BEBERAPA KRITIK HUKUM TERHADAP PERUBAHAN UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

BEBERAPA KRITIK HUKUM TERHADAP PERUBAHAN UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

Tahun Terbit:2020

Keterangan:

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah disahkan menjadi undang-undang (“Perubahan UU No. 4 Tahun 2009”) pada 12 Mei 2020 menuai catatan kritis dari banyak pihak. Catatan pertama datang dari proses pembentukan Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, serta usaha Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 untuk menyelaraskan materi muatannya dengan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (“RUU Cipta Kerja”) yang masih dibahas. Selain itu, secara substantif Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 juga menuai kritik. Dalam lembar kajian ini, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) akan melihat permasalahan dalam Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 baik secara formil maupun substantif. Secara substantif, ICEL akan memfokuskan pembahasan kepada isu: a) pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah; b) penetapan wilayah dan perizinan kegiatan pertambangan; c) pengawasan; d) pemulihan, termasuk reklamasi dan pasca tambang; serta e) penegakan hukum. Adapun dokumen Rancangan Undang-Undang yang digunakan pada analisis ini adalah dokumen RUU per tanggal 11 Mei 2020

 

Dokumen ini mengalami revisi dengan versi terupdate yang diupload per 8 Juni 2020 jam 10.30

Download