HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM POROS PERCEPATAN INVESTASI: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM POROS PERCEPATAN INVESTASI: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM POROS PERCEPATAN INVESTASI: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Tahun Terbit:2020

Keterangan:

Seri #1Kertas Kebijakan: HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM POROS PERCEPATAN INVESTASI: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

__

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyebutkan lima prioritas pemerintah pada periode kedua kepemimpinannya (2019-2024), yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan prioritas ketiga adalah menyusun omnibus law, yang dijelaskan oleh Presiden sebagai “undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa (puluhan) undang-undang.” Pada awalnya Presiden menyatakan bahwa ada dua omnibus law yang akan disusun, yakni Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) dan Omnibus Law Pemberdayaan UMKM (PMUKM). Dalam berbagai kesempatan lainnya, Presiden menyatakan bahwa omnibus law diperlukan untuk mempercepat penerbitan regulasi yang mendorong kemudahan investasi. Hingga kertas kebijakan ini diluncurkan, Pemerintah setidaknya telah menyusun Rancangan Omnibus Law CLK. Sayangnya, proses pembuatan omnibus law tersebut sangat tertutup, bahkan naskahnya tidak dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah dalam keterangan resminya menyatakan baru akan memperhatikan masukan dan pertimbangan masyarakat ketika rancangan omnibus law disampaikan kepada DPR. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berencana untuk mengawal proses pembahasan Omnibus Law CLK, salah satunya dengan meluncurkan seri kertas kebijakan. Kertas kebijakan ini dimaksudkan untuk merespons dan memberi masukan kepada para pengambil keputusan yang terlibat dalam penyusunan Omnibus Law CLK. Namun, mengingat ketiadaan naskah akademik dan rancangan Omnibus Law CLK resmi yang dapat diperoleh, basis informasi yang menjadi acuan dalam penyusunan kertas kebijakan ini (Seri 1) adalah pernyataan pejabat pemerintah di media, pemaparan pejabat kementerian dan lembaga dalam seminar/workshop tentang omnibus law, serta tren kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi sejak periode pertama hingga 15 Januari 2020

Download