Kertas Kebijakan

Kertas kebijakan ini memberikan informasi perihal peraturan terbaru untuk baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal, salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU), yang berlaku pada 23 April 2019. Kertas kebijakan ini mengulas berbagai aspek dari peraturan tersebut, di antaranya perihal ruang lingkup pembangkit listrik yang tercakup dalam peraturan, ketentuan baru…

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa telah terjadi perubahan positif pada tata kelola hutan dan lahan selama masa pemerintahan Joko Widodo dengan pemberian akses perhutanan sosial dan reforma agraria, penyelesaian berbagai konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan serta penegakan hukum.1 Perbaikan tata kelola ini bahkan mendapat apresiasi FAO.

Meningkatnya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang direncanakan untuk dibangun mengakibatkan meningkatnya potensi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut yang ditimbulkan kegiatan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengendalikan kegiatan PLTU Batubara sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem pesisir dan laut.