Jelajahi dan unduh gratis kertas-kertas kebijakan kami!
Fenomena SLAPP berupa pelaporan pidana dan gugatan perdata kepada Pembela HAM atas lingkungan merupakan fenomena gunung es, kasus-kasus yang terlapor dan tercatat hanyalah puncak gunung es saja. Hal ini karena konsep SLAPP dan Anti-SLAPP di Indonesia masih tergolong baru dan cenderung sektoral, sehingga operasionalisasi Anti- SLAPP yang diatur dalam pasal 66 UU 32/2009 masih mengalami…
Saat ini, perlindungan hukum kepada pembela HAM melalui mekanisme Anti-SLAPP hanya dikenal pada sektor lingkungan hidup, yaitu pasal 66 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pasal 66 UU 32/2009 memberikan perlindungan hukum bagi pembela HAM atas lingkungan dari serangan hukum, berupa tuntutan pidana ataupun gugatan perdata.
Dampak dari paparan cat bertimbal pada kesehatan masyarakat, khususnya pada perkembangan otak anak, sangat signifikan. Terlebih lagi, biaya untuk melakukan penghapusan cat bertimbal pada rumah-rumah yang sudah menggunakan cat bertimbal juga sangat besar. Di sisi lain, biaya yang perlu diemban produsen untuk mengganti timbal dalam kandungan cat masih dapat dikendalikan atau bahkan tidak menjadi persoalan.…
Indonesia Environmental Law Outlook 2021 ini merupakan insiatif dari ICEL dalam merefleksikan berbagai problematika hukum yang mempengaruhi tata kelola lingkungan hidup selama tahun 2020 dan memproyeksi beberapa agenda bagi penguatan hukum lingkungan di tahun 2021. Outlook ini secara sadar tidak mengangkat semua permasalahan lingkungan yang ada.
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyebutkan lima prioritas pemerintah pada periode kedua kepemimpinannya (2019-2024), yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 hanya mengatur pada pertanggungjawaban perorangan dalam tindak pidana konservasi. Sementara itu, Dalam perkembangan kejahatan konservasi, peran korporasi makin terlihat, terlebih dengan dinamika modus yang ada. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk mengatur pertanggung- jawaban korporasi dalam kejahatan konservasi pada tingkat undang-undang.
