Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja

Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja

Tahun Terbit: 2020

Keterangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013) yang mengatur mengenai penyelesaikan keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan bidang kehutanan dan/atau perizinan berusaha. Ketentuan semacam ini sudah pernah dimuat dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PP 104/2015) dengan batas waktu penyelesaian keterlanjuran 1 tahun sejak berlakunya PP. Bahkan syarat yang dimuat dalam PP 104/2015 memuat batasan yang lebih ketat. Saat ini seharusnya usaha/kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan PP 104/2015 sudah dapat dikenai sanksi pidana.
Kebijakan dalam Pasal 110A dan 110B tersebut mengingatkan pada wacana amnesty sebagai solusi keterlanjuran penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan—yang dikenal dengan istilah forest amnesty.
Terinspirasi dari kebijakan tax amnesty, forest amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian, mengembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan serta kewajiban lainnya termasuk rehabilitasi hutan. Luasnya kebun sawit di areal hutan dan tingginya kontribusi positif kebun sawit bagi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat menjadi salah satu alasan munculnya wacana ini.
Terdapat beberapa catatan kontra atas kebijakan ini. Pertama, wacana forest amnesty atau wacana sejenis melupakan bahwa hutan seharusnya dilihat lebih dari sekadar sumber daya untuk dimanfaatkan karena terdapat eksternalitas lingkungan yang harus dipertimbangkan secara mendalam. Kedua, keterlanjuran dalam kawasan hutan yang memiliki tipologi berbeda-beda. Selain perbedaan dalam konteks lanskap, penyebab keterlanjuran seperti konflik kebijakan dengan kesengajaan merampok hutan perlu dibedakan penanganannya. Ketiga, terdapat potensi persoalan pengakuan hak kelola masyarakat yang bergantung pada hutan dengan pelanggaran oleh korporasi. Seharusnya, fokus
kebijakan diarahkan pada penguatan hak kelola masyarakat dan penyelesaian konflik tenurial. Keempat, alasan kepastian hukum seharusnya menjadi dasar Pemerintah untuk tidak mengeluarkan tindakan administratif di areal dengan kebijakan yang tumpang-tindih sebelum ada harmonisasi.

Download