Restorasi Gambut: Solusi Atasi Degradasi dan Kekeringan Lahan

17 Juni diperingati sebagai hari penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan sedunia, berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB No. A/RES/49/115.[1] Tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat dunia atas bahaya degradasi lahan. Apa sebenarnya degradasi lahan? Degradasi lahan terjadi dengan menurunnya proses produktivitas lahan, baik sementara maupun permanen.[2] Di sektor kehutanan, lahan degradasi juga dikenal sebagai lahan yang menurun fungsinya, akibat penggunaan yang melampaui kemampuan lahan atau hutan yang terlantar sehingga berpotensi menjadi konsesi (open access forest land), atau justru terdegradasi akibat konsesi yang ditelantarkan pemegang izin.[3] Selain itu, lahan yang teridentifikasi kekeringan merupakan lahan terdegradasi pula.[4] Kekeringan yang dimaksud adalah hamparan lahan yang sudah setahun atau dalam waktu lama tidak tergenangi air.

Degradasi lahan dan kekeringan ditunjukkan salah satunya dengan rusaknya lahan gambut. Gambut sendiri merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan mencapai 50 cm (sentimeter) atau lebih dan terakumulasi pada rawa.[5] Lahan gambut Indonesia mengalami degradasi seiring dengan degradasi lahan secara keseluruhan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa lahan kritis Indonesia pada tahun 2018 mencapai 14.006.450 Ha (hektar).[6] Di tahun 2020, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan Hutan Lindung, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyampaikan, Indonesia menghadapi 14 juta lahan kritis.[7] Berdasarkan data BBSDLP (Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian) lahan gambut Indonesia hingga 2019 mencapai 13,9 juta ha dengan rincian status kerusakannya sebagai berikut:[8]

Terlihat bahwa sebagian besar ekosistem gambut Indonesia yakni 20.766.589 ha atau 86% dari seluruh lahan gambut di Indonesia dalam status rusak ringan. Sedangkan 2.417.600 ha gambut atau 10% dalam status rusak sedang. Hanya sebagian kecil yakni 181.142 ha atau kurang dari 1% lahan gambut di Indonesia yang tidak rusak.

Mengenal Lahan Gambut di Indonesia

Gambut menyerupai spons yang dalam kondisi lestari mampu menyerap dan menahan air dengan maksimal.[9] Terkhusus pada fungsinya, ekosistem atau lahan gambut memiliki berbagai fungsi antara lain penyerapan karbon,[10] serapan air, dan pencegah banjir.[11] Karena fungsinya yang vital bagi ekosistem di sekitarnya, maka kondisi lahan gambut harus dijaga dengan baik.

Sayangnya, lahan gambut Indonesia menghadapi berbagai ancaman kerusakan. Salah satu ancaman kerusakan diakibatkan kebakaran, terutama di musim kemarau. Padahal, terdapat sisa tumbuhan di bawah permukaan tanah dan api dapat merambat hingga kedalaman tertentu sehingga, sulit dipadamkan.[12] Berdasarkan data BRGM (Badan Restorasi Gambut), berikut rincian data lahan gambut yang terbakar pada rentang waktu 2015-2020:[13]

Terlihat bahwa luas lahan gambut paling banyak terbakar di tahun 2015 yakni mencapai 875.701 ha, disusul tahun 2019 yang mencapai 492.615 ha. Kabar baiknya angka luas lahan terbakar menurun drastis di tahun 2020. Meskipun demikian, restorasi tetap diperlukan terhadap gambut yang terbakar agar dapat kembali pada fungsinya.

Peraturan acuan perlindungan dan pengelolaan lahan atau ekosistem gambut adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 71/2014) yang telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan PP 71/2014 (PP 57/2016). Pasal 23 PP 57/2016 membagi ekosistem gambut ke dalam dua fungsi yakni budidaya dan lindung.

Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya berdasarkan Pasal 21 ayat (2) PP 71/2014, dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 25 PP 71/2014 yakni mewajibkan Pemanfaat untuk:

1. Memilki Amdal (Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UK-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup); dan

2. Wajib memiliki Izin Lingkungan atau kini merupakan Persetujuan Lingkungan semenjak adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan ekosistem gambut fungsi lindung hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) yakni fungsi:

1. Penelitian;
2. Ilmu pengetahuan;
3. Pendidikan; dan
4. Jasa lingkungan.

Masih terkait dengan pembagian fungsi ekosistem gambut dan penetapan status kerusakannya, ditentukan dalam Pasal 23 PP 71/2014 jo. PP 57/2016. Pasal 23 PP 57/2016 mengtatur bahwa ekosistem gambut dinyatakan rusak jika:

1. Fungsi Budidaya

  • Muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau
  • Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut

2. Fungsi Lindung

  • Terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
  • Tereksposnya sedimen berpirit dan/ atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/ atau
  • Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.

Sayangnya, PP 71/2014 jo. PP 57/2016 tidak mengatur lebih rinci mengenai status kerusakan ekosistem gambut dan hanya mengatur sebatas kriteria jika “ekosistem gambut rusak”.

Perlindungan Terhadap Lahan Gambut

Lahan gambut dilindungi secara normatif dari berbagai ancaman kerusakan melalui PP 71/2014 jo. PP 57/2016. Sebagaimana Pasal 22 PP 71/2014, pengendalian kerusakan ekosistem gambut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 53-54 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) yang sebagian telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

 

Pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana Pasal 23-26 PP 71/2014 jo. PP 57/2016 dilakukan dengan penetapan baku kerusakan ekosistem gambut dan ditentukannya larangan perusakan ekosistem gambut. Khususnya, Pasal 22A PP 57/2016 mengatur pencegahan dilakukan dengan cara: (1) penyiapan regulasi teknis; (2) pengembangan sistem deteksi dini; (3) penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat; (4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan/atau (5) pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran. 

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2)-(3) PP 71/2014 mengatur kerusakan dan cara penanggulangannya sebagai berikut:[14]

Kerusakan Ekosistem Gambut

Penanggulangan Ekosistem Gambut

Kebakaran gambut

Pemadaman kebakaran

tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa

pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos

pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering

pembuatan tabat atau bangunan pengendali air

pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut

cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut

Lebih lanjut, penanggulangan dan pemulihan wajib dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 28-30 PP 71/2014. Penanggulangan dan pemulihan dilakukan baik di dalam maupun di luar area usaha/kegiatan. Pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi, restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelembagaan Restorasi Gambut di Indonesia

Terlepas dari ketentuan dalam PP 71/2014 jo. PP 56/2016, terdapat BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove). Pasal 2-3 Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2020 tentang BRGM (Perpres 120/2020), mengatur tugas dan fungsi BRGM yang terdiri dari:

Tugas BRGM untuk Gambut sesuai arahan kebijakan dan teknis dari KLHK

Fungsi BRGM Untuk Gambut

Fasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar areal restorasi khususnya pada provinsi: Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua.

  1. Merencanakan, melaksanakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan restorasi gambut;
  2. Melaksanakan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut serta kelengkapannya;
  3. Penguatan kelembagaan masyarakat, edukasi dan sosialisasi dalam rangka restorasi gambut;
  4. Memperbaiki penghidupan masyarakat di lahan gambut;
  5. Memberikan dukungan administrasi; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden RI.

Sebagaimana Ketentuan Pasal 2-3 Perpres 120/2020, BRGM juga memiliki tugas restorasi dan rehabilitasi sebagaimana kewajiban pemulihan ekosistem gambut yang dimiliki Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan. Namun terdapat perbedaan di mana  BRGM juga bertugas mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut, edukasi dan sosialisasi masyarakat hingga memperbaiki penghidupan masyarakat.

Sebelum disahkannya Perpres 120/2020, BRGM adalah BRG (Badan Restorasi Gambut). Hingga tahun 2020. Pencapaian kinerja BRG (Badan Restorasi Gambut) adalah sebagai berikut:[15]

Berangkat dari pencapaian sebelumnya, BRGM saat ini memiliki rencana strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.[16] Pasal 4 Perpres 120/2020 telah menetapkan target BRGM yang ditindaklanjuti dengan pengesahan Peraturan Kepala BRGM ini. P.17/KaBRGM/2021 tentang Rencana Strategis BRGM Tahun 2021-2024 (PerkaBRGM 17/2021). Target BRGM berdasarkan Pasal 4 Perpres 120/2020 adalah sebagai berikut:

Pertama-tama, BRGM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi gambut untuk empat tahun dan luas 1.200.000 ha. Saat ini, dari luas 1.200.000 ha, BRGM harus menyelesaikan restorasi sebesar 25% di 2021, 30% di 2022, 25% di 2023 dan 20% di 2024. Perencanaan dan pelaksanaan restorasi untuk mencapai target-target tersebut disusun berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi dan/atau Peta Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi. Jika kedua dasar penyusunan tersebut belum tersedia maka, pelaksanaan restorasi gambut dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

Lebih lanjut, selaras dengan Pasal 4 Perpres 120/2020, rencana strategis pencapaian target berdasarkan PerkaBRGM 17/2021 terdiri dari dua sasaran strategis dan indikator kerja khusus gambut dengan baseline 2020, yakni:[17]

1. Terfasilitasinya percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua:

a. Lahan gambut yang direstorasi seluas 835.288 ha di 2020 dan 300.000 ha untuk setiap tahunnya sejak 2022-2024;

b. Model restorasi gambut permanen yang sistematis dan terpadu tidak ada target untuk 2020-2021 dan targetnya masing-masing 6 KHG di setiap tahunnya sejak 2022-2024; dan

c. Desa mandiri peduli gambut sebanyak 640 desa di 2020, dan 75 desa di masing-masing tahun sejak 2022-2024.

2.  Terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan fasilitasi percepatan restorasi gambut tanpa ada target di tahun 2020

a. Nilai SAKIP BRGM sebanyak 74 poin di 2021, 76 poin di 2022, 78 poin di 2023 dan 80 poin di 2024;

b. Tingkat kepuasan layanan 4 poin di masing-masing tahun sejak 2021-2024;

c. Kerjasama dan hubungan antar lembaga, 60 poin di 2021 dan 70 poin di masing-masing tahun sejak 2022-2024;

d. Nilai Maturitas SPIP BRGM 3 poin/level di masing-masing tahun sejak 2021-2023 dan 4 poin/level di 2024.

Pencapaian sementara target BRGM secara garis besar dapat dilihat melalui tautan brgm.go.id. BRGM melalui tautan tersebut memiliki tiga dashboard yang melaporkan kinerja BRGM secara berkala yakni:

Dashboard

Link Tautan

Keterangan

PPID

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

ppid.brgm.go.id

Memberikan pelayanan informasi publik secara transparan dan bertanggungjawab dalam memenuhi hak pemohon informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. SK No. 9.1 BRG KPTS Tahun 2020 tentang PPID Lingkup BRG.

PRIMS

(Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut)

prims.brg.go.id

 

SIPALAGA

(Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut)

sipalaga.brg.go.id

Menyajikan peta stasiun pengamatan untuk memantau kondisi air lahan gambut di seluruh Indonesia.

Sebagai masyarakat sipil, kita dapat turut berpartisipasi melakukan restorasi gambut. Masyarakat Desa Rimbo Panjang, Riau turut berpartisipasi melalui kemitraan BRG dengan melakukan kegiatan 3R yakni pembasahan kembali (rewetting), penanaman kembali (revegetasi) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (revitalisasi).[18] Bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar area ekosistem gambut, mari kita upayakan sebaik mungkin untuk mencegah kerusakan ekosistem gambut misalnya, dengan menjaga lahan gambut tetap basah sepanjang musim kemarau.[19] Dikarenakan sebagaimana Pasal 67 UU 32/2009 menyatakan bahwa “Setiap masyarakat Indonesia wajib memelihara kelestarian fungsi serta, mengendalikan (mencegah, menanggulangi dan memulihkan) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan, restorasi terhadap ekosistem/lahan gambut perlu untuk segera dilakukan. Restorasi dilakukan baik oleh penanggung jawab usaha maupun BRGM dengan target yang tertera dalam Pasal 4 Perpres 120/2021 dan PerkaBRGM 17/2021. Penanggulangan degradasi lahan terlaksanakan dengan adanya restorasi lahan gambut. Fungsi penyerapan air yang sangat baik oleh lahan gambut dapat turut mendukung penanggulangan kekeringan sebagaimana yang telah dibahas di awal tulisan. Oleh karena itu, mari kita jaga lahan gambut di Indonesia, dalam mendukung penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan! (Dalila)

 


[1]          PPID KLHK, 17 Juni, Hari Penanggulangan Degradasi Lahan 2012, Siaran Pers No. S.365/PHM-1/2012, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/14#:~:text=Sejak%20tahun%201994%2C%20Persatuan%20Bangsa,%2FRES%2F49%2F115., diakses 07 Juni 2022.

[2]          Wayunto dan Ai Dariah, Degradasi Lahan di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta, Jurnal Sumberdaya Lahan, Vol. 8 No. 2, Desember 2014, hlm. 81-93, https://media.neliti.com/media/publications/132467-ID-degradasi-lahan-di-indonesia-kondisi-exi.pdf, diakses 07 Juni 2022, hlm. 81.

[3]          Wayunto dan Ai Dariah, Degradasi Lahan ... Op.Cit., hlm. 83.

[4]          Ai Dariah dkk., Erosi dan Degradasi Lahan Kering di Indonesia, https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/buku%20lahan%20kering/01erosi_dan_degradasi.pdf, diakses 07 Juni 2022.

[5]          Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dam Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP 57/2016, Pasal 1 angka 3

[6]          BPS, Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Menurut Provinsi (Hektar), 2011-2018, https://www.bps.go.id/indicator/60/588/1/luas-dan-penyebaran-lahan-kritis-menurut-provinsi.html, diakses 07 Juni 2022.

[7]          Agung, Indonesia Hadapi 14 Juta Hektare Lahan Kritis, Kabar Fakultas, 25 September 2020, https://ugm.ac.id/id/berita/20119-indonesia-hadapi-14-juta-hektare-lahan-kritis, diakses -7

[8]          Indonesia, Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove No. P.17/KaBRGM/2021 tentang Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2021-2024, PerkaBRGM 17/2021, Lampiran hlm. 8.

[9]          PPID KLHK, KLHK Lakukan Berbagai Upaya Mencegah Kebakaran Gambut, Siaran Pers No. SP.253/HUMAS/PP/HMS.3/09/2017, 18 September 2017, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/777, diakses 07 Juni 2022.

[10]         Pramono Dwi Susetyo, Gambut Indonesia yang Kaya Karbon, 29 Desember 2021, https://www.forestdigest.com/detail/1515/karbon-gambut, diaskes 07 Juni 2022.

[11]         NU Online, Lahan Gambut Cegah Kekeringan dan Banjir, Universitas Islam Nusantara (UNUS), https://uninus.ac.id/lahan-gambut-cegah-kekeringan-dan-banjir/, diakses 07 Juni 2022.

[12]         PPID KLHK, KLHK Lakukan Berbagai Upaya Mencegah Kebakaran Loc.Cit..

[13]         Indonesia, PerkaBRGM 17/2021, Op.Cit., Lampiran hlm. 12.

[14]         Indonesia, PP 56/2017, Op.Cit., Pasal 1 angka 2.

[15]         BRG, Laporan Kinerja BRG 2020, hlm. 18.

[16]         Indonesia, PerkaBRGM 17/2021, Op.Cit., Pembukaan bagian Menimbang huruf b-c.

[17]         Indonesia, PerkaBRGM 17/2021, Op.Cit., Lampiran hlm. 91-92.

[18]         Syafrizal & Resdati, Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3 No. 2, Desember 2020, hlm. 712-720, DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.399.

[19]         BRGM, Jaga Gambut Tetap Basah untuk Cegah Kebakaran, Juli 2020, https://brgm.go.id/jaga-gambut-tetap-basah-untuk-cegah-kebakaran/?lang=id, diakses 08 Juni 2022.

Komitmen dalam sektor FOLU (Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya) dalam NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia dan Ketentuan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024

Indonesia sebagai negara  yang telah meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) melalui UU No. 16 Tahun 2016  turut berkomitmen dalam mengurangi emisi global melalui NDC (Nationally Determined Contribution) yang disampaikannya. Setelah adanya updated NDC, Indonesia memiliki dua skenario untuk berkontribusi dalam NDC.[1] Berikut targetnya:

Skenario

Semua Sektor

Sektor FOLU

Counter Measures 1

29%

17% dari target 29% di semua sektor

Counter Measures 2

41%

24% dari target 41% di semua sektor

 

Terkait dengan pemenuhan target NDC, Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98/2021). Bagian Menimbang Perpres 98/2021 menyatakan bahwa dasar penyelenggaraan NEK (nilai ekonomi karbon) dan pedoman pengurangan Emisi GRK (gas rumah kaca) melalui kebijakan, langkah, dan kegiatan lainnya sehingga target NDC tercapai serta emisi GRK dapat terkendali dalam pembangunan nasional. Sektor FOLU, sebagaimana termuat dalam pasal 3 ayat (4) Perpres 98/2021 merupakan pendukung utama pengendalian Emisi GRK sebagai penyimpan/penguatan karbon di tahun 2030. Pendekatan yang digunakan adalah carbon net sink.

 

Berangkat dari ketentuan Pasal 3 ayat (4) Perpres 98/2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim (Kepmen LHK 168/2022). Melalui keputusan tersebut, MenLHK memberi arahan bahwa, kebijakan dan pelaksanaan Indonesia’s FOLU net sink 2030: (1) berdasarkan pada prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan serta tata kelola lingkungan dan karbon; (2) mengacu pada Peta Jalan NDC Mitigasi dan Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Reselience (LTS-LCCR) 2050; (3) ditetapkan dalam buku Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2021-2030 lengkap dengan data spasial peta.

 

Selain itu, juga terdapat arahan dan sasaran kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang dapat dibandingkan dengan RPJMN 2020-2024. Pasal 15 ayat (1) Perpres 98/2021 mengatur bahwa perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK mengacu salah satunya pada RPJMN. Sedangkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Perpres 98/2021 mengatur bahwa rencana aksi mitigasi perubahan iklim nasional dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMN.[2]  Adapun untuk  RPJMN diatur melalui Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres 18/2020).

 

Berikut perbandingan masing-masing sasaran kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dengan RPJMN 2020-2024:

No.

Sasaran Kerja (Kepmen LHK 168/2021)

RPJMN 2020-2024 (Perpres 18/2020)

Capaian Sementara

  1.  

Pengurangan laju deforestasi

Pengurangan laju deforestasi

380.000 Ha (2022); 330.000 Ha (2023); 310.000 (2024)

(Lampiran I.33)

Deforestasi Indonesia menurun 75,93% di periode tahun 2019-2020 yakni mencapai 115,46 Ha.

(Siaran Pers Ditjen PPID KLHK No. SP.062/HUMAS/OO/HMS.3/3/2021)

  1.  

Pengurangan laju degradasi hutan

Target pengurangan laju degradasi hutan tidak ada namun, terdapat target pemulihan melalui fasilitasi restorasi pada lahan gambut terdegradasi

325.000 Ha/tahun di tahun 2022-2024 dengan 35.000 Ha/tahun di tahun 2022-2024 di lahan masyarakat

(Lampiran A.6.11 dan 029.B.13)

Belum ada data resmi pencapaian pengurangan laju degradasi.

(pktl.menlhk.go.id)

  1.  

Pengaturan pembangunan HT (hutan tanaman)

Produksi hasil hutan kayu (hutan alam, hutan tanaman, termasuk hutan energi), hutan rakyat, Hutan Tanaman Rakyat

55 m3 (2022); 57 m3 (2023) 60 m3 (2024)

(Lampiran A.1.51 dan 029.B.3)

Berdasarkan jenis kayu yang diproduksi di tahun 2020 dari hutan alam, hutan tanaman industri, perum perhutan, kayu bulat tidak ada data, kayu gergajian 2.581.435 m3, kayu lapis 3.862.923 m3, sedangkan data 2021-2020 belum ada.

(bps.go.id)  

  1.  

Pengelolaan hutan lestari

Pengelolan kawasan hutan produksi secara berkelanjutan

34,3 Ha (2022); 34,5 Ha (2023); 34,7 Ha (2024) serta, pengelolaan hutan produksi lestari dan Usaha Kehutanan

(Lampiran A.1.5)

Data terbaru yang disajikan KLHK untuk kawasan hutan produksi mencapai 20,744,77 Ha[uh1] [DD2] . Namun, belum ada data kawasan hutan produksi berkelanjutan.

(dataalam.menlhk.go.id)

  1.  

Perhutsos (perhutanan sosial)

Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema perhutsos sebesar 12,7 juta Ha, dengan rincian target

500.000 Ha (2020); 1.000.000 Ha (2021) 1.250.000 Ha (2022); 750 Ha (2023); 500 Ha (2024)

(Lampiran A.3.52)[uh3] [DD4] 

Hingga 13 Desember 2021 mencapai ±4.807.825,97 Ha dengan 7.296 SK hak kelola kawasan hutan yang diperuntukkan 1.048.771 KK

(Siaran Pers PPID KLHK No. SP.434/HUMAS/PP/HMS.3/12/2021)

  1.  

Rehabilitasi hutan dengan rotasi regular dan sistematis dan non-rotasi pada kondisi lahan kritis menurut kebutuhan lapangan

Rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional sejumlah 425.000 Ha (2022); 450.000 Ha (2023); 475.000 Ha (2024) dengan rincian:

  • secara vegetatif 30.000 Ha (2022); 25.000 Ha (2023); 20.000 Ha (2024);
  • reforestasi: 400.000 Ha (2022); 425.000 Ha (2023); 420 Ha (2024)

(Lampiran A.1.9, A.6.24 dan A.6.27)

Capaian rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif di tahun 2021 mencapai 203.386,58 Ha

(Siaran Pers PPID KLHK No. SP.443/HUMAS/PP/HMS.3/12/2021)

  1.  

Perbaikan tata air gambut

Gambut dengan infrastruktur tata air adaptif kekeringan

150 Ha (2022); 200 Ha (2023); 300 Ha (2024). Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL) 63,5 Ha (2022); 64,5 Ha (2023); 65,5 Ha (2024)

(Lampiran A.6.1 dan A.6.4)

Di tahun 2020 restorasi sekat kanal tercapai 275 unit, sumur bor 80 unit, kanal timbun 20 unit, area vegetasi 0 Ha dan revitalisasi 277 paket. Hingga saai ini terdapat 72 KHG (kesatuan hidrologis gambut) yang telah diintervensi

(prims.brg.go.id)

  1.  

Perbaikan dan konservasi mangrove, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (KKH)

Rehabilitasi mangrove

11.250 Ha/tahun pada 2022-2024 serta, 5 bentuk kerjasama konservasi KKH laut pertahun pada 2022-2025

(Lampiran A.6.23 dan A.6.31 serta, 032.B.11)

Di tahun 2021 mencapai 34.911.72 Ha (105.79%)

(brgm.go.id)

  1.  

Pengembangan berbagai instrumen kebijakan baru, pengendalian sistem monitoring, evaluasi serta, pelaksanaan komunikasi publik

Tidak ada yang khusus di sektor FOLU.

Sistem Monitoring Hutan Nasional SIMONTANA yang dikelola KLHK

(geoportal.menlhk.go.id) dan mengubah paradigma administrasi publik dari Old Administration ke New Public Management dan New Public Service.

(Siaran Pers PPID KLHK No. SP.251/HUMAS/PP/HMS.3/05/2018)

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat dikatakan secara normatif sudah diselaraskan dengan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Sementara ini berdasarkan data resmi dari berbagai laman website pemerintah, capaian kegiatan yang sesuai dengan sasaran kerja FOLU Net Sink  dan RPJMN di sektor FOLU berada pada angka dan tahap yang bervariasi baik di tahun 2019, 2020 dan 2021. Capaian tersebut dapat menjadi gambaran mengenai peluang penguatan target sasaran kerja dan RPJMN di sektor FOLU 2020-2024. Pemantauan mengenai pencapaian-pencapaian ke depannya penting untuk dilakukan untuk mengetahui kontribusi FOLU NET Sink 2030 dan RPJMN 2020-2024 dalam pencapaian target NDC sektor FOLU. (Dalila)


[1] Indonesia, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1//2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Kepmen LHK 168/2022.

[2] Indonesia, Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon  untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Perpres 98/2021, Pasal 15 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (1) huruf g. Selain itu, akademisi lainnya yang menganalisis antara sektor pada NDC dengan RPJMN misalnya, analisis IESR (Institute for Essential Sevice Reform), NDC Sektor Energi dalam RPJMN 2020-2024, 17 Oktober 2019, http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/10/PPTX-EVT-0009_NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-1.pdf, diakses 12 April 2022.


 

Mengenal Izin Pengusahaan Pariwisata Alam yang Menjadi Dasar Penyediaan Sarana Wisata di TN Komodo

Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) merupakan izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Terdapat dua jenis IPPA, yaitu izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJWA), dan izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA).

Pemberian IPPA diatur melalui PP No. 36 Tahun 2010. Pengusahaan pariwisata alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh IPPA. Untuk kawasan taman nasional kecuali zona inti, IPPA diberikan oleh Menteri. Segala kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional dilarang oleh UU No.5 Tahun 1990, sehingga zona inti tidak dapat diusahakan. Adapun IUPSWA hanya dapat diberikan pada zona pemanfaatan taman nasional.

Permohonan IUPSWA dapat diajukan oleh badan usaha, atau koperasi. Pengajuan permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi, diantaranya adalah pertimbangan dari pengelola kawasan konservasi pada areal yang dimohon dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah.

Dalam hal permohonan IUPSWA telah memenuhi persyaratan, Pasal 13 ayat (4) PP No.36 Tahun 2010 mengatur bahwa Menteri akan memberikan persetujuan prinsip yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak diterbitkan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo. PP No. 36 Tahun 2010, dalam jangka waktu tersebut, pemohon wajib:

a). membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);

b). melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon;

c). membuat rencana pengusahaan pariwisata alam;

d). menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan

e). membayar iuran usaha pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Meski Pasal 14 ayat (1) huruf d PP No. 36 Tahun 2010 mewajibkan pemohon untuk menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki Amdal. Hal ini diatur berdasarkan Permen LHK No. P.38/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal (sebelumnya diatur dalam Permen LH No. 5 Tahun 2012) jo. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dengan demikian, permohonan IUPSWA dalam taman nasional wajib memiliki Amdal.

Dalam hal pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban dalam Pasal 14 ayat (1) PP No.36 Tahun 2010 tersebut maka Menteri akan mengeluarkan surat pembatalan persetujuan prinsip. Sebaliknya, dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah menyelesaikan kewajibannya, maka Menteri akan memberikan IUPSWA.

Pada tahun 2019, dengan diaturnya sistem perizinan berusaha elektronik terintegrasi (OSS), Menteri LHK menerbitkan Permen LHK No.P.8/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Permen LHK ini mengubah peraturan pelaksana PP No. 36 Tahun 2010 yang sebelumnya diatur melalui Permen Kehutanan No.P.48/2010 dan Permen Kehutanan No.P.4/2012.

Permen LHK No.P.8/2019 menyebut persetujuan prinsip dengan IUPJWA/IUPSWA dengan Komitmen. Karena hakikatnya sama dengan persetujuan prinsip, Pasal 35 Permen LHK No.P.8/2019 menyatakan bahwa pemegang IUPJWA dengan Komitmen atau pemegang IUPSWA dengan Komitmen dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen. Lembaga OSS baru akan menerbitkan IUPSWA definitif setelah terdapat penyelesaian pemenuhan komitmen, dan dari IUPSWA definitif tersebut, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPSWA.

Setelah diterbitkan, Pasal 21 PP No. 36 Tahun 2010 mengatur kewajiban pemegang IUPSWA, diantaranya:

a). melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan;

b). menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam termasuk pengelolaan limbah dan sampah;

c).merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata alam paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata alam diterbitkan;

d). melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha

 

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi adinistratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin. Selain itu, pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban merehabilitasi kerusakan dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan pada wilayah perizinan juga dikenai kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan, dengan tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tyo)

Keadilan di PN Pelalawan dan Tantangan Eksekusi

Sekali lagi keadilan bagi hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau berhasil ditegakkan melalui putusan No. 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw yang dibacakan pada 19 Mei 2020 lalu. Putusan ini mengadili PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) atas kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, buku mutu air, baku mutu air laut atau baku mutu kerusakan lingkungan hidup (Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan tidak diterapkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan lingkungan hidup dan analisis risiko lingkungan hidup (Pasal 109 jo Pasal 68 jo Pasal 113 Ayat (1) UU No 39/2014 tentang Perkebunan).

Lebih lanjut, putusan ini patut diapresiasi tidak hanya karena aparat penegak hukum tetap menegakkan hukum lingkungan di tengah pandemi COVID-19 tetapi juga implementasi pertanggungjawaban korporasi dengan pidana denda sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan menjatuhkan tindak pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebesar Rp 38.652.262.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Namun, pengawalan kasus ini harus tetap berjalan karena putusan ini belum berkekuatan hukum tetap akibat pengajuan banding yang dilakukan oleh terdakwa.

 

Lebih jauh lagi, keadilan lingkungan hidup tidak cukup jika berhenti pada putusan saja. Melainkan, putusan tersebut harus dilaksanakan, khususnya perbaikan lingkungan hidup menjadi kondisi semula sebelum terjadi tindak pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 120 ayat (1) UU 32/2009, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) untuk melaksanakan eksekusi. Sayangnya, sejauh ini belum ada putusan pidana lingkungan hidup yang dieksekusi, yang berorientasi pada tindakan tertentu untuk perbaikan.

 

Masalah eksekusi putusan lingkungan hidup memang menantang tidak hanya di kasus pidana tetapi juga di kasus perdata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, hukum lingkungan hidup di Indonesia lebih maju dibanding hukum acaranya. Undang-Undang Lingkungan Hidup yang terbaru adalah UU No. 32 Tahun 2009 sedangkan Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan KUHAP diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan hukum acara perdata masih menggunakan HIR, sehingga wajar muncul kebingungan bagi para aparat penegak hukum untuk mengimplementasikannya. Kedua, belum ada panduan untuk mengeksekusi putusan lingkungan hidup baik perkara pidana maupun perdata. Pada tahun 2002, Jaksa Agung Muda pernah menerbitkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-60/E/EJP/01/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, namun tampaknya belum ada pembaharuan yang menyesuaikan dengan UU 32/2009. Ketiga, pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana atau pemulihan dalam kasus perdata seringkali dikonversi menjadi nominal dengan angka yang fantastis daripada penyusunan rencana pemulihan yang jelas indikatornya.

 

Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan hidup belum dapat dikatakan selesai jika putusan belum dilaksanakan karena lingkungan hidup belum mendapatkan manfaat langsung berupa pemulihan dari apa yang ia derita. Reformasi dan perincian hukum acara dan lingkungan hidup perlu terus dilakukan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. Tidak lupa dengan partisipasi masyarakat yang terus aktif untuk senantiasa hidup berdampingan dengan alam. (marsya)

Permendag 15/2020: Kejutan Tidak Menyenangkan dalam Memperingati Hari Hutan

Hutan bukanlah sekadar pepohonan yang terkumpul pada satu tempat. Dalam sehari, satu pohon ukuran sedang mampu menghasilkan oksigen untuk dua manusia dewasa. Kayu yang dihasilkan dari pepohonan yang ada juga dapat dimanfaatkan menjadi berbagai barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari kertas, tisu, hingga berbagai perabotan rumah tangga. Namun, terdapat suatu masalah yang dilematis. Bagaimana jika ternyata kayu yang digunakan sebagai bahan baku tersebut berasal dari pembalakan liar?

Tingginya pembalakan liar yang terjadi membuat Indonesia menerapkan suatu sistem verifikasi untuk menjamin bahwa kayu yang digunakan oleh berbagai industri tersebut merupakan kayu yang legal dari hutan-hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Instrumen tersebut bernama Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Dalam implementasinya sendiri, SVLK tentu tidak luput dari banyak kekurangan, mulai dari persoalan regulasi, akses dan jaminan keamanan terhadap pemantau independen, penegakan hukum, peningkatan kapasitas, hingga pendanaan.

Contoh implementasi SVLK yang paling mudah kita temui sebagai konsumen masyarakat awam adalah logo Indonesian Legal Wood yang terdapat pada produk yang dihasilkan dari pohon—misalnya tisu atau kertas HVS. Logo tersebut menandakan bahwa produk berasal dari kayu legal yang telah lolos SVLK.

Sedangkan dari sisi produsen, SVLK mengharuskan setiap produsen yang hendak menjual produk kayu atau olahan kayunya ke dalam maupun luar negeri untuk mengurus Dokumen V-Legal. Dokumen ini merupakan bukti bahwa produk yang dijual tersebut telah lolos verifikasi dan berasal dari hutan yang legal.

Sepintas, tujuan dan pelaksanaan SLVK nampak baik-baik saja. Tentu saja manusia butuh kayu, tapi siapa yang mau hutan-hutan menjadi gundul karena dikelola secara tidak berkelanjutan dan hanya mementingan keuntungan jangka pendek semata? Pengelolaan secara seimbang dan berkelanjutan dengan pengawasan dan verifikasi yang baik tentunya menjadi langkah yang baik. Sayangnya, terdapat beberapa hal yang terjadi dan berpotensi melemahkan penerapan SLVK ini.

Pada tanggal 27 Februari 2020 yang lalu, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Permendag 15/2020 Dokumen V-Legal sebagai syarat ekspor produk kehutanan. Padahal Dokumen V-Legal adalah standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan SVLK.

Dalam siaran pers Kemenko Perekonomian No. HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020 tanggal 13 Maret 2020, disebutkan bahwa alasan penghapusan Dokumen V-Legal sebagai syarat ekspor adalah sebagai stimulus non-fiskal dalam rangka penangangan COVID-19. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan. Mengapa stimulus fiskal yang diberikan justru melemahkan daya tawar produk ekspor Indonesia di pasar internasional? Data dari FLEGT Independent Market Monitor 2020 dan Disperindag Jayapura 2019 untuk ekspor furnitur Indonesia menyebutkan bahwa potensi pasar yang meminta legalitas kayu senilai 1.22 miliar USD, yang sedang berproses menuju legalitas sebesar 0.54 miliar USD, dan pasar yang tidak meminta legalitas hanya 0.85 miliar USD.

Dari sisi hukum internasional, Indonesia dan Uni Eropa juga telah menandatangani perjanjian FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement and Governance-Voluntary Partnership Agreement) yang bertujuan memastikan hanya kayu dan produk kayu legal Indonesia yang dapat diekspor ke Uni Eropa. Perjanjian tersebut mensyaratkan agar Indonesia memiliki sistem yang menjamin bahwa kayu yang diekspor telah terverifikasi legal. Pemberlakuan Permendag 15/2020 berpotensi menyebabkan Indonesia melanggar FLEGT-VPA tersebut.

Selain itu Permendag 15/2020 juga tidak selaras dengan berbagai peraturan lainnya. Misalnya UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada bab VII Pasal 64-73 telah mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab mencegah dan memberantas perusakan hutan dan dapat melakukan kerja sama internasional dalam mencegah perdagangan dan/atau pencucian kayu tidak sah. Melalui Permendag 15/2020 justru membuat pemerintah tidak lagi memiliki instrumen yang kuat dalam mencegah perdagangan kayu yang tidak sah, pun berpotensi melanggar perjanjian internasional yang sudah disepakati.

Di sisi lain, KLHK juga telah menerbitkan Permen LHK No. 30 Tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak (Permen LHK 30/2016). Aturan ini mensyaratkan Dokumen V-Legal sebagai salah satu dokumen ekspor untuk produk kayu. Dengan diterbitkannya Permendag 15/2020, seolah-olah Kemendag tidak menghiraukan usaha dan peran yang dilakukan oleh KLHK beserta stakeholders lainnya seperti masyarakat sipil dalam menjaga lingkungan sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kehutanan dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan berkaca pada fenomena tersebut, nampaknya tahun ini kita akan cukup merasa miris dan ironis saat hendak memperingati hari hutan internasional yang jatuh setiap tanggal 21 Maret. Bagaimana bisa kita memperingati hari hutan saat kebijakan-kebijakan yang ada justru jauh panggang dari api untuk menjaga kelestarian dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan?

Sebelum Mendaki, Yuk Kenali Status Gunung di Indonesia

Mendaki gunung saat ini telah menjadi kegiatan yang populer di kalangan anak muda. Bahkan sebagian menganggapnya sebagai gaya hidup yang sehat dengan turut mempromosikan gerakan kembali ke alam. Namun, tahukah kamu bahwa hampir seluruh gunung yang ada di Indonesia adalah kawasan konservasi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan? Mengapa demikian?

Salah satu jawabannya adalah karena fungsi gunung sangat penting untuk menyangga ekosistem dan kehidupan yang ada di sekitarnya. Sekitar seperempat dari total daratan yang tersedia di bumi berbentuk gunung dan pegunungan. Sekitar seperempatnya tanaman dan satwa liar yang ada di bumi juga ada terdapat di gunung dan pegunungan. Dari gunung pula kita dapat menemukan sekitar 70% cadangan air tawar dunia yang berasal dari mata air yang nantinya mengalir ke sungai-sungai. Sebagian besar gunung pun ditutupi oleh hutan lebat yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, mencegah terjadinya longsor, menyaring air tanah, sumber daya keanekaragaman hayati, hingga menjadi perosot karbon.

Pada tahun 2002 yang lalu, PBB menetapkan tanggal 11 Desember sebagai hari gunung internasional. Sebenarnya ide tentang pentingnya gunung dan konservasinya sudah dimulai sejak adanya Agenda 21 United Nations Conference on Environment & Development yang diadakan di Rio De Janeiro, Brazil, 3-14 Juni 1992, yang pada Bab 13-nya menggarisbawahi pentingnya pengelolaan ekosistem pegunungan yang berkelanjutan.

Status Kawasan Gunung-Gunung di Indonesia

Gunung di Indonesia termasuk dalam kawasan konservasi. Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE), kawasan konservasi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, serta Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Penjelasan untuk masing-masing status kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

 

Kawasan

Status

Keterangan

Suaka Alam

(1)   Cagar Alam

Kawasan dengan keadaan alam yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

(2)   Suaka Margasatwa

Kawasan dengan ciri khas keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Pelestarian Alam

(3)   Taman Nasional

Kawasan pelestarian dengan ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

(4)   Taman Hutan Raya

Kawasan dengan tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik alami atau buatan, asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

(5)   Taman Wisata Alam

Kawasan yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

 

Sebagian besar gunung-gunung yang populer didaki di Indonesia berstatus sebagai Taman Nasional. Misalnya Taman Nasional Gede-Pangrango, Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, dan Taman Nasional Merapi. Meskipun demikian, dalam satu kawasan yang sama dapat juga terjadi perbedaan status kawasan. Misalnya di Gunung Papandayan yang sebagian berstatus sebagai Taman Wisata Alam dan sebagian lagi sebagai Cagar Alam. Namun, beberapa waktu yang lalu status Cagar Alam Gunung Papandayan yang ditetapkan melalui SK Menteri LHK No. 25 Tahun 2018 dicabut dan diturunkan menjadi Taman Wisata Alam seluruhnya.

Semakin tinggi status kawasan seperti yang ditunjukkan nomor peringkat pada tabel di atas, maka semakin dilindungi pula kawasan tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi alaminya tanpa atau dengan sangat minimalnya campur tangan manusia.

 

Sanksi Bagi Perusak Gunung

Karena gunung adalah kawasan konservasi yang harus dilestarikan, maka segala tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan tentunya dilarang dan dapat diberikan sanksi yang tegas. Beberapa perbuatan tersebut antara lain:

  1. Memetik tumbuhan yang dilindungi

Banyak pendaki yang tidak tahu bahwa Bunga Edelweiss Jawa (Alphanis javanica) yang sering ditemui di berbagai gunung di Indonesia, termasuk dalam kategori tanaman yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen LHK No. 20 Tahun 2018 jo. Permen LHK No. 92 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Dengan demikian bunga-bunga tersebut tidak boleh dipetik sembarangan. Perbuatan terhadap jenis tumbuhan yang dilindungi, yang tidak ditujukan untuk konservasi, dapat dipidana berdasarkan Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah.

  1. Memburu atan membawa pulang satwa liar yang dilindungi

Selain tumbuhan, seringkali terdapat satwa yang ada di gunung, dari babi hutan, monyet, harimau, hingga burung-burung langka seperti elang. Perburuan terhadap satwa-satwa tersebut juga marak terjadi, dari yang bermotif untuk bersenang-senang hingga untuk dijual. Satwa yang ada di kawasan konservasi juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan terhadap jenis satwa yang dilindungi, yang tidak ditujukan untuk konservasi, juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 21 ayat (2) serta Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah.

  1. Menimbulkan kebakaran hutan di gunung

Kegiatan mendaki gunung rasanya kurang lengkap apabila tidak dibarengi dengan aktivitas berkemah dan membuat api unggun. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebagian pengelola Taman Nasional di gunung memberlakukan larangan membuat api unggun karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Selain dari api unggun, kebakaran juga dapat dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan terutama saat cuaca kemarau. Bagi mereka yang sengaja ataupun lalai menimbulkan kebakaran hutan di gunung, dapat dipidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d jo. Pasal 78 ayat (3) dan (4) UU Kehutanan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah.

Selain sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, juga terdapat sanksi untuk tindakan-tindakan merusak lainnya seperti vandalisme hingga membuang sampah sembarangan yang dapat dijatuhkan berdasarkan Perda maupun Peraturan dari Pengelola Taman Nasional. Sanksi yang dapat diberikan cukup beragam, dari yang sifatnya edukatif seperti perintah untuk menghapus aksi vandalisme dan membersihkan sampah, sanksi dalam bentuk denda, penahanan terhadap kartu identitas diri, hingga yang paling berat sanksi larangan mendaki gunung (blacklist) seumur hidup bagi pendaki yang melakukan pelanggaran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas rekrekasi yang dilakukan di gunung sangat menyenangkan. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap pentingnya fungsi gunung dalam menyangga kehidupan, tidak hanya manusia, tapi juga tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Melalui peringatan hari gunung internasional ini, marilah kita senantiasa menjaga kelestarian gunung dengan penuh tanggung jawab. (Adri)

Ini Peraturan dan Rancangan Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mempengaruhi Krisis Iklim Indonesia

3 tahun terakhir ini pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat mempercepat krisis iklim di Indonesia. Tidak hanya itu, di masa-masa akhir pemerintahan periode 2014-2018, DPR juga mengebut 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengancam masa depan seluruh warga negara Indonesia. Padahal menurut IPCC dan PBB, kita hanya punya waktu 11 tahun lagi sebelum bencana iklim terbesar terjadi. Peraturan dan RUU apa sajakah yang dapat mempercepat krisis iklim Indonesia?

Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 13/2017 - RTRWN)

Peraturan ini mengubah beberapa pasal tentang rencana tata ruang wilayah nasional yang telah diatur sebelumnya. Permasalahannya adalah aturan ini membolehkan dibangunnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya tidak ada dalam RTRW Provinsi/Kab/kota hanya dengan rekomendasi menteri. Padahal seharusnya ruang untuk pelaksanaan kegiatan/proyek harus ditetapkan terlebih dahulu dalam RTRW Provinsi/Kab/kota. Penetapan RTRW Provinsi/Kab/kota pun perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memastikan terintegrasinya pembangunan berkelanjutan serta pertimbangan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang partisipatif dalam suatu kebijakan/rencana/program.

Peraturan Pemerintah tentang Online Single Submission (PP 24/2018 - OSS)

Peraturan ini bertujuan mempermudah masuknya investasi ke Indonesia dengan menyederhanakan proses perizinan. Sayangnya, peraturan ini justru melemahkan safeguards atas lingkungan hidup dengan meminggirkan Analisis dampak lingkungan (Amdal). Perusahaan tidak perlu lagi memiliki Amdal terlebih dahulu untuk mendapatkan izin usaha, padahal Amdal merupakan syarat dari izin lingkungan yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH oleh suatu aktivitas/proyek.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Dalam konteks krisis iklim, rancangan peraturan ini melemahkan penegakan pidana lingkungan hidup. Ketentuan tindak pidana lingkungan hidup dalam rancangan ini akan sulit dibuktikan karena masih menggunakan unsur melawan hukum dan menitikberatkan pada akibat. Pelaku dapat saja berdalih tidak melakukan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup karena sudah punya izin, hal ini pernah terjadi sebelumnya pada kasus Newmont. Selain itu, pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang kebanyakan adalah korporasi akan sulit ditangkap jika RUU ini disahkan. Bayangkan semakin sulitnya menjerat korporasi yang lahannya terbakar, padahal kebakaran hutan dan lahan menyumbang emisi terbesar dari sektor lahan. Pasalnya definisi korporasi sangat luas dan tidak membedakan pertanggungjawaban pengurus. Terlebih lagi, pengertian yang luas ini berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat.

Rancangan Undang-Undang Pertanahan

Rancangan peraturan ini juga akan memperparah krisis iklim karena penggunaan tanah di luar HGU yang dilakukan oleh korporasi justru akan diputihkan. Padahal laporan IPCC 2019 menunjukan 70% emisi berasal dari pembukaan lahan. Terlebih lagi, rancangan peraturan ini menutup akses informasi publik atas pertanahan. Padahal transparansi adalah kunci untuk partisipasi dan pengawasan. Terakhir, investor akan menjadi mudah untuk mendapatkan tanah. Hal ini pun dapat melanggengkan land-grabbing.

Undang-Undang tentang Perubahan Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)

UU KPK yang baru saja disahkan jelas mengamputasi kewenangan-kewenangan KPK, di ranah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Padahal penindakan KPK selama ini mempunyai peran penting dalam menghentikan laju kerusakan lingkungan akibat transaksi korup dalam obral izin. Dengan diamputasinya kewenangan KPK, maka pemberantasan kejahatan lingkungan dan sumber daya alam menjadi terhambat.

Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara

Rancangan peraturan ini kembali mengakomodasi kepentingan Kontrak Karya dan Perjanjian  Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang ada untuk diperpanjang 2 kali 10 tahun dan mengusahakan kembali wilayahnya dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, rencana peraturan ini berpotensi mengabaikan pemulihan dan kriminalisasi masyarakat yang menolak tambang.(Marsya)

Hari Tani: Masih Menanti Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta – (Selasa, 24 September 2019) Banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia saat ini mengingatkan kepada kita konflik agraria di masa lalu. Sebagaimana kita tahu, konflik agraria yang terjadi di Indonesia ini sudah terjadi dari zaman dahulu, paling kentara adalah saat zaman orde baru.

Dinamika rentetan konflik agraria saat ini berakar dari ideologi orde baru yang menegaskan bahwa pembangunan adalah hal yang harus dilakukan untuk mendongkrak perekonomian rakyat. Maka dari itu, menurut pemerintah, tanah dipersepsikan milik kepentingan umum demi pembangunan. Banyak kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap rakyat.

Pada 1965 pemerintah melakukan intimidasi untuk merampas tanah rakyat. Rakyat yang tidak bersedia tanahnya dirampas dilabeli dengan antek-antek PKI, dimana pernyataan sebagai PKI kala itu sebagai hal yang menakutkan. Sehingga Mau tidak mau, rakyat harus pasrah menyerahkan tanahnya kepada pemerintah dengan kompensasi ganti rugi, bahkan ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi.

Dengan dalih untuk mempercepat pembangunan, pemerintah pada masa orde baru mengandeng investor demi terselenggaranya program pembangunan. Gelombang penolakan atas rampasan tanah terjadi saat itu, sayangnya gelombang penolakan tersebut diabaikan oleh pemerintahan orde baru..Pemerintah terkesan membela para investor ketimbang rakyat yang tanahnya dirampas.

Historia.id[1] mencatat kasus yang paling menggetirkan publik adalah kasus PT. Rejo Sari Bumi (RSB). Para pemilik saham PT. RSB ini juga sebagian besar dimiliki oleh keluarga Presiden. Dari kasus PT. RSB ini terlihat bagaimana pemerintah sangat mendukung investor untuk menguasai lahan saat itu. Ini membuat para masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani kesulitan bekerja karena kehilangan tanah.

Selain perampasan tanah oleh investor, konflik agraria pada zaman orde baru juga diakibatkan oleh kebijakan Presiden Soeharto dengan melaksanakan program swasembada pangan pada tahun  1984 untuk mendongkrak perekonomian rakyat. Dilihat dari sisi keberhasilan, memang Presiden Soeharto sangat berhasil melaksanakan program swasembada pangan pada tahu 1984 dimana rakyat begitu sejahtera, uang untuk makan tercukupi tidak ada kata susah untuk pangan.

Tapi dibalik itu semua ada harga yang harus dibayar mahal oleh para petani. Dengan lahan pertanian yang sudah dikuasai negara ini, petani harus rela menjadi buruh tani. Mereka menjadi petani tapi bukan di lahan milik sendiri. Diperparah dengan kebijakan Presiden Soeharto yang meliberalisasikan sektor pertanian.

Presiden Soeharto menggaet investor asing untuk melaksanakan program swasembada ini. Dengan iming-iming upah buruh tani yang murah, cukup banyak investor asing yang masuk. Tidak jarang, para petani ini dipaksa untuk menanam dengan upah yang murah. Tapi dengan cara itu, Indonesia berhasil meraih penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan Internasional) pada tahun 1984 karena mencapai swasembada pangan.

Konflik agraria yang akhirnya selalu merugikan petani ini berlanjut hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak sekali konflik agraria terjadi di periode ini. Tercatat, menurut KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), 618 kasus konflik agraria terjadi selama masa pemerintahan Presiden SBY ini. Angka ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terkait kasus konflik agraria di Indonesia. Yang paling diingat oleh publik adalah saat 2010, program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)[2] yang dicanangkan oleh Presiden SBY. Proyek MIFEE ini merampas tanah rakyat sekitar dua juta hektar. Proyek ini dijalankan dengan dalih untuk mewujudkan Indonesia berswasembada pangan dan menyelamatkan krisis pangan dunia. Namun di akhir masa jabatan Presiden SBY, proyek MIFEE ini tidak menunjukan hasil yang diinginkan.  Bertolak belakang dengan pandangan para petani, menurut mereka proyek MIFEE ini malah mengakibatkan para petani lokal tidak dapat bertani.

Kenaikan signifikan konflik agraria ini juga terjadi di periode Presiden Joko Widodo, tercatat menurut KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)[3], terjadi 1.769 konflik agraria yang menyebabkan 46 orang tewas dan 546 orang dianiaya. Kasus yang paling fenomenal adalah kasus Kendeng-Rembang. Kasus ini menyita perhatian publik, bagaiana tidak ibu-ibu petani rembang memasang badan sebagai protes kepada pemerintah, dimulai dari berjalan kaki, membunyikan lesung sebagai tanda bahaya dan kemudian menyemen kaki mereka didepan istana negara. Sayang aksi mereka hingga saat ini masih belum didengar. Padahal mereka telah memenangkan kasus ini di tingkat MA[4].

Beberapa kasus di atas merupakan contoh konflik agraria yang terjadi di Indonesia yang menggambarkan bahwa konflik agraria di Indonesia terjadi terus-menerus dan belum menemukan solusi yang tepat untuk menyudahi konflik pertanahan yang kerap terjadi. Masyarakat sebetulnya sangat mengharapkan solusi dari pemerintah agar konflik agraria ini tidak terjadi kembali.

Setiap terjadi konflik agraria, masyarakat dan petani yang selalu menjadi korban. Cara pandang pemerintah yang masih melihat bahwa kepentingan pembangunan nasional bisa menjadi argumentasi untuk merampas hak tanah rakyat, dengan mengatas namakan pembangunan, sehingga masyarakat harus mengalah demi terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata.

Rika Fajrini Peneliti Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL mengemukakan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat disekitar juga merupakan kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.

“Jika konsep pembangunan nasionalnya masih seperti itu, penindasan oleh mayoritas terhadap minoritas akan terus terjadi. Minoritasnya dipaksa untuk terus mengalah untuk manfaat yang lebih banyak”, ujar Rika.

Dengan kondisi ini, masyarakat sangat membutuhkan aturan yang mengatur sistem pertanahan agar bisa menjadi solusi untuk mereka. Karena peraturan yang ada sekarang tidak bisa menyelesaikan konflik agraria yang kerap terjadi dipelbagai daerah di Indonesia. Rika meneruskan, bahwa substansi UU yang ada sekarang yaitu UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) tahun 1960 tidak menjawab konflik agraria yang terjadi saat ini.

Ada harapan yang ditunjukan oleh pemerintahan Joko Widodo saat ada wacana tentang RUU Pertanahan. Masyarakat berharap RUU ini dapat mengatasi konflik agraria, tapi pada kenyataannya, didalam RUU Pertanahan ini banyak pasal yang janggal dan tidak berpihak kepada masyarakat. Salah satu pasal yang cukup berdampak negatif adalah tentang pengadaan tanah untuk investasi.

“Kalau sebelumnya rakyat merelakan tanahnya untuk  kepentingan umum atau kepentingan pembangunan nasional, jika RUU Pertanahan ini disahkan, rakyat kecil yang memiliki tanah bisa dipaksa utuk merelakan tanahnya untuk kepentingan pribadi asalkan itu bersifat investasi. Ini menandakan RUU Pertanahan tidak memihak kepada rakyat kecil,” ujar Rika kembali

Pasal selanjutnya yang menuai pro kontra adalah pemerintah bisa menyembunyikan nama-nama penguasa lahan. Masyarakat tidak berhak tahu nama-nama yang menguasai lahan atau tanah di sekitar mereka. Walaupun Mahkamah Agung memutuskan informasi pemilik lahan itu bisa dibuka, tapi dalam RUU Pertanahan ini informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan. Maka dari itu tidak ada yang bisa buka informasi tetang nama-nama penguasa lahan kecuali untuk keperluan hukum oleh kepolisian.

Josi Khatarina, peneliti senior ICEL yang saat ini juga tengah menyelesaikan program PhD di Melbourne University menambahkan, “Ada satu pasal dimana masih memungkinkan pengecualian berdasarkan skala keekonomian suatu usaha. Pengecualian berdasarkan skala keekonomian ini tidak efektif untuk masyarakat. Karena pada banyak bidang usaha berbasis lahan seperti perkebunan, makin besar dan luas lahan yang di kuasai juga  makin efisien usaha tersebut. Padahal penguasaan pengusaha besar ini tidak diinginkan oleh UUPA”.

Josi Khatarina dan Rika Fajrini, menyoroti pasal tentang pemutihan lahan yang kalau ada orang ada badan hukum yang menguasai tanah di luar Hak Guna Usahanya, status tanah yang di luar Hak Guna Usaha yang dikuasai ini dapat langsung ditentukan oleh Menteri.

“Jadi nanti bisa memungkinkan, misal perusahaan punya izin 50 Hektar, tapi kenyataanya tanah yang dikuasainya ini 100 hektar, nah 50 hektar yang dikuasai di luar Hak Guna Usaha ini bisa dijadikan legal karena keputusannya ada pada Menteri”. lanjut Rika.

Ini membuktikan RUU Pertanahan belum menjawab keresahan atau permasalahan konflik agraria yang terjadi selama ini. Masyarakat yang sebagian besar petani belum bisa tenang dan masih terbayang-bayang perampasan tanah oleh pemerintah dengan berkedok investasi. Mereka masih berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan tentang tanah yang mengatur tanah dan tidak merugikan masyarakat kecil. (Bachrul)

--

[1] https://historia.id/politik/articles/reforma-agraria-DOnV6

[2] https://pusaka.or.id/assets/2015/04/Paper-MIFEE-untuk-Konferensi-KAA-April-2015.pdf

[3] https://www.cnbcindonesia.com/news/20190218154814-4-56191/maaf-pak-jokowi-ada-1769-konflik-agraria-dan-41-orang-tewas

[4]https://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/09164211/petani.kendeng.menang.di.ma.lawan.pt.semen.indonesia

Sarat Investor, RUU Pertanahan Harus Ditolak

Jakarta – 24 September 2019 merupakan tanggal wacana akan disahkannya RUU Pertanahan, sejumlah akademisi dan masyarakat menyerukan untuk menolak RUU ini. Hal ini disebabkan RUU ini masih memiliki sejumlah catatan yang harus diperbaiki. RUU ini pada awalnya dibentuk untuk memperkuat substansi pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria justru menimbulkan kesan tergesa-gesa dan dipaksakan.

Gencarnya penolakan terhadap RUU pertanahan dari berbagai lembaga organisasi masyarakat, akademisi dan mahasiswa disebabkan pembahasan RUU tersebut tidak melibatkan masyarakat sipil. Selain itu, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi, menyayangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tidak dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik Agraria. Selain persoalan konflik agraria, RUU pertanahan akan berdampak buruk bagi khalayak ramai baik terhadap masyarakat pedesaan maupun pada masyarakat perkotaan.

“RUU pertanahan awalnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Selain menjawab persoalan konflik Agraria, RUU ini juga diharapkan dapat mengatur pengelolaan tanah dengan mempertimbangkan sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah beranggapan bahwa RUU ini akan melengkapi UU Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual pertanahan. Namun sayangnya, draft terakhir RUU Pertanahan per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab ekspektasi masyarakat dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria, masih terdapat banyak permasalahan substansi dalam RUU Pertanahan ini yang dapat kontra-produktif dengan semangat reforma agraria dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang baik,” ujar Roni S. Maulana Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

“Selain itu masyarakat yang tinggal di perkotaan juga tidak luput dari ancaman RUU ini, sebab beberapa wilayah perkotaan yang terletak pada wilayah ekonomi khusus misalnya tidak akan luput dari adanya penggusuran. Di dalam RUU pertanahan terdapat klausul yang menyatakan jika hak tanah atas suatu wilayah yang bertentangan dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) suatu daerah maka hak atas tanah itulah yang akan menyesuaikan dengan RTRW itu tersebut. Artinya jika di perkotaan itu RTRW-nya diubah kepada suatu kawasan industri ekonomi khusus mau tidak mau masyarakat perkotaan yang ada di sekitar kawasan industri ekonomi khusus itulah yang akan mendapatkan dampaknya. Apakah mereka nantinya akan digusur atau hak atas tanah mereka akan dikonversi apakah nantinya akan dijadikan hak guna bangunan atau hanya hak pakai, dan sebagainya,” lanjut Roni kembali.

Senada yang disampaikan oleh Roni, Made Ali Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyatakan bahwa adanya RUU Pertanahan ini sangat berdampak buruk sekali bagi masyarakat khususnya masyarakat Riau. Sebab saat ini, permasalahan pertanahan di Provinsi Riau masih banyak terjadi tumpang tindih lahan yang permasalahannya belum selesai. Jika RUU ini disahkan maka akan banyak sekali terjadi permasalahan baru.

“Jika RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang, ada 370 perusahaan sawit di dalam 1,8 juta yang status kawasan legalnya akan menjadi cepat. Hal ini disebabkan karena izin kawasan yang diberikan hanya diberikan melalui Menteri Agraria saja. Padalah dalam kawasan yang 1,8 juta itu di dalamnya ada flora dan fauna yang dilindungi, dan masih ada hutan alam yang tersisa.  Jika ini diberikan maka perusahaan akan melakukan pembakaran hutan pastinya. Jika sudah ada pembakaran hutan masyarakat akan mendapatkan dua dampaknya polusi asap di musim kemarau dan banjir di musim penghujan karena kawasan hutan tersebut pastinya akan ditebang,” tambah Made kembali.

 

RUU Pertanahan Rampas Hak Akses Informasi

Dikutip dari Antara, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana mengatakan substansi RUU Pertanahan yang saat ini masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merampas hak akses informasi masyarakat. Selain itu, RUU ini juga bertentangan dengan pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jaminan terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi[1].

Selain itu, Narayana juga menyinggung terkait nama pemilik hak atas tanah khususnya hak guna usaha (HGU) yang merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. RUU tersebut juga memuat materi yang berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia atas akses informasi publik yang berkaitan dengan rumusan pengecualian informasi terhadap daftar nama pemilik hak atas tanah. Padahal RUU Pertanahan adalah jawaban atas amanat TAP MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan/Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Rika Fajrini dalam artikel “Substansi RUU Pertanahan Belum Menjawab Permasalahan Agraria, Pengesahan Harus Ditunda!” yang ditulisnya juga menyatakan bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola pertanahan nasional, terdapat satu hal yang tidak diatur dalam RUU Pertanahan ini, yaitu mengenai jaminan keterbukaan informasi penting terkait pertanahan[2].

“Tidak adanya transparansi informasi di bidang pertanahan telah mengakibatkan banyak persoalan tumpang tindih hak atas tanah dan melemahkan kontrol publik terhadap peruntukan dan pemanfaatan tanah. Bahkan meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap pun, informasi penting pertanahan seperti HGU tidak juga dipublikasikan oleh Kementerian ATR/BPN.” Ujar Rika.

Melihat kronisnya masalah ketertutupan informasi ini, hendaknya RUU Pertanahan memberikan pengaturan tegas dan solutif terkait jaminan keterbukaan informasi. Bukan hanya menyematkan satu pasal yang berbunyi umum bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi publik di bidang pertanahan, tetapi juga memandatkan informasi wajib apa yang harus dipublikasikan kepada masyarakat secara proaktif.

Dalam menyelesaikan konflik agraria, Pengadilan Pertanahan adalah salah satu instrumen yang dibanggakan dalam RUU ini. Namun konsep pengadilan pertanahan ini tidak sesuai dengan sistem peradilan Indonesia. Pengadilan pertanahan ini diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan pidana, perdata dan administrasi pertanahan.

RUU Pertanahan dalam Perspektif Wakaf

Dewan Syariah Dompet Dhuafa Prof. Dr. M. Amin Suma menyatakan bahwa RUU Pertanahan ini jika ditinjau dari hukum fikih dan kesejahteraan mengalami “kemunduran”, dalam memberikan kepastian hukum atas perlindungan aset dan properti keagamaan seperti halnya wakaf jika dibandingkan regulasi yang pernah ada sebelumnya. Dikutip dari laman Kantor Berita Kemanusiaan (KBK) Amin Suma memaparkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), bahwa potensi wakaf dapat dilihat dari jumlah wakaf tidak bergerak berupa tanah yang terdata sekitar 4,9 miliar meter persegi, yang tersebar di 355.111 titik lokasi.

“Sementara potensi wakaf uang, mencapai Rp 180 triliun. Dalam draft RUU Pertanahan tersebut telah diatur bahwa “Perwakafan tanah dan lembaga sejenis menurut ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia dilindungi keberadaannya” namun demikian pasal yang diatur masih sangat umum dan normatif. Dalam rangka memberikan kesadaran ditengah-tengah masyarakat bahwa besarnya potensi wakaf yang ada di Indonesia, Dompet Dhuafa memiliki peran penting untuk mengembangkan potensi wakaf dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat di lindungi dalam aspek hukum serta regulasi kebijakan sehingga dapat memberikan kepastian,” Ujar Amin Suma kembali[3]. (Dona)

 

---

[1] https://www.antaranews.com/berita/1053902/komisi-informasi-sebut-ruu-pertanahan-rampas-hak-akses-informasi

[2] https://icel.or.id/substansi-ruu-pertanahan-belum-menjawab-permasalahan-agraria-pengesahan-harus-ditunda/

[3] https://www.kbknews.id/2019/09/11/dompet-dhuafa-gelar-diskusi-ruu-pertanahan-dalam-perspektif-penguatan-wakaf/

Mengatasi Tuntas Karhutla, Masih Mungkinkah?

Karhutla terjadi lagi, setelah pasca 2015 yang berturut-turut berhasil ditekan hingga tahun 2018 dan akhirnya masif terjadi lagi 2019 ini. Kecepatan pemerintah dalam aksi memadamkan api selama ini memang patut diapresiasi. Mulai dari sistem monitoring adanya hotspot hingga pemadaman di lapangan ketika api muncul. Tapi kondisi lapangan, mobilisasi sarpras pemadaman hingga kecukupan sarpras bisa dipastikan menghadapi kendala serius jika Karhutla terjadi secara serentak di beberapa provinsi. Oleh karenanya, semua memahami bahwa pencegahan dan pemulihan yang berefek pada penguatan kerentanan lahan adalah opsi terbaik, khususnya di areal gambut. Namun patut dicatat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah sendiri, khususnya pada aspek kebijakan dan pendekatan.

 

Harmonisasi Fungsi Lahan Gambut dalam RTRW

Upaya melakukan harmonisasi fungsi gambut (lindung dan budidaya) dalam RTRW hingga saat ini masih mengalami kendala. Salah satunya adalah konsistensi. Rencana tata ruang yang menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan atas semua aktivitas pembangunan, termasuk perizinan belum mampu menjadi faktor korektif sekaligus kompas dalam aktivitas pembangunan. Sebagai contoh, RTRW Provinsi Riau yang hanya mengadopsi 0,43% dari total 4.9 juta Ha lahan gambut di daerah tersebut dimana separuhnya adalah fungsi lindung (Jikalahari 2019). Alhasil dapat dipastikan arah pembangunan daerah tersebut tidak akan presisi dengan faktor kerentanan gambut yang ada. Persoalan lain, dalam proses penetapan RTRW tersebut ditengarai adanya "bypass" terhadap proses KLHS yang harusnya disetujui terlebih dahulu oleh Menteri LHK. Pada situasi seperti ini tidak hadir upaya korektif dari pemerintah sendiri sehingga digugat oleh masyarakat ke pengadilan melalui mekanisme judicial review. Hal ini menunjukkan ego sektoral di internal pemerintah yang sempat diingatkan oleh Presiden Jokowi di awal kabinet kerjanya masih kental dan tidak ada "faktor pemecah kebuntuan" berupa organ maupun mekanisme pengambilan keputusan yang efektif di internal pemerintah ketika keputusan satu dengan lainnya berbenturan.

 

Koreksi Ketelanjuran Perizinan

Banyak izin usaha sesungguhnya telah dikeluarkan oleh pemerintah sebelum adanya penetapan fungsi gambut. Upaya tuntas untuk melakukan koreksi perizinan ini menghadapi persoalan, khususnya perlawanan dari pihak korporasi. Contohnya gugatan RAPP terhadap keputusan revisi RKU yang dilakukan oleh Menteri LHK hingga judicial review kelompok pekerja perkebunan terhadap ketentuan kewajiban penyesuaian RKU bagi kegiatan HTI yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung, akibat kegagalan hakim dalam memahami fungsi hutan dan perbedaan antara tata ruang dalam kehutanan dengan rencana tata ruang wilayah.

Situasi dalam perizinan kehutanan tersebut belum ditambah dengan stagnasi koreksi di sektor perkebunan yang seharusnya dilakukan oleh Menteri Pertanian. Alhasil, upaya koreksi perizinan hanya menjadi beban dan jalan sunyi bagi Menteri LHK di tengah kentalnya paradigma investasi di kabinet kerja Jokowi.

 

Pengawasan dan Pemulihan Bekas Terbakar

Salah satu faktor penting dalam pencegahan Karhutla adalah pengawasan. Ketentuan hukum sudah jelas bahwa siapa yang mengeluarkan izin maka wajib melakukan pengawasan. Berbagai instrumen pengawasan mulai dari Amdal, izin lingkungan, hingga kewajiban self reporting pemegang izin telah ada. Sayangnya, upaya pengawasan ini terkendala oleh persoalan klasik tentang kecukupan sumber daya pengawas di instansi pemberi izin, baik pusat dan daerah di tengah kuatnya keinginan menghadirkan banyak investasi. Bisa dipastikan bahwa jumlah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan kemampuan melakukan pengawasan, selain lemahnya skenario pengawasan. Padahal, pengawasan adalah salah satu pintu masuk penegakan hukum yang bersifat preventif sebelum pelanggaran yang ada mengakibatkan Karhutla. Pengawasan yang dikombinasikan dengan sanksi administrasi mulai dari teguran, paksaan pemerintahan untuk memperbaiki pelanggaran hingga suspensi dan pencabutan izin akan memperkuat sistem deteksi dini atas pelanggaran yang terjadi sebelum akhirnya berdampak pada terjadinya Karhutla.

Pemerintah hendaknya bisa membagi tugas pengawasan terkait kepatuhan Karhutla secara bersama-sama antara KLHK, Kementan dan daerah (provinsi maupun kab/kota) sehingga tidak bertumpu hanya pada satu instansi saja. Hal demikian juga terhadap aksi pemulihan yang harus dilakukan oleh pemegang izin yang arealnya terbakar. Menteri LHK dapat memerankan sebagai koordinator dalam pengawasan terintegrasi tersebut mengingat dibekali oleh kewenangan oversight dan second line enforcement berdasar UU PPLH.

 

Restorasi Gambut

Upaya melakukan restorasi gambut melalui BRG masih banyak diwarnai oleh faktor koordinasi dan persoalan kelembagaan. Rencana restorasi yang ada belum dapat menjadi faktor koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah. Sebagai contoh terkait dengan supervisi. Hingga saat ini BRG berhasil melakukan supervisi pelaku usaha di sektor kehutanan seluas 9,4% dari total target pada sektor ini seluas kurang lebih 1,2 juta Ha. Sedangkan supervisi pada sektor perkebunan seluas 39,3% dari total target kurang lebih 555 ribu Ha. Persoalan persepsi antara supervisi dengan pengawasan izin antar instansi ditengarai menjadi kendala, selain isu apakah BRG berwenang masuk ke areal konsesi atau tidak. Inisiatif MoU antara BRG dengan Kementan untuk kegiatan supervisi di areal perkebunan, pada satu sisi menunjukkan suatu kemajuan dalam supervisi, namun di sisi lain menggambarkan adanya realitas kerumitan-kerumitan birokrasi dan kewenangan yang ada pada banyak instansi, termasuk di sektor kehutanan. Masih banyak diperlukan sinergi antara rencana pemulihan yang ditetapkan oleh KLHK dengan supervisi yang dilakukan BRG. Pasalnya, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, KLHK sendiri telah menyatakan bahwa 3,1 juta Ha areal gambut di konsesi telah berhasil direstorasi (29/1/19) padahal supervisi baru bisa dilakukan pada 114 ribu Ha. Ke depan perlu dilakukan pengecekan kembali apakah areal yang telah direstorasi maupun supervisi tersebut terbakar kembali tahun ini dan apa faktor penyebabnya. Kegiatan restorasi yang dilakukan oleh KLHK dengan supervisi yang dilakukan BRG sebaiknya juga diletakkan pada satu irama koordinasi mulai proses perencanaan pemulihan hingga penetapan pulih suatu restorasi gambut secara bersama-sama.

Secara kelembagaan, BRG yang ditugasi melakukan koordinasi dalam restorasi gambut sebagaimana dalam Perpres 1/2016 belum dibekali instrumen yang memadai, yaitu kewenangan melakukan koordinasi hingga membagi tanggungjawab restorasi melalui rencana aksi, penentuan target dan evaluasi capaian bersama. Idealnya, keberhasilan atau kegagalan restorasi seharusnya dipandang sebagai keberhasilan atau kegagalan bersama antar instansi pemerintah terkait, pusat maupun daerah sehingga muncul sinergi kuat dalam percepatan program restorasi di masing-masing instansi. Hal ini dikarenakan orisinalitas tanggungjawab restorasi sesungguhnya masih melekat pada peraturan perundang-undangan yang ada di sektor masing-masing dan BRG dimandatkan untuk mengoordinasikannya. Seyogianya, rencana restorasi yang saat ini telah ada di BRG dapat diperkuat menjadi rencana aksi yang ditetapkan oleh Presiden agar menjadi alat ukur kinerja setiap instansi. BRG bertugas selain mengawal juga melakukan evaluasi.

Semoga langkah dan upaya terbaik saat ini dapat terus diperbaiki ke depan. Evaluasi seluruh inisiatif yang bersifat penguatan dalam pencegahan dan pemulihan perlu dilakukan untuk perbaikan yang lebih mendasar di tengah kepercayaan publik atas gencarnya wacana investasi yang ada. (Henri)

Substansi RUU Pertanahan Belum Menjawab Permasalahan Agraria, Pengesahan Harus Ditunda!

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah memiliki tujuan untuk menyasar tiga permasalahan utama yang tertera pada bagian menimbang naskah RUU, yaitu mengatasi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; tumpang tindih peraturan perundang-undangan; serta konflik dan sengketa pertanahan. Namun sangat disayangkan, substansi RUU Pertanahan pada naskah per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab tiga persoalan utama tersebut.

RUU pertanahan saat ini belum dapat menjawab permasalahan ketimpangan struktural penguasaan tanah. RUU ini mengatur mengenai pembatasan penguasaan atas tanah, namun juga membuka peluang penyimpangan terhadap pembatasan ini.[1] RUU ini sama sekali tidak mengatur mengenai perombakan penguasaan tanah dan redistribusi kelebihan penguasaan atas tanah. Malahan, RUU ini berpotensi memberikan pemutihan bagi pelanggaran penguasaan fisik atas tanah yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) atau penguasaan atas tanah yang belum memiliki HGU.[2]

RUU ini juga nampaknya hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring yang dahulu digunakan Belanda untuk merampas tanah dari masyarakat, dengan mengatur bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan hak atas tanahnya maka otomatis menjadi tanah negara. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat adat yang hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap wilayah adatnya.

Alih-alih menjawab permasalahan ketimpangan struktural, RUU pertanahan ini justru memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pencabutan Hak Atas Tanah dalam keadaan mendesak dan atas nama kepentingan umum.[3] Sementara kriteria “keadaan mendesak” dan “kepentingan umum” ini tidak diatur secara jelas. Selain itu, keberadaan Bank Tanah yang diperkenalkan RUU ini perlu diantisipasi agar lembaga ini tidak malah menjadi alat untuk komodifikasi tanah semata yang justru akan memperburuk ketimpangan struktural penguasaan tanah.

Tumpang tindih peraturan dan permasalahan pengelolaan sektoral adalah isu klasik dalam perbaikan tata kelola agraria. Meskipun telah disebut sebagai salah satu tujuan pembentukan RUU, serta dimandatkan dalam TAP MPR No. XI Tahun 2001, tidak ada satupun pasal dalam RUU Pertanahan yang mengatur mengenai harmonisasi peraturan ini.

RUU ini mencoba untuk mengatur pengelolaan lintas sektor dengan juga memasukan pengaturan Kawasan hutan dan lahan pertanian, tetapi hanya dengan memperkuat kewenangan Kementerian ATR/BPN, tanpa mengatur peran dan tanggungjawab kementerian terkait lainnya. Permasalahan pengelolaan sektoral hendak dijawab melalui administrasi pertanahan terpadu (single land administration) melalui RUU ini, namun hendaknya single land administration ini perlu diletakkan tidak sebatas pencatatan saja, tetapi sebagai bagian dalam perbaikan tata kelola pertanahan nasional.

Dalam rangka perbaikan tata kelola pertanahan nasional, terdapat satu hal yang tidak diatur dalam RUU Pertanahan ini, yaitu mengenai jaminan keterbukaan informasi penting terkait pertanahan. Tidak adanya transparansi informasi di bidang pertanahan telah mengakibatkan banyak persoalan tumpang tindih hak atas tanah dan melemahkan kontrol publik terhadap peruntukan dan pemanfaatan tanah. Bahkan meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung yang berkuatan hukum tetap pun, informasi penting pertanahan seperti HGU tidak juga dipublikasikan oleh Kementerian ATR/BPN.

Melihat kronisnya masalah ketertutupan informasi ini, hendaknya RUU Pertanahan memberikan pengaturan tegas dan solutif terkait jaminan keterbukaan informasi. Bukan hanya menyematkan satu pasal yang berbunyi umum bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi publik di bidang pertanahan, tetapi juga memandatkan informasi wajib apa yang harus dipublikasikan kepada masyarakat secara proaktif.

Dalam menyelesaikan konflik agraria, Pengadilan pertanahan adalah salah satu instrumen yang dibanggakan dalam RUU ini. Namun konsep pengadilan pertanahan ini tidak sesuai denga sistem peradilan Indonesia. Pengadilan pertanahan ini diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan pidana, perdata dan administrasi pertanahan.[4]

 

Padahal pengadilan tanah berada di bawah pengadilan umum yang tidak berwenang mengadili sengketa administrasi. Terlebih lagi pengadilan tanah ini diatur hanya berada di tingkat provinsi, yang akan mempersulit akses masyarakat di daerah pelosok dan pedalaman. Penyelesaian konflik agrarian memerlukan mekanisme dari hulu ke hilir, dari mulai inventarisasi penguasaan tanah secara de facto dan de jure, konflik tanah, penelantaran tanah, penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah hingga mekanisme redistribusi tanah.  Penyelesaian konflik agraria yang terlalu mengedepankan pendekatan legal formal tidak akan memenuhi rasa keadilan di lapangan.

 

Satu hal yang sama sekali luput dalam pembahasan RUU Pertanahan ini adalah pengaturan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan perlindungan ekosistem. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah merupakan bagian dari ekosistem yang memiliki fungsi tertentu. Pengelolaan tanah yang hanya memandang tanah sebagai sebidang lahan yang dapat menjadi komoditas akan mengakibatkan tidak selarasnya kebijakan pertanahan dengan kebijakan perlindungan lingkungan hidup.

 

RUU tanah belum berbicara mengenai inventarisasi tanah berdasarkan kondisi atau fungsi tanah yang akan berpengaruh pada pengelolaannya. Contohnya, tanah bergambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter yang pemanfaatannya terbatas pada fungsi lindungnya. Isu pencabutan hak atas tanah hendaknya bukan sekedar isu pelanggaran prosedural izin, tetapi juga pelanggaran pemanfaatan tanah yang tidak sesuai peruntukan dan fungsinya, seperti pembukaan lahan dengan bakar.

 

Melihat masih banyaknya kelemahan pada substansi RUU Pertanahan saat ini, Pemerintah dan DPR RI hendaknya tidak memaksakan pengesahan RUU ini dengan tergesa-gesa. Penundaan pengesahan harus dilakukan hingga substansi RUU Pertanahan diperbaiki bersama dengan partisipatif. Kelompok Masyarakat Sipil pun sepakat bahwa UU Pertanahan diperlukan untuk melengkapi UU Pokok Agraria yang belum dapat menjawab persoalan aktual agraria. Namun, UU Pertanahan ini tidak akan berguna jika hanya sekedar “ada” tanpa mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.(Rika)

________

[1] Pasal 18 RUU Pertanahan, naskah Rapat Panja Pertanahan 21-22 Juni 2019

[2] Pasal 154 RUU Pertanahan, naskah Rapat Panja Pertanahan 21-22 Juni 2019

[3] Pasal 74 RUU Pertanahan, naskah Rapat Panja Pertanahan 21-22 Juni 2019

[4] Pasal 92, naskah Rapat Panja Pertanahan 21-22 Juni 2019

 

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Indonesia

Hari Penggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan telah diperingati selama 24 tahun yang lalu. Pada tahun 1994, Majelis Umum PBB melalui resolusi Majelis Umum menetapkan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan atau biasa yang disebut dengan World Day to Combat Desetification (WDCD) yakni setiap tanggal 17 Juni. Ketetapan ini didasari oleh keinginan untuk menyadarkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha yang berkaitan dengan lahan untuk peduli terhadap masalah degradasi lahan dan kekeringan.

Degradasi lahan sejatinya adalah perubahan keadaan lahan yang bersifat negatif, dimana  lahan mengalami penurunan produktifitas dan potensi kegunaan untuk mendukung kehidupan.  Degradasi lahan adalah lahan yang telah menurun fungsi dan produktifitasnya sebagai penyedia jasa lingkungan yang diakibatkan oleh kontaminasi aktifitas manusia dan faktor alam dengan sendirinya.[1] Aktifitas manusia yang menyebabkan dergadasi lahan antara lain alih fungsi lahan, kesalahan dalam mengelola lahan dan pencemaran bahan kimia.

Dari ketiga penyebab ini, alih fungsi lahan adalah salah satu faktor yang paling banyak terjadi, misalnya mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan pertanian, lalu ada juga pengalihfungsian DAS, yang sejatinya untuk mengalirkan air sungai untuk mendukung kehidupan, namun banyak digunakan untuk keperluan industri, perkebunan dan pemukiman. Selain faktor dari aktivitas manusia, faktor alam sendiri juga dapat menyebabkan degradasi lahan, misalnya terjadi kekeringan, yang biasa terjadi di daerah-daerah yang intensitas hujannya sangat kecil, lalu juga jika terjadi erosi tanah. Erosi tanah sering terjadi dan menjadi salah satu penyebab yang dominan terjadinya degradasi lahan. Dampak lanjut dari lahan yang sudah mengalami degradasi lahan ini disebut dengan lahan kritis.

Di Indonesia, lahan kritis ini menjadi perhatian pemerintah, data dari Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) menunjukkan luas lahan kritis di Indonesia pada tahun 2018 tercatat seluas 14,01 juta hektare. Data ini menunjukan angkanya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Padahal pada tahun 2009 luas lahan kritis menyentuh angka 30,1 juta hektare, dan 2014 menurun menjadi 24,7 juta hektare.

Ini menunjukan bahwa pemerintah serius untuk mengurangi lahan kritis yang ada di Indonesia. Bahkan pada Dialog Refleksi Kinerja untuk Persiapan Kerja 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  yang dikutip dari laman bisnis.com (31/12/2018), Mentri Siti Nurbaya menjelaskan di tahun 2019[2] pemerintah menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sekitar 207.000 hektare.

Namun dalam kesempatan lain, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK Ida Bagus Putera Prathama menjelaskan walaupun jumlah lahan kritis di Indonesia menurun, namun itu bukan hasil dari restorasi atau rehabilitasi, melainkan hasil dari penyesuaian kriteria lahan yang termasuk dalam status kritis berdasarkan sejumlah aspek.[3] Salah satu contoh yang mengalami penyesuaian kriteria lahan kritis yaitu lahan berupa savana dan kawah gunung masuk dalam status lahan kritis. Padahal, kondisi kedua lahan ini memang sesuai dengan karakter aslinya yang kering dan tidak memerlukan restorasi. Maka dari itu, pemerintah merevisi kriteria lahan kritis agar lebih pas dan tidak over untuk menentukan luasnya.

Untuk mendukung rencana rehabilitasi hutan dan lahan, pemerintah  menerbitkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Tujuan dari diterbitkannya UU ini adalah melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan; menjamin fungsi tanah pada lahan agar mendukung kehidupan masyarakat; mengoptimalkan fungsi tanah pada lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari;  meningkatkan daya dukung DAS; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif; dan menjamin kemanfaatan konservasi tanah dan air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat[4]. Dengan dijalankan UU ini maka bisa membantu merealisasikan target pemerintah terkait rencana rehabilitasi hutan dan lahan dengan mengurangi luas lahan kritis menjadi 207.000 hektare saja pada tahun 2019. (Bachrul)

 

--

[1] Wahyunto dan Ai Dariah, “Degradasi Lahan di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta,” Jurnal Sumber Daya Lahan Vol. 8, no. 2 (2014): h. 83.

[2] Gloria Fransisca Katharina Lawi, “KLHK Targetkan Lahan Kritis Tersisa Hanya 207.000 Ha,” Bisnis.com, 2019, https://ekonomi.bisnis.com/read/20190101/99/874455/klhk-targetkan-lahan-kritis-tersisa-hanya-207.000-ha.

[3] Juli Etha Ramaida Manalu, “KLHK Revisi Luasan Lahan Kritis,” bisnis,com, 2018, https://industri.bisnis.com/read/20180705/99/813322/klhk-revisi-luasan-lahan-kritis.

[4] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 37 tahun 2014  tentang Konservasi Tanah dan Air,” 2014, h. 4.

 

Hari Bumi 2019: Kenali Perbedaan Bakau dan Mangrove Serta Urgensi Penanaman Maupun Pelestariannya

Selamat Hari Bumi!

 

Hari Bumi, yang jatuh di tanggal 22 April, diperingati sejak tahun 1970 silam. Hari Bumi 1970 menyuarakan kesadaran yang mulai tumbuh, menyalurkan energi dari gerakan-gerakan anti-perang dan menempatkan kesadaran lingkungan di garda terdepan.[1]  Hingga saat ini, Hari Bumi sudah diperingati hampir setengah abad! Ada banyak cara untuk memperingati Hari Bumi, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk menanam pohon, khususnya pohon bakau, dan menjaga kelestarian hutan mangrove.

 

Bakau dan Mangrove, Apa Bedanya?

Pohon bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis dari genus Rhizophora. Di hutan mangrove, bakau biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut.[2] Dengan demikian, bakau hanyalah salah satu spesies yang ada di kawasan hutan mangrove. Mangrove sendiri didefinisikan sebagai varietas komunitas pantai tropik dan subtropik berupa pepohonan atau semak-semak yang tumbuh di daerah yang terkena pasang surut air laut. Istilah mangrove ini tidak hanya tertuju pada satu jenis spesies tertentu, tetapi mencakup semua pohon-pohon atau semak-semak di suatu kawasan yang terkena pasang surut air laut dan membentuk suatu komunitas.[3]

 

Hutan Mangrove di Indonesia dan Permasalahan Sampah yang Mengiringinya

Berdasarkan data Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)[4], Indonesia memiliki 2.900.000 hektar (ha) yang notabene hampir 1/4 dari seluruh hutan mangrove yang ada di dunia. Luas hutan mangrove di Indonesia ini bahkan hampir sama dengan luas negara Belgia. Sayangnya, kerusakan hutan mangrove terjadi setiap tahun. Setiap tahun, 52.000 ha hutan mangrove Indonesia hilang. Dalam satu hektar, hutan mangrove Indonesia menyimpan 5x lebih banyak dari karbon hutan dataran tinggi. Bila hutan mangrove ini rusak, emisi tahunan dari kerusakan hutan mangrove Indonesia bisa mencapai 190.000.000 CO2 ton/tahun, jumlah ini sama dengan emisi jika setiap mobil di Indonesia jika mengitari bumi selama 2x.

 

Permasalahan lain yang mengiringi eksistensi hutan mangrove adalah soal sampah yang seringkali tersangkut di sela-sela akar mangrove. Sebagai contoh, hutan mangrove di kawasan Tanjung Benoa. Kawasan ini bukannya tidak memiliki tempat sampah untuk memfasilitasi sampah-sampah yang dihasilkan oleh para pengunjung, namun tetap saja banyak sampah yang dibuang sembarangan.[5] Sampah-sampah ini yang kemudian tersangkut di akar mangrove. Mirip dengan itu, di Untung Jawa, Kepulauan Seribu, ditemukan banyak sekali sampah yang mengambang dan tersangkut di sela-sela akar Rhizophora. Menurut informasi dari warga sekitar, ternyata, semua sampah ini berasal dari aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai, laut, maupun di mangrove itu sendiri. Saat warga membuang sampah ke laut, pada saat pasang, sampah tersebut akan mengarah ke daratan terbawa arus, yang di saat surut, sampah tak kembali ke laut, melainkan tersangkut ke akar-akar mangrove. [6] Di Tarakan, hal yang sama turut terjadi. Menurut Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan, Hariyanto, sampah plastik misalnya berupa botol minuman terapung dan tertinggal di atas permukaan lumpur atau tanah. Akhirnya, menutup permukaan sekitarnya dan mengakibatkan mangrove yang ada jadi terhimpit dan tidak bisa bernapas.[7] Bila mangrove kemudian mati, maka ia tidak bisa menjalankan fungsinya yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

 

Fungsi Hutan Mangrove

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat secara fisik, biologi maupun ekonomi. Fungsi dan manfaat hutan mangrove secara fisik antara lain:[8] a) penahan abrasi pantai; b) penahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan; c) penahan badai dan angin yang bermuatan garam; d) menurunkan kandungan karbondioksida (CO2) di udara (pencemaran udara); dan e) penambat bahan-bahan pencemar (racun) di perairan pantai.

 

Fungsi dan manfaat hutan mangrove secara biologi antara lain:[9] a) tempat hidup biota laut, baik untuk berlindung, mencari makan, pemijahan maupun pengasuhan; b) sumber makanan bagi spesies-spesies yang ada di sekitarnya; dan c) tempat hidup berbagai satwa lain, misal kera, buaya, dan burung. Sedangkan fungsi dan manfaat hutan mangrove secara ekonomi antara lain:[10] a) tempat rekreasi dan pariwisata; b) sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar; c) penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya; d) bahan penghasil obat-obatan seperti daun Bruguiera sexangula yang dapat digunakan sebagai obat dan penghambat tumor; dan e) sumber mata pencaharian masyarakat sekitar seperti dengan menjadi nelayan penangkap ikan dan petani tambak.

 

Setelah mengetahui fungsi dan manfaat hutan mangrove, yuk mulai tanam pohon bakau dan jaga kelestarian hutan mangrove dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang hanya akan berakhir di akar mangrove dan membuatnya sulit bernapas hingga ujung-ujungnya mati. (Erou)

 

--

[1] Earth Day, “The History of Earth Day,” https://www.earthday.org/about/the-history-of-earth-day/ diakses pada 11/4/2019 pukul 15.27 WIB.

[2] Ensiklopedi Jurnal Bumi, “Pohon Bakau,” https://jurnalbumi.com/knol/pohon-bakau/ diakses pada 11/4/2019 pukul 16.35 WIB.

[3] Pertamina, “Mangrove Samakah dengan Bakau?” https://www.pertamina.com/id/news-room/csr-news/mangrove-samakah-dengan-bakau- diakses pada 11/4/2019 pukul 16.37 WIB.

[4] Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), “5 Alasan Menghentikan Deforestasi Hutan Mangrove Sangat Berguna bagi Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia,” http://www.cifor.org/publications/pdf_files/posters/5783-infographic.pdf diakses pada 11/4/2019 pukul 17.46 WIB.

[5] Aditya Mardiastuti, Detik News “Duh, Banyak Sampah Nyangkut di Akar Mangrove Teluk Benoa,” https://news.detik.com/berita/d-4313492/duh-banyak-sampah-nyangkut-di-akar-mangrove-teluk-benoa diakses pada 15/4/2019 pukul 11.43 WIB.

[6] Ganis Riyan Efendi, MangroveMagz “Jenis Sampah Yang “Hinggap” Di Mangrove,” http://mangrovemagz.com/2016/11/16/jenis-sampah-yang-hinggap-di-mangrove/ diakses pada 15/4/2019 pukul 13.38 WIB.

[7] MK, Metro Kaltara “Sampah Plastik Ancam Merusak Ekosistem Hutan Mangrove,” http://www.metrokaltara.com/sampah-plastik-ancam-merusak-ekosistem-hutan-mangrove/ diakses pada 15/4/2019 pukul 13.49 WIB.

[8] Nurhenu Karuniastuti, Forum Manajemen Vol. 06 No.1 “Peranan Hutan Mangrove bagi Lingkungan Hidup,” http://www.pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/m1_Peranan_Hutan__________Nurhenu_K.pdf diakses pada 15/4/2019 pukul 14.57 WIB.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

 

Vote4Forest, Upaya Perjuangan RUU Konservasi yang Tak Membumi

Jakarta | Rabu (27/02/2019), #Vote4Forest mengadakan diskusi publik RUU Konsevasi dalam Kaca Mata Milenial. Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh Mikhail Ghorbachev Dom dari Calon Legislatif Banten III, Reny Frenandes Pemerhati Isu Sosial, Rika Fajrini Kadiv Tata Kelola Hutan dan Lahan ICEL, Trias Fetra Yayasan Madani Berkelanjutan, dan Adrian Putra dari WikiDPR.org.

Dalam diskusi tersebut,  #Vote4Forest memaparkan Kajian Rekam Jejak Anggota DPR Dalam Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Terkait Isu Lingkungan. Kajian ini difokuskan pada perspektif dan kecenderungan sikap para politisi di Senayan dalam proses legislasi RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). “ Anggota Legislatif masih setengah hati memperjuangkan Rancangan Undang-Undang  . Hingga hari ini, pembahasan RUU KSDHAE tersebut mandek ditengah jalan padahal urgensi payung hukum konservasi tersebut sangat tinggi.” Ujar  Trias Fetra dari Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Payung hukum konservasi yang digunakan negara saat ini, yaitu UU No. 5/1990 tentang  KSDAHE, sudah tidak lagi relevan dengan kompleksitas permasalahan di tingkat tapak. Sudah 29 tahun lamanya UU tersebut belum direvisi sehingga tak lagi sesuai dengan tantangan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, misalnya dalam merespon kejahatan terkait perlindungan satwa liar, kata Trias Fetra, peneliti dari Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Memang terdapat banyak faktor di luar DPR dalam pengesahan RUU ini, namun anggota legislatif seharusnya lebih intens menjalin komunikasi dan duduk bersama dengan pemerintah serta menyerap aspirasi publik dan pemangku kepentingan dalam percepatan pengesahan legislasi ini,” lanjut Trias.

Sementara itu Rika Fajrini Kadiv Tata Kelola Hutan dan Lahan ICEL menyatakan bahwa, UU No 5 Tahun 1990 memang tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini, apa yang disampaikan oleh Trias benar adanya. Namun selama mengawal RUU Konservasi ini, banyak sekali tarik ulur yang terjadi. Sejak mengawal RUU pada tahun 2015 ada beberapa masalah yang kita higlight permasalahannya yakni pada tingkat legislasinya pada UU no. 5 tahun 1990. Dan yang kedua terkait tingkat sumber daya genetiknya. “Jika teman-teman membaca dengan seksama UU No. 5/1990 itu tidak ada sama sekali membahas mengenai sumber daya genetiknya. Dan UU ini hanya menyasar mengenai konservasi dan spesies dan ekosistem. Di Indonesia sendiri sebenarnya kita sama sekali tidak ada UU mengenai perlindungan keanekaragaman genetik dan pengetahuan tradisional lainnya. Dan sebenarnya keanekaragaman sumber daya genetik kita sangat beririsan langsung dengan keanekaragaman pengetahuan tradisional, dan ini sangat disayangkan sekali.”

Salah satu contoh keanekaragaman genetik yang kita miliki itu adalah sambiloto, untuk kegunaannya sendiri kita tidak mengetahuinya, dan ini belum diatur di UU no.5/1990 tersebut. Selain itu peran konservasi juga tidak dibicarakan dalam UU tersebut. Padahal jika kita berbicara konservasi, kita tidak hanya berbicara mengenai hewan saja, tetapi juga berbicara manusia yang berada didalam kawasan atau diluar kawasan hutan. UU ini juga menitik beratkan aktor utama yang boleh melakukan konservasi adalah negara, dan tidak menuliskan keterlibatan oleh masyarakat setempat. Paradigma tersebut saat ini telah terjadi penggeseran bahwa saat ini masyarakat juga mampu melakukan konservasi tersebut. Salah satunya adalah keberadaan masyarakat adat, sayangnya pada saat itu hutan adat dan masyarakat belum diakui oleh negara. Dan menurut pemerintah, RUU ini masih relevan dipakai untuk saat ini,” ujar Rika Kembali.

Data Wildlife Conservation Society Indonesia mencatat bahwa jumlah kasus kejahatan satwa liar meningkat tajam dari 106 kasus pada tahun 2015 menjadi 225 kasus pada tahun 2017. Data Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2018 juga menyebutkan transaksi perdagangan tumbuhan dan satwa liar mencapai lebih dari Rp13 triliun per tahun. Artinya UU yang ada saat ini belum dapat secara efektif mengatasi persoalan dan memberikan efek jera.

Bagaimana Kaum Urban Menanggapi kasus RUU ini?

Pemerhati Isu Sosial Reny Frenandes, menyatakan bahwa sebenarnya terkait RUU ini banyak sekali masyarakat perkotaan tidak mengetahui permasalahan ini, sebab kurangnya sosialisasi dan informasi terkait RUU ini membuat masyarakat kota seolah-olah menutup mata. Ditambah lagi saat ini merupakan tahun politik, isu-isu seperti ini pasti tertutupi dengan kehadiran isu yang berbau politik.

“Ditambah lagi isu yang dibahas terasa sangat berat bagi kalangan masyarakat, yang kurang peka terhadap permasalahan lingkungan. Dan mungkin hal yang perlu diunggah ke masyarakat luas adalah melakukan intimidasi kepada masyarakat yang eksis terhadap sosial media (instagram, FB, Line, youtuber, bloger dan lainya) bahwa tempat-tempat tradisional, hutan, alam dan satwa lainnya akan terancam punah dan mereka tidak lagi bisa mendapatkan foto-foto yang bagus. Dan saya pikir kemasan kampanye seperti ini akan lebih dapat menggerakkan mereka untuk berbuat sesuatu,” ujar Reny kembali.

Masih dalam paparan Reny, bahwa masih banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk menyuarakan RUU Konservasi ini, mungkin saja dapat dibalut dengan acara keagamaan. Atau mengundang tokoh-tokoh agama yang saat ini sedang menjadi trend. Atau menjadi tokoh politik yang dapat mempengaruhi kebijakan ini dari dalam. Dan yang paling sederhana adalah kita, kamu dan aku bisa menjadi seorang netizen atau influencer.

Hasil Kajian

Kajian #vote4Forest terhadap RUU KSDAHE memaparkan bahwa kecenderungan sikap wakil rakyat terhadap RUU KSDAHE didominasi oleh sentimen positif sebanyak 84%. Artinya, di dalam setiap proses rapat dan pembahasan RUU, mayoritas wakil rakyat dalam posisi mendukung diundangkannya RUU tersebut. Hanya 16 persen dari wakil rakyat memiliki sikap netral atau tidak memiliki posisi yang lebih jelas. Ironisnya, meskipun kecenderungan sikap wakil rakyat terhadap RUU KSDAHE bersentimen positif, akan tetapi RUU tetap tak kunjung diundangkan meskipun telah 3 tahun masuk Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas).

Temuan menarik lainnya adalah mayoritas anggota DPR yang memiliki kecenderungan sikap positif berasal dari Dapil yang memiliki kawasan konservasi, namun hal tersebut tetap tidak menjamin pada percepatan pengesahan RUU KSDAHE.

Kajian ini dilakukan terhadap  34 anggota DPR yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU KSDAHE. Dari jumlah tersebut, 31 anggota DPR  (91%) maju kembali dalam Pileg 2019. Dari anggota DPR yang mencalonkan kembali di pemilu legislatif ini, 29 anggota DPR (94 %) berasal dari dapil yang terdapat kawasan konservasi. Dan 6% berasal dari Dapil yang tidak terdapat kawasan konservasi.

Pemahaman dan kepedulian wakil rakyat terhadap upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dapat menjadi tolok ukur tingkat komitmen dan kemauan wakil rakyat mendengar suara konstituennya, termasuk untuk memenuhi hak konstitusional warga dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti pada Pasal 28 dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 tentang perekonomian nasional berwawasan lingkungan.

“Ironisnya, capaian target Prolegnas tahun 2018 justru jauh dari harapan. Dari target 49 RUU yang ditetapkan, DPR hanya berhasil mengesahkan 10 RUU menjadi UU dan tidak satupun RUU terkait lingkungan yang berhasil diselesaikan, termasuk RUU KSDAHE”, kata Adrian Putra dari WikiDPR.org. “Kajian ini dilakukan agar semua pihak dapat memahami secara mendalam sikap anggota legislatif terhadap isu lingkungan dengan berkaca pada proses pembahasan RUU yang terkait,” tambah Adrian.

“Lewat kajian ini kami berharap para pemilih, dapat memilih wakilnya dengan cerdas, dengan menelusuri rekam jejaknya. Para pemilih juga dapat melihat sejauh mana wakil-wakil rakyat yang duduk di Senayan mendengar aspirasi yang mereka sampaikan,” kata Desmarita Murni dari Change.org Indonesia. Menurutnya, aspirasi publik yang disuarakan lewat petisi desakan kepada DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU Konservasi, hingga hari ini telah didukung lebih dari 800 ribu tanda tangan di www.change.org/revisiUUKonservasi, namun belum mendapatkan perhatian dan tindak lanjut memadai. (Dona)

 

#Vote4Forest adalah inisiatif kolaborasi dari Yayasan Madani Berkelanjutan, WikiDPR dan Change.org Indonesia untuk memberikan informasi publik terkait rekam jejak anggota DPR pada isu lingkungan jelang Pemilu 2019.

 

 

Diskusi Terpumpun: Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi

Pada 21 Januari 2019, ICEL telah mengadakan diskusi terpumpun dengan tema Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi. Kegiatan ini merupakan kerja sama hibah antara Yayasan Kehati - Tropical Forest Conservation Act Sumatera (TFCAS)- dengan ICEL.

Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh dua narasumber yakni Dulhadi dan Pansos Sugiharto dari Gakkum KLHK, dan Miko Susanto Ginting dari Dosen Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera.

Hadir pula dua penanggap yakni, Sandoro Purba dan Irma Hermawati (WCS). Tutrut hadir beberapa lembaga CSO dalam diskusi ini yakni, KIARA, WCS, PILI, MaPPI FHUI, ICJR.

Diskusi ini menyoroti UU No. 5 tahun 1990 dengan isu utama terkait pemidanaan. FGD ini menjadi satu rangkaian dari riset mengenai penegakan hukum di bidang KSDAHE, dan dalam rangka merespon usulan dan wacana yang berkembang di masyarakat sipil terkait efektivitas gakum KKH.

Cek selengkapnya di video dibawah ini

 

World Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Direvisinya PP 71/2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, memberikan harapan yang lebih besar dalam pemulihan lahan gambut dan pengurangan kebakaran.

 Foto: Henri Subagiyo

 

Sekitar 60% lahan basah yang ada di dunia adalah gambut, di Indonesia lahan gambut mencapai 12% luas daratan. 50% dari seluruh total lahan gambut yang ada di negara-negara non-annexed I (negara-negara non penyumbang gas rumah kaca akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an) berkontribusi terhadap penambahan gas rumah kaca di muka bumi.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% hingga tahun 2020. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.

Prof Azwar Ma’as, Pakar Gambut dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan pengelolaan lahan gambut perlu kehati-hatian, tidak bisa sembarangan untuk dilakukan pengelolaan, apalagi pada lahan gambut yang memiliki kubah gambut sedalam 3 meter. Pengelolaan lahan gambut harus melihat satu kesatuan hidrologis (lansekap), mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air terpenuhi sepanjang tahun, dan terhindar dari banjir maupun kekeringan[1].

Peneliti Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan ICEL Marsya Mutmainah Handayani juga menyatakan hal yang tak jauh berbeda, selain itu lahan gambut yang kering akan mudah terbakar. Terbakarnya lahan gambut akan menyumbang perubahan iklim, saat gambut terbakar maka karbon yang tersimpan di dalam lahan gambut akan terlepas ke atmosfer. Kemudian karbon-karbon tersebut terkakumulasi mengakibatkan gas efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Sejatinya lahan gambut tidak mudah terbakar karena ia merupakan lahan basah/wetland atau dengan kata lain ia mengandung air.

“Perlu dipahami bahwa lahan gambut merupakan carbon sink/penyimpan karbon. Karbon ini terbentuk dari proses pembusukan bahan-bahan organic yang mati dan tertimbun jutaan tahun yang lalu, sehingga menjadi lahan gambut. Selain itu, lahan gambut juga memiliki fungsi jasa lingkungan lain, sepeti penyimpanan air, dan habitat bagi sumber daya hayati yang beraneka ragam. Indonesia memiliki lahan gambut yang luas dan unik jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki gambut. Namun hal ini bagai pedang bermata dua, ia bisa menjadi anugerah dan malapetaka. Ia menjadi anugerah ketika ekosistemnya terlindungi dengan tetap menjadi penyimpan karbon. Ia menjadi malapetaka ketika ekosistemnya tidak terlindungi, sebagaimana kasus pada tahun 2015 yang mengakibatkan bencana asap sampai ke negara tetangga dan hilangnya habitat bagi satwa maupun hilangnya species tanaman gambut,” Ujar Marsya.

Marsya menambahkan bahwa regulasi saat ini merupakan yang terbaik yang kita miliki walaupun tentunya masih dapat ditingkatkan. Direvisinya PP No. 71/2014 dengan PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, memberikan harapan yang lebih besar dalam pemulihan lahan gambut dan pengurangan kebakaran. Selain karena PP ini telah memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai gambut, ia juga mengakui pelindungan kesatuan hidrologi gambut. Kemudian juga PP ini memberikan kewenangan kepada Pemda untuk melakukan pemulihan, namun hal ini menimbulkan dualisme kewenangan dengan BRG. PP ini juga menambah larangan dan cara-cara pemulihan lahan gambut.

Untuk diketahui bahwa pada 2 Februari 2019 lalu, merupakan hari Lahan Basah Se-Dunia (World Wetland Day). Lahan Basah merupakan daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut dan perairan baik terbentuk secara alami maupun terbentuk secara buatan, baik secara tetap ataupun sementara dengan ciri-ciri air tergenang atau mengalir, tawar, payau maupun asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu air surut.

Setiap tanggal 2 Februari pada setiap tahunnya diperingati sebagai hari lahan basah di seluruh dunia, hal ini bermula dari ditanda tanganinya Konvensi Lahan Basah, yang disebut Konvensi Ramsar, pada 2 Februari 1971 di Kota Ramsar. Pada tahun 1997 hari lahan basah ini diperingati untuk pertama kalinya. Pada awalnya konvensi ini berfokus pada masalah burung air termasuk burung air migran, lalu berkembang kepada konservasi ekosistem lahan basah termasuk keanekaragaman hayati di dalamnya. Bahkan saat ini lebih bermulti fokus menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia.  Melihat kenyataan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa lahan basah adalah penyangga kehidupan. Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Keppres 48 th 1991 yang merupakan Ratifikasi Konvensi Ramsar di Indonesia[2]. (Marsya, Dona)

 

--------

[1] https://www.mongabay.co.id/2015/01/16/mau-kelola-lahan-gambut-inilah-pesan-para-pakar-bagian-2/

[2] https://indonesia.wetlands.org/id/acara/mangroves-ecosystems-in-indonesia-a-strategic-resource-for-a-local-sustainable-economy-and-adaptation-to-climate-change/

 

Melampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Pada 10 – 11 Desember 2018, Komnas HAM menyelenggarakan Peringatan Hari HAM Internasional 2018 dengan mengangkat tema “70 Tahun DUHAM dan Setelahnya: Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik. Peringatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil penggiat HAM, serta juga perwakilan dari korban pelanggaran HAM. Adapun dari 2 hari pelaksanaan Peringatan 70 Tahun  DUHAM, ICEL berkesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama yang diselenggarakan di Royal Hotel Kuningan, dengan fokus hari pertama pada penyampaian materi dan perumusan rekomendasi.

Dalam Peringatan 70 Tahun DUHAM ini, terdapat 3 (tiga) fokus topik yang diangkat, yaitu tentang 1) berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme; 2) penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu; dan 3) reforma agraria berbasis HAM.

Dari sudut pandang lingkungan hidup, Peringatan 70 Tahun DUHAM belum mengangkat secara spesifik isu mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, meskipun isu lingkungan hidup kian memprihatinkan dari tahun ke tahun dengan maraknya pencemaran oleh Limbah B3, pembukaan lahan kawasan hutan untuk perkebunan, dan juga meningkatnya kriminalisasi dan pembungkaman partisipasi masyarakat pejuang lingkungan hidup dengan menggunakan instrument hukum. Namun sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Sandrayati Moniaga, isu lingkungan hidup bukannya tidak diangkat sama sekali, hanya saja menjadi bagian dari pembahasan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No IX/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Terkait dengan isu Reforma Agraria, dalam Peringatan 70 DUHAM hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Sofjan Djalil yang memberikan pemaparan mengenai Tantangan dan Harapan Reforma Agraria yang Berkeadilan. Dalam penjelasannya, Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil menjelaskan bahwa pelaksanaan reforma agrarian berdasarkan pada prinsip equity untuk menjamin kesamaan hak asasi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.  Dengan memiliki akses atas tanah, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola lahan sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan tempat berlindung, hingga terhindar dari rentenir dengan menjaminkan tanah kepada pihak bank yang lebih terpercaya ketika membutuhkan uang. Disampaikan pula capaian pelaksanaan distribusi tanah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, serta pelaksanaan kebijakan perkebunan sawit sebagai tanaman miracle yang mampu menggerakan perekonomian Nasional.

Setelah pemaparan materi untuk ketiga topik, acara dilanjutkan dengan Diskusi Tematik dan panitia membagi peserta kedalam kelompok Diskusi. Tujuan dari Diskusi Tematik ini adalah meminta masukan masyarakat sipil atas draft Rekomendasi untuk Presiden yang telah disiapkan oleh Komnas HAM. Dalam Diskusi dengan tema “Reforma Agraria Berbasis HAM”, dikemukakan pendapat dan pengalaman, bahwa pelaksanaan reforma agraria selama ini masih ditafsirkan secara sempit sebagai pendaftaran dan sertifikasi tanah saja, dan belum menyelesaikan konflik agraria yang ada secara terpadu dan menyeluruh.

Dari segi kebijakan, pada dasarnya telah terdapat itikad baik dari Pemerintah dengan menerbitkan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Namun pembuatan perpres tersebut belum diikuti dengan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih, pembuatan peta indikatif yang komprehensif, serta penyelenggaraan perizinan yang terpadu dengan izin sektor lain terkait lahan dan kawasan. Diangkat juga masalah Perhutanan Sosial yang capaiannya masih sangat jauh dari target awal Nasional, yaitu12,7 juta hektar serta pertanyaan mengenai ketepatan sasaran dari Perhutanan Sosial menyasar kesejahteraan masyarakat setempat.

Diskusi juga merekomendasikan saran yang dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria yang ada, yaitu dengan pembuatan peta indikatif; perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk standar perizinan terpadu secara holistik dan integratif; membentuk badan pelaksana refroma agraria; dan melakukan studi jangka panjang terkait regulasi yang dibuat serta efek jangka panjangnya pada masyarakat. Rekomendasi yang diberikan sehubungan dengan Reforma Agraria berbasis HAM adalah agar penyelenggaraan reforma agrarian dikonsistenkan dengan amanat TAP MPR No. IX/MPRRI/2001, baik konsep dan pelaksanaannya.

Dari hasil diskusi tersebut, tim perumus kemudian merumuskan rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden pada pelaksanaan Kegiatan Hari Kedua, 11 Desember 2018 di Gedung Komnas HAM. (Tyo)

Banjir Bandang Landa Indonesia Sepanjang 2018, Mitigasi Bencana Diperlukan

Meningkatnya curah hujan pada akhir tahun ini membuat sejumlah wilayah yang ada di Indonesia mengalami banjir dan longsor. Sebanyak 83 insiden bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah Jawa Barat selama bulan November 2018. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah[1] (BPBD) Jabar, 83 kejadian itu meliputi 23 insiden banjir dan 60 longsor. Dari jumlah tersebut, enam orang meninggal dunia. Pada medio Oktober lalu BMKG telah memberikan sinyal kewaspadaan akan terjadinya banjir, namun sinyal yang telah diberikan oleh BMKG masih luput dari adanya korban.

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa banjir bandang yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia bisa saja disebabkan curah hujan yang tinggi dan ditambah lagi dengan keadaan daya tampung suatu kawasan yang kurang memadai.

“Banjir dan longsor yang terjadi dalam bulan-bulan ini, bisa saja diakibatkan dari adanya pembalakan liar (illegal logging). Namun perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah kawasan tersebut imbas dari illegal logging atau murni bencana alam. Untuk mengantisipasi adanya korbaN jiwa dan korban non fisik, perlu adanya upaya mitigasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sejauh ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terbilang siaga dengan adanya peringatan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” lanjut Rika.

Yang paling penting adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di daerah rawan bencana, masyarakat perlu diberikan simulasi bencana menghadapi banjir bandang. Sehingga hal ini bisa mengurangi dampak resiko dari banjir bandang.

RTRW Sebagai Upaya Mitigasi

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi resiko bencana, perencanaan dari tata ruang wilayah juga dapat sebagai upaya mitigasi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus memasukkan kajian resiko bencana untuk melihat sejauh mana tingkat kerawanan, ancaman, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.

Hal ini sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang wilayahnya rentan terhadap adanya bencana. Rencana tata ruang berdasarkan perspektif mitigasi bencana, sangat berguna dalam mereduksi ancaman terhadap bencana. (Dona)

 

 

[1] Kompas. 2018. "Di Jawa Barat, 83 Bencana Banjir dan Longsor Terjadi Selama November", https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/17493501/di-jawa-barat-83-bencana-banjir-dan-longsor-terjadi-selama-november. Diakses 03 Desember 2018 pukul 14.29 WIB

Selamatkan Kawasan Karst Indonesia, Warisan Dunia Masa Depan Dibawah Bayang-Bayang Tambang

Kawasan karst merupakan ekosistem unik yang mempunyai peran ekologis penting di alam. Kawasan karst menjadi penjamin ketersediaan air bersih melalui danau dan sungai bawah tanahnya, berperan sebagai regulator iklim dalam bentuk reservoir karbon dalam bentuk batuan karbonat, penyimpan informasi lingkungan masa lalu, dan menjadi habitat bagi flora dan fauna unik dan bahkan endemik yang telah berevolusi sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi karst.

Tidak hanya peran ekologisnya yang signifikan, kawasan-kawasan karst di Indonesia juga menyimpan catatan sejarah perkembangan budaya umat manusia dari ribuan tahun lalu. Karst Sangkurilang Mangkalihat di Kalimantan Timur memiliki setidaknya 37 goa prasejarah, di dalam goa prasejarah ini terdapat lukisan-lukisan tangan tertua di Asia Tenggara dan juga artefak-artefak dari zaman batu hingga zaman logam.[1] Karst Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan menyimpan situs hunian manusia purba, beberapa diantaranya adalah Gua Babi dan Gua Tengkorak.[2] Goa-goa hunian manusia purba lengkap dengan lukisan dinding purba ini juga terdapat di kawasan karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan.[3]

Keunggulan ekologis dan peran budayanya ini membuat kawasan-kawasan karst di Indonesia didorong untuk masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menominasikan kawasan karst Sangkurilang Mangkalihat dan karst Maros-Pangkep untuk menjadi Warisan Dunia UNESCO. Karst Maros-Pangkep bahkan digadang-gadang dapat menyaingi keindahan Karst Cina Selatan yang telah terlebih dahulu masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.

Namun Indonesia tidak akan dapat meyakinkan UNESCO akan komitmennya untuk menjaga karst sebagai warisan dunia jika terus membiarkan industri ekstraktif, terutama tambang, mengancam kelestarian kawasan karst. Dari sekitar 40 ribu hektar kawasan karst di Maros-Pangkep, hanya sekitar 20 ribu hektar saja yang masuk dalam perlindungan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, setengah sisanya dibagikan pada industri pertambangan batu kapur dan marmer.[4] Karst Pegunungan Meratus terancam oleh tambang batubara, setelah gugatan WALHI atas izin PT.Mantimin Coal Mining -yang sebagian wilayah kerjanya masuk dalam kawasan karst -dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.[5] Kawasan Karst Sangkurilang Mangkalihat pun tak bernasib lebih baik, setelah Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur hanya melindungi 362.706,11 hektar sebagai kawasan bentang alam karst[6] dari 1.867.676 hektar Kawasan Ekosistem Karst Sangkurilang Mangkalihat.[7] Perlindungan yang sangat terbatas ini membuat sebagian besar Kawasan ekosistem Karst Sangkurilang Mangkalihat berada di bawah bayang-bayang tambang.[8]

Perlindungan terhadap kawasan karst tidak boleh terfragmentasi, tidak boleh hanya melindungi satu dua goa yang dianggap memiliki artefak sejarah, atau hanya melindungi sebagian ponor atau sungai bawah tanahnya. Kawasan karst harus dipandang sebagai suatu kesatuan ekosistem yang utuh, saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga jika ingin melindunginya, harus melindungi keseluruhan ekosistem. Eksploitasi pada sebagian areal karst akan mempengaruhi karst sebagai sebuah ekosistem.

Kawasan karst pun harus diposisikan sebagai ekosistem esensial yang bernilai konservasi tinggi, sehingga dimanapun lokasi terdapatnya karst ini, ia harus selalu dilindungi. Sayangnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 (UU No. 5/1990) tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya tidak mengenal dan mengakomodasi perlindungan terhadap ekosistem esensial ini, sehingga kawasan karst yang tidak berada di dalam Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam minim perlindungan. Perlindungan terhadap karst saat ini masih bertumpu pada Kementerian ESDM yang menetapkannya sebagai Cagar Geologi dimana penetapan dan pengelolaan cagar geologi itu pun tidak mengacu pada UU No. 5/1990.

Jika Pemerintah Indonesia tak serius dalam melindungi kawasan karst, baik dalam hal perbaikan peraturan perundang-undangan, kebijakan investasi yang diambil hingga penegakan hukum, maka cita-cita menjadikan kawasan karst Indonesia sebagai Warisan Dunia UNESCO yang bisa mengalahkan Karst Cina Selatan tak akan terwujud. Bisa jadi sebelum UNESCO sempat menetapkannya sebagai Warisan Dunia, kawasan ini sudah kehilangan fungsi ekologis dan nilai budaya yang dibanggakannya. (Rika)

 

[1] https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/tentang-sangkulirang-mangkalihat/

[2] https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpsmpsangiran/wp-content/uploads/sites/11/2017/12/Jejak-Langkah_Page_53-54_Compressed.pdf

[3] http://www.tn-babul.org/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3Akarst-maros-pangkep-warisan-dunia-warisan-kita&catid=49%3Aartikel&Itemid=195

[4] http://www.mongabay.co.id/2013/11/26/ekosistem-karst-sulsel-makin-terancam/  dan http://www.tn-babul.org/index.php?option=com_content&view=article&id=451:karst-lahan-subur-tambang-marmer&catid=70:berita&Itemid=1

[5] http://mediaindonesia.com/read/detail/192878-gugatan-ditolak-walhi-ajukan-banding.html

[6] Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036

[7] Peraturan Gubernur Kalimantan Timur no. 67 Tahun 2012 tentang Kawasan Karst Sangkurilang Mangkalihat

[8] https://www.jatam.org/2017/02/24/selamatkan-karst-indonesia-dari-tambang-dan-pabrik-semen-2/

 

Hutan Hujan Tropis Sumatera : Warisan Dunia yang Terancam Punah

Hutan hujan tropis Sumatera telah lama dielu-elukan dunia sebagai surga di khatulistiwa. keanekaragaman hayati hutan hujan tropis ini bukan main, baik dari segi jumlah spesies maupun keunikan spesies. Hutan Tropis Sumatera merupakan rumah bagi kurang lebih 10,000 spesies tumbuhan, termasuk didalamnya 17 genus endemik; 200 spesies mamalia dimana 22 spesies diantaranya adalah mamalia asia yang tidak ditemukan di pulau lain di Indonesia, dan 15 spesies lainnya hanya ditemukan di wilayah Indonesia, termasuk hewan eksotis endemik Orang Utan Sumatera.

Wilayah hutan hujan tropis ini juga menyimpan bukti biogeografis evolusi pulau sumatera. Karena keunikannya ini, pada tahun 2004 United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan Hutan Hujan Tropis Sumatera sebagai situs alam warisan dunia yang terdiri dari 3 (tiga) taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Namun sayangnya, hutan yang disanjung UNESCO sebagai kawasan yang memiliki “outstanding universal value” dan “exceptional biodiversity” ini terancam keberadaannya dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, Hutan Hujan Tropis Sumatera masuk dalam daftar merah warisan dunia dalam bahaya (world-heritage in danger list).

Kebakaran hutan dan lahan, perambahan untuk kebun dan tambang, pembalakan liar, perburuan satwa dilindungi, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bendungan, merupakan beberapa ancaman yang dapat merusak integritas kawasan tersebut.  

Tekanan proyek-proyek pembangunan dan perburuan liar merupakan bahaya yang mengintai Taman Nasional Gunung Leuser tiap harinya. Kawasan yang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser ini terancam oleh rencana pembangunan bendungan untuk PLTA[1]. Selain itu, perburuan liar juga memperparah kondisi TNGL.

Masih segar di ingatan kita bagaimana pembunuhan terhadap Gajah Bunta pada tahun 2018 membuat masyarakat Indonesia juga dunia internasional naik pitam. Peristiwa gajah mati diracun ataupun dijerat hampir terjadi tiap tahun di kawasan leuser[2]. Sementara itu, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) mengalami fragmentasi habitat akibat pembangunan infrastruktur jalan. Saat ini terdapat 3 (tiga) jalan nasional yang membelah TNBBS.[3] Pembukaan jalan ini selain menganggu habitat hewan sensitif seperti Badak Sumatera, juga mengundang permasalahan lain seperti pembalakan liar, perambahan dan perburuan satwa liar.

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) pun tak bernasib lebih baik. TNKS juga mengalami permasalahan serupa dengan taman nasional lainnya, yakni perambahan, alih fungsi lahan, fragmentasi habitat akibat pembangunan jalan, dan perburuan liar dengan target utama harimau Sumatera.[4] Balai TNKL pun telah lama berkonflik dengan masyarakat adat sekitar taman nasional, konflik yang semestinya dapat diselesaikan dengan solusi yang mengakomodasi kepentingan bersama.

Telah lebih dari 7 tahun Hutan Hujan Tropis Sumatera tak jua keluar dari kategori warisan dunia dalam bahaya. Hal ini membuat dunia internasional mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga kawasan konservasi tersebut. Ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum atas pertambangan dan pembalakan liar, alih fungsi lahan ilegal serta perburuan satwa liar dilindungi perlu diperkuat, tidak hanya menyasar pelaku kecil lapangan tapi juga pelaku intelektual yang biasanya bermodal dan mempunyai pengaruh besar.

Selain penegakan hukum, kebijakan preventif untuk mencegah kejahatan tersebut juga perlu dibenahi, seperti pengawasan terhadap perizinan dan pemberdayaan masyarakat dengan alternatif mata pencaharian yang tidak memberi tekanan pada  kawasan konservasi.

Pemberdayaan masyarakat juga haruslah mulai bergeser dari paradigma bahwa masyarakat adalah “objek” yang perlu ditata agar tidak mengganggu konservasi, menjadi masyarakat adalah “subjek” dari kegiatan konservasi itu sendiri. Masyarakat di sekitar kawasan konservasi hendaklah diposisikan tidak sebagai ancaman tapi rekan kerja yang harus diberdayakan untuk konservasi itu sendiri.  Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU No. 5/1990) memang belum mengakomodasi secara layak masyarakat sebagai pelaku konservasi. UU No. 5/1990 masih memandang negara sebagai aktor utama konservasi.

Pengabaian atas hak dan peran masyarakat akan terus memperpanjang konflik antara taman nasional dengan masyarakat sekitar kawasan. Sambil menunggu perbaikan di tataran perundang-undangan, konflik antara taman nasional dan masyarakat sekitar kawasan saat ini mulai coba diredam dengan program-program kerjasama seperti perhutanan sosial dan mekanisme pengelolaan kolaboratif lainnya.

Di sisi pemerintah sendiri, pilihan kebijakan yang diambil belum sepenuhnya dengan hati-hati mempertimbangkan kepentingan konservasi. Sumber energi dan akses jalan merupakan kebutuhan yang tidak terelakan bagi negara dengan pertumbuhan penduduk seperti Indonesia,namun pengambilan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan ini harus diseimbangkan dengan perlindungan ekosistem.

Sebelum menjalankan projek yang akan berdampak pada kawasan konservasi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pemerintah, yaitu : a) Apakah projek tersebut sesuai dengan rencana tata ruang? b) apakah tidak ada alternatif lokasi lain?; c) apakah prinsip kehati-hatian (precautionary principle) telah diterapkan dalam pengambilan keputusan?; d) apakah biaya eksternalitas lingkungan telah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan?; dan e) Jika tidak ada alternatif lain, apakah desain projek telah dirancang sebaik mungkin untuk meminimalisasi gangguang pada kawasan? Contohnya penyesuaian lebar jalan, arah jalan, skala projek dan penggunaan teknologi terbaik. Kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya menggambarkan kemana keberpihakan pemerintah Indonesia.

Penetapan Hutan Hujan Tropis Sumatera sebagai Warisan Dunia UNESCO merupakan bentuk amanat masyarakat internasional kepada Indonesia. Dengan statusnya sebagai warisan dunia, Pemerintah Indonesia tidak hanya bertanggungjawab pada warga negaranya tetapi juga pada warga dunia untuk menjaga Hutan Hujan Tropis Sumatera. (Rika)

 

 

 

[1] http://www.mongabay.co.id/2017/11/12/dua-mega-proyek-plta-ini-dikhawatirkan-mengancam-kelestarian-leuser/

[2] https://regional.kompas.com/read/2018/06/23/16382241/polisi-terus-kejar-pembunuh-dan-pencuri-gading-gajah-bunta

[3] http://www.mongabay.co.id/2015/05/25/jalan-nasional-yang-memenggal-taman-nasional/

[4] http://tfcasumatera.org/taman-nasional-kerinci-seblat-riwayatmu-ini/