#

Restorasi Gambut: Solusi Atasi Degradasi dan Kekeringan Lahan

17 Juni diperingati sebagai hari penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan sedunia, berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB No. A/RES/49/115.[1] Tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat dunia atas bahaya degradasi lahan. Apa sebenarnya degradasi lahan? Degradasi lahan terjadi dengan menurunnya proses produktivitas lahan, baik sementara maupun permanen.[2] Di sektor kehutanan, lahan degradasi juga dikenal sebagai lahan yang menurun fungsinya, akibat penggunaan yang melampaui kemampuan lahan atau hutan yang terlantar sehingga berpotensi menjadi konsesi (open access forest land), atau justru terdegradasi akibat konsesi yang ditelantarkan pemegang izin.[3] Selain itu, lahan yang teridentifikasi kekeringan merupakan lahan terdegradasi pula.[4] Kekeringan yang dimaksud adalah hamparan lahan yang sudah setahun atau dalam waktu lama tidak tergenangi air.

Degradasi lahan dan kekeringan ditunjukkan salah satunya dengan rusaknya lahan gambut. Gambut sendiri merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan mencapai 50 cm (sentimeter) atau lebih dan terakumulasi pada rawa.[5] Lahan gambut Indonesia mengalami degradasi seiring dengan degradasi lahan secara keseluruhan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa lahan kritis Indonesia pada tahun 2018 mencapai 14.006.450 Ha (hektar).[6] Di tahun 2020, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan Hutan Lindung, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyampaikan, Indonesia menghadapi 14 juta lahan kritis.[7] Berdasarkan data BBSDLP (Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian) lahan gambut Indonesia hingga 2019 mencapai 13,9 juta ha dengan rincian status kerusakannya sebagai berikut:[8]

Terlihat bahwa sebagian besar ekosistem gambut Indonesia yakni 20.766.589 ha atau 86% dari seluruh lahan gambut di Indonesia dalam status rusak ringan. Sedangkan 2.417.600 ha gambut atau 10% dalam status rusak sedang. Hanya sebagian kecil yakni 181.142 ha atau kurang dari 1% lahan gambut di Indonesia yang tidak rusak.

Mengenal Lahan Gambut di Indonesia

Gambut menyerupai spons yang dalam kondisi lestari mampu menyerap dan menahan air dengan maksimal.[9] Terkhusus pada fungsinya, ekosistem atau lahan gambut memiliki berbagai fungsi antara lain penyerapan karbon,[10] serapan air, dan pencegah banjir.[11] Karena fungsinya yang vital bagi ekosistem di sekitarnya, maka kondisi lahan gambut harus dijaga dengan baik.

Sayangnya, lahan gambut Indonesia menghadapi berbagai ancaman kerusakan. Salah satu ancaman kerusakan diakibatkan kebakaran, terutama di musim kemarau. Padahal, terdapat sisa tumbuhan di bawah permukaan tanah dan api dapat merambat hingga kedalaman tertentu sehingga, sulit dipadamkan.[12] Berdasarkan data BRGM (Badan Restorasi Gambut), berikut rincian data lahan gambut yang terbakar pada rentang waktu 2015-2020:[13]

Terlihat bahwa luas lahan gambut paling banyak terbakar di tahun 2015 yakni mencapai 875.701 ha, disusul tahun 2019 yang mencapai 492.615 ha. Kabar baiknya angka luas lahan terbakar menurun drastis di tahun 2020. Meskipun demikian, restorasi tetap diperlukan terhadap gambut yang terbakar agar dapat kembali pada fungsinya.

Peraturan acuan perlindungan dan pengelolaan lahan atau ekosistem gambut adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 71/2014) yang telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan PP 71/2014 (PP 57/2016). Pasal 23 PP 57/2016 membagi ekosistem gambut ke dalam dua fungsi yakni budidaya dan lindung.

Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya berdasarkan Pasal 21 ayat (2) PP 71/2014, dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 25 PP 71/2014 yakni mewajibkan Pemanfaat untuk:

1. Memilki Amdal (Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UK-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup); dan

2. Wajib memiliki Izin Lingkungan atau kini merupakan Persetujuan Lingkungan semenjak adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan ekosistem gambut fungsi lindung hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) yakni fungsi:

1. Penelitian;
2. Ilmu pengetahuan;
3. Pendidikan; dan
4. Jasa lingkungan.

Masih terkait dengan pembagian fungsi ekosistem gambut dan penetapan status kerusakannya, ditentukan dalam Pasal 23 PP 71/2014 jo. PP 57/2016. Pasal 23 PP 57/2016 mengtatur bahwa ekosistem gambut dinyatakan rusak jika:

1. Fungsi Budidaya

  • Muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau
  • Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut

2. Fungsi Lindung

  • Terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
  • Tereksposnya sedimen berpirit dan/ atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/ atau
  • Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.

Sayangnya, PP 71/2014 jo. PP 57/2016 tidak mengatur lebih rinci mengenai status kerusakan ekosistem gambut dan hanya mengatur sebatas kriteria jika “ekosistem gambut rusak”.

Perlindungan Terhadap Lahan Gambut

Lahan gambut dilindungi secara normatif dari berbagai ancaman kerusakan melalui PP 71/2014 jo. PP 57/2016. Sebagaimana Pasal 22 PP 71/2014, pengendalian kerusakan ekosistem gambut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 53-54 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) yang sebagian telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

 

Pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana Pasal 23-26 PP 71/2014 jo. PP 57/2016 dilakukan dengan penetapan baku kerusakan ekosistem gambut dan ditentukannya larangan perusakan ekosistem gambut. Khususnya, Pasal 22A PP 57/2016 mengatur pencegahan dilakukan dengan cara: (1) penyiapan regulasi teknis; (2) pengembangan sistem deteksi dini; (3) penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat; (4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan/atau (5) pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran. 

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2)-(3) PP 71/2014 mengatur kerusakan dan cara penanggulangannya sebagai berikut:[14]

Kerusakan Ekosistem Gambut

Penanggulangan Ekosistem Gambut

Kebakaran gambut

Pemadaman kebakaran

tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa

pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos

pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering

pembuatan tabat atau bangunan pengendali air

pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut

cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut

Lebih lanjut, penanggulangan dan pemulihan wajib dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 28-30 PP 71/2014. Penanggulangan dan pemulihan dilakukan baik di dalam maupun di luar area usaha/kegiatan. Pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi, restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelembagaan Restorasi Gambut di Indonesia

Terlepas dari ketentuan dalam PP 71/2014 jo. PP 56/2016, terdapat BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove). Pasal 2-3 Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2020 tentang BRGM (Perpres 120/2020), mengatur tugas dan fungsi BRGM yang terdiri dari:

Tugas BRGM untuk Gambut sesuai arahan kebijakan dan teknis dari KLHK

Fungsi BRGM Untuk Gambut

Fasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar areal restorasi khususnya pada provinsi: Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua.

  1. Merencanakan, melaksanakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan restorasi gambut;
  2. Melaksanakan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut serta kelengkapannya;
  3. Penguatan kelembagaan masyarakat, edukasi dan sosialisasi dalam rangka restorasi gambut;
  4. Memperbaiki penghidupan masyarakat di lahan gambut;
  5. Memberikan dukungan administrasi; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden RI.

Sebagaimana Ketentuan Pasal 2-3 Perpres 120/2020, BRGM juga memiliki tugas restorasi dan rehabilitasi sebagaimana kewajiban pemulihan ekosistem gambut yang dimiliki Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan. Namun terdapat perbedaan di mana  BRGM juga bertugas mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut, edukasi dan sosialisasi masyarakat hingga memperbaiki penghidupan masyarakat.

Sebelum disahkannya Perpres 120/2020, BRGM adalah BRG (Badan Restorasi Gambut). Hingga tahun 2020. Pencapaian kinerja BRG (Badan Restorasi Gambut) adalah sebagai berikut:[15]

Berangkat dari pencapaian sebelumnya, BRGM saat ini memiliki rencana strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.[16] Pasal 4 Perpres 120/2020 telah menetapkan target BRGM yang ditindaklanjuti dengan pengesahan Peraturan Kepala BRGM ini. P.17/KaBRGM/2021 tentang Rencana Strategis BRGM Tahun 2021-2024 (PerkaBRGM 17/2021). Target BRGM berdasarkan Pasal 4 Perpres 120/2020 adalah sebagai berikut:

Pertama-tama, BRGM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi gambut untuk empat tahun dan luas 1.200.000 ha. Saat ini, dari luas 1.200.000 ha, BRGM harus menyelesaikan restorasi sebesar 25% di 2021, 30% di 2022, 25% di 2023 dan 20% di 2024. Perencanaan dan pelaksanaan restorasi untuk mencapai target-target tersebut disusun berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi dan/atau Peta Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi. Jika kedua dasar penyusunan tersebut belum tersedia maka, pelaksanaan restorasi gambut dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

Lebih lanjut, selaras dengan Pasal 4 Perpres 120/2020, rencana strategis pencapaian target berdasarkan PerkaBRGM 17/2021 terdiri dari dua sasaran strategis dan indikator kerja khusus gambut dengan baseline 2020, yakni:[17]

1. Terfasilitasinya percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua:

a. Lahan gambut yang direstorasi seluas 835.288 ha di 2020 dan 300.000 ha untuk setiap tahunnya sejak 2022-2024;

b. Model restorasi gambut permanen yang sistematis dan terpadu tidak ada target untuk 2020-2021 dan targetnya masing-masing 6 KHG di setiap tahunnya sejak 2022-2024; dan

c. Desa mandiri peduli gambut sebanyak 640 desa di 2020, dan 75 desa di masing-masing tahun sejak 2022-2024.

2.  Terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan fasilitasi percepatan restorasi gambut tanpa ada target di tahun 2020

a. Nilai SAKIP BRGM sebanyak 74 poin di 2021, 76 poin di 2022, 78 poin di 2023 dan 80 poin di 2024;

b. Tingkat kepuasan layanan 4 poin di masing-masing tahun sejak 2021-2024;

c. Kerjasama dan hubungan antar lembaga, 60 poin di 2021 dan 70 poin di masing-masing tahun sejak 2022-2024;

d. Nilai Maturitas SPIP BRGM 3 poin/level di masing-masing tahun sejak 2021-2023 dan 4 poin/level di 2024.

Pencapaian sementara target BRGM secara garis besar dapat dilihat melalui tautan brgm.go.id. BRGM melalui tautan tersebut memiliki tiga dashboard yang melaporkan kinerja BRGM secara berkala yakni:

Dashboard

Link Tautan

Keterangan

PPID

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

ppid.brgm.go.id

Memberikan pelayanan informasi publik secara transparan dan bertanggungjawab dalam memenuhi hak pemohon informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. SK No. 9.1 BRG KPTS Tahun 2020 tentang PPID Lingkup BRG.

PRIMS

(Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut)

prims.brg.go.id

 

SIPALAGA

(Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut)

sipalaga.brg.go.id

Menyajikan peta stasiun pengamatan untuk memantau kondisi air lahan gambut di seluruh Indonesia.

Sebagai masyarakat sipil, kita dapat turut berpartisipasi melakukan restorasi gambut. Masyarakat Desa Rimbo Panjang, Riau turut berpartisipasi melalui kemitraan BRG dengan melakukan kegiatan 3R yakni pembasahan kembali (rewetting), penanaman kembali (revegetasi) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (revitalisasi).[18] Bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar area ekosistem gambut, mari kita upayakan sebaik mungkin untuk mencegah kerusakan ekosistem gambut misalnya, dengan menjaga lahan gambut tetap basah sepanjang musim kemarau.[19] Dikarenakan sebagaimana Pasal 67 UU 32/2009 menyatakan bahwa “Setiap masyarakat Indonesia wajib memelihara kelestarian fungsi serta, mengendalikan (mencegah, menanggulangi dan memulihkan) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan, restorasi terhadap ekosistem/lahan gambut perlu untuk segera dilakukan. Restorasi dilakukan baik oleh penanggung jawab usaha maupun BRGM dengan target yang tertera dalam Pasal 4 Perpres 120/2021 dan PerkaBRGM 17/2021. Penanggulangan degradasi lahan terlaksanakan dengan adanya restorasi lahan gambut. Fungsi penyerapan air yang sangat baik oleh lahan gambut dapat turut mendukung penanggulangan kekeringan sebagaimana yang telah dibahas di awal tulisan. Oleh karena itu, mari kita jaga lahan gambut di Indonesia, dalam mendukung penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan! (Dalila)

 


[1]          PPID KLHK, 17 Juni, Hari Penanggulangan Degradasi Lahan 2012, Siaran Pers No. S.365/PHM-1/2012, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/14#:~:text=Sejak%20tahun%201994%2C%20Persatuan%20Bangsa,%2FRES%2F49%2F115., diakses 07 Juni 2022.

[2]          Wayunto dan Ai Dariah, Degradasi Lahan di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta, Jurnal Sumberdaya Lahan, Vol. 8 No. 2, Desember 2014, hlm. 81-93, https://media.neliti.com/media/publications/132467-ID-degradasi-lahan-di-indonesia-kondisi-exi.pdf, diakses 07 Juni 2022, hlm. 81.

[3]          Wayunto dan Ai Dariah, Degradasi Lahan ... Op.Cit., hlm. 83.

[4]          Ai Dariah dkk., Erosi dan Degradasi Lahan Kering di Indonesia, https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/buku%20lahan%20kering/01erosi_dan_degradasi.pdf, diakses 07 Juni 2022.

[5]          Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dam Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP 57/2016, Pasal 1 angka 3

[6]          BPS, Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Menurut Provinsi (Hektar), 2011-2018, https://www.bps.go.id/indicator/60/588/1/luas-dan-penyebaran-lahan-kritis-menurut-provinsi.html, diakses 07 Juni 2022.

[7]          Agung, Indonesia Hadapi 14 Juta Hektare Lahan Kritis, Kabar Fakultas, 25 September 2020, https://ugm.ac.id/id/berita/20119-indonesia-hadapi-14-juta-hektare-lahan-kritis, diakses -7

[8]          Indonesia, Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove No. P.17/KaBRGM/2021 tentang Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2021-2024, PerkaBRGM 17/2021, Lampiran hlm. 8.

[9]          PPID KLHK, KLHK Lakukan Berbagai Upaya Mencegah Kebakaran Gambut, Siaran Pers No. SP.253/HUMAS/PP/HMS.3/09/2017, 18 September 2017, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/777, diakses 07 Juni 2022.

[10]         Pramono Dwi Susetyo, Gambut Indonesia yang Kaya Karbon, 29 Desember 2021, https://www.forestdigest.com/detail/1515/karbon-gambut, diaskes 07 Juni 2022.

[11]         NU Online, Lahan Gambut Cegah Kekeringan dan Banjir, Universitas Islam Nusantara (UNUS), https://uninus.ac.id/lahan-gambut-cegah-kekeringan-dan-banjir/, diakses 07 Juni 2022.

[12]         PPID KLHK, KLHK Lakukan Berbagai Upaya Mencegah Kebakaran Loc.Cit..

[13]         Indonesia, PerkaBRGM 17/2021, Op.Cit., Lampiran hlm. 12.

[14]         Indonesia, PP 56/2017, Op.Cit., Pasal 1 angka 2.

[15]         BRG, Laporan Kinerja BRG 2020, hlm. 18.

[16]         Indonesia, PerkaBRGM 17/2021, Op.Cit., Pembukaan bagian Menimbang huruf b-c.

[17]         Indonesia, PerkaBRGM 17/2021, Op.Cit., Lampiran hlm. 91-92.

[18]         Syafrizal & Resdati, Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3 No. 2, Desember 2020, hlm. 712-720, DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.399.

[19]         BRGM, Jaga Gambut Tetap Basah untuk Cegah Kebakaran, Juli 2020, https://brgm.go.id/jaga-gambut-tetap-basah-untuk-cegah-kebakaran/?lang=id, diakses 08 Juni 2022.