Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup

Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup

Tahun Terbit: 2020

Keterangan:

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) memunculkan banyak permasalahan, salah satunya mengenai belum jelasnya agenda pembenahan yang didesain untuk penguatan pengawasan lingkungan hidup. Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) menempatkan pengawasan sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat preventif.1 Karenanya pengawasan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai pengawasan ketaatan pelaku usaha baik terhadap izin lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala klasik yang mencakup antara lain: belum proporsionalnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang kompeten di seluruh Indonesia dibandingkan dengan jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi, minimnya data dan riwayat kepatuhan pelaku usaha sebagai
basis dilakukan pengawasan serta belum optimalnya manajemen sistem informasi lingkungan hidup untuk pengawasan, dan belum optimalnya mekanisme akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup. Masalah-masalah ini membuat pengawasan lingkungan hidup belum optimal mendorong penaatan dan, lebih mendasar lagi, belum mampu menegakkan peraturan lingkungan hidup apalagi menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Download