Kertas Kebijakan

Regulasi penetapan status perlindungan spesies memiliki konsekuensi tidak hanya bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, tetapi juga penegakan hukum atas kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi.

Pemulihan satwa dilindungi hasil dari tindak pidana membutuhkan biaya yang besar, mulai dari penyelamatan, pemeliharaan, rehabilitasi, hingga pelepasliaran. Belum lagi biaya perbaikan kerugian ekologis lain yang timbul dari hilangnya satwa di habitat.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan terorganisasi transnasional, namun penanganannya masih terkesan seperti kejahatan kecil yang terpisah-pisah.

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana dalam mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke-“khas”-an penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).“Khas”-nya ketentuan pidana dalam UU 32/2009 seolah diabaikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kertas Kebijakan | Agustus 2019 | Seri Pengelolaan Sampah #2 Memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan plastik dan sampah plastik dalam peraturan di level nasional. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan dan/atau kebijakan untuk mengelola…

Pasca penerapan pembatasan impor limbah plastik yang diberlakukan Cina, perdagangan limbah plastik merupakan gejala yang semakin kerap mengemuka di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kertas Kebijakan ini dibuat untuk membantu navigasi bagi praktisi dalam memahami aturan hukum yang relevan dengan perdagangan limbah plastik lintas batas. Lembar informasi ini akan mendeskripsikan aturan hukum mengenai perdagangan limbah…