ICEL

ICEL

Kerusakan vs Pemulihan Lingkungan

Upaya konservasi lingkungan seringkali kalah cepat dibandingkan aksi perusakan. Maraknya kebakaran hutan dan perburuan liar merupakan tanda konservasi tidak berjalan baik. Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 yang diandalkan sebagai solusi tak kunjung dibahas.

 

Jakarta, Gatra.com – “Negara pembakar hutan.” Demikian julukan yang kerap ditimpakan kepada Indonesia. Nota protes keras dari negara tetangga juga sering dilayangkan agar Indonesia serius mengatasi kerusakan dan kebakaran hutan.

Pada 2015 silam, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi sorotan dunia karena kerusakannya cukup parah dengan kerugian fantastis Rp 221 trilyun. Kerusakan itu berdampak pada ekosistem hutan. Tak pelak lebih cepat daripada upaya merestorasinya.

Coordinator Campaign WWF Indonesia, Sulistyowati Diah Hayuningrum mengungkapkan, amburadulnya upaya restorasi terjadi karena pemerintah kurang tegas menindak pelaku perusakan.” Jadi tidak seimbang,” katanya.

Berdasar data WWF, hutan di Sumatera, misalnya, tersisa tinggal 24% dan Kalimantan 53,9%. Masifnya alih fungsi hutan menjadi penyebab utama.

Dampaknya, daya jelajah satwa liar seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera semakin sempit. Tak mengherankan, konflik dengan manusia pun meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Spesies hewan dilindungi ini jumlahnya menurun. Harimau Sumatera diprediksi tinggal 317 ekor dan gajah Sumatera kurang dari 1.000 ekor.

Kondisi tersebut, menurut Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, sudah pada titik darurat keanekaragaman hayati. Karena yang terancam di masa depan bukan hanya hewan yang dilindungi, melainkan juga keragaman hayati hutan.

Apalagi, pembahasan RUU perubahan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama baik DPR maupun pemerintah.

Padahal, kasus-kasus terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati, seperti kematian dan satwa yang dilindungi, pembangunan pabrik/usaha di lokasi yang kaya keanekaragaman hayati atau daerah resapan air, serta pencurian sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional, semakin meningkat dan meresahkan.” Jika masih menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1990, sulit untuk menanggulanginya ataupun memberikan efek jera,” katanya kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA.

Henri mendesak DPR dan pemerintah segera membahas RUU itu. Jika pembahasannya tuntas, beleid ini bias menjawab permasalahan saat ini. Dengan begitu, Indonesia akan ikut mempercepat capaian target Convention on Biological Diversity yang tertuang dalam Aichi Target, serta capaian Protokol Nagoya.” Indonesia turut serta menyepakati dan berkomitmen untuk berkontribusi pencapaiannya,” ujarnya.

Saat ini, menurut Henri, RUU KSDAHE yang digunakan sebagai pembahasan adalah RUU yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 5 Desember 2017.” Namun ada beberapa kelemahan dari pasal yang dibuat oleh DPR,”katanya.

Pertama pasal ketentuan perizinan eksploitatif bersebrangan dengan semangat penguatan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Kedua, pengakuan semu hak dan peran masyarakat adat dan lokal. Ketiga, pengaturan sumber daya genetik yang masih menyisakan permasalahan. Keempat, pengebirian ketentuan penegakan hukum, dan selanjutnya, tidak adanya penyelesaian solutif mengakhiri konflik konservasi dan persoalan kelembagaan.” Ini seharusnya tidak menjadi alas an untuk menunda pembahasan karena situasi keanekaragaman hayati sudah genting,” henri.

Para anggota Dewan punya alas an tersendiri. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa revisi UU Nomor 5 tahun 1990 masih menunggu pemerintah.” Sudah kami kirim ke pemerintah pada masa persidangan lalu, tanggal 6 Desember 2017. Sekarang DPR menunggu surat Presiden,” katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Poin penting yang menjadi pertimbangan Komisi IV dalam perubahan RUU mengenai keanekaragaman hayati dan ekosistem, RUU ini akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan konservasi nasional, baik di wilayah darat maupun perairan.

Mengenai aspek perlindungan, pelaksanaan konservasi untuk masing-masing sector adalah protected area untuk sector lingkungan hidup dan kehutanan serta sector kelautan dan perikanan. Adapun protected system & area untuk sektor pertanian dalam RUU Sistem Budidaya Tanaman diatur tentang pertanian konservasi.

Yang kedua mengenai perlindungan plasma nutfah dan spesies endemik menjadi prioritas dengan mengonservasi keterwakilan ekosistem secara proposional di setiap wilayah. Setiap perusahaan pengguna dan pemanfaat kawasan laut dan perairan hutan akan dikenai dana konservasi untuk kepentingan kegiatan itu.

Secara nasional juga ditetapkan bahwa luas wilayah daratan/perairan untuk kawasan lindung minimal 30%, yang tersebar secara proposional dengan keterwakilan ekosistem di setiap wilayah.

Lalu, mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan konservasi, selain bersumber dari pembiayaan Negara, juga dengan pendaaan funding mechanism. Dari sisi penegakan hukum, sanksi yang diatur dalam revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 ini akan diperberat.” Karena sudah menyangkut kekayaan biodiversitas keanekaragaman hayati Indonesia tidak boleh longgar tetapi harus dilindungi dan diawasi secara maksimal.” tuturnya.

Siapapun yang melanggar, Viva memastikan, akan ditindak tegas. Hanya terkadang, dalam proses lingkungan seringkali pemerintah kalah dari sisi substansi dan materi dibahas dari pengadilan tidak disiapkan dengan benar sehingga mudah dipatahkan di persidangan,” kata Viva.

Maka dari itu, Viva mengatakan, proses pengadilan mengenai kerusakan lingkungan harus dilakukan secara komprehensif. Sebab, yang menentukan putusan hukum bukanlah kementerian Lingkungan Hiudp dan kehutanan (KLHK) melainkan lembaga hukum.

Direktur Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE KLHK Suyatno Sukandar mengatakan, poin-poin dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 secara aplikatif sebenarnya tidak banyak bertentangan dengan apa yang diinginkan.” Artinya masih sama saja,” katanya ketika ditemui di kantornya.

Namun, sesuai dengan perkembangan, Suyatno mengakui , memang harus ada regulasi tambahan. Contohnya, komitmen-komitmen Indonesia dengan masyarakat global, seperti Protokol Kyoto atau Nagoya.

Selanjutnya, dari segi penegakan hukum, UU Nomor 5 Tahun 1990 belum maksimal. Pemberian hukumannnya tergolong masih ringan. Pemerintah sedang menyempurnakannya. Lalu terkait sumber daya genetic, pembahasannyabaru baru sampai ke spesies.” Sekarang kan orang canggih semua tuh, perdagangan segala macam. Itu juga akan dimasukkan,” ujarnya.

Kini posisi pemerintah, menurut Suyatno, masih pada tahap mengidentifikasi apa saja yang akan masuk.” Mestinya tahun ini di bahas di DPR, tapi kayaknya sih tahun berikutnya,” ujarnya.

Lamanya pembahasan di DPR, karena masih banyak poin yang harus dilengkapi dan disempurnakan. Apalagi, Suyatno bilang, RUU ini inisiatif pemerintah, jika diperbaiki akan lebih bagus.

“ Dulu memang inisiatif DPR, tapi sekarang inisiatif pemerintah. DPR menyerahkan kepada pemerintah agar lebih membumi dan lebih komprehensif-lah” katanya,

Penanganan lingkungan, lagi-lagi, harus menunggu.

 

Sumber :https://www.gatra.com/rubrik/nasional/314604-kerusakan-vs-pemulihan-lingkungan