PELEMAHAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RUU CIPTA KERJA

PELEMAHAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RUU CIPTA KERJA

Tahun Terbit:2020

Keterangan:

Seri Analisis #2

Ket: RUU Cipta Kerja yang menjadi referensi dalam seri analisis ini adalah RUU Cipta Kerja versi 14 Februari 2020 yang diambil dari Laman Resmi Kemenko Perekonomian https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang disusun menggunakan pendekatan Omnibus Law mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 undang-undang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Salah satu undang-undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Terdapat 30 pasal UU 32/2009 yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Perubahan dan penghapusan pasal tersebut secara umum memberikan dampak negatif terhadap UU 32/2009 dan juga dalam pelaksanaan nantinya. Setidaknya ada 5 aspek yang pasti terdampak yaitu: perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan lingkungan (izin lingkungan dan AMDAL), akses informasi dan partisipasi publik, pengawasan dan penegakan hukum (pertanggungjawaban mutlak). Kelima aspek tersebut yang akan diuraikan berikut.

 

Versi Bahasa Inggris

Download