Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi

Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi

Tahun Terbit:2019

Keterangan:

POLICY BRIEF 2: Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi. | Permalink

__

Pemulihan satwa dilindungi hasil dari tindak pidana membutuhkan biaya yang besar, mulai dari penyelamatan, pemeliharaan, reha­bilitasi, hingga pelepasliaran. Belum lagi biaya perbaikan kerugian ekologis lain yang timbul dari hilangnya satwa di habitat.  Biaya pemulihan ini tidak pernah ditanggung oleh pelaku kejahatan, me­ lainkan ditanggung Pemerintah dan lembaga konservasi. Hukum lingkungan Indonesia saat ini telah mengenal konsep pertanggung­ jawaban pemulihan atas akibat tindak pidana. Namun mekanisme ini tidak diakomodasi dalam No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1990). Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan terhadap UU No. 5 /1990 dengan mengatur ketentuan pertanggungjawaban pemulihan, baik melalui pidana tambahan, gugatan perdata atau sanksi administrasi agar penegakan hukum dapat memberikan keadilan pula pada spesies yang dilindungi. Sambil menunggu revisi UU No. 5/1990, strategi se­ mentara yang dapat dilaksanakan adalah uji coba instrumen hukum tentang pemulihan lain diluar UU No.5/1990 dengan segala keterbatasannya.

Permalink    Download