Kertas Kebijakan

Jelajahi dan unduh gratis kertas-kertas kebijakan kami!

Peluang Pengelolaan Dana Pemulihan dari Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan telah banyak dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dari pencemar/perusak lingkungan agar memulihkan kembali kondisi lingkungan hidup yang rusak dan tercemar. Akan tetapi, pemulihan lingkungan terkendala oleh pengelolaan dana pemulihan yang diperoleh dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Kertas kebijakan ini berusaha untuk menjelaskan kendala dalam sistem penghimpunan dan pengelolaan dana pemulihan lingkungan hidup serta…

Pentingnya Pengaturan Penghapusan Timbal dalam Cat: Melalui Aturan Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya

Dampak paparan timbal dalam cat terhadap kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, begitu signifikan. Kertas kebijakan ini memiliki pandangan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang untuk mengatur perihal penghapusan cat bertimbal di Indonesia melalui kerangka hukum pengelolaan bahan beracun dan berbahaya (B3). Berdasarkan kewenangan tersebut, kertas kebijakan ini merekomendasikan tiga Langkah untuk…

Dua Isu Krusial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan

Saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) tengah dibahas di DPR. Adapun RUU EBT ini direncanakan dibentuk untuk memberikan kerangka hukum terkait penetapan kebijakan, pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan agar terstruktur dan terarah implementasinya dari skala nasional hingga daerah.

Memperkuat Peraturan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Melalui Instrumen Ekonomi

Tinjauan terhadap berbagai peraturan kepala daerah tentang pembatasan plastik sekali pakai di Indonesia menunjukan bahwa tidak cukup banyak pemerintah daerah yang menggunakan instrumen ekonomi untuk pembatasan plastik sekali pakai. Ada pun sebagian kecil dari peraturan-peraturan tersebut yang sudah memiliki ketentuan soal instrumen ekonomi ternyata pengaturannya masih kurang efektif dan tepat sasaran. Kertas kebijakan ini merekomendasikan…

Urgensi Peraturan Anti-SLAPP Di Indonesia: Pembelajaran Dari Beberapa Negara

Fenomena SLAPP berupa pelaporan pidana dan gugatan perdata kepada Pembela HAM atas lingkungan merupakan fenomena gunung es, kasus-kasus yang terlapor dan tercatat hanyalah puncak gunung es saja. Hal ini karena konsep SLAPP dan Anti-SLAPP di Indonesia masih tergolong baru dan cenderung sektoral, sehingga operasionalisasi Anti- SLAPP yang diatur dalam pasal 66 UU 32/2009 masih mengalami…

Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana

Saat ini, perlindungan hukum kepada pembela HAM melalui mekanisme Anti-SLAPP hanya dikenal pada sektor lingkungan hidup, yaitu pasal 66 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pasal 66 UU 32/2009 memberikan perlindungan hukum bagi pembela HAM atas lingkungan dari serangan hukum, berupa tuntutan pidana ataupun gugatan perdata.