Kertas Kebijakan

Jelajahi dan unduh gratis kertas-kertas kebijakan kami!

RKUHP : Melemahkan Gakkum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana dalam mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke-“khas”-an penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).“Khas”-nya ketentuan pidana dalam UU 32/2009 seolah diabaikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Kertas Kebijakan | Agustus 2019 | Seri Pengelolaan Sampah #2 Memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan plastik dan sampah plastik dalam peraturan di level nasional. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan dan/atau kebijakan untuk mengelola…

Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional

Pasca penerapan pembatasan impor limbah plastik yang diberlakukan Cina, perdagangan limbah plastik merupakan gejala yang semakin kerap mengemuka di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kertas Kebijakan ini dibuat untuk membantu navigasi bagi praktisi dalam memahami aturan hukum yang relevan dengan perdagangan limbah plastik lintas batas. Lembar informasi ini akan mendeskripsikan aturan hukum mengenai perdagangan limbah…