Tahun Terbit :
2022

Indonesia merupakan negara nomor dua di dunia sebagai negara yang paling banyak melepaskan sampah plastik ke laut, yaitu sebesar 0,48-1,29 juta metrik ton per tahun hanya satu peringkat di bawah Tiongkok. Lepasnya sampah plastik ke laut tidak terlepas dari kesalahan manajemen sampah, mulai dari konsumsi plastik sekali pakai oleh masyarakat hingga tingginya jumlah sampah yang tak tertangani oleh pemerintah. [...]

 

Tahun Terbit :
2022

Fenomena SLAPP berupa pelaporan pidana dan gugatan perdata kepada Pembela HAM atas lingkungan merupakan fenomena gunung es, kasus-kasus yang terlapor dan tercatat hanyalah puncak gunung es saja. Hal ini karena konsep SLAPP dan Anti-SLAPP di Indonesia masih tergolong baru dan cenderung sektoral, sehingga operasionalisasi Anti- SLAPP yang diatur dalam pasal 66 UU 32/2009 masih mengalami kendala. [...]

Tahun Terbit :
2022

Saat ini, perlindungan hukum kepada pembela HAM melalui mekanisme Anti-SLAPP hanya dikenal pada sektor lingkungan hidup, yaitu pasal 66 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pasal 66 UU 32/2009 memberikan perlindungan hukum bagi pembela HAM atas lingkungan dari serangan hukum, berupa tuntutan pidana ataupun gugatan perdata. Sayangnya, mekanisme Anti-SLAPP ini belum memiliki hukum acara yang komprehensif. [...]

 

Tahun Terbit :
2021

Industri cat dan pelapisan di Indonesia memiliki pasar yang cukup kuat di Indonesia. Hal ini tergambarkan dengan posisi Indonesia sebagai pasar cat dan pelapisan terbesar di Asia Tenggara. Selama periode 2014 – 2019, industri cat dan pelapisan di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6% tiap tahunnya. Pertumbuhan ini hasil dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh 150 produsen cat di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 1.5 juta MT per tahun [...]

Tahun Terbit :
2021

Saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) tengah dibahas di DPR. Adapun RUU EBT ini direncanakan dibentuk untuk memberikan kerangka hukum terkait penetapan kebijakan, pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan agar terstruktur dan terarah implementasinya dari skala nasional hingga daerah.

Proyeksi yang ditetapkan kemudian adalah percepatan pengembangan EBT [...]

Tahun Terbit :
2021

Indonesia Environmental Law Outlook 2021 ini merupakan insiatif dari ICEL dalam merefleksikan berbagai problematika hukum yang mempengaruhi tata kelola lingkungan hidup selama tahun 2020 dan memproyeksi beberapa agenda bagi penguatan hukum lingkungan di tahun 2021. Outlook ini secara sadar tidak mengangkat semua permasalahan lingkungan yang ada. Pemilihan isu-isu yang diangkat berdasarkan urgensi dari dinamika berbagai kebijakan nasional yang menekan upaya perlindungan LH [...]

Tahun Terbit :
2020

Seri #1Kertas Kebijakan

HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM POROS PERCEPATAN INVESTASI: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyebutkan lima prioritas pemerintah pada periode kedua kepemimpinannya (2019-2024), yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan prioritas ketiga adalah menyusun omnibus law, yang dijelaskan oleh Presiden sebagai [...]

Tahun Terbit :
2019

POLICY BRIEF 1: Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi sebagai Kejahatan Terorganisasi.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan terorganisasi transnasional, namun penanganannya masih terkesan seperti kejahatan kecil yang terpisah-pisah. Guna menjerat kejahatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindung [...]

Tahun Terbit :
2019

POLICY BRIEF 2: Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi

Pemulihan satwa dilindungi hasil dari tindak pidana membutuhkan biaya yang besar, mulai dari penyelamatan, pemeliharaan, rehabilitasi, hingga pelepasliaran. Belum lagi biaya perbaikan kerugian ekologis lain yang timbul dari hilangnya satwa di habitat. Biaya pemulihan ini tidak pernah ditanggung oleh pelaku kejahatan, melainkan ditanggung Pemerintah dan lembaga konservasi.[...]

Tahun Terbit :
2019

POLICY BRIEF 3: Perbaikan Regulasi Penetapan Status Perlindungan Spesies Guna Menjamin Urgensi Pengawetan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemanfaat.

Regulasi penetapan status perlindungan spesies memiliki konsekuensi tidak hanya bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, tetapi juga penegakan hukum atas kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi. Karena memiliki konsekuensi pidana, penetapan status perlindungan spesies  [...]

Tahun Terbit :
2019

POLICY BRIEF 4: Perumusan Delik Pidana Konservasi yang Menjawab Kebutuhan Terkini.

Terdapat tiga permasalahan utama dari perumusan delik pidana konservasi dalam UU No. 5/1990 saat ini yang menjadi halangan dalam penegakan hukumnya, yaitu dari segi normatif perumusan delik, operasionalisasi delik materiil yang tidak jelas kriteria dampaknya, tindakan dalam perkembangan kejahatan konservasi yang tidak diatur sebagai delik, serta kondisikondisi dimana tindakan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana tetapi tidak masuk dalam pengecualian tindak pidana yang diatur dalam UU No.5/1990.

Tahun Terbit :
2019

POLICY BRIEF 5: Penguatan Pemidanaan yang Sesuai dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Penguatan pemidanaan hendaknya mempertimbangkan tujuan konservasi yaitu pelestarian keanekaragaman hayati serta mempertimbangkan tren pemidanaan yang bergeser ke arah restorative justice dibandingkan hukuman pembalasan. Untuk itu, penguatan pemidanaan dapat dilakukan dengan strategi penuntutan sebagai kejahatan terorganisasi transnasional dengan nilai ekonomi tinggi, penggunaan sanksi yang berorientasi pemulihan, penggunaan pidana dengan instrumen hukum lain seperti perdata dan administrasi, perbaikan rumusan delik pidana secara normatif, dan penyusunan pedoman pemidanaan

Tahun Terbit :
2019

POLICY BRIEF 6: Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 hanya mengatur pada pertanggungjawaban perorangan dalam tindak pidana konservasi. Sementara itu, Dalam perkembangan kejahatan konservasi, peran korporasi makin terlihat, terlebih dengan dinamika modus yang ada. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk mengatur pertanggung- jawaban korporasi dalam kejahatan konservasi pada tingkat undang-undang. Pengaturan ini mencakup ruang lingkup korporasi, siapa yang dapat dijerat jika korporasi melakukan kejahatan konservasi, dan sanksi apa yang cocok untuk dijatuhkan dengan mempertimbangkan tujuan dari konservasi itu sendiri.

Tahun Terbit :
2019

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa telah terjadi perubahan positif pada tata kelola hutan dan lahan selama masa pemerintahan Joko Widodo dengan pemberian akses perhutanan sosial dan reforma agraria, penyelesaian berbagai konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan serta penegakan hukum.1 Perbaikan tata kelola ini bahkan mendapat apresiasi FAO. Namun, rendahnya Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) pada 2016 silam [...]

Tahun Terbit :
2019

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana dalam mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke-“khas”-an penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).“Khas”-nya ketentuan pidana dalam UU 32/2009 seolah diabaikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). [...]

Tahun Terbit :
2019

Kertas Kebijakan | Agustus 2019 | Seri Pengelolaan Sampah #2

Tahun Terbit :
2019

Kertas Kebijakan | Juni 2019 | Seri Pengelolaan Sampah #1

Pasca penerapan pembatasan impor limbah plastik yang diberlakukan Cina, perdagangan limbah plastik merupakan gejala yang semakin kerap mengemuka di Asia Tenggara. [...]

Tahun Terbit :
2019

Pada akhir April lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya meluncurkan sebuah peraturan yang telah lama ditunggu-tunggu. PermenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLHK 15/2015”) merupakan peraturan yang memutakhirkan baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga termal. [...]

Tahun Terbit :
2018

Meningkatnya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang direncanakan untuk dibangun mengakibatkan meningkatnya potensi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut yang ditimbulkan kegiatan tersebut. Untuk itu,dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengendalikan kegiatan PLTU Batubara sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem pesisir dan laut.