Kertas Kebijakan

Jelajahi dan unduh gratis kertas-kertas kebijakan kami!

Memperkuat Peraturan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Melalui Instrumen Ekonomi

Indonesia merupakan negara nomor dua di dunia sebagai negara yang paling banyak melepaskan sampah plastik ke laut, yaitu sebesar 0,48-1,29 juta metrik ton per tahun hanya satu peringkat di bawah Tiongkok. Lepasnya sampah plastik ke laut tidak terlepas dari kesalahan manajemen sampah, mulai dari konsumsi plastik sekali pakai oleh masyarakat hingga tingginya jumlah sampah yang…

Urgensi Peraturan Anti-SLAPP Di Indonesia: Pembelajaran Dari Beberapa Negara

Fenomena SLAPP berupa pelaporan pidana dan gugatan perdata kepada Pembela HAM atas lingkungan merupakan fenomena gunung es, kasus-kasus yang terlapor dan tercatat hanyalah puncak gunung es saja. Hal ini karena konsep SLAPP dan Anti-SLAPP di Indonesia masih tergolong baru dan cenderung sektoral, sehingga operasionalisasi Anti- SLAPP yang diatur dalam pasal 66 UU 32/2009 masih mengalami…

Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana

Saat ini, perlindungan hukum kepada pembela HAM melalui mekanisme Anti-SLAPP hanya dikenal pada sektor lingkungan hidup, yaitu pasal 66 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pasal 66 UU 32/2009 memberikan perlindungan hukum bagi pembela HAM atas lingkungan dari serangan hukum, berupa tuntutan pidana ataupun gugatan perdata.

Dua Isu Krusial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan

Saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) tengah dibahas di DPR. Adapun RUU EBT ini direncanakan dibentuk untuk memberikan kerangka hukum terkait penetapan kebijakan, pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan agar terstruktur dan terarah implementasinya dari skala nasional hingga daerah.