dan melanggengkan praktik eksploitatif yang selama ini terjadi. Padahal kondisi bumi nya sudah semakin sakit,” tutup Prof Andri mengakhiri sesi perkuliahan umum ini. 

Untuk selengkapnya pembaca dapat mendengar Kembali seri kuliah umum ke #3 ini pada tautan berikut ini: 

  

Youtube                        : https://www.youtube.com/watch?v=GMhnGCg-RyA&t=327s 

Materi Narasumber       : https://bit.ly/PublikasiKuliahUmumHukum3-ICEL 

  

 

Pelajaran Berharga dari Kasus Pencemaran Udara Lintas Batas di Amerika Serikat

Jakarta | Prof. Richard L. Revesz, Profesor Hukum pada New York University menyatakan bahwa pencemaran udara lintas batas tidak hanya menjadi fenomena di Jakarta tetapi hal serupa juga terjadi di bagian timur Amerika Serikat. 

Banyak negara bagian di bagian timur Amerika Serikat yang tidak mampu memenuhi baku mutu udara ambien akibat pencemaran udara yang berpindah dari negara tetangganya. 

Walau fenomena ini nyata terjadi, pemerintah Indonesia terlihat gamang dalam merespons pencemaran udara lintas batas, berbeda dengan Amerika Serikat yang sejak 1977 telah mengeluarkan aturan Good Neighbor Provision untuk menjawab persoalan ini. 

Atas dasar itu Indonesian Center for Environmental Law mengadakan kuliah umum virtual yang bertajuk “Good Neighbor Provision: Menilik Ketentuan Pencemaran Udara Lintas Batas di Amerika Serikat”, Jumat (9/7/2021). 

Dalam kuliah umum tersebut, Prof. Revesz menyatakan bahwa Good Neighbor Provision mengatur bahwa sumber pencemar udara di suatu negara bagian tidak diperbolehkan berkontribusi secara signifikan pada pencemaran udara di negara bagian lain. 

Menurut Prof. Revesz terdapat tiga cara bagi negara bagian terdampak emisi dari negara bagian tetangga untuk memastikan ketaatan negara bagian tetangga pada Good Neighbor Provision. 

Pertama, ketika negara bagian lain mengubah isi State Implementation Plan (SIP), negara bagian terdampak dapat menyampaikan keberatan pada Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (Environment Protection Agency, “EPA”) yang isinya menyatakan perubahan SIP melanggar Good Neighbour Provision karena perubahan SIP membuat terlalu banyak emisi akan terbawa ke negara bagian terdampak. 

Kedua, negara bagian terdampak dapat mengirimkan petisi pada EPA yang menyatakan keberatan terhadap sumber pencemar tertentu di negara bagian menyebabkan pencemaran udara yang eksesif. EPA akan menilai petisi ini. 

Ketiga, EPA dapat melakukan “SIP call”. Dalam mekanisme ini, EPA memutuskan bahwa SIP dari negara bagian tertentu tidak cukup memadai karena SIP tersebut memperbolehkan pencemaran udara yang eksesif terbawa sampai ke negara bagian lain. 

Walau telah diberlakukan sejak 1977, implementasi Good Neighbor Provision menghadapi banyak tantangan, misalnya perdebatan mengenai tingkat kontribusi suatu sumber pencemar terhadap ketidakmampuan negara bagian lain untuk memenuhi baku mutu udara ambien. 

Di samping itu, operasi PLTU juga mempersulit upaya negara bagian untuk mematuhi baku mutu udara ambien. 

Hal ini menurut Prof. Revesz disebabkan oleh PLTU-PLTU yang telah beroperasi diwajibkan untuk mematuhi baku mutu emisi yang lebih longgar dibandingkan PLTU yang baru beroperasi, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan PLTU lebih murah dibandingkan dengan membangun PLTU baru. 

Permasalahannya PLTU yang telah beroperasi menghasilkan emisi yang jauh lebih besar dibandingkan PLTU baru. Kondisi ini memperburuk kualitas udara ambien. 

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, melainkan juga terjadi di Indonesia. PLTU yang sudah beroperasi di Indonesia berdasarkan Permen LHK 15/2019 tunduk pada aturan baku mutu emisi yang lebih longgar dibandingkan dengan PLTU yang baru akan dibangun. 

Studi Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan bahwa emisi PLTU yang berada di wilayah Banten dan Jawa Barat terbawa hingga Jakarta, sehingga mencemari udara Jakarta. 

Menurut Prof. Revesz salah satu cara untuk menutup PLTU yang telah beroperasi adalah melalui Good Neighbor Provision. 

Indonesia sebenarnya memiliki instrumen yang mirip dengan SIP yang diatur dalam PP 22/2021 yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU). 

Berkaca dari implementasi SIP di Amerika Serikat maka pemerintah dapat menyusun RPPMU dengan mempertimbangkan pencemaran udara lintas batas dan mengupayakan pengurangan emisi yang signifikan dari sumber pencemar seperti PLTU. (bella) 

  

 

SERI KULIAH HUKUM LINGKUNGAN

Seri Kuliah Hukum Lingkungan adalah rangkaian kuliah umum yang akan mengundang sejumlah akademisi dan peneliti hukum untuk menjelaskan isu-isu terkini dalam diskursus hukum lingkungan. 

Seri kuliah umum ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keilmuan hukum lingkungan serta meningkatkan kesadaran dan peran serta berbagai pemangku kepentingan untuk terus berperan dalam mewujudkan perlindungan lingkungan di Indonesia. 

Dalam rangka memperingati 28 tahun berdirinya ICEL kali ini, ICEL akan menyelenggarakan tiga rangkaian Seri Kuliah Hukum Lingkungan. Ketiga rangkaian tersebut akan diselenggarakan pada 8 Juli 2021, 13 Juli 2021, dan 16 Juli 2021. 

Pendaftaran dapat dilakukan di https://linktr.ee/MediaICEL. Pada masing-masing formulir pendaftaran, telah tercantum link untuk mengakses materi narasumber serta link bagi peserta mengajukan pertanyaan. Tersedia pula sertifikat bagi para peserta. 

Salam Pro Natura dan sampai jumpa di Kuliah Hukum Lingkungan ICEL! 

  

Narahubung: 

Chenny : +62 857-2801-1697 

  

#28TahunICEL #28TahunMengawalPembaruanHukumLingkungan #EcoJustice 

  

Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata

Dalam memperingati World Environment Day 2021 yang mengusung “Ecosystem Restoration” atau pemulihan ekosistem, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Webinar “Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata”. Eksekusi putusan lingkungan hidup memiliki berbagai permasalahan dalam implementasinya.  Diskusi ini membahas permasalahan-permasalahan tersebut dan mengidentifikasi berbagai alternatif solusi untuk memperkuat sistem dan implementasi eksekusi putusan berupa pemulihan. Hadir sebagai narasumber (1) Sugeng Riyono, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta; (2) Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK; (3) Narendra Jatna, Asisten Khusus Jaksa Agung; (4) Iwan Sutiaji, Direktur Hukum dan Manajemen Risiko BPDLH. Diskusi ini dimoderasi oleh Grita Anindarini, Deputi Direktur ICEL.  

Diskusi dibuka oleh pemaparan Raynaldo Sembiring yang mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam eksekusi. Beberapa permasalahan yang diuraikan adalah masalah dalam pelaksanaan eksekusi/pidana tambahan berupa pemulihan oleh tergugat/terpidana; pengawasan dan penilaian eksekusi; pengelolaan dana pemulihan; koordinasi antar instansi; hingga minimnya pengaturan mengenai tata cara pemulihan. Berdasarkan hambatan tersebut, ICEL mengidentifikasi beberapa solusi untuk mendorong pemulihan lingkungan, yaitu 1) menyusun mekanisme standar umum untuk tindakan pemulihan dari penegakan hukum dengan melibatkan kelompok ahli 2) memaksimalkan SKB penegakan hukum terpadu untuk tindak pidana kebakaran hutan dan lahan 3) memasukkan rencana pemulihan umum/penetapan kerusakan dalam gugatan/dakwaan/tuntutan 4)  memaksimalkan lembaga BPDLH dan 5) penyusunan peraturan Mahkamah Agung mengenai eksekusi perkara lingkungan hidup. 

Rasio Ridho Sani memaparkan secara reflektif perjalanan eksekusi putusan lingkungan hidup berdasarkan fungsi penegakan hukum yang dijalankan KLHK. Menurutnya, mengalokasikan uang ganti rugi dari perkara lingkungan hidup untuk pemulihan masih menjadi hambatan. Lebih lanjut, instrumen pedoman pemulihan lingkungan yang sangat terbatas dan rendahnya putusan pidana perkara lingkungan hidup turut menjadi catatan. Verifikasi aset sita jaminan, penguatan kapasitas dari seluruh proses penegakan hukum baik pidana maupun perdata, penguatan komitmen para pihak, dan memperkuat instrumen pemaksa terkait eksekusi putusan adalah langkah yang perlu dilakukan kedepannya. “Kita perlu memperkuat upaya penegakan hukum untuk memastikan pemulihan fungsi lingkungan dapat terwujudkan karena ini merupakan tujuan utama penegakan hukum”, pungkasnya. 

Sementara, Narendra Jatna menerangkan bahwa permasalahan mendasar dalam eksekusi putusan yang berkaitan dengan dana terletak pada akuntansi pemerintahan Indonesia yang menganut single entry system. Hal ini berpengaruh pada eksekusi putusan lingkungan, yakni dana hasil penegakan hukum dianggap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini tentunya tidak hanya menjadi masalah bagi pemulihan lingkungan hidup tetapi juga bagi institusi kejaksaan karena putusan yang tidak bisa dieksekusi menjadi piutang kejaksaan. Ia merekomendasikan perubahan dalam sistem akuntansi pemerintahan, agar dana untuk pemulihan lingkungan dapat digunakan langsung tidak masuk ke kas negara. 

Dalam paparannya, Sugeng Riyono menilai biaya pemulihan seharusnya dikelola secara khusus untuk kepentingan lingkungan, bukan masuk ke kas negara. Selain itu, agar rencana eksekusi putusan berupa pemulihan berjalan efektif, tahapan pelaksanaan eksekusi yang rinci (tahapan, biaya, jangka waktu, pelaksana dan pengawas pemulihan) perlu dilampirkan. Lebih lanjut, Ia menyarankan Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat pencatatan mengenai proses pemulihan dan menunjuk instansi dalam pelaksanaan eksekusi. Penyusunan gugatan dengan posita dan petitum rinci pun krusial agar putusan dapat dieksekusi. Ia pun menekankan pentingnya mengisi kekosongan hukum mengenai eksekusi tindakan pemulihan lingkungan akibat absennya dasar pengaturan. “Kalau tidak ada pegangan bagi ketua pengadilan, nanti ranah Komisi Yudisial dan Badan Pengawas untuk menjatuhkan sanksi bagi Ketua Pengadilan”, tukasnya. 

Terakhir, Iwan Sutiaji memahami bahwa hasil dari putusan perkara lingkungan hidup dianggap sebagai PNBP sehingga terdapat proses untuk dapat digunakan kembali dalam pemulihan lingkungan hidup. Ia juga menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan PNBP yang lebih mudah untuk kepentingan pemulihan lingkungan hidup kini sedang dibahas oleh BPDLH bersama dengan KLHK.  Ia pun menambahkan bahwa pemulihan lingkungan dengan menggunakan sumber dana non-PNBP, sepanjang dimandatkan oleh pemberi dana bahwa dana tersebut untuk keperluan pemulihan lingkungan.  (Marsya / Difa) 

Adapun materi webinar ini dapat diunduh di link berikut: http://bit.ly/MateriWebinarEksekusi-ICEL​​ 

  

 

  

  

 

ICEL Adakan Webinar Urgensi Penerapan Anti SLAPP dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia

Jakarta, ICEL – Pada 23 April 2021, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan webinar bertajuk “Urgensi Penerapan Anti SLAPP dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia”. Webinar dibuka oleh Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo G. Sembiring.  Raynaldo menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang baik selalu mensyaratkan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana telah dijamin oleh Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Raynaldo juga menyatakan apresiasinya terhadap para pihak akan komitmen dan realisasinya dalam menciptakan dan memperjuangkan legislasi yang pro Anti SLAPP, baik melalui pengejawantahan Pasal 66 UU PPLH oleh KLHK dan DPR, penerbitan SK KMA No. 36 tahun 2013 tentang penanganan perkara lingkungan hidup oleh Mahkamah Agung, maupun wacana penerbitan peraturan Menteri terkait Anti SLAPP oleh KLHK. Serta pada institusi Kejaksaan Agung yang beberapa kali terlibat dalam diskusi mengenai perumusan regulasi AntiSLAPP, kepada masyarakat di tingkat tapak, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi yang bahu membahu mendorong penerapan anti-SLAPP terutama dalam praktik di persidangan. 

Sementara itu, Ketua Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H, LL.M sebagai keynote speaker pertama, menyatakan bahwa dalam konteks hukum lingkungan, SLAPP dapat mencederai dan bahkan dapat mematikan keberanian warga/orang/aktivis lingkungan hidup. “Jika SLAPP adalah upaya untuk mematikan peran serta melalui jalur hukum, maka anti-SLAPP adalah upaya hukum membela diri atau pemberian jaminan perlindungan hukum bagi warga yang hendak berperan serta.” Sumber hukum Anti SLAPP di Indonesia pada dasarnya telah cukup baik dan kuat. telah UUD NRI 1945, UU Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Informasi Publik telah mengakui dan menjamin hak masyarakat untuk dapat berperan serta dan mengakses informasi. 

Direktur Jendral Gakkum KLHK Dr. Rasio Ridho Sani, M. Com, MPM selaku keynote speaker kedua berpendapat, perlu adanya penguatan ekosistem penegakan hukum dan inovasi yang sistemik terhadap pengembangan kebijakan SLAPP. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pengembangan kebijakan instrumen yang ada, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem tata kelola dan kelembagaan. Untuk itu maka sosialisasi dan edukasi publik, Kerja sama dan koordinasi antar lembaga dan pihak terkait, serta penyusunan dasar hukum perlindungan SLAPP perlu terus dilakukan.  

Karakteristik dan tipologi kasus yang dikategorikan sebagai SLAPP 

“…pada tahun 1980, saya mendengar teman saya Penelope Canan dan Universitasnya digugat oleh pemerintah. Hal ini berangkat dari Tindakan Penelope dan universitasnya yang melakukan kritik kepada pemerintah terkait program penelitian yang dilakukannya. Saya menyadari bahwa Penelope telah mendapatkan intimidasi dan tak hanya Penelope, fenomena gugatan atas dasar intimidatif ini juga masif terjadi di era tersebut…”. 

Berdasarkan observasi tersebut, maka pada tahun 1996, Prof. George (Rock) Pring, Emeritus Professor di University of Denver Sturm College of Law, bersama Penelope Canan yang berlatar belakang Sosiologi, menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Slapps: Getting Sued For Speaking Out” yang memperkenalkan pertama kali konsep Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang kemudian menarik perhatian internasional. 

Pada awal dicetuskan, definisi dan ruang lingkup SLAPP cukup sempit yaitu hanya sebatas pada bentuk lawsuit against petitioning against government action. Pada perkembangannya SLAPP kemudian berkembang luas, sehingga manakala terdapat perbuatan yang berusaha untuk menekan atau menyerang partisipasi publik, serta menekan kepercayaan publik  kepada pemerintah, menjadi dapat masuk dalam kategori SLAPP. Targetnya pun tidak hanya terbatas pada lingkup aktivis saja, namun juga pada spektrum yang sangat amat luas, yakni melingkupi masyarakat dengan pandangan politik yang berbeda dan menyuarakan pandangannya tersebut.  Pada intinya, kasus SLAPP merupakan kasus yang terus berjalan dan berkembang. Corak umum yang muncul adalah adanya upaya untuk menghukum oposisi atau mencegah adanya oposisi potensial kedepannya dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi pihak yang melakukan SLAPP. 

Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M, pendiri ICEL, CEO IOJI, serta pengajar senior hukum lingkungan, pada waktu dan tempat yang sama juga menekankan urgensi diterbitkannya UU Partisipasi Publik dan Anti SLAPP saat ini. Beliau juga menggarisbawahi signifikansi peran hakim dalam penanganan kasus Anti-SLAPP. “Peningkatan kapasitas hakim diperlukan agar mampu berperan aktif dalam penanganan kasus SLAPP dengan membangun paradigma anti-SLAPP. Selain itu, judicial activism juga diperlukan, mengingat dalam penanganan kasus AntiSLAPP  tidak hanya  teknis hukum yang diperlukan, melainkan juga pemahaman yang lebih luas dan dalam mencangkup aspek politik, sosial, ekonomi, keadilan atau justice, dan konteks perkembangan nilai konstitusi. 

Hadir pula Nani Indrawati, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Narendra Jatna, S.H., LL.M. selaku Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia. Ibu Nani Indrawati menjabarkan sejumlah hambatan dalam penanganan perkara SLAPP di pengadilan, meliputi: tidak adanya definisi SLAPP dan Anti SLAPP yang berlaku saat ini, tidak adanya definisi obyek SLAPP atau pejuang lingkungan, belum adanya karakteristik atau ciri-ciri khas gugatan SLAPP yang berlaku umum, belum adanya ketentuan yang dapat menggugurkan perkara SLAPP semacam motion to strike, dan judicial activism yang hanya dapat digunakan untuk ranah materil dan bukan formil. Selain itu diperlukan pengaturan setingkat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengisi kekosongan hukum guna mengatur terkait Anti SLAPP. 

Selanjutnya Bapak Narendra Jatna selaku penanggap kedua menambahkan bahwa diperlukan pencantuman unsur “itikad baik” dalam pengaturan SLAPP untuk dapat mengidentifikasi laporan yang merupakan Anti SLAPP. Lebih dari itu, diperlukan pembaharuan system hukum acara pidana dan perdata, bersamaan dengan sinergi yang perlu dibentuk antara penyidik, jaksa, hakim dan advokat untuk melakukan reformasi peradilan pidana dan perdata untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat yang lebih holistik. 

Silahkan saksikan kembali webinar Urgensi Penerapan Anti SLAPP dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia disini 

Unduh materi narasumber disini 

ICEL Selenggarakan Environmetal Law Outlook 2021: Soroti Keberlanjutan Lingkungan Hidup Ditengah Pemulihan Ekonomi

Jakarta | Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) menyelenggarakan Outlok 2021 dengan tema “Indonesia Environmental Law Outlook 2021: Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi”. Outlook ini merupakan inisiatif untuk merefleksikan permasalahan hukum yang mempengaruhi tata kelola lingkungan hidup selama tahun 2020. Outlook ini juga menyampaikan usulan proyeksi agenda penguatan hukum lingkungan di tahun 2021 

Outlook yang dilaksanakan melalui via dalam jaringan (daring) ini, menggarisbawahi tiga catatan utama,yakni: 

  1. Lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpotensi melemahkan upaya perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat di tahun 2020, seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba. 

  1. Perkembangan penegakan hukum lingkungan hidup masih menghadapi kendala besar dalam eksekusinya, terutama terkait pemulihan lingkungan dan hak atas lingkungan hidup. 

  1. Terdapat kebijakan-kebijakan dan solusi alternatif yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan justru tidak diprioritaskan, contohnya kebijakan Anti-SLAPP. 

Terhadap 3 catatan utama tersebut, ICEL merekomendasikan 4 (empat) agenda prioritas yang dipandang perlu dijalankan pemerintah untuk memastikan kelembagaan lingkungan hidup tetap kuat, yaitu: 

  1. Pengawasan dan evaluasi implementasi instrumen perlindungan lingkungan hidup dari setiap kebijakan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup, termasuk melakukan revisi kebijakan yang tidak sesuai dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat serta melakukan penegakan hukum yang adil. 

  1. Pengawalan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah baik dengan titik tekan pada pemulihan lingkungan hidup. 

  1. Kepastian pemenuhan hak atas akses masyarakat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan prioritas menyusun peraturan pelaksana Anti-SLAPP serta melakukan koordinasi dan pembinaan bagi institusi lainnya dalam menjamin hak akses, khususnya akses informasi lingkungan. 

  1. Pengawalan implementasi kebijakan serta membuat dan melaksanakan peta jalan dalam usaha menurunkan emisi gas rumah kaca. (Dona) 

  

Silahkan simak kembali video “Environmental Law Outlook 2021” 
 

Laporan hasil Environmental Law Outlook 2021 bisa di unduh disini 

  

  

 

Webinar ICEL: Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Pada Selasa, 12 Mei 2020 lalu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan Webinar yang bertajuk “Strengthening the Role of Environmental Safeguards in Achieving Sustainable Development: A Response to Investment Acceleration Plan in Indonesia.” Webinar ini dilatarbelakangi oleh adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang bersifat omnibus yang merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia. RUU ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan. Webinar yang merupakan seri pertama ini diadakan guna memberikan perspektif dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan Singapura atas upaya mereka menyusun kebijakan dan regulasi yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi maupun percepatan investasi.

 

Webinar ini dimoderatori oleh Josi Katharina, peneliti senior ICEL, yang membuka diskusi dengan menjelaskan proses penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja. Ia menyayangkan bahwa prosesnya cenderung tertutup sejak disusun oleh pemerintah sampai pembahasannya di DPR, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19. Kritik ini disambut oleh Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL yang memaparkan adanya pelemahan instrumen perlindungan lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja. Setidaknya ada lima aspek tata kelola lingkungan hidup yang dilemahkan dalam RUU Cipta Kerja, yaitu: akses partisipasi publik, AMDAL, izin lingkungan, pengawasan, dan penegakan hukum.

 

Pertama, Akses partisipasi publik dalam RUU Cipta Kerja dibatasi hanya dalam penyusunan AMDAL dan partisipannya adalah masyarakat terdampak langsung saja, hal ini berbeda dengan Undang-Undang 32/2009 yang membuka partisipasi seluas-luasnya. Kedua, ada penyederhanaan kriteria kegiatan usaha wajib AMDAL menjadi lebih umum dan komisi penilai AMDAL tidak lagi melibatkan masyarakat tetapi pihak swasta/pemerintah/ahli yang bersertifikat. Ketiga, terminologi izin lingkungan dihapus, hal ini berpotensi menghalangi akses keadilan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan berkaitan dengan lingkungan hidup. Keempat, pengawasan berpotensi terhambat karena adanya sentralisasi. Kelima, penegakan hukum perdata dan pidana dilemahkan dengan kaburnya definisi strict liability dan penerapan sanksi administrasi terlebih dahulu bagi tindak pidana. Raynaldo menyimpulkan bahwa pelemahan instrumen perlindungan lingkungan hidup di dalam RUU Cipta Kerja terjadi secara sistematis mulai dari hulu (perizinan) hingga ke hilir (penegakan hukum).

 

Selanjutnya, Steve Wolfson, Senior Attorney, Office of General Counsel U.S Environmental Protection Agency, menjelaskan bahwa adanya hukum lingkungan yang kuat, nyatanya penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa kekuatan keterbukaan informasi lingkungan hidup dan hukum yang kuat (mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum) merupakan prasyarat tata kelola lingkungan yang efektif. Ia juga memberikan perspektif terkait hukum lingkungan di China yang menguat dengan membuka emisi polutan, pengelolaan polusi udara, perubahan kebijakan, dan peran NGO meningkatkan hukum lingkungan di China. Terakhir, ia menekankan bahwa perlindungan lingkungan justru akan mempromosikan pertumbuhan ekonomi karena melindungi kesehatan masyarakat.

 

Sementara, Ben Boer, Distinguished Professor, Research Institute of Environmental Law, Wuhan University, and Emeritus Professor, University of Sydney, menjelaskan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang merefleksikan pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan di Australia. Tak lupa ia menjelaskan prinsip-prinsip hukum lingkungan umum seperti prinsip non-regresi (principle of non-regression) dan prinsip progresif (principle of progression), yang berarti negara tidak boleh mengatur mundur (lebih buruk dari apa yang sudah ada), melainkan harus mengatur maju (lebih baik dari apa yang sudah ada). Lebih lanjut, ia memberi contoh bahwa ada pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi antara perencanaan, AMDAL, lahan, dan lingkungan di New South Wales yang juga menerapkan perizinan berbasis risiko. Ia berpendapat bahwa RUU Cipta Kerja berbahaya karena mengatur berbagai hal yang tidak terkait, tidak sejalan dengan reformasi peraturan, dan tidak bijaksana dengan meminggirkan instrumen perlindungan lingkungan hidup.

 

Sedangkan, Joseph Chun, Adjunct Associate Professor Faculty of Law, National University of Singapore, menjelaskan bahwa instrumen lingkungan hidup di Singapura berbeda dengan di Indonesia. Instrumen lingkungan hidup di Singapura dapat terintegrasi karena wilayahnya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Singapura tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL, namun administrasi dan perusahaannya sangat patuh terhadap aturan. Namun demikian, ia menyadari bahwa KLHS dan AMDAL serta partisipasi publik sangat penting dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik.

 

Setelah semua narasumber dari berbagai negara memaparkan materi dan bercerita pengalamannya, dua pakar Indonesia menanggapi permasalahan yang diangkat dalam Webinar ini. Pertama adalah Mas Achmad Santosa, Pengajar Senior Hukum Lingkungan FHUI dan Pendiri ICEL. Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus diutamakan daripada kepentingan ekonomi semata. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa walaupun pembangunan berkelanjutan sudah diakui dalam konstitusi Indonesia, praktiknya belum menjadi arus utama bahkan cenderung diabaikan. Selain itu, Alin Halimatussadiah, Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI, berpendapat bahwa kualitas lingkungan adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat. Investasi tidak harus trade off dengan lingkungan hidup, bahkan seharusnya bersinergi menciptakan pembangunan hijau yang mewujudkan keadilan sosial, pungkasnya.

 

Materi Webinar bisa diakses di https://bit.ly/Materi-Webinar-ICEL-1

Konferensi Internasional tentang Pengaturan, Ketaatan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Adelaide, Australia

Adelaide, 10-13 Maret 2020.  Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) mendapatkan kesempatan untuk mengikuti konferensi internasional dengan tema “Environmental Collaboration: Shaping the future of regulation, compliance and enforcement together” yang diselenggarakan dua organisasi jejaring internasional yaitu AELERT dan INECE. Dalam Konferensi tersebut, Isna Fatimah mendapatkan kesempatan untuk mewakili ICEL dengan dukungan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Konferensi ini memiliki fokus utama yakni berbagi kisah sukses dan membahas masalah terkait pengaturan bidang lingkungan hidup antara para pembuat aturan, penegak hukum, dan praktisi terkait lainnya di seluruh dunia. Konferensi yang terdiri dari puluhan panel ini didominasi oleh pemrasaran dan peserta dari Australia dan Amerika Serikat. Topik besar yang dibahas dalam konferensi ini dapat dirangkum menjadi tiga, yaitu tentang (1) tujuan penaatan, (2) inovasi dalam mendesain aturan untuk berbagai aspek lingkungan hidup dan bagaimana menerapkannya, serta (3) pembelajaran dari praktik penaatan terhadap pelaku usaha. Pembelajaran penting yang didapat dari konferensi ini adalah bagaimana kelengkapan data, integritas praktisi serta strategi penaatan penting dalam memastikan kegiatan usaha tidak melanggar aturan. Aturan juga perlu didesain secara strategis dengan mengedepankan kebutuhan untuk mencapai tujuan utama dari pengawasan dan penegakan hukum, yakni untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Beberapa materi konferensi dapat diakses melalui tautan https://vimeo.com/aelert.[1]

Konferensi ini juga menyosialisasikan beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai rujukan/contoh oleh institusi pengatur dan penegak hukum lingkungan hidup di dunia, antara lain: (1) pedoman inspeksi lapangan yang dikembangkan US Environmental Protection Agency; (2) AELERT regulatory officer capability framework; (3) The AELERT modern regulator improvement tool; dan (4) Pedoman ‘undertakings’ (perjanjian antara regulator dengan pelanggar aturan untuk melakukan tindakan tertentu) yang dibuat oleh Environmental Protection Agency di negara bagian New South Wales, Australia. Akan tetapi, dalam melihat pedoman-pedoman tersebut tentunya perlu mengutamakan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Dalam konferensi ini juga diselenggarakan malam penghargaan bagi individu yang dianggap memiliki kontribusi penting dalam penguatan penegakan aturan (regulatory enforcement). Diantara penerima penghargaan adalah Neil Gunningham dan Darren Sinclair sebagai penggagas teori ‘smart regulation’. Smart Regulation adalah sebuah teori yang memberikan perspektif bahwa desain pengaturan lingkungan hidup perlu mengombinasikan berbagai pendekatan penaatan. Pemilihan pendekatan penaatan ini disesuaikan dengan perilaku dari pihak yang diatur. Diantara pilihan pendekatan penaatan antara lain penegakan hukum (skema Atur dan Awasi/command and control), pendidikan, naming and shaming, dan instrumen ekonomi. Tujuan utama dari penaatan adalah kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Kedua penulis ini menyarankan institusi yang menegakkan peraturan lingkungan hidup untuk tanggap dan cermat dalam memilih pendekatan penaatan sesuai dengan apa yang paling mendorong pelaku usaha untuk patuh (dengan catatan setiap jenis usaha mungkin memerlukan strategi yang berbeda-beda).  Penerima penghargaan lain adalah para penegak hukum di Australia dan Inggris yang dianggap sukses dalam menerapkan upaya penaatan dan/atau berinovasi dan berhasil dalam mengintrodusir metode penaatan untuk jenis usaha tertentu.

AELERT dan INECE Sebagai penyelenggara konferensi mengharapkan partisipasi aktif dari para peserta dan tersebarluaskannya pengetahuan hasil saling belajar (peer-learning) yang dilakukan di dalam konferensi tersebut. Perwakilan penyelenggara berharap agar pembelajaran dari kegagalan-kegagalan pengaturan dan upaya penaatan yang dilakukan negara-negara maju tidak perlu terulang di negara berkembang. Selain itu, seluruh peserta konferensi berharap proses saling belajar ini terus berlanjut dengan atau tanpa pertemuan rutin, antara lain melalui produk-produk pengetahuan yang bisa diakses dalam jaringan.

Selain tentang substansinya yang penting, hal unik yang ditemui dalam konferensi ini adalah adanya sesi khusus sambutan dan ritual yang dilakukan oleh pemimpin adat setempat. Dalam konferensi ini, pimpinan adatnya akrab dipanggil Uncle Moogy (Paman Moogy). Paman Moogy, mewakili tetua dari Ngarrindjeri/Kaurna, menjelaskan bagaimana masyarakat adatnya secara turun temurun, bersama masyarakat adat dari wilayah lain di Australia senantiasa menjaga lingkungan hidup tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat tapi untuk kepentingan lingkungan itu sendiri.

Sebelum memulai konferensi, para pembicara asal Australia selalu menyampaikan penghormatannya kepada masyarakat adat setempat. Kalimat yang disampaikan kurang lebih jika diartikan menjadi:

“Kami menghormati (menyebut nama masyarakat adat setempat) sebagai pengampu wilayah di mana kita melakukan pekerjaan dan berkehidupan. Kami menghormati para tetua dan pemimpin yang telah menjaga keberlanjutan wilayah ini di masa lalu, saat ini dan yang akan datang”.
(Isna)

--

[1] Di Indonesia dapat diakses menggunakan VPN.

Diskusi “Suara Perempuan di Hari Bumi”

Jakarta —Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan diskusi dalam jaringan (daring) yang mengangkat tema “Suara Perempuan di Hari Bumi” secara virtual melalui Kanal Webinar Zoom ICEL, diskusi ini diselenggarakan untuk memperingati hari Kartini dan hari Bumi. Hadir sebagai narasumber Sandrayati Moniaga (Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal), Rosa Vivien Ratnawati (Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK), Tiza Mafira (Associate Director Climate Policy Initiative) dan Nur Hidayati (Direktur Eksekutif WALHI). Selasa (21/04/2020).

Acara diskusi diawali oleh Sandrayati Moniaga yang memaparkan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan perlindungan terhadap hak perempuan. “Perempuan memiliki peran penting karena selama ini berhasil bergerak di balik layar dalam penguatan solidaritas dan sinergi masyarakat dan pemerintah secara horizontal dan vertikal, yang mana sinergi dan solidaritas ini paling dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19.”

Sandrayati Moniaga mengungkapkan bahwa, pemenuhan hak perempuan dalam menghadapi pandemi Covid-19 masih memiliki kelemahan yakni, ketiadaan pemisahan data kondisi perempuan. Ketiadaan pemisahan data ini menyulitkan pemenuhan hak perempuan dalam menghadapi Covid-19. Diskredit perempuan terjadi karena gender imbalance yang berujung pada penerapan kebijakan dan norma yang diskriminatif terhadap perempuan tidak hanya terkait dalam menghadapi Covid-19 namun juga peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

“Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi diskriminasi perempuan. Pertama, perlu pemisahan data kondisi perempuan dalam menghadapi pandemi Covid-19 diikuti dengan perbaikan norma dan kebijakan. Kedua, perbaikan norma pengelolaan SDA perlu diperbaiki dengan mengatur khusus perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Ketiga, perlu adanya pembentukan kelembagaan khusus untuk mempercepat perubahan ini. Terakhir, perlu adanya pendidikan masif di instansi pemerintahan dan juga masyarakat termasuk masyarakat hukum adat mengenai perlindungan dan pemenuhan hak perempuan”, lanjut Sandrayati Moniaga kembali.

Pada kesempatan yang sama Rosa Vivien Ratnawati menyatakan bahwa saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (SE MENLHK 2/2020) dan tetap berupaya memutus rantai penyebaran virus. KLHK bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dalam menangani timbulan sampah dan penanganan limbah infeksius di rumah sakit yakni dengan menyediakan drop box khusus masker sekali pakai di beberapa kota yang diprioritaskan dan melakukan penanganan khusus terhadap limbah infeksius Covid-19 di rumah sakit.

Vivien mengungkapkan, KLHK memiliki rencana kebijakan lanjutan untuk rumah sakit yang belum memiliki insinerator pemusnah limbah infeksius untuk bekerja sama dengan pabrik semen dan menggunakan chiller pabrik semen untuk memusnahkan limbah infeksius. Walaupun demikian, rencana ini hanya diterapkan di kondisi darurat seperti pandemi Covid-19. Penanganan sampah masker membutuhkan keterlibatan masyarakat.

“Penggunaan Masker sekali pakai tidak bisa dipakai berulang kali dan setelah tidak dipakai atau hendak dibuang harus diolah terlebih dahulu, seperti lipat masker bekas menjadi 2 bagian, gulung dan ikat masker, bungkus masker bekas dengan tisu atau kertas, potong masker bekas, kumpulkan masker dalam satu kantung dan jangan satukan sampah masker dengan sampah rumah tangga dan terakhir buang sampah masker ke tempat khusus. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan masker sekali pakai. Masyarakat yang sehat didorong untuk menggunakan masker yang dapat dipakai berulang kali untuk mengurangi timbunan sampah”, ujar Vivien kembali.

“Indonesia beserta sektor swasta saat ini cenderung masih mendanai ekonomi tidak ramah lingkungan, walaupun demikian terdapat beberapa perusahaan pinjaman dana yang terjangkau oleh tiap lapisan masyarakat dan hanya mau memberikan pinjaman investasi pada usaha ramah lingkungan. Perusahaan pinjaman seperti ini yang sebaiknya didorong untuk mewujudkan ekonomi hijau inklusif. Semangat perwujudan ekonomi hijau inklusif ini merupakan refleksi dari kondisi pandemi Covid-19”, pernyataan ini disampaikan langsung oleh Tiza Mafira yang memaparkan materinya terkait perlawanan perubahan iklim dengan ekonomi hijau inklusif.

Tiza juga menyampaikan bahwa ekonomi hijau inklusif bermakna, kesejahteraan ekonomi ramah lingkungan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai penjuru. Peningkatan pencapaian target ekonomi hijau dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat lokal dan peningkatan produktivitas lahan (agricultural land) tanpa menambah luas lahan.

Tiza juga menekankan, dari pandemi ini kita dapat mengetahui kalau kita tidak bisa bergantung hanya pada komoditas tunggal (minyak dan gas) saja, karena ekonomi kita menurun dengan lonjakan harga minyak. Ekonomi hijau lebih tahan guncangan karena tidak bergantung pada komoditas tunggal dan bersifat selalu ada cadangan karena bergantung pada energi bersih seperti energi matahari.

“Dorongan perwujudan ekonomi hijau dalam hal kebijakan tidak mudah, oleh karena itu dorongan dilakukan dengan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya ekonomi hijau. Peran yang dapat dilakukan masyarakat adalah contohnya dengan tidak lagi berinvestasi di perusahaan penghasil emisi besar.” Tiza menutup pemaparannya dengan menyatakan bahwa ekonomi hijau inklusif merupakan upaya pencegahan dampak perubahan iklim, namun kita perlu bersikap rasional dengan mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi saat ini.

Terakhir merupakan pemaparan dari Nur Hidayati mengenai pencemaran udara dan dampaknya terhadap perempuan dan anak. Kebijakan pengendalian pencemaran udara belum mencukupi karena sekalipun aktivitas dikurangi karena pandemi Covid-19, kondisi udara khususnya di Jakarta masih tidak sehat untuk kelompok rentan (anak dan perempuan). Dorongan investasi pemerintah melalui regulasi belum mendukung pengurangan emisi. RUU Cipta Kerja (RUU CK) menghapuskan prinsip kehati-hatian dengan menjadikan kabur ketentuan perusahaan yang memerlukan AMDAL.

“Hal ini menjadikan RUU CK menjadi penghalang kita bergerak ekonomi hijau. Dampak konkrit di lapangan dari tingginya emisi adalah perempuan memiliki risiko paling tinggi terpapar emisi baik dari lingkungan kesehariannya maupun secara biologis. Emisi semakin berbahaya terhadap perempuan hamil karena mengganggu kesehatan janin. Kebijakan yang mengarah perlindungan perempuan dari emisi masih kurang karena saat ini regulasi masih homogen dan perempuan masih dianggap invisible. Regulasi yang melindungi perempuan harus di didorong untuk menghindari diskriminasi berkepanjangan,” lanjut Yaya

Yaya menutup pemaparannya dengan mengajak kita semua merefleksikan diri hal apa yang perlu kita lakukan untuk memperkuat solidaritas khususnya kita sebagai perempuan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini meminimalisasi dampak negatif dari krisis lainnya seperti perubahan iklim. (Dalila)

Diskusi Publik “Deteriorasi Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Pusaran Omnibus Law RUU Cipta Kerja”

Catatan Diskusi Publik “Deteriorasi Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Pusaran Omnibus Law RUU Cipta Kerja”

 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D679688799241186&width=500&show_text=true&height=519&appId

Permasalahan Paradigma, Metode dan Kelemahan Aspek Amdal dalam RUU Cipta Kerja

(I Gusti Made Agung Wardana - Dosen Hukum Lingkungan UGM)

  1. Pasca reformasi, Indonesia memasuki era post-Washington Consensus dimana pembangunan nasional dipandang tidak sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pembangunan sosial dan ekologi. Namun paradigma dalam RUU Cipta Kerja mengembalikan makna pembangunan pada era developmentalis, yaitu hanya sebatas pembangunan ekonomi dan deregulasi, negara meminimkan perannya, membiarkan mekanisme pasar yang bekerja, dan investasi menjadi aktor utama penggerak pembangunan.
  2. Dampaknya, pembangunan dipandang sebatas target yang harus dicapai, dan kekuatan sosial yang menghambat pencapaian target dikriminalisasi dan “digebuk”. Dengan kerangka berpikir tersebut, eksklusi partisipasi masyarakat dan pemerhati lingkungan terjadi bukan hanya karena dianggap kritis, tapi karena paradigma lingkungan hidup yang bias ekonomi.
  3. Fungsi hukum mengalami pergeseran, tidak lagi dalam fungsinya melayani keadilan, tapi sejauh mana dapat memfasilitasi perdagangan bebas. Hal ini tercermin dalam indikator EODB yang digunakan oleh Pemerintah dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, dimana peringkat Rule of Law ditentukan oleh variabel yang ramah pada sistem ekonomi pasar.
  4. Selain permasalahan paradigmatik, RUU Cipta Kerja juga bermasalah secara metodologi. Permasalahan yang menjadi latar belakang RUU Cipta Kerja adalah masalah empiris, namun Naskah Akademik RUU Cipta Kerja disusun dengan penelitian yang sifatnya yuridis normatif dengan literatur yang terbatas, sehingga argumen yang disusun pun asumtif. Jika penyakitnya adalah struktur dan kultur, mengapa diselesaikan secara normatif dengan mengganti substansi hukum?
  5. Terkait Aspek Amdal, RUU Cipta Kerja memosisikan Amdal sebagai dasar uji kelayakan lingkungan, bukan lagi keputusan lingkungan. Proses Amdal dipotong, menghilangkan proses scientific review yang sifatnya objektif, langsung masuk ke bureaucratic review yang sifatnya politis dan administratif. Pengaturan Amdal dalam RUU Cipta Kerja juga mempersempit partisipasi masyarakat dengan menambah syarat (i) terkena dampak langsung dan (ii) masukannya relevan terhadap proyek.

Kelemahan Perizinan Berbasis Risiko, Penegakan Hukum Perdata, dan Pengawasan Perizinan

(Isna Fatimah - Deputi Direktur ICEL)

  1. Terdapat gelagat pembuatan RUU Cipta Kerja bukan untuk kepentingan publik karena tidak dilakukan dengan berdasarkan bukti atau fakta yang komprehensif. Ada masalah dalam prosedurnya, dengan sulitnya akses informasi masyarakat sipil terhadap informasi pembahasan RUU Cipta Kerja. Juga ada privilege bagi pengusaha dan asosiasi bisnis untuk diterima aspirasinya. Indikasi ini semakin kuat ketika DPR memutuskan tetap membahas RUU Cipta Kerja ditengah keprihatinan Pandemi Covid-19.
  2. Penambahan dan pengubahan pasal dalam RUU Cipta Kerja justru memperburuk inkonsistensi yang hendak dipecahkan. Misalnya, diabaikannya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RUU Cipta Kerja, menimbulkan potensi pertentangan asas dengan pembangunan berkelanjutan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), berbagai UU sektoral, bahkan UU Penanaman Modal.
  3. Lalu “perizinan usaha” berbasis risiko ternyata tidak semuanya sama dengan 'izin' melainkan hanya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha risiko rendah dan NIB + Sertifikat untuk risiko sedang. RUU Cipta Kerja menghitung risiko dengan rumus tingkat bahaya x probabilitas. Kegiatan usaha berdampak penting namun risikonya jarang terjadi akan tidak perlu “izin”. Variabel untuk menentukan tingkat bahaya terbatas. Padahal untuk mengetahui risiko diperlukan data empiris yang lengkap antara lain terkait kondisi lingkungan, karakteristik wilayah, kemajuan teknologi, sampai tren riwayat kepatuhan.
  4. Data dan inventarisasi lingkungan hidup sebagai prasyarat berjalannya perizinan, pelaksanaan KLHS, Daya Dukung Daya Tampung, RDTR baik di pusat maupun daerah saat ini juga masih minim, meski sudah lama dimandatkan oleh UU PPLH dan UU terkait lainnya. Padahal semua ini menjadi prasyarat kemudahan perizinan.
  5. Terkait kesiapan institusi dengan jargon “Perizinan disederhanakan, Pengawasan diperkuat”. Setelah perizinan didegradasi melalui penggolongan risiko, fokus pengawasan akan pada risiko tinggi. Dari segi kualitas pengawasan, RUU ternyata tidak memberikan obat bagi masalah implementasi, yaitu masalah 1) jumlah pengawas dan 2) kapasitas pengawas dibandingkan izin yang diterbitkan. Bagaimana kondisi ini diatasi jika nanti akan banyak usaha baru yang sangat mungkin berdampak pada lingkungan? Jika kewenangan ditarik ke pusat dengan keadaan seperti ini pusat akan kesulitan menanggung beban tersebut.
  6. Belum lagi degradasi pasal strict liability yang menghilangkan unsur “tanpa harus membuktikan kesalahan”, kewajiban pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat yang didegradasi pada kewajiban “mengumumkan melalui di sistem elektronik”, dan kewenangan pemerintah daerah yang ditarik ke Pusat.
  7. Dalam membuat RUU diharapkan Pemerintah dan DPR mementingkan kepentingan publik diatas kepentingan lain, dan membuat RUU berbasis fakta, komprehensif, mengedepankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kejahatan Korporasi dan Pasal Pidana Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja

(Boy J.E. Sembiring - Manajer Kajian Kebijakan WALHI Eknas)

  1. RUU Cipta Kerja semakin mempertegas bahwa ekonomi yang dipercaya pemerintah Indonesia saat ini adalah ekonomi kapitalistik, investasi mengejar economic growth. Pertumbuhan ekonomi memang 5%, tapi dampak pembangunan sejak tahun 1980 juga merusak tatanan sosial dan lingkungan. Angka kemiskinan saat ini memang single digit, tapi terdapat ketimpangan sosial yang kian tinggi dan potensi “miskin lagi” dikalangan petani dan buruh industri padat karya.
  2. “Pertarungan” yang terjadi sebenarnya berkaitan dengan “sistem kepercayaan”. Terlihat dari perumusan RUU Cipta Kerja yang hanya melibatkan KADIN dan pengusaha, seharusnya melibatkan juga petani dan buruh.
  3. Masalah pengaturan pidana dalam RUU Cipta Kerja ada pada formil rumusan pidana, jenis pidana dan pemidanaan, dan ukuran dari pidana. Rumusan tindak pidana dalam RUU Cipta Kerja mempersulit hukum menjerat pelaku korporasi karena: (i) di KUHP, pidana tambahan harus didahului pidana pokok; (ii) pengaturan di RUU Cipta Kerja adalah pidana denda yang baru dapat dijatuhkan setelah ada pemberatan. Pada akhirnya yang dikorbankan nanti adalah pelaku lapangan, dan ini bertentangan dengan asas pertanggungjawaban korporasi.
  4. Sementara penegakan hukum selama ini tidak efektif membuat jera pelaku korporasi, dan hanya sebatas pada “capaian kinerja”. Terdapat juga permasalahan dalam eksekusi putusan lingkungan hidup.
  5. Pasal-pasal yang baik tetap ada, seperti Pasal 78 UU PPLH. Tetapi pada akhirnya menjadi norma kosong yang tidak operasional, karena ada pertentangan norma.

Selesai.

DOLC: Antusiasme Pengunjung ke booth ICEL

Badan Ekskutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FHUI) kembali menggelar acara bursa kerja dengan “Days of Law Career 2020” atau bisa disingkat dengan DOLC 2020. Pada DOLC ini panitia mengangkat tema “The Prelude to a Greater-Scope”. Tahun ini, DOLC 2020 bertujuan untuk memperluas pemahaman mahasiswa hukum dan lulusan hukum di Indonesia tentang peluang karier di bidang hukum, sementara secara bersamaan mendorong langkah mereka dalam menggali minat dan kemampuan mereka untuk menemukan pekerjaan yang sesuai minat, selera dan passion. Sementara itu, DOLC 2020 ini juga mempunyai tagline “Seize Your Opportunity” atau bisa diartikan sebagai Rebut Peluangmu yang mempunyai makna berusaha untuk mendorong mahasiswa hukum dan lulusan hukum untuk memanfaatkan peluang karier yang disediakan oleh DOLC 2020.

Acara inti DOLC 202O ini diadakan tanggal 13-15 Februari 2020 di Ballroom Kuningan City, Jakarta Selatan. Ini merupakan pertama kalinya DOLC diadakan di luar FHUI, karena tahun-tahun sebelumnya DOLC diadakan di sekitar FHUI. Walaupun tahun ini tempatnya berbeda dari tahun sebelumnya, namun para pengunjung tetap antusias mengunjungi acara DOLC 2020. Para pengunjung terlihat silih berganti mengunjungi booth-booth perusahan/lembaga yang ada pada acara ini.

Sejumlah kantor pengacara (law firm) ternama, lembaga negara bidang hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta sejumlah perusahaan swasta turut hadir untuk berpartisipasi memeriahkan acara ini. Tidak terkecuali Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

ICEL adalah salah satu LSM yang berpartisipasi dalam DOLC 2020 ini. Dalam beberapa tahun terakhir ICEL selalu menjadi partisipasi dalam acara yang diadakan oleh BEM FH UI ini. Booth ICEL ini selalu ramai didatangi para pengunjung. Tujuan para pengunjung ini bermacam-macam, ada yang memang kenal dengan penjaga booth ICEL lalu berbincang, melamar pekerjaan, dan juga mahasiswa aktif yang bertanya tentang kesempatan magang yang dibuka oleh ICEL.

Menurut Dona, salah satu Staff ICEL yang bertugas di booth mengungkapkan para pengunjung terlihat sangat antusias saat mengunjungi booth ICEL, terutama mereka yang bertanya soal kesempatan magang dan bagaimana bergabung ke ICEL. Memang dari semua pengunjung yang mendatangi booth ICEL rata-rata menanyakan kesempatan magang dan kesempatan berkarier di ICEL.

ICEL menyediakan souvenir berupa buku-buku, kertas kebijakan dan hasil publikasi ICEL lainnya dan para pengunjung bisa membawa pulang dengan cuma-cuma. (Bachrul).

ICEL Selenggarakan Diskusi dan Talkshow “Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Poros Percepatan Investasi"

Jakarta | “Pemerintah telah menyusun Rancangan Omnibus Law CLK. Sayangnya, proses pembuatan omnibus law tersebut sangat tertutup, bahkan naskahnya tidak dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah dalam keterangan resminya menyatakan baru akan memperhatikan masukan dan pertimbangan masyarakat ketika rancangan omnibus law disampaikan kepada DPR,” ujar Deputi Direktur Program ICEL Raynaldo Sembiring dalam memaparkan kertas kebijakannya yang berjudul “Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK).” Jakarta, Selasa (28/01/2020).

“Kertas kebijakan ini dimaksudkan untuk merespon dan memberi masukan kepada para pengambil keputusan yang terlibat dalam penyusunan Omnibus Law CLK. Namun, mengingat ketiadaan naskah akademik dan rancangan Omnibus Law CLK resmi yang dapat diperoleh, basis informasi yang menjadi acuan dalam penyusunan kertas kebijakan ini adalah pernyataan pejabat pemerintah di media, pemaparan pejabat kementerian dan lembaga dalam seminar/workshop tentang Omnibus Law,  serta tren kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi sejak periode pertama hingga 15 Januari 2020.” Ujar Raynaldo.

Ada lima masukan yang dipaparakan oleh Raynaldo terkait wacana Omnibus Law cipta lapangan kerja ini yakni,

  1. Menyusun Omnibus Law secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (termasuk masyarakat yang terdampak dan/atau berkepentingan) dalam proses penyusunan, baik di tingkat pemerintah maupun di DPR, serta terbuka dengan segala pendapat yang disampaikan.
  2. Mengkaji kembali pilihan-pilihan pendekatan berbasis risiko dan memastikan bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan.
  3. Mempertahankan izin lingkungan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  • Izin lingkungan merupakan instrumen yang strategis untuk melakukan pengawasan penaatan pelaku usaha terhadap peraturan dan standar kualitas lingkungan hidup.
  • Keberadaan izin lingkungan lebih menjamin akses bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam keputusan lingkungan hidup dan mendapatkan keadilan ketika haknya terlanggar.
  • Memastikan adanya instrumen yang dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kerugian bagi masyarakat akibat pencemaran dan kerusakanlingkungan hidup.
  • Pemilihan instrumen yang tepat dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dibangun melalui tahapan proses pembuatan kebijakan yaitu penemuan problem lingkungan hidup, penentuan berbagai alternatif penyelesaian masalahnya, pengkajian dari berbagai alternatif tersebut, berbagai pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi.

4. Mempertahankan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran administrasi (termasuk pelanggaran izin)

5. Tetap mempertahankan, bahkan memperkuat, aturan terkait pelibatan masyarakat agar sejalan dengan      prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Didalam waktu yang sama acara diskusi dan talkshow “Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Poros Percepatan Investasi” juga diselenggarakan setelah kertas kebijakan dibacakan. Hadir dalam diskusi tersebut adalah Dida Gardera, Asisten Deputi bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Halim Kalla, Wakil Ketua bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri, Ahmad Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI,  Mas Achmad Santosa, pendiri ICEL,  Laode M. Syarif, Ketua Dewan Pembina ICEL, dan Dzulfian Syafrian, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Diskusi dimoderasi oleh Prita Laura.

Diskusi ini membahas mengenai aspek lingkungan hidup dalam kerangka hukum untuk memperbaiki iklim investasi melalui Omnibus Law CLK.

Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera mengatakan, Omnibus Law cipta lapangan kerja tidak akan mengesampingkan keberlangsungan lingkungan hidup. Menurut Dida Gardera, Omnius Law CLK tidak akan mendikotomikan antara kepentingan lingkungan hidup dengan investasi. Beliau menapis rumor bahwa Amdal hendak dihapus.

“Kita hendak mengembalikan fungsi Amdal ke khitahnya, yaitu menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha, bukan izin lingkungan. Satu-satunya Amdal yang dibungkus dalam izin hanya di Indonesia. Di Indonesia saat ini birokrasinya bermasalah,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa aspek yang hendak diperbaiki di Omnibus Law adalah masalah birokrasi dan proses penerbitan izinnya, bukan menoleransi standar lingkungan hidup serta peran masyarakat.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menilai bahwa praktik tata kelola perizinan saat ini sangat menghawatirkan, sebab dengan mengubah mekanisme izin, masalah sesungguhnya tidak akan teratasi. Alamsyah juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menghentikan kebiasaan untuk tidak melibatkan publik dalam membuat kebijakan karena akan memicu konflik yang lebih besar.

“UU 12/2011 mengamanatkan agar pelibatan publik harus sudah dilakukan sebelum RUU diserahkan kepada DPR,” ujar Alamsyah kembali.

Sementara itu, Pendiri ICEL Mas Achmad Santosa menggarisbawahi bahwa kualitas demokrasi dan kualitas lingkungan hidup tidak bisa ditoleransi. Gagasan konstitusi menegaskan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Menurut Achmad pemerintah perlu untuk tidak ragu-ragu bahwa kita harus menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan lingkungan hidup.  Menurutnya, instrumen yang dibangun dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan instrumen-instrumen apa saja yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Di negara-negara lain instrumen lingkungan hidup tidak ‘dikecilkan’,” kata Achmad Santosa. (Dona)

Rapat Dengar Pendapat ICEL, WCS, PILI bersama Badan Legislasi DPR RI

Pada Selasa, 26 November 2019 kemarin telah berlangsung Rapat Dengar Pendapat antara Pokja Konservasi yang diwakili oleh ICEL, WCS, dan PILI, dengan Badan Legislasi DPR RI yang dihadiri 25 dari 80 orang anggota. Dalam kesempatan tersebut, Pokja Konservasi menyampaikan urgensi perubahan UU No.5/1990 untuk menjawab permasalahan konservasi keanekaragaman hayati, diantaranya tantangan penegakan hukum serta kebutuhan perlindungan atas pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Adapun pendapat Pokja Konservasi mendapat respon positif dari anggota Dewan yang hadir, dan atas hal tersebut, Baleg berkomitmen untuk mengajukan pembahasan perubahan UU No. 5/1990 kedalam Prolegnas Prioritas.

Sebagaimana dikatakan oleh Christina Aryani, “Menjadi tugas kitalah sebagai DPR di Baleg khususnya untuk memasukkan ini kedalam Prolegnas Prioritas. Karena ancaman itu riil. “Dukungan juga disampaikan oleh Taufik Basari dari Fraksi Partai Nasdem, “Fraksi Partai Nasdem mendukung RUU ini dimasukkan dalam Prolegnas karena ada kebutuhan terkait perkembangan zaman yang harus mampu diakomodir perubahan UU, sekaligus menjawab tantangan global yang makin kompleks antara manusia dengan sesama makhluk lainnya,”.

Atas tanggapan anggota Dewan tersebut, Raynaldo Sembiring menyampaikan bahwa, “Diharapkan agar UU No. 5/1990 dapat menjadi legacy yang baik dari DPR periode ini. Menghadapi tantangan ke depan, perubahan undang-undang ini juga akan menjadi undang-undang yang baik bagi perkembangan revolusi indutri 4.0 bebasis sainstek, yaitu untuk menghasilkan inovasi farmasi, dan bermacam teknologi lainnya, di samping menguatkan perlindungan masyarakat melalui pengaturan akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dari sumber daya genetik.”

ICEL, IDLO, KLHK dan Kedutaan Belanda di Indonesia Selenggarakan Seminar Circular Economy

Jakarta | 13-14 November 2019. Internasional Development Law Organization (IDLO) berkolaborasi dengan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan seminar pengelolaan sampah dengan mengusung tema “Kerangka Kebijakan Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah Plastik” di JW Marriot Hotel, Jakarta. 

Seminar ini merupakan bagian dari program Rule of Law Fund (RoLF) yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda di Indonesia dan diimplementasikan oleh IDLO. Seminar ini dihadiri oleh berbagai lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, organisasi internasional, produsen, serta berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Gerakan Diet Kantong Plastik. 

 Seminar ini bertujuan untuk membagi informasi mengenai penggunaan pendekatan circular economy dalam pengelolaan sampah plastik, dimana circular economy menciptakan nilai sampah, dengan memperpanjang umur produk dan memindahkan sampah dari akhir rantai pasokan kembali ke awal. Dalam circular economy, bahan untuk produk baru berasal dari produk lama dan sebisa mungkin semuanya digunakan kembali, diproduksi ulang, atau sebagai upaya terakhir, didaur ulang kembali menjadi bahan mentah atau digunakan sebagai sumber energi. 

Acara dibuka oleh Rosa Vivien Ratnawati,Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, dan Perwakilan Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air Kerajaan Belanda yaitu Martin van Nieuwuhoven. 

Seminar diskusi ini dibagi menjadi dua sesi, yakni “Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Eropa dan Indonesia” dan “Menyusun peraturan untuk pelaksanaan Extended Producer Responsibility (EPR)”  

Sesi pertama ini diisi dengan paparan dari Martin van Nieuwuhoven dan Dr. Novrizal Tahar sebagai Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Hidup dan Lingkungan (KLHK) Republik Indonesia. Sesi kedua menghadirkan lima narasumber yakni Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Dr. Novrizal Tahar, Ivo Meijer dari Universitas Wageningen, Belanda, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran ICEL Fajri Fadilah, serta Adi Asmawan dari Saruga Pack Free Store. 

  

  

 

Talkshow Radio Hari Bumi 2019 “Yuk Mari Kita Lindungi Spesies Indonesia”

Talkshow Radio Hari Bumi 2019 “Yuk Mari Kita Lindungi Spesies Indonesia”

 

 

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.

Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?

Simak pembahasannya di #RuangPublikKBR bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.

 

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya. Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya? Sedang kami bahas di #RuangPublikKBR 9-10 WIB bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho. Anda bisa mendengarkannya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua dan Power FM 89.2 Jakarta, live streaming via Fan page Facebook: Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131, WA 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR #RuangPublikKBR #KBR #Radio #Talkshow #HariBumi #MelindungiSpesiesKita #biodiversitas #Environmental #Lingkungan #Media #MediaContentCompany

Posted by Kantor Berita Radio-KBR on Wednesday, April 24, 2019

 

 

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya? Sedang kami bahas di #RuangPublikKBR 9-10 WIB bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.Anda bisa mendengarkannya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua dan Power FM 89.2 Jakarta, live streaming via Fan page Facebook: Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio.Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131, WA 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR #RuangPublikKBR#KBR #Radio #Talkshow #HariBumi #MelindungiSpesiesKita #biodiversitas #Environmental #Lingkungan #Media #MediaContentCompany

Dikirim oleh Kantor Berita Radio-KBR pada Rabu, 24 April 2019

 

Workshop Penguatan Peran Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Jakarta | Jumat, 08 Juli 2022, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK (Ditjen Gakkum KLHK)  menyelenggarakan Workshop "Penguatan Peran Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan" pada Rabu dan Kamis, 06-07 Juli 2022 sebagai upaya untuk memperkuat partisipasi publik dalam  penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan ini dihadiri oleh 11 organisasi masyarakat sipil dari 6 provinsi yang telah melakukan kerja-kerja advokasi dalam sektor kehutanan dan lahan di tingkat tapak.

 

Acara dibuka dengan sambutan oleh Raynaldo G. Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL. Dalam sambutannya, Raynaldo G. Sembiring menekankan pada pentingnya melakukan kerja-kerja kolaborasi antara masyarakat sipil dengan Pemerintah karena "musuh bersama" masyarakat dan Pemerintah adalah perusak dan pencemar lingkungan. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Rhino Subagyo, Senior Program Officer Environmental Governance The Asia Foundation Indonesia dan Dr. Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Gakkum KLHK yang sekaligus membuka kegiatan ini.

 

Workshop diawali dengan penyampaian materi dari Ibu Vinda Damayanti, Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Ditjen Gakkum KLHK mengenai “Mekanisme Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Kehutanan" Workshop kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari LBH Padang dan Panah Papua terkait dengan temuan pelanggaran di sektor kehutanan dan lahan yang ditemukan selama melakukan kerja-kerja advokasi. Hari pertama ditutup dengan penyampaian materi "Praktik Mengisi Pengaduan oleh Masyarakat" oleh Bapak Firdaus Alim Damopolii, Kasubdit Pengaduan dan Pengawasan Ditjen Gakkum KLHK

 

Pada hari kedua, workshop dibuka dengan materi "Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif" oleh Bapak Supartono, Kasubdit Sanksi Administrasi Ditjen Gakkum KLHK. Workshop kemudian dilanjutkan dengan materi "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan"  yang disampaikan oleh Bapak Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK. Penyampaian materi ditutup oleh Bapak Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  Ditjen Gakkum KLHK dengan materi "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup".

 

Workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat sipil mengenai aspek dan proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan demikian, peran masyarakat sipil dalam upaya penegakan hukum di wilayah advokasi tiap-tiap organisasi meningkat. Lebih dari itu, workshop ini diharapkan menjadi awal terbukanya ruang kolaborasi atara masyarakat sipil dengan Pemerintah di kemudian hari.

INLU 2022 PANEL RECAP: USING ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT TO HALT ENVIRONMENTAL POLLUTION AND DAMAGE EFFECTIVELY

Pada hari Selasa, 20 September 2022 telah diselenggarakan panel kedua Indonesia Netherlands Legal Update 2022 berjudul “Using Administrative Law Enforcement to Halt Environmental Pollution and Damage Effectively” dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai panel convenor secara hybrid di ruang seminar Y.14, Gedung Yustinus, Universitas Atmajaya Jakarta dan zoom webinar.

Dr. Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK menyampaikan penggunaan hukum administrasi dalam strategi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Penegakan hukum lingkungan dilakukan untuk memulihkan kerugian korban melalui paksaan pemerintah serta menimbulkan efek jera melalui pembekuan dan pencabutan izin. Dr. Rasio menjelaskan terdaapat beberapa tantangan dalam pengenaan sanksi administratifm yaitu efek jera, kompetensi penerbit izin dan standar serta pengawasan, hingga pandangan publik yang menilai pelaku pelanggaran harus dipenjara.

Prof. Faure dari Maastricht University menjelaskan smart enforcement dalam penegakan hukum administrasi melalui asesmen risiko, pengawasan acak dan penegakan hukum dengan target. Untuk melaksanakan smart enforcement, ketersediaan informasi sangat penting. Prof. Faure juga menekankan pentingnya penggunaan denda administratif tidak hanya sebagai sanksi yang punitif namun juga untuk merespon keterbatasan kapasitas penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam paparan terakhir, Prof. Faure menjelaskan bahwa dalam menentukan sanksi dan instrumen penegakan hukum yang digunakan, penting untuk melihat variable cost, benefit, dan probability of detection.

 

Grita Anindarini, Deputi Direktur ICEL menguraikan beberapa strategi untuk mengoptimalisasi pengawasan dan sanksi administratif. Grita menguraikan pentingnya menentukan prioritas pengawasan dengan melihat risiko dan pelaku usaha mana yang memiliki kemungkinan ketidaktaatan. Strategi lainnya adalah mengoptimalkan pengawasan tidak langsung, pengawasan acak, citizen monitoring dan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi. Lebih lanjut, strategi penguatan pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui optimalisasi paksaan pemerintah, penyusunan respon atas ketidaktaatan terhadap paksaan pemerintah; optimalisasi denda administratif dan menyusun strategi pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha di tengah perubahan mekanisme perizinan pasca UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Diskusi dalam panel 2 tidak hanya memberikan catatan-catatan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan di Indonesia, namun juga memperkaya perdebatan konseptual

Materi webinar bisa diakses di https://bit.ly/MateriINLUICEL-Panel2.

 

 

 

INLU 2022: THE ROLE OF THE COURT TO TACKLE CLIMATE CHANGE: UPDATES OF ENVIRONMENTAL CASES BETWEEN INDONESIA AND NETHERLANDS

[INLU 2022: THE ROLE OF THE COURT TO TACKLE CLIMATE CHANGE: UPDATES OF ENVIRONMENTAL CASES BETWEEN INDONESIA AND NETHERLANDS]

 

Pada hari Kamis, 22 September 2022 telah diselenggarakan panel keenam Indonesia Netherlands Legal Update 2022 berjudul “The Role of The Court to Tackle Climate Change: Updates of Environmental Cases Between Indonesia and Netherlands” dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), LeIP, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Center for Environmental Law and Climate Justice sebagai panel convenor secara hybrid di ruang seminar Y.14, Gedung Yustinus, Universitas Atmajaya Jakarta dan zoom webinar.

Dr. Bambang Heriyanto, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, menyampaikan bagaimana putusan-putusan lingkungan hidup memberikan pengaruh signifikan pada perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Beberapa putusan lingkungan hidup seperti Putusan Mandalawangi, menjadi katalis bagi penggunaan pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Selain itu, Dr. Bambang Heriyanto juga menjelaskan bahwa terdapat urgensi untuk meningkatkan pemahaman hakim dalam mempertimbangkan bukti ilmiah pada perkara lingkungan hidup. Saat ini peningkatan pemahaman tersebut telah dilakukan melalui sertifikasi dan pelatihan hakim oleh Mahkamah Agung. Terakhir, Dr. Bambang Heriyanto juga menjelaskan bahwa regulasi terkait PTUN di Indonesia telah membuka peluang untuk litigasi perubahan iklim dan penggunaan argumentasi hak asasi manusia sebagai batu uji dalam perkara tata usaha negara.

Prof. Andri Gunawan Wibisana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa secara global, litigasi perubahan iklim berkembang pesat dengan dua landmark case berasal dari Pengadilan di Belanda yakni Urgenda dan Royal Dutch Shell. Kedua putusan ini menempatkan pentingnya argumen HAM dan bukti ilmiah dalam litigasi perubahan iklim. Lebih lanjut, Prof. Andri Gunawan Wibisana juga menjelaskan di Indonesia telah berkembang litigasi perubahan iklim melalui gugatan-gugatan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dikarenakan gugatan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah berusaha untuk menjabarkan kusalitas antara pelepasan emisi dan hilangnya perosot karbon akibat kebakaran hutan dan lahan dengan perubahan iklim.

Dr. Margaretha dari Grotius Centre for International Legal Studies, Leiden University memaparkan bahwa telah terdapat berbagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan aktor privat atas kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Dua kasus litigasi perubahan iklim yang diputus oleh Pengadilan di Belanda yakni Urgenda dan Royal Dutch Shell menunjukkan bagaimana penggugat dan hakim mampu mengkonstruksikan argumen hak asasi manusia sebagai dasar merumuskan kewajiban hukum terkait perubahan iklim (climate duty of care). Dukungan laporan ilmiah dari lembaga otoritatif seperti intergovernmental panel on climate change (IPCC) sebagai dokumen hukum juga memainkan peran penting dalam merumuskan climate duty of care.

Terakhir, Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai kasus litigasi iklim yang beberapa diantaranya dilakukan melalui gugatan warga negara (citizen law suit). Gugatan iklim melalui gugatan warga negara ini berangkat dari adanya pelanggaran HAM dari perbuatan melawan hukum pemerintah. Raynaldo menekankan penting ke depannya argumen HAM dalam litigasi iklim perlu diperluas mencakup hak anak, hak perempuan, hak masyarakat adat, dan hak kelompok rentan lainnya serta mendetilkan pelanggaran hak yang dilakukan oleh tergugat berkaitan dengan kontribusi terhadap perubahan iklim. Diperlukan juga optimalisasi dokumen ilmiah dari lembaga otoritas seperti IPCC dalam memutus perkara litigasi iklim. Poin penting yang perlu menjadi perhatian ialah terbentuknya komunitas hukum yang mumpuni dalam menunjang perkembangan litigasi iklim.

 

Pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Diskusi dalam panel 6 tidak hanya memberikan catatan-catatan dan pemaparan mengenai bagaimana litigasi perubahan iklim berkembang di tingkat global dan Indonesia, namun juga mengidentifikasi peluang serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadikan pengadilan sebagai aktor strategis dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seiring berkembangnya litigasi perubahan iklim di Indonesia.

 

Materi webinar bisa diakses di https://bit.ly/MateriINLUICEL-Panel6.