Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup

Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup

Tahun Terbit: 2020

Keterangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) yang baru saja disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu membawa berbagai perubahan terhadap beberapa undang-undang, salah satunya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Ketentuan terkait sanksi merupakan salah satu ketentuan yang memiliki perubahan cukup signifikan, termasuk sanksi administratif. Hal menarik dalam perubahan UU No. 32 Tahun 2009 pada UU Cipta Kerja adalah adanya penambahan jenis sanksi administratif, yakni denda administratif. Denda administratif ini sendiri sebelumnya dikenal sebagai denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.1 Selain itu, Naskah Akademik UU Cipta Kerja menyampaikan bahwa secara konsep, UU Cipta Kerja ingin mengedepankan pengenaan sanksi administratif
terlebih dahulu, untuk selanjutnya terhadap beberapa tindakan tertentu akan dikenakan sanksi pidana. Sayangnya, tidak terlihat secara jelas dalam UU Cipta Kerja bagaimana cara mendayagunakan atau mengoptimalkan sanksi administratif lingkungan hidup untuk mencapai ketaatan tersebut.
Tulisan singkat ini bermaksud untuk mengkaji terkait dengan bagaimana sebaiknya sanksi administratif didayagunakan untuk meningkatkan ketaatan. Belajar dari praktik di masa lampau, implementasi sanksi administratif lingkungan hidup tidak secara efektif dapat mendorong ketaatan serta memulihkan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan ada baik dari kelemahan di tataran konsep maupun di tataran praktik. Sayangnya, UU Cipta Kerja tidak melakukan pembenahan dan menjawab kelemahan-kelemahan tersebut.

Download