ICEL

ICEL

Keppres 20/2018, Pembatasan Akses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

 

Pada 21 Agustus 2018 Presiden Joko Widodo mengesahkan Keputusan Presiden No. 20 tahun 2018 (Keppres 20/2018) tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Keppres tersebut walaupun tidak bersifat mengatur namun berdampak luas, karena dapat membatasi keterbukaan informasi.

Hal Ini karena Keppres 20/2018 memberikan kewenangan akses data dan informasi geospasial yang dapat dibagi-pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) kepada tujuh aktor, yaitu: Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota (vide pasal 1 dan 2). Namun, tidak semua aktor tersebut memiliki kewenangan yang sama. Presiden, Wakil Presiden, Menko Perekonomian, BAPPENAS, Kepala BIG memiliki kewenangan mengunduh dan melihat (vide pasal 4). Sedangkan, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan mengunduh, melihat, dan tertutup yang akan diatur dengan peraturan menko perekonomian (vide pasal 5).

Selain itu, ketujuh aktor tersebut dapat memberikan mandat akses kepada pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap menjaga kerahasian data dan informasi geospasial (vide pasal 6 ayat (1) dan (2)). Keppres ini juga secara tegas melarang seseorang yang bukan pemegang akses atau penerima mandat mengakses data dan informasi geospasial melalui JIGN (vide pasal 6 ayat (3)).

Kelompok CSO menilai bahwa Keppres tersebut tidak sesuai dengan cita-cita kebijakan satu peta, karena membatasi akses masyarakat terhadap data dan informasi geospasial yang berakibat pada terhalangnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan satu peta. Walaupun demikian, Keppres tersebut tidak menutup akses sepenuhnya karena data dan informasi geospasial masih dapat diakses dengan cara selain JIGN, melalui PPID atau permohonan informasi kepada walidata misalnya. (Marsya)