Jelajahi dan unduh gratis kertas-kertas kebijakan kami!
Kertas Kebijakan | Agustus 2019 | Seri Pengelolaan Sampah #2 Memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan plastik dan sampah plastik dalam peraturan di level nasional. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan dan/atau kebijakan untuk mengelola…
Pasca penerapan pembatasan impor limbah plastik yang diberlakukan Cina, perdagangan limbah plastik merupakan gejala yang semakin kerap mengemuka di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kertas Kebijakan ini dibuat untuk membantu navigasi bagi praktisi dalam memahami aturan hukum yang relevan dengan perdagangan limbah plastik lintas batas. Lembar informasi ini akan mendeskripsikan aturan hukum mengenai perdagangan limbah…
Kertas kebijakan ini memberikan informasi perihal peraturan terbaru untuk baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal, salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU), yang berlaku pada 23 April 2019. Kertas kebijakan ini mengulas berbagai aspek dari peraturan tersebut, di antaranya perihal ruang lingkup pembangkit listrik yang tercakup dalam peraturan, ketentuan baru…
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa telah terjadi perubahan positif pada tata kelola hutan dan lahan selama masa pemerintahan Joko Widodo dengan pemberian akses perhutanan sosial dan reforma agraria, penyelesaian berbagai konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan serta penegakan hukum.1 Perbaikan tata kelola ini bahkan mendapat apresiasi FAO.
