Kertas Kebijakan

Jelajahi dan unduh gratis kertas-kertas kebijakan kami!

Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 hanya mengatur pada pertanggungjawaban perorangan dalam tindak pidana konservasi. Sementara itu, Dalam perkembangan kejahatan konservasi, peran korporasi makin terlihat, terlebih dengan dinamika modus yang ada. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk mengatur pertanggung- jawaban korporasi dalam kejahatan konservasi pada tingkat undang-undang.

RKUHP : Melemahkan Gakkum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana dalam mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke-“khas”-an penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).“Khas”-nya ketentuan pidana dalam UU 32/2009 seolah diabaikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).