Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Keterangan:

Seri Analisis- Seri#3

*Dokumen ini masih akan diperbaharui

Ket: RUU Cipta Kerja yang menjadi referensi dalam seri analisis ini adalah RUU Cipta Kerja versi 14 Februari 2020 yang diambil dari Laman Resmi Kemenko Perekonomian https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja

 

Pada Senin, 5 Oktober 2020 dalam sidang paripurna DPR dan Pemerintah menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja, meski berbagai lapisan masyarakat terus menyuarakan ketidaksetujuannya karena prosedur dan substansi yang bermasalah. Sejak diserahkan oleh Pemerintah pada 12 Februari 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja tetap dijalankan walaupun Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Dalam rancangan awal, undang-undang terdampak sejumlah 79 undang-undang, yang pada akhirnya mengalami perubahan menjadi 76 undang-undang. Namun secara pokoknya beberapa undang-undang yang selama ini mendapat kritik tetap menjadi bagian dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).1“Dipaksakan”, adalah kata yang menggambarkan bagaimana cara DPR dan Pemerintah dalam menyusun undang-undang ini. Sebelum membahas lebih lanjut, ijinkan kami mengajukan pertanyaan dasar yang seharusnya dapat dijawab oleh penyusun undang-undang: Adakah penyusun UU Cipta Kerja ini yang memahami dan mampu menjelaskan undang-undang tersebut? Bukankah sudah sewajarnya seorang penyusun undang-undang memahami dan tentunya mampu menjelaskan isi dari undang-undang yang disusunnya?

[…]

Download