Menilik Rencana Mitigasi Indonesia dalam Long Term Strategy 2050 (Catatan terhadap Sektor Energi dan Kehutanan)

Artikel 4 Perjanjian Paris memberikan mandat kepada negara-negara dunia untuk menyusun rencana penurunan emisi yang mencerminkan ambisi tertinggi untuk menjaga peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius. Komitmen ini dicerminkan melalui penyusunan nationally determined contribution atau yang familiar dikenal sebagai NDC. [1] Di samping NDC, Artikel 4 Perjanjian Paris juga mendorong dibuatnya rencana jangka panjang pembangunan rendah emisi atau long term strategy.[2] Jika didefinisikan, long term strategy atau strategi jangka panjang ini merupakan dokumen yang menggambarkan strategi dan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rentang waktu yang lebih lama dibandingkan dengan NDC mayoritas mematok rentang waktu ini pada tahun 2050. Berdasarkan Keputusan Conference of the Parties (COP) 1/CP.21, strategi jangka panjang ini ditargetkan untuk diserahkan ke UNFCCC pada tahun 2020. 

Sebagai salah satu negara pihak dalam Perjanjian Paris, Indonesia pun telah menyusun strategi jangka panjangnya. Strategi jangka panjang ini sekaligus merupakan pengembangan lebih lanjut dari NDC Indonesia yang pada periode kedua submisi tidak merubah target penurunan emisi dari 29% untuk unconditional dan 41% untuk conditional.[3] Sebagai pengembangan rencana mitigasi Indonesia, strategi jangka panjang Indonesia menyediakan tiga trayektori mitigasi hingga tahun 2050 yang dibagi menjadi current policy scenario (CPOS), transition scenario (TRNS), dan low carbon scenario compatible with Paris Agreement (LCCP). CPOS merupakan versi pengembangan dari komitmen unconditional dalam NDC. TRNS merupakan skenario yang mengacu pada skenario transisi, dan LCCP merupakan skenario rendah karbon yang dianggap kompatibel dengan target Perjanjian Paris.[4] Dari ketiga skenario emisi tersebut, skenario LCCP merupakan skenario yang paling ambisius sebab skenario ini diklaim paling kompatibel dengan target Perjanjian Paris. Skenario LCCP juga telah menargetkan net zero pada tahun 2060 atau lebih cepat, juga peak emission atau puncak emisi tertinggi pada 2030.[5] Sayangnya, bahkan rencana mitigasi dalam skenario paling “ambisius” pun menyisakan berbagai catatan. Setidaknya, catatan tersebut muncul dalam sektor energi dan sektor hutan dan lahan yang jika dijumlah berkontribusi sebesar 86% dari total emisi nasional Indonesia.[6] 

Untuk sektor energi, strategi jangka panjang Indonesia memproyeksikan komposisi energi terbarukan pada suplai energi primer akan menjadi yang terbesar pada tahun 2050. Akan tetapi, jumlah ini pada dasarnya masih kurang jika dibandingkan dengan total komposisi energi fosil dalam suplai energi primer. Di samping itu, penggunaan batubara yang merupakan pemicu utama perubahan iklim sebagai sumber energi juga masih terlihat secara signifikan, meskipun dalam proyeksi ini seluruh PLTU diasumsikan telah menggunakan teknologi carbon capture and storage (CCS) yang diklaim mampu menurunkan emisi PLTU hingga 90%.[7] Penggunaan teknologi CCS sebagai rencana untuk memitigasi emisi dari sektor energi dalam jangka panjang sendiri menimbulkan masalah sebab teknologi CCS belum teruji dampak dari operasinya[8] dan saat ini berada pada tingkat biaya yang kompetitif dengan energi surya. Di Amerika, biaya operasional PLTU dengan teknologi CCS mencapai $151.34/MwH (dengan asumsi mencakup biaya pengangkutan), cukup jauh dibandingkan dengan penggunaan energi terbarukan seperti Solar PV dengan biaya $71.12/MwH.[9]  Penggunaan teknologi CCS yang menelan biaya dan belum teruji efisiensinya ini dikhawatirkan akan ‘melanggengkan’ penggunaan batubara dalam sektor energi Indonesia meskipun catatan terhadap dampak kesehatan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap iklim sudah banyak dikaji. 

Di samping itu, kebijakan mitigasi yang hendak mendekarbonisasi ketenagalistrikan dan transporasi juga memiliki catatan tersendiri. Hal ini dikarenakan rencana untuk mengembangkan biofuel yang berasal dari kelapa sawit dan biomassa sebagai bahan baku yang menggantikan bahan bakar fosil.[10] Setidaknya terdapat dua hal yang perlu dikritisi. Pertama, bertumpu pada sawit sebagai bahan bakar berimplikasi pada peningkatan kebutuhan bahan baku tersebut. Hal ini berarti dibutuhkan jumlah lahan untuk memenuhi suplai bahan baku. Pembukaan lahan demi ekspansi kelapa sawit guna memenuhi kebutuhan suplai bahan bakar berpotensi meningkatkan emisi dari sektor hutan dan lahan (AFOLU) terkait deforestasi. Kedua, proporsi biomassa dalam pembangkit listrik melalui co-firing hanya sekitar 1-10%[11], sehingga sumber energi listrik masih didominasi batubara. Penggunaan biomassa sebagai bahan co-firing juga menambah kebutuhan lahan untuk suplai biomassa karena diproyeksikan kebutuhan suplai biomassa untuk kegiatan co-firing akan tumbuh hingga 8-16 juta ton per tahun dalam 10 tahun ke depan. IEEFA memproyeksikan pada tahun 2060, kebutuhan biomassa untuk energi Indonesia mencapai 1.4 miliar ton per tahun.[12] Lagi-lagi, hal ini berpotensi meningkatkan emisi dari sektor AFOLU. 

Berikutnya, sektor hutan dan lahan (AFOLU). Dalam skenario LCCP, sektor AFOLU ditarget mencapai negatif emisi pada tahun 2030.[13] Kendati target yang cukup ambisius untuk mencapai negatif emisi dari sektor AFOLU dalam waktu dekat, skenario mitigasi paling ambisius masih membuka ruang deforestasi hingga 6.8 juta hektar.[14] Padahal, catatan KLHK memperlihatkan Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat deforestasi hingga 75%.[15] Di samping itu, rencana negatif emisi tersebut bukan tanpa tantangan. Saat ini, sekitar 9.8 juta hektar hutan alam berada dalam kawasan konsesi dan Areal Penggunaan Lain (APL) dan sekitar 50% dari jumlah tersebut dapat digunakan.[16] Hal ini tentunya berpotensi memicu angka deforestasi. Kebijakan-kebijakan eksisting seperti proyek strategis nasional seperti food estate yang diberikan kemudahan untuk membuka kawasan hutan juga berpotensi meningkatkan angka deforestasi. 

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa strategi mitigasi jangka panjang Indonesia masih meninggalkan berbagai catatan kritis untuk dapat merespon kebutuhan aksi yang diperlukan Indonesia untuk menghalau laju emisi dan perubahan iklim. Padahal, Indonesia memiliki banyak potensi untuk meningkatkan aksi iklimnya. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan kembali strategi dan rencana mitigasi ini secara menyeluruh, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan emisi khususnya kontribusi emisi Indonesia di tingkat global. (Syaharani) 

  

-- 

[1] UNFCCC, Paris Agreement, Art. 4, Par. 2 -3. 

[2] Ibid, Art. 4, Par. 19. 

[3] Indonesia, Updated Nationally Determined Contribution (2021), hlm. 12. 

[4] Indonesia, Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (2021), hlm. 2-3. 

[5] Ibid, hlm. 3. 

[6] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2019, hlm. 41. 

[7] Dennis Y. C. Leung, et. al., “An Overview of Carbon Dioxide Capture and Storage Technologies” Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 39 (2014), hlm. 427. 

[8] Eva Mahnke, “Carbon Capture and Storage: Problems at Depth”, diakses melalui https://www.boell.de/en/2015/11/10/carbon-capture-and-storage-problems-depth, pada 6 September 2021. 

[9] Forbes, “Carbon Capture and Storage: An Expensive Option for Reducing U.S CO2 Emissions”, diakses melalui https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2017/05/03/carbon-capture-and-storage-an-expensive-option-for-reducing-u-s-co2-emissions/?sh=120259e96482, pada 6 September 2021. 

[10] Indonesia, Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050, hlm. 66 

[11] Institute for Energy Economics and Financial Analysis, “Indonesia’s Biomass Cofiring Bet”, diakses melalui http://ieefa.org/wp-content/uploads/2021/02/Biomass_Cofiring_Presentation_2021.pdf. 

[12] Elrika Hamdi dan Putra Adhiguna, “Putting PLN’s Net Zero Ambition Into Context”, hlm. 19. 

[13] Indonesia, Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050, hlm. 3. 

[14] Ibid, hlm. 39. 

[15] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Laju Deforestasi Indonesia Turun 75, 03%”, diakses melalui https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03, pada 6 September 2021. 

[16] Indonesia, Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050, hlm. 40. 

 

CITES dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dalam Menangani Praktik Perdagangan Ilegal Flora dan Fauna Liar Dilindungi

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) diperingati setiap 6 Maret. Apakah CITES itu? CITES merupakan konvensi internasional yakni, suatu perjanjian yang disepakati negara-negara. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang menyepakati CITES.[1] CITES disahkan pada 3 Maret 1973 dan telah diubah pada 22 Juni 1979 dan 30 April 1983.[2] CITES bertujuan melindungi flora dan fauna liar dari perdagangan internasional agar keberadaan mereka terjamin hingga di masa mendatang.[3] 

CITES memiliki tiga lampiran (appendix) dengan Lampiran I berisi daftar flora dan fauna liar telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional-nya perlu terkontrol ketat dan hanya boleh diperdagangkan untuk kepentingan tertentu disertai dengan izin khusus.[4] Kemudian Lampiran II, berisi daftar flora dan fauna liar yang saat ini belum terancam punah namun, jika perdagangan internasional-nya tidak dikendalikan menjadi terancam punah.[5] Sedangkan Lampiran III berisi daftar flora dan fauna liar yang perdagangan-nya dikendalikan oleh negara tertentu dan negara tersebut dalam hal ini memerlukan bantuan pengendalian skala internasional.[6] 

Terhadap ketiga Lampiran CITES dan CITES itu sendiri, Indonesia terikat secara hukum. Oleh karenanya, flora dan fauna liar Indonesia yang tercantum dalam lampiran CITES tersebut terlindungi dalam praktik perdagangan internasional. Salah satu fauna yang tercantum dalam Lampiran I CITES adalah Orang utan (Pongo abelii). Artinya, Orang utan tidak boleh diperdagangkan secara internasional kecuali untuk kepentingan tertentu, seperti untuk kepentingan penelitian. Namun penelitian yang menggunakan satwa dilindungi, harus mendapatkan izin khusus. Pada 19 Desember 2020 lalu, sebelas orang utan dipulangkan ke rumahnya di Sumatera Utara dan Jambi. Sebelas orang utan tersebut sebelumnya diperdagangkan secara ilegal dengan cara diselundupkan ke Malaysia dan Thailand.[7] Berita pemulangan orang utan ini melegakan namun, perlu dipahami bahwa perdangangan ilegal flora fauna liar Indonesia masih marak. Salah satu buktinya adalah modus lembaga penangkaran yang lakukan wildlife laundering yakni, menjual fauna liar dilindungi dengan kedok fauna tersebut adalah hasil penangkaran.[8] 

Menangani permasalahan perdagangan ilegal flora dan fauna liar khususnya yang dilindungi, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan lain di samping CITES. Mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan flora dan fauna liar termasuk ekosistemnya, diatur dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 33 dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990). 

Kemudian juga diatur hal yang serupa dalam Pasal 50 dan Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) jo. UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013).[9] Selain itu, terdapat peraturan yang mengatur dan menetapkan flora dan fauna yang dilindungi yakni, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Permen LHK 20/2018) yang telah diubah melalui Permen LHK 92/2018 kemudian melalui Permen LHK 106/2018. 

Lebih lanjut, terdapat peraturan sektor lainnya yang juga berfungsi menangani perdagangan ilegal flora dan fauna liar khususnya yang dilindungi yakni: 

  1. Pasal 102 dan Pasal 108 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU 10/1995) yang telah diubah melalui UU 17/2006: Sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan dan penggelapan flora dan fauna liar dalam kegiatan impor dan ekspor.

  2. Pasal 86-88 UU 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (UU 21/2019): Sanksi pidana terhadap pelaku impor dan ekspor flora dan fauna tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan. 

  3. Pasal 3-5 ayat (1) dan Pasal 6-10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2020): Sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang atas perdagangan ilegal flora dan fauna liar. 

Flora dan fauna liar seharusnya terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang memadai dan tidak sekadar bergantung pada peraturan di sektor lain, dimana flora dan fauna liar cenderung dianggap sekadar barang. Penguatan dan perbaikan peraturan di bidang perlindungan flora dan fauna liar khususnya dari perdagangan ilegal perlu dilakukan mengingat pentingnya peran mereka terhadap keseimbangan alam dan besarnya ancaman terhadap mereka dari tindak perdagangan ilegal. 

Pemerintah Indonesia perlu memperbaiki UU 5/1990 dalam hal pengategorian flora dan fauna liar dengan contoh pengategorian seperti dalam Lampiran CITES atau IUCN[10] supaya, status perlindungan flora dan fauna liar Indonesia semakin jelas dan informatif. Dengan demikian, perlindungan flora dan fauna liar Indonesia semakin kuat dalam mencegah dan menangani praktik perdagangan ilegal. (Dalila) 

  

-- 

[1] Indonesia meratifikasi (mengesahkan) CITES melalui Indonesia, Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora” yang telah Ditandatangani di Washington pada Tangga; 3 Maret 1973 sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini, Kepres 43/1978, LN Tahun 1978 No. 51. Kemudian perubahan CITES disahkan melalui Indonesia, Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973, Kepres 1/1987, LN Tahun 1987 No. 5 kemudian melalui Indonesia, 

[2] Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES, https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf, diakses 03 Maret 2021. 

[3] Perserikatan Bangsa-Bangsa, Op.Cit., CITES, Pembukaan (Preambule). 

[4] Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Permen KP 61/2018, BN Tahun 2018 No. 61, Pasal 1 angka 3. 

[5] Indonesia, Ibid, Permen KP 61/2018, Pasal 1 angka 4. 

[6] Ibid, Pasal 1 angka 5. 

[7] Baca lebih lanjut mengenai berita ini dalam Nunu Anugrah (Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Sebelas Orangutan Sumatra Hasil Repatriasi Sampai di Sumatera Utara dan Jambi, Siaran Pers, 21 Desember 2020, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3465, diakses 03 Maret 2021. 

[8] Ayat S Karokaro, “Mabes Polri Bredel Kebun Binatang Diduga Ilegal di padang Lawas”, Mongabay,10 September 2019, https://www.mongabay. co.id/2019/09/10/mabes-polri-bredel-kebun-binatang-diduga-ilegal-di-padang-lawas-utara/, diunduh Juni 2020. 

[9] Pasal 50 dan Pasal 78 UU 41/1999 jo. UU 18/2013 telah diubah namun bukan perubahan substansia melalui Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU 11/2020, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573, Pasal 36 angka 17 dan Pasal 36 angka 19. 

[10] Lihat dalam https://www.iucnredlist.org/species/121097935/123797627, diakses 04 Maret 2021. 

 

Penangkaran Satwa Liar, Kegiatan Konservasi Bukan Hobi

22 Mei merupakan tanggal pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) 1992 (CBD 1992).[1] Melalui CBD 1992, negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia sepakat melakukan konservasi keanekaragaman hayati.[2] Makna konservasi keanekaragaman hayati adalah menjaga keberlanjutan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara adil dan bijaksana dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.[3] 

Indonesia dalam melaksanakan kesepakatan CBD 1992 melakukan tindakan konservasi in-situ dan ex situ dengan didasari pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE) jo. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP Pengawetan TSL) jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK) No. P.20 Tahun 2018 yang telah diubah melalui Permen LHK P.92 Tahun 2018 dan Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Permen LHK TSL Dilindungi) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.  

Konservasi in-situ artinya pengelolaan TSL dilakukan di dalam habitat aslinya.[4] Misalnya, mengelola Harimau Sumatera dalam habitat aslinya di Taman Nasional Gunung Leuser. Sedangkan konservasi ex-situ artinya, mengelola TSL di luar habitatnya.[5] Misalnya, satwa liar yang dikelola dalam kebun binatang, lembaga konservasi juga penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa.[6] Pengelolaan satwa liar secara ex-situ melalui penangkaran ini yang cukup menarik perhatian. Belum banyak dari kita yang mengetahui bahwa sebenarnya, penangkaran satwa liar seharusnya upaya konservasi ex-situ dan bukan kegiatan hobi semata. 

Penangkaran merupakan bagian dari kegiatan konservasi ex-situ. Namun, apakah kegiatan penangkaran yang marak dilakukan masyarakat Indonesia sudah sepenuhnya tepat? Akhir-akhir ini kegiatan penangkaran satwa liar menjadi tren karena marak di media sosial dan cenderung terlihat sebagai kegiatan hobi semata.[7] Menurut peraturan perundang-undangan penangkaran adalah kegiatan pemanfaatan jenis TSL sekaligus konservasi ex-situ dengan cara mengembangbiakkan (memperbanyak) dan membesarkan TSL dengan tetap menjaga kemurnian jenisnya.[8] Pada dasarnya, kegiatan penangkaran adalah legal sepanjang taat pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (PP Pemanfaatan TSL) jo. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.19 Tahun 2005 yang telah diubah melalui Permenhut No. P.69 Tahun 2013 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (Permenhut Penangkaran TSL). 

Namun, perlu bagi kita bersikap kritis dalam menanggapi situasi maraknya penangkaran satwa liar di Indonesia agar tetap berpegangan pada makna konservasi keanekaragaman hayati. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kegiatan penangkaran satwa liar ini, yakni: 

  1. Masyarakat dan terutama Pemerintah beserta Aparat Penegak Hukum (APH) harus lebih jeli lagi dalam mengawasi ketaatan hukum kegiatan penangkaran TSL. Penangkar antara lain, harus memenuhi Standar Kualifikasi Penangkaran dan memegang izin.[9] Perolehan induk untuk penangkaran juga harus dengan izin dan syarat tertentu terutama, jika diperoleh dari habitat aslinya.[10] Kemudian, yang sah diperdagangkan oleh Penangkar, juga haruslah satwa liar generasi kedua atau berikutnya dari hasil penangkaran.[11] 

  2. Pemerintah dan APH harus waspada terhadap modus pemalsuan identitas satwa liar yang ditangkap dari habitat aslinya untuk dipelihara dengan dalih merupakan satwa liar hasil penangkaran.[12] 

  3. Munculnya potensi memelihara satwa liar hasil penangkaran dan juga kegiatan penangkaran untuk sebatas gengsi dan tren alih-alih upaya konservasi ex-situ. Justru menjadikan satwa liar sebagai objek hobi dan kesenangan semata sehingga rentan tidak diperhatikannya makna konservasi. 

Melakukan penangkaran satwa liar tanpa melenceng dari makna konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan jika Penangkar menerapkan etika lingkungan hidup yakni, etika antroposentrisme tercerahkan, biosentrisme dan ekosentrisme. Etika antroposentrisme tercerahkan adalah etika untuk manusia menghormati alam karena manusia bagian dari alam.[13] Etika biosentrisme adalah etika menyadari bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri.[14] Sedangkan etika ekosentrisme adalah, mengakui bahwa semua realitas ekologis memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karenanya, semua komponen biotik (manusia, satwa dan tumbuhan) dan abiotik (air, tanah dan lainnya) sebagai realitas ekologis, memiliki tanggungjawab yang sama.[15] Berangkat dari menerapkan etika lingkungan, kesejahteraan TSL meningkat karena manusia sadar dan berpandangan bahwa, tidak hanya manusia yang memiliki hak asasi namun, alam termasuk TSL di dalamnya memiliki hak asasinya sehingga, TSL tidak bisa dieksploitasi hanya untuk kepentingan manusia semata.[16] 

Tindakan eksploitasi terhadap TSL akan terus terjadi selama manusia tidak menerapkan ketiga etika lingkungan tersebut. Tindakan eksploitasi terhadap satwa liar tidak hanya sebatas menangkap dari habitatnya dan memperdagangkannya secara ilegal namun juga termasuk, menangkarkan satwa liar dengan tujuan sebatas hobi, gengsi dan/atau tren alih-alih sebagai upaya konservasi ex-situ. 

Kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk menerapkan etika lingkungan agar terhindar dari tindakan mengeksploitasi satwa liar. Dengan demikian, kita tidak bersikap semena-mena dan memanfaatkan satwa liar untuk kesenangan semata, termasuk melalui kegiatan penangkaran satwa liar untuk sebatas hobi dan/atau gengsi. (Dalila) 

  

-- 

[1] Mongabay, Selamat Hari Keanekaragaman Hayati Dunia!, 22 Mei 2021, https://www.mongabay.co.id/2012/05/22/selamat-hari-keanekaragaman-hayati-dunia/, diakses 11 Mei 2021. 

[2] United Nations, Convention on Biological Diversity 1992, CBD 1992, Article 1: Objective. 

[3] United Nations, Convention on Biological Diversity 1992…Loc.Cit. Lihat juga dalam Naveen Kumar Arora, Biodiversity Conservation for Sustainable Future, Society for Environmental Sustainability, 2018, hlm. 109-111, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42398-018-0023-1.pdf , diakses 24 Mei 2021. Juga berdasarkan, Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU KSDAE, LN Tahun 1990 No. 49, TLN No. 3776, Pasal 1 angka 2. 

[4] Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP Pengawetan TSL, LN Tahun 1999 No. 14, TLN No. , Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9-14. 

[5] Indonesia, Op.Cit., PP Pengawetan TSL, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 15-21. 

[6] Penangkaran merupakan pengembangbiakan. Pengembangbiakan merupakan bagian dari konservasi ex-situ. Indonesia, Op.Cit., PP Pengawetan TSL, Pasal 8 ayat (4) huruf b jo. Pasal 1 angka 3 jo. Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP Pemanfaatan TSL, LN Tahun 1999 No. 15, TLN No. 3804, Pasal 7 ayat (1) huruf a. 

[7] Inkana Putri, Guna Jaga Ekosistem Alam, MPR Dukung Penangkaran & Pelestarian Satwa, detikNews, 26 September 2020, https://news.detik.com/berita/d-5189333/guna-jaga-ekosistem-alam-mpr-dukung-penangkaran--pelestarian-satwa, diakses 24 Mei 2021. Lihat juga Khulafa Pinta Winastya, Rumah Mirip Kebun Binatang, Alshad Ahmad Sepupu Raffi Pelihara Harimau Benggala, 23 Desember 2019, https://www.merdeka.com/trending/rumah-mirip-kebun-binatang-alshad-ahmad-sepupu-raffi-pelihara-harimau-benggala.html, diakses 24 Mei 2021. 

[8] Indonesia, Op.Cit., PP Pemanfaatan TSL, Pasal 1 angka 1-2. 

[9] Indonesia, Op.Cit., PP Pemanfaatan TSL, Pasal 9. 

[10] Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Permenhut Penangkaran TSL, Pasal 5-13. 

[11] Indonesia, Op.Cit., PP Pemanfaatan TSL, Pasal 11. 

[12] Lihat lebih lanjut dalam Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Policy Brief 4: Perumusan Delik Pidana Konservasi yang Menjawab Kebutuhan Terkini, 2019, https://icel.or.id/wp-content/uploads/Polbrief-4_Delik-pidana_rev-3_opt.pdf, diakses 11 Mei 2021. Lihat juga Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Policy Brief 3: Perbaikan Regulasi Penetapan Status Perlindungan Spesies Guna Menjamin Urgensi Pengawetan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemanfaat, 2019, https://icel.or.id/wp-content/uploads/Polbrief-3_Penetapan-status_rev-3_opt.pdf, diakses 11 Mei 2021. 

[13] Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 57-58. 

[14] Ibid, hlm. 65. 

[15] Ibid, hlm. 92. 

[16] Ibid, hlm. 124. 

 

Hari Paus Sedunia: RAN Konservasi Cetacea 2018-2022 dan Ancaman Potensi Konservasi Cetacea di Indonesia

Paus merupakan mamalia laut (infrafrodo Cetacea)1 yang memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Paus menyebarkan nutrisi dan mikroorganisme dari semburan napas di permukaan laut setelah paus makan di kedalaman laut. Selain itu, selama paus bermigrasi untuk kawin, paus membawa serta nutrisi dan plasenta paus yang berguna sebagai sumber bahan baku untuk organisme lain. Kotoran paus bahkan mengandung zat besi dan nitrogen yang merupakan pupuk efektif untuk plankton.[1] Peran paus yang sedemikian rupa menjadikan konservasi[2] paus sangat penting. Hari konservasi paus sedunia telah diperingati sejak 2 Desember 1946 ditandai dengan dimulainya penandatanganan International Convention for The Regulation of Whaling (ICRW) oleh negara-negara.[3] ICRW merupakan instrumen hukum internasional (hard law) yang mengatur mengenai perburuan paus serta konservasi paus. Salah satu fungsi konservasi paus saat ini adalah untuk monitoring populasi tiap spesies paus dan mencegah potensi ancaman terhadap konservasi paus.[4] 

 


[1] Palupi Annisa Aulini, Pentingnya Keberadaan Paus di Lautan, National Geographic ID, 15 Juli 2014, https://nationalgeographic.grid.id/read/13292259/pentingnya-keberadaan-paus-di-lautan?page=all, diakses pada 4 November 2019

[2] Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/konservasi, diakses pada 5 November 2019

[3] ICRW merupakan instrumen hukum internasional (hard law) yang mengatur mengenai perburuan paus serta konservasi paus. International Whaling Commission, Overview, https://iwc.int/iwcmain, dan History and Purpose, https://iwc.int/history-and-purpose, diakses pada 1 November 2019

[4] Berdasarkan data dari IWC (International Whaling Commission), perburuan paus berhasil terkendalikan dan populasi paus dalam kondisi aman di pertengahan 1970 dengan adanya konservasi. Hingga kini, tidak ada spesies paus yang punah dan populasi beberapa spesies yang rendah, sedang dalam tahap pemulihan. International Whaling Commission, Status of Whales: A Brief Overview of the 'Status' of Whale Population, IWC 2019, https://iwc.int/index.php?cID=status, diakses pada 4 November 2019.

Temu Wicara “Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”

Jakarta | Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera, dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Indonesia (FKKM) mengadakan Temu Wicara “Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. Tujuan dari adanya acara ini adalah untuk  mendiskusikan permasalahan penegakan hukum konservasi serta proyeksi kebutuhan ke depannya. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan periode 2020-2024 dan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2020-2024 mendatang dalam merancang peraturan perundang-undangan terkait, maupun kebijakan teknis penegakan hukum lainnya. Jakarta (25/11/2019).

“Penegakan hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) merupakan gawang terakhir bagi perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. Banyak sekali tantangan yang masih Indonesia hadapi di sektor penegakan hukum ini. Keanekaragaman hayati yang merupakah kekayaan Indonesia sebagai negara megabiodiversity terus menghadapi ancaman kejahatan terorganisir dengan modus yang terus berkembang dan canggih. Kerugian yang terjadi dari kejahatan ini sangat fantastis. Tidak hanya pada tataran spesies, namun juga genetik dan ekosistem yang akan memiliki posisi strategis masa kini dan akan datang.” Ujar Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo dalam pembukaannya.

Lanjut Henri “Secara objektif, salah satu persoalan krusial dalam penegakan hukum adalah landasan hukum kita UU 5/1990 telah kedaluwarsa. UU ini belum cukup tajam untuk menjerat pelaku intelektual/cukong/mastermind dan jaringan kejahatan, melainkan tajam untuk pelaku lapangan yang umumnya masyarakat kecil. UU ini belum berorientasi pada pemulihan dampak kejahatan, masih fokus pada pemidanaan fisik dan denda yang rata-rata sangat rendah.

“Terlebih lagi jika dibandingkan atas dampak kejahatan maupun biaya pemulihan yang harus ditanggung Negara, UU ini belum cukup mengakomodir status perlindungan pada semua tingkatan (genetik, spesies dan ekosistem), dengan mempertimbangkan keberadaan stok di alam dengan kebutuhan pemanfaatan oleh masyarakat, khususnya masyarakat tradisional. UU ini juga belum mengoptimalkan peluang-peluang penguatan konservasi dari berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri yang masih dapat ditingkatkan. Bagaimanapun juga keanekaragaman hayati nantinya akan menjadi salah satu penopang penting kehidupan masa kini dan mendatang. Sayangnya, hingga saat ini upaya untuk memperkuat landasan hukum melalui Revisi UU 5/1990 belum kunjung mengkristal jua,” ujar Henri kembali.

Sementara itu Peneliti ICEL Rika Fajrini mengatakan bahwa sudah ada bukti yang konkrit terjadi didepan mata, salah satunya ada kabar terbaru dari Malaysia yang mengabarkan bahwa badak terakir di Malaysia telah mati. Sehingga statusnya telah menjadi punah.

“Ini membuktikan bahwa saat ini sudah bukan rahasia lagi bahwa perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan terorganisasi transnasional, namun penanganannya masih terkesan seperti kejahatan kecil yang terpisah-­pisah. Guna menjerat kejahatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi perlu strategi khusus seperti penggunaan instrumen tindak pidana pencucian uang, pengaturan kewenangan melakukan berbagai teknik penyidikan khusus, perumusan delik yang menjerat peran masing-masing anggota dalam kejahatan terorganisasi, pemberatan ancaman sanksi serta kerja sama transnasional dalam penegakan hukum.”

Tak Sesuai Zaman, Revisi UU No. 5 Tahun 1990

Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yazid Nurhuda, S.H., M.A dalam proyeksi kebutuhan masa depan untuk penegakan hukum konservasi menyatakan bahwa perlu adanya revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) agar dapat mengikuti motif dan modus operandi yang berkembang serta perubahan zaman. Selain itu proyeksi masa depan yang juga diperlukan dalam penyelamatan KSDAHE adalah bekerjasama dengan akademisi dan praktisi di bidang digital forensik, melakukan kerjasama dengan ahli/peneliti/pakar terkait dengan sumber daya genetika, dan menempatkan Polisi Kehutanan (POLHUT) bersama-sama dengan instansi terkait di wilayah Kepabeanan.

“Biasanya karakteristik kejahatan  tumbuhan dan satwa liar (TSL) adalah mereka sangat terorganisir, hi profit, low risk, melibatkan pemburu, pengumpul, memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini kita sangat membutuhkan sinergitas antara aparat penegak hukum. Oleh karena itu pemerintah memiliki pekerjaan rumah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga pemburu liar bisa beralih profesi. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dan perlu penguatan pasal-pasal pidana karena selama ini pidana belum cukup memberikan efek jera,” ujar Yazid kembali

Masih dalam keterangan Yazid “Permasalahan terkini dari penegakan hukum konservasi saat ini adalah terletak pada ketentuan Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) tidak mengatur tentang  kewenangan penangkapan, dan penahanan, sehingga sering kali menjadi kendala dalam upaya paksa terhadap tersangka yang sudah terorganisir dan jejaring kejahatannya lintas negara (transnasional). Selain itu alat bukti elektronik belum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam setiap penanganan tindak pidana kejahatan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa liar).”

Perasalahan lainnya yang disampaikan oleh Yazid adalah saat ini belum memiliki kewenangan dalam hal pelacakan transaksi keuangan tersangka dan jejaring kejahatannya. Dan dalam hal sumber daya genetik, merupakan kejahatan dengan modus operandi yang berkembang seringkali terjadi seperti peredaran dan penyelundupan sel telur, darah, jaringan tubuh, embrio, semen dan sebagainya sangat sulit bagi penyidik mempersangkakan pelaku dengan pasal-pasal yang ada dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

Dalam kesempatan yang sama, AKBP Sugeng Irianto dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim menyatakan bahwa pada prinsipnya mengenai perdagangan satwa liar, berdasarkan penelitian Interpol, perdagangan satwa liar mendapatkan ranking ketiga setelah perdagangan ilegal, senjata api, narkoba. “Perkembangan beberapa tahun belakangan ini pelaku perdagangan satwa ilegal selangkah lebih maju daripada penyidik, mereka mentransformasikan, menyiasati dan mengakali penegakan hukum. Misalnya pada tahun 2015, 2016 dan 2017 masih via sms, telepon. Ternyata ditutup dengan adanya penegakan hukum, mereka mengubah konsep menjadi online. Mengapa berubah? Jawaban mereka: kami tidak perlu bayar tempat, tidak perlu komunikasi langsung.”

“Dari beberapa penegakaan hukum, Polri sudah menangkap 2700-an kasus. Dari hasil karakteristik yang kami cermati mengenai perdagangan online, penjualannya bersifat individu, menjual dengan harga yang mahal, bersifat tertutup dan satwa yang diperdangangkan tergolong satwa eksotik. Mislanya, ada 7 komodo yang berada di luar negeri, Philipine, Malaysia dan Thailand. Kemudian Phiton Ijo padahal hanya di Raja Empat namun sekarang ada di Australia. Gampang dikirim lewat pos yang ditutup lewat pengiriman sepatu.” Ujar Sugeng kembali.

Lanjut Sugeng ada juga yang bersifat konvensional biasanya dilakukan secara massal, satwa yang diperdagangkan seperti burung kakak tua, dan cendrawasih. Kita telah membuat mapping dari sabang sampai merauke terkait hewan-hewan endemik atau hewan asli pada daerah tertentu, dan nantinya hasil pemetaan hewan endemik tersebut akan kita publish ke masyarakat (seperti komodo yang merupakan hewan endemic dari Kepulauan Nusa Tenggara). Polri sudah melengkapi teknologi yang kekinian. Terakhir memanfaatkan direct finder. Melacak sampai posisi yang bersangkutan. Kemudian teknologi check post, akurat posisi dimana.

Optimalisasi Bukti Elektronik

Dalam acara Temu Wicara tersebut, turut hadir Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum, yang juga sepakat bahwa UU No 5 tahun 1990 ini untuk dilakukan revisi kembali bersama dengan kelengkapannya yang mencangkup ruang lingkup, jenis pidana, proses penyidikan dan penuntutan, lamanya waktu penyelesaian dan pembuktian.

“Tindak pidana lingkungan semakin berkembang, sehingga kita juga harus dapat membuktikannya secara ilmiah, harapannya bukti scientific evidence dapat diubah menjadi legal evidence. Sebab hal ini sangat diperlukan untuk disampaikan di persidangan dengan melihat fakta lapangan. Sebab banyak sekali satwa yang sebagai korban kejahatan (spesies tertentu) yang ditemukan kadang hanya berupa kulitnya saja, dan terkadang sudah menjadi narkotika putih (untuk kasus kulit trenggiling) ini sangat sulit untuk dibuktikan dan dalam prosesnya sering kali terkendala oleh kehadiran ahli dibidang seperti ini.” ujar Dharmawati.

Ditambah lagi, kejahatan ini telah berkembang berbasis IT, baik perdagangan secara online, hingga lain sebagainya. Namun ketika diperlukan dalam penyidikan, belum dapat dioptimalkan bukti secara elektronik ini. Oleh karenanya, perlu upaya yang lebih untuk mengoptimalkan bukti secara elektronik.

Sudharmawatiningsih juga mengemukakan kesulitan yang umum ditemui dalam menjerat kejahatan konservasi adalah penuntutan menggunakan dakwaan tunggal. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan UU No.5/1990 yang memasukkan berbagai tindak pidana dengan kualifikasi berbeda ke dalam satu pasal, sehingga jika terdapat pelaku yang melakukan lebih dari satu tindakan, pelaku tersebut hanya tetap dapat dijerat dengan satu pasal. Sudharmawatiningsih menambahkan bahwa sering juga ditemui kasus yang motifnya melibatkan kejahatan terorganisasi namun sulit untuk didakwakan karena belum diatur, dan meski pada berapa kasus dijerat dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, pada akhirnya jaringan pelaku kejahatan tetap tidak dapat dijerat semua.

Kesulitan dalam mengkonstruksikan pemidanaan juga dialami oleh Jaksa Penuntut Umum, “Kami kesulitan dalam mengkonstruksikan apa yang dimaksud sebagai kelalaian dalam UU No.5/1990, juga bagaimana mengkonstruksikan kejahatan konservasi sebagai kejahatan terorganisasi, karena kejahatan terorganisasi ini lebih dari sekedar penyertaan pidana, tetapi UU No.5/1990 tidak memberikan definisi dan ketentuan yang jelas,” ujar Anggota Satgas Sumber Daya Alam–Luar Negeri (SDA-LN) Kejaksaan Agung Heru Prasetyo., S.H saat menyampaikan tanggapan.

Terhadap dinamika yang terjadi dalam perumusan kebijakan konservasi SDAHE ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Dr. Drs. Emil Salim, M.A. yang turut hadir dalam temu wicara mengemukakan urgensi untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang terlibat. “Yang menjadi masalah adalah penyanderaan calon tokoh politik, sehingga hilang kebijakan pembangunan yang mengutamakan sustainability jangka panjang, terdesak oleh kepentingan pengelolaan jangka pendek yang bersifat eksploitatif dan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek penyandera”, pungkas Emil Salim. (Dona)

Silahkan Unduh

Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi sebagai Kejahatan Terorganisasi

http://bit.ly/SemnasICEL_Polbrief1

Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi

http://bit.ly/SemnasICEL_Polbrief2

Perbaikan Regulasi Penetapan Status Perlindungan Spesies Guna Menjamin Urgensi Pengawetan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemanfaat

http://bit.ly/SemnasICEL_Polbrief3

Perumusan Delik Pidana Konservasi yang Menjawab Kebutuhan Terkini

http://bit.ly/SemnasICEL_Polbrief4

Penguatan Pemidanaan yang Sesuai dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati

http://bit.ly/SemnasICEL_Polbrief5

Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi

http://bit.ly/SemnasICEL_Polbrief6 

Mencintai, Tidak Harus Memenjarakannya!

“Mencintai tak harus memiliki” syair pujangga cinta lama ini memang benar adanya, dan ini berlaku untuk siapa saja, untuk seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Judul ini terinspirasi dari pernyataan Wiratno Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) yang jatuh setiap tanggal 5 November dalam acara Kehati Expo 2019.

Mengapa sih kita harus memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tiap tahunnya? Peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian puspa dan satwa nasional serta untuk menumbuhkan dan mengingatkan akan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan kita. Ditambah lagi saat ini kondisi satwa liar dan tanaman langka di Indonesia terancam punah.

Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional dimulai pertama kali pada tahun 1993. Keputusan tersebut dilandasi Kepres Nomor 4 tahun 1993 dan ditandatangani langsung oleh Presiden RI kedua, Soeharto. Melestarikan puspa dan satwa berarti menjaga keanekaragaman hayati. Puspa dan satwa sebagai bagian dari keanekaragaman hayati merupakan modal penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta penjaga keseimbangan ekosistem.

Dikutip dari laman berita idntimes.com ada sembilan tumbuhan khas Indonesia yang langka dan terancam punah, dua diantara Sembilan tanaman tersebut adalah Kantong semar (Nepenthes) dan Anggrek tebu (Grammatophyllum speciosum). Sedangkan untuk satwa ada sepuluh satwa yang terancam punah, beberapa diantaranya adalah orang utan, komodo, trasius dan harimau Sumatera.

Peneliti Hutan dan Lahan ICEL Antonius Aditantyo mengatakan bahwa memang terdapat peningkatan ancaman kepunahan pada beberapa spesies endemik Indonesia, misalnya pada orang utan dan rangkong gading. Meningkatnya ancaman kepunahan ini salah satunya disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum. Sejak tahun 2015 terdapat perkembangan modus kejahatan terhadap satwa, yaitu perdangangan satwa dilindungi secara online seiring dengan meningkatnya permintaan pasar internasional.

“Belum lagi, terdapat kegiatan-kegiatan yang mengancam keberadaan spesies dengan tidak menyasar spesies tersebut, tetapi lebih mempengaruhi kelestarian habitatnya, seperti pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan untuk perkebunan.” ujar Antonius kembali.

Masih dalam penjelasan Antonius, “Ancaman kepunahan terhadap keanekaragaman hayati secara ilmiah dapat dilihat pada IPBES Report, sebuah kajian komprehensif oleh para pembuat kebijakan lintas negara yang memberikan laporan terkait kondisi satwa liar secara global dan regional, termasuk dari sudut perilaku pasar dan perkembangan perekonomian, perubahan iklim, dan juga pola pengelolaan oleh masyarakat adat setempat (atau indigenous people) yang sebenarnya berdampak pada jumlah populasi tumbuhan dan satwa liar.”

“Sedangkan untuk perlindungan hukumnya, saat ini Indonesia masih mengandalkan UU No 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Tetapi sayangnya banyak perkembangan modus kejahatan dan juga kebutuhan perlindungan serta pengelolaan jenis yang belum diatur dalam UU No.5/1990, sehingga payung hukum tersebut sudah tidak memadai lagi untuk digunakan.”

Atas hal tersebut, ICEL yang tergabung dalam Pokja Konservasi sejak tahun 2015 bersama dengan berbagai akademisi dan organisasi masyarakat sipil mengharapkan pembaharuan UU No.5/1990 yang tahun depan sudah memasuki usia 30 tahun, meskipun posisi Pemerintah menyatakan bahwa UU ini masih relevan untuk digunakan. “Dari hasil riset dan berbagai diskusi yang kita lakukan terkait penegakan hukum konservasi dan kebijakan perlindungan satwa liar, terdapat kebutuhan untuk memperbaharui ketentuan UU No.5/1990 dari para penegak hukum konservasi di lapangan.”  pungkas Antonius.

Dari sisi kebijakan, berbagai peraturan dan kebijakan terkait konservasi juga dikeluarkan selama kurun waktu tahun 2015-2018 ini, seperti Permen LHK No. P.83/MENLHK.SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (P.83/2016) yang di dalamnya terdapat skema kemitraan konservasi, Permen LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya (P.2/2018), hingga peraturan kontroversial status perlindungan spesies Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 (P.20/2018) dan perubahannya melalui Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 (P.92/2018) dan Permen LHK No.  P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (P.106/2018).

Namun peraturan yang bersifat sektoral ini dinilai belum mampu menyelesaikan beberapa persoalan konservasi yang hanya bisa diselesaikan melalui pengaturan di tingkat undang-undang. Maka pembaharuan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang sejak tahun 2018 terhenti pembahasannya) sebagai payung hukum konservasi diharapkan mampu menjawab permasalahan sektoral tersebut dan pembaruan pengaturan penegakan hukum konservasi. (Dona)

Simposium “Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia”

Jakarta – Senin (05/08/2019).  Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Forest Watch Indonesia (FWI), Publish What You Pay (PYWP), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Kode Inisiatif bersama-sama mengadakan Simposium “Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia”, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengatakan bahwa pidato yang disampaikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo pada bulan lalu di Sentul International Convention Center (SICC), sangat fokus pada pengembangan investasi dan infrastruktur untuk pembangunan. Namun, sangat disayangkan visi tersebut sama sekali tidak menyentuh isu perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

“Ini merupakan salah satu kelemahan Visi Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Pasalnya, kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup selama ini cukup banyak yang bermasalah dan mestinya mendapatkan prioritas untuk dibenahi. Pemerintah semestinya dapat meletakkan pondasi lebih kokoh bagi pembangunan berkelanjutan ke depan,” ujar Henri Subagiyo.

Simposium ini didahului dengan diskusi publik, dengan narasumber Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, Kepala Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, Mas Ahmad Santosa, Ahli Kebijakan Lingkungan Prof. Hariadi Kartodihardjo, dan Aktivis Lingkungan yang juga Pendiri Nexus3 (sebelumnya bernama Bali Fokus) Yuyun Ismawati.

Dalam diskusi ini, Mas Achmad Santosa menekankan tiga isu yang utama yang relevan untuk diperhatikan oleh Presiden terpilih, Joko Widodo dalam pemerintahan 5 tahun mendatang, yakni laut sebagai masa depan dan kekayaan bangsa; pembangunan berkelanjutan/perlindungan daya dukung ekosistem; dan rule of law yang berkeadilan perlu diperkuat dalam pemerintahan kedepan. Investasi maupun pembangunan sumber daya manusia sulit untuk berkembang secara sehat apabila tidak didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan rule of law yang berkeadilan. Jika tidak mendapatkan pressure dari publik, isu ini bisa saja bisa hilang dalam pertimbangan-pertimbangan mendatang.

Senada dengan Mas Achmad Santosa, Yuyun Ismawati juga menekankan hal yang sama bahwa untuk menuju laut sebagai masa depan dan kekayaan bangsa pemerintah Indonesia seharusnya dapat menekan lajunya timbulan sampah. Karena permasalahan sampah telah mengganjar Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik di lautan terbesar ke dua didunia.

Yuyun juga menyayangkan bahwa pemerintah saat ini, mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan secara cepat demi menarik investor, selain itu pemerintah juga kerap menempuh jalan pintas untuk menanggulangi permasalahan yang ada, salah satunya terkait penanganan sampah.  “Pemerintah sangat “gemas” dengan adanya permasalahan sampah yang ada di Indonesia, sehingga untuk menanggulangi hal itu secara cepat pemerintah membuat sebuah trobosan baru dengan cara membuat insinerator diberbagai daerah. Salah satunya di Sunter. Padahal perlu adanya kajian yang dalam terkait insinerator itu sendiri, dan pembangunan insinerator  juga sangat berdekatan dengan tempat tinggal penduduk, jelas ini membahayakan kesehatan bagi penduduk yang berdekatan dengan pembakaran sampah ini,” ujar Yuyun.

Di sisi lain, Laode M. Syarif juga menyoroti mengenai relevansi pengembangan investasi dengan penegakan hukum. “Selama ini penegakan hukum selalu dibenturkan dengan investasi. Semestinya investasi jangan dihadapkan dengan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan investor paling suka dengan kepastian hukum. Investor baik mau tidak mau akan taat pada peraturan yang ada. Menurut saya sebaiknya para investor yang nakal dipulangkan langsung ke negaranya,” ujar Laode.

Sementara itu, Prof. Hariadi Kartodihardjo mengatakan bahwa strategi pembangunan nasional harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan. “Selama ini banyak sekali ketimpangan yang terjadi terhadap lingkungan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pergeseran atau peralihan fungsi lahan dari infrastruktur yang naik. Salah satu contoh yang bisa saya gambarkan adalah banyak sekali persawahan-persawahan yang beralih fungsi menjadi homestay-homestay dari naiknya potensi pariwisata. Ini juga menjadi kekawatiran kita,” imbuh Prof.  Hariadi.

Setelah diskusi berlangsung, peserta yang hadir mengikuti diskusi untuk merumuskan hasil agenda bersama pada saat itu, dan kemudian hasil rumusan tersebut langsung dideklarasikan bersama oleh sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat lingkungan yang hadir diantaranya adalah ICEL, WALHI, PYWP, FWI, HuMA, ICW, Kode Inisiatif, Nexus 3, Koaksi Indonesia, KPA, KPBB, RMI, Jikalahari, WWF, CRPG, Madani, Komunitas Earth Hour, Ecoton, Pili Green Network, GIDKP/AZWI, FKKM, WALHI Jakarta, Kehati, WWF, TI Indonesia, Pattiro, KNTI, Salam Institute. (Dona)

Peranan Ekosistem Mangrove Bagi Kehidupan

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan pantai yang mampu hidup dan berkembang pada kondisi perairan yang bersalinitas (tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air), pada kawasan pasang surut pantai berlumpur. Mangrove banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan/atau padat. Hutan mangrove terdapat di sepanjang garis pantai di kawasan tropis, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem, termasuk produksi perikanan dan siklus unsur hara.

Indonesia memiliki sekitar 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, 19 jenis pemanjat, 5 jenis palma, dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis (diantaranya 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai mangrove sejati (true mangrove). Sementara jenis lain, ditemukan di sekitar mangrove dan dikenal sebagai jenis mangrove ikutan (associate asociate)[1]

Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove Indonesia 3,5 juta hektare yang terdiri dari 2,2 juta ha di dalam kawasan dan 1,3 juta ha di luar kawasan mangrove. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota yang sebagian besar ekosistemnya telah mengalami kerusakan[2]. Luas hutan mangrove telah mengalami penurunan sebesar 30-50% dalam setengah abad terakhir ini karena pembangunan daerah pesisir, perluasan pembangunan tambak dan penebangan yang berlebihan[3]. Kusuma dkk dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Mangrove” memaparkan bahwa meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana serta pelabuhan di pinggir pantai akan mempercepat terjadinya penurunan luasan hutan mangrove.

Penurunan ekosistem mangrove akan berdampak terhadap ekonomi, lingkungan/ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat pesisir. Secara ekonomi, ekosistem Mangrove dapat berfungsi sebagai sumber pakan konsumen peternakan (pakan cacing, kepiting dan golongan kerang/keong), yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi konsumen di atasnya dalam siklus rantai makanan di suatu ekosistem. Fungsi lain dari ekosistem mangrove sebagai tempat hidup (habitat) berbagai satwa liar, seperti monyet, buaya, biawak, burung dan lain-lain.

Secara lingkungan, ekosistem Mangrove mempunyai peran besar, seperti tempat pembiakan benih-benih ikan, udang, dan kerang dari lepas pantai, penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh berbagai makhluk hidup, menurunkan kandungan gas karbon dioksida (CO2) di udara dan bahan-bahan pencemar di perairan rawa pantai[4]. Ekosistem mangrove memiliki peran sosial budaya sebagai bentuk keindahan dan peninggalan/sejarah budaya mangrove itu sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh CIFOR menunjukan bahwa mangrove merupakan salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis, yang mengandung sekitar 1023 Mg karbon per hektar. Tanah dengan kandungan organik tinggi memiliki kedalaman antara 0,5 m sampai dengan lebih dari 3 m dan merupakan 49-98% simpanan karbon dalam ekosistem ini. Dengan menggabungkan data kami dengan informasi lain yang telah dipublikasikan. CIFOR memperkirakan bahwa deforestasi mangrove menyebabkan emisi sebesar 0,02- 0,12 Pg karbon per tahun, yang setara dengan sekitar 10% emisi dari deforestasi secara global, walaupun luasnya hanya 0,7% dari seluruh kawasan hutan tropis[5]

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pelestarian hutan mangrove, beberapa diantaranya adalah dengan melakukan penanaman ulang, melakukan upaya restorasi kawasan mangrove, perluasan kawasan hutan mangrove, melakukan edukasi masyarakat tempatan dan meningkatkan kearifan lokal masyarakat lokal, dan memperbaiki lingkungan hutan mangrove.

Namun, pada awal Mei 2019 yang lalu menjelang berakhirnya persidangan Forum Kehutanan PBB (United Nations Forum of Forestry/ UNFF) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, dunia Internasional memberikan apresiasi terhadap tata kelola mangrove dan gambut Indonesia, termasuk upaya restorasi ekosistem mangrove dan gambut yang telah dilakukan. (Dona)

---

Tulisan ini ditujukan untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juli.

[1] Noor et al., 2006. Dalam Studi Keanekaragaman Mengrove Berdasarkan Tingkat Salinitas Air Laut.

[2] https://www.mongabay.co.id/2017/07/26/7-fakta-penting-mangrove-yang-harus-anda-ketahui/

[3] https://www.cifor.org/library/3773/

[4] Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2008. Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove.

[5] https://www.cifor.org/library/3773/

 

Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup terrestrial.

 Ikan dan sampah plastik. Foto: Google.

 

Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Peristiwa tersebut antara lain:  kasus montara yang sudah berlangsung selama 10 tahun, tumpahan minyak di Balikpapan yang terjadi tahun 2018, dan tabrakan Kapal MV Caledonia Sky dengan terumbu karang di Raja Ampat. Pencemaran-pencemaran tersebut tentu terdapat  kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan menjadi hal yang penting untuk menghitung kerugian pencemaraan tersebut. Peraturan yang mengatur terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah PermenLH No. 7 Tahun 2014.[1] Sayangnya, PermenLH No. 7 Tahun 2014 terlalu bias darat.

PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup terrestrial (contoh: biaya revegetasi, biaya pembangunan reservoir, biaya pendaur ulang unsur hara, biaya pengendalian erosi dan limpasan). Akibatnya, perhitungan kerugian untuk pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut tetap menggunakan formula perhitungan untuk ekosistem terrestrial tersebut sehingga gagal mencakup kerugian akibat keistimewaan karakteristik ekosistem pesisir dan laut yang tercemar dan/atau rusak.

Ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir sebenarnya ada banyak, yaitu ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, atau lainnya seperti pantai landau berpasir, pantai berbatu, atau estuari. Namun, ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang adalah ekosistem khas yang mempunyai peran ekologis cukup besar pada kondisi pesisir secara umum.[2] Kondisi atau tingkat kualitas masing-masing ekosistem ini berperan dalam menggambarkan status atau kondisi perairan pesisir secara keseluruhan.[3] Maka perhitungan kerugian kerusakan ekosistem pesisir dapat ditinjau dari kerusakan ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang sebagai representasi dari ekosistem pesisir. Misalkan, kerugian karena hilangnya fungsi mangrove sebagai penahan abrasi, kerugian karena hilangnya fungsi terumbu karang sebagai tempat pemijahan dan perlindungan, atau kerugian karena hilangnya fungsi padang lamun sebagai pelindung garis pantai. Sedangkan formula perhitungan yang disediakan oleh PermenLH No. 7 Tahun 2014 seperti biaya revegetasi, biaya pembangunan reservoir, biaya pendaur ulang unsur hara tentu saja tidak dapat dipersamakan dengan kerugian karena hilangnya fungsi penahan abrasi, tempat pemijahan dan perlindungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila perhitungan kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut menggunakan formula-formula yang disediakan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Selain representasi ekosistem, perhitungan kerugian juga dapat dilakukan terhadap representasi spesies-spesies yang hidup di laut. Spesies-spesies yang biasanya diperhitungkan adalah burung, mamalia laut, reptil laut, dan ikan. PermenLH No. 7 Tahun 2014 juga menyediakan formula perhitungan untuk biaya pemulihan biodiversity. Tetapi setiap spesies memiliki fungsi dan siklus reproduksi yang berbeda-beda sehingga perhitungan kerugian seluruh spesies tidak dapat disimplifikasi menjadi satu formula saja.

Untuk itu, yang seharusnya dilakukan adalah menyusun rencana pemulihan terlebih dahulu. Rencana pemulihan dapat disusun oleh pelaku pencemar kemudian mendapat persetujuan dari Pemerintah atau disusun Bersama-sama oleh pelaku pencemar dan Pemerintah. Rencana pemulihan dapat berisi identifikasi komponen lingkungan hidup yang rusak dan/atau tercemar, lokasi pemulihan, jangka waktu pemulihan, biaya pemulihan, standard untuk suatu ekosistem dikatakan pulih, dan mekanisme pengawasan. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula.[4]  Perbedaan jasa tidak hanya antara ekosistem terrestrial dengan ekosistem pesisir, tetapi juga antara ekosistem pesisir yang terletak di wilayah yang berbeda.

Kasus kerusakan dan/atau pencemaran ekosistem pesisir yang baru selesai diusut bulan April lalu adalah Kapal MV Lyric Poet dan Kapal MT Alex yang menabrak terumbu karang. Keduanya diminta membayar ganti rugi sejumlah lebih dari USD$ 2,5 juta kepada negara melalui KLHK. Nilai ganti rugi ini terdiri dari nilai jasa ekosistem, biaya pemulihan, dan biaya verifikasi. Karena USD$ 2,5 juta mencakup biaya pemulihan, maka upaya pemulihan sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah. Belum ada informasi lain yang dikeluarkan KLHK terkait mekanisme perhitungan USD$ 2,5 juta tersebut dan apakah didasari atau rencana pemulihan atau tidak. Untuk perhitungan kerugian kerusakan terumbu karang yang komprehensif, USD$ 2,5 juta sebaiknya mencakup seluruh fungsi terumbu karang di Bangka Belitung yang rusak dan didasari oleh rencana pemulihan yang mencakup identifikasi komponen lingkungan hidup yang rusak dan/atau tercemar, lokasi pemulihan, jangka waktu pemulihan, biaya pemulihan, standar untuk suatu ekosistem dikatakan pulih, dan mekanisme pengawasan. Penentuan standar untuk suatu ekosistem dikatakan pulih sangatlah penting untuk mencegah upaya pemulihan sekadar formalitas saja. Upaya pemulihan hanya selesai setelah standar tersebut terpenuhi. Selain melakukan upaya pemulihan, Pemerintah juga bertanggung jawab melakukan pengawasan pasca pemulihan untuk memastikan terumbu karang dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya kerusakan lagi. (Ohiongyi dan Vania)

----------------------

[1] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

[2]Hariyadi, Sigid dan Hefni Effendi, Penentuan Status Kualitas Perairan Pesisir, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2016), hlm. 9.

[3]Ibid.

[4]Lampiran II Bab III hlm. 15 PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Secercah Harapan Untuk Keanekaragaman Hayati Indonesia

Tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional sejak tahun 2000 silam. Mulanya, Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ditetapkan pada tanggal 29 Desember sebagai peringatan berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992. Perubahan ini dilakukan untuk mengingat betapa sulitnya perjuangan pengadopsian teks Konvensi Keanekaragaman Hayati oleh Nairobi Final Act.

 

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati sejak tahun 1994 dan menjadi pihak dalam protokol-protokol turunannya. Kemahsyuran Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya tidak diragukan lagi, bahkan dengan tingkat endemisitas jenis fauna yang sangat tinggi. Satwa endemik Indonesia diantaranya adalah Komodo, Orangutan Sumatera, Orangutan Kalimantan, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Badak Jawa, Dan Burung Cendrawasih.

 

Ancaman Keanekaragaman Hayati: Deforestasi dan Degradasi Hutan

Perlindungan atas keanekaragaman hayati pada tingkat jenis tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas habitatnya. Namun sangat disayangkan, eksistensi satwa-satwa tersebut terancam karena ancaman terhadap habitatnya, seperti deforestasi dan degradasi hutan.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat angka deforestasi di Indonesia (di dalam dan di luar hutan) pada tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181.5 hektar.[1] Lebih lanjut, hasil analisis KLHK menunjukkan bahwa deforestasi tinggi pada provinsi yang didalamnya terdapat banyak izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta perubahan peruntukkan kawasan hutan seperti kegiatan penanaman, perkebunan, land clearing, operasi tambang, dan sebagainya.[2]

 

Tidak hanya itu, dampak kegiatan manusia seperti peningkatan permintaan lahan akibat perluasan ekonomi dan peningkatan populasi[3] merupakan faktor utama deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini juga ditunjukan Allan et. al. dalam artikelnya yang terbit pada 12 Maret 2019 bahwa kegiatan manusia secara spasial berdampak tinggi pada jenis satwa khususnya vertebrata besar karismatik.[4]

Menariknya, artikel tersebut menunjukan hotspot dan coolspots secara bersamaan di wilayah Indonesia. Hal ini berarti ancaman dampak kegiatan manusia terhadap vertebrata di Indonesia tinggi dan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati serta sensitivitas species yang tinggi sehingga banyak species yang tidak terdampak dengan ancaman tersebut. [5]

Tentu saja harapan kelangsungan keberadaan spesies tersebut masih ada, dengan mengantungkan kemampuan manusia dan kemauan kita untuk berkompromi dan berbagi ruang dengan makhluk hidup lain. Pendekatan proaktif dan reaktif yang beragam pun diperlukan untuk memulihkan dan menjaga habitat satwa yang melanggengkan keanekaragaman hayati, misalnya dengan manajemen ancaman yang proaktif, pemulihan kawasan yang rusak atau tercemar, pelepasliaran, menjaga kawasan coolspots dengan menghindar dari dampak permulaan kegiatan manusia. (Marsya, Wenni)

 

--

[1] Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017, hlm. 91

[2] ibid

[3] Sebelumnya pada tahun 1972 Kelompok Roma juga pernah menerbitkan sebuah laporan berjudul Limits to Growth yang memprediksi kemampuan bumi dalam mendukung umat manusia dan membuat simulasi mengenai pertambahan jumlah penduduk, tingkat industrialisasi, tingkat polusi, tingkat produksi makanan dan tingkat kerusakan sumber daya alam. Hipotesis yang muncul diantaranya adalah kolapsnya bumi pada tahun 2100 karena pertumbuhan eksponensial jumlah penduduk, output industri dan pangan, serta indeks polusi, sementara terjadi penurunan sumber daya alam. Lihat Donella H.Meadows, dkk, “the Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind”, Universe Books,1972.

[4] James R. Allan, et. al, “hotspots of human impact on threatened terrestrial vertebrates,” PLOS biology, (2019). Hlm 6.

[5] Ibid. Hlm 7.

 

 

 

 

World Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (II)

Jarang Disorot Namun Terus Mengintai, Perlu Evaluasi Regulasi terkait Bycatch dan Penetapan Perlindungan Jenis

 

Kedua, jika dibandingkan dengan ancaman sampah plastik, yang jarang mendapat sorotan media masa adalah ancaman penangkapan liar yang tak teregulasi dengan baik, khususnya terkait bycatch atau tangkapan sampingan, dan minimnya perlindungan terhadap jenis biota laut.

Sebesar 80% hiu yang ditangkap oleh nelayan merupakan hasil bycatch.[1] Karena bycatch pula setiap tahun, 7.700 penyu di perairan Indonesia terbunuh secara tidak sengaja karena terjebak pukat.[2]   Guna mengatasi tingginya biota laut yang tertangkap atau terbunuh karena bycatch, Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang lebih spesifik mengenai bycatch. Untuk meminimalisir hasil tangkapan sampingan, Pemerintah memang telah membatasi jenis alat penangkap ikan yang boleh digunakan oleh Nelayan.[3] Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (KP) No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Permen KP No. 12/2012) untuk mengatur tentang hasil bycatch yang secara ekologi terkait dengan perikanan tuna, termasuk hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet, termasuk pelaporannya. Namun belum ada pengaturan mekanisme yang jelas untuk mengawasi hasil penangkapan dan pelaporan bycatch. Kementerian KP juga belum mengatur standar operasional bagi Nelayan apabila terdapat satwa laut yang dilindungi tertangkap sebagai bycatch.

Disamping perbaikan regulasi bycatch, diperlukan juga perbaikan regulasi terkait penetapan status perlindungan jenis. Dari sepuluh spesies hiu yang terdaftar dalam Apendiks I dan II CITES,[4] hanya empat spesies yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Yang mendapatkan status perlindungan penuh hanya hiu paus (Rhincodon typus)[5], dan yang mendapat perlindungan terbatas hanya hiu monyet (Alopias spp.), hiu koboi (Carcharinus longimanus) dan hiu martil (Sphyrna spp.). Dikatakan terbatas, karena perlindungan yang diberikan pada hiu monyet bukan dalam bentuk penetapan status perlindungan, namun kewajiban untuk melepas hiu monyet yang tertangkap sebagai bycatch dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KP No. 12/2012.[6] Sedangkan bagi hiu koboi dan hiu martil, bentuk perlindungan hanya berupa larangan pengeluaran hiu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, namun tidak terdapat larangan penangkapan, dan larangan pengeluaran hiu ke luar negeri tersebut pun telah berakhir pada 31 Desember 2018. [7] Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi penetapan status perlindungan jenis hiu, terutama bagi hiu monyet, hiu koboi, dan hiu martil, serta spesies lain dalam Apendiks CITES yang belum mendapatkan perlindungan hukumnya d Indonesia.

Spesies penyu juga terancam oleh perdagangan ilegal dengan angka mencapai 3% dari semua perdagangan satwa liar ilegal global, terutama diperdagangkan sebagai hiasan dari awetannya sampai dengan cangkangnya.[8] Untuk semua jenis penyu di perairan Indonesia sendiri memang telah ditetapkan status perlindungannya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Permen LHK No. P.106/2018). Akan tetapi penetapan Permen LHK No. P.106/2018 juga bermasalah karena menambah norma baru yang tidak diatur dalam peraturan yang menjadi sumbernya yaitu PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Padahal, penetapan Daftar Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dalam Permen LHK No.P.106/2018 memiliki implikasi pada penegakan hukumnya yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990). UU No.5/1990 juga dianggap telah usang karena hanya menyediakan dua titik ekstrim upaya pengawetan tumbuhan dan satwa yaitu dilindungi atau tidak dilindungi. Dengan penetapan status perlindungan yang berdampak pada penegakan hukumnya, dan UU No. 5/1990 hanya menyediakan opsi status perlindungan yang terbatas, sementara angka perdagangan penyu sebagaimana disebutkan diatas serta angka kejahatan terhadap satwa liar pada umumnya masih tinggi,[9] maka pembaharuan UU No. 5/1990 kian mendesak dilakukan.[10]

 

Dengan demikian, dari kedua ancaman terhadap biodiversitas laut Indonesia akibat tindakan manusia serta bahaya kepunahan yang mengintainya, sangat diharapkan ketegasan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ada serta melakukan evaluasi atas pengaturan terkait penanganan sampah di laut dan juga terkait penangkapan satwa laut liar. Tanpa adanya kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat maka permasalahan tersebut akan sulit ditangani dan rencana penanganan maupun perlindungan yang telah ditetapkan hanya menjadi wacana tanpa langkah konkret. (Tyo)

--

[1] https://tirto.id/sirip-hiu-dan-ancaman-terhadap-predator-laut-b5fW , diakses 23 Februari 2019.

[2] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan USAID, “Kondisi Laut: Indonesia, Jilid I Gambaran Umum Pengelolaan Sumber Daya Laut untuk Perikanan Skala Kecil dan Habitat Laut Penting di Indonesia”, Jakarta: SEA USAID dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2018, hlm. 44.

[3] Misalnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP No. 2/2015)

[4] https://www.cites.org/eng/app/appendices.php , diakses 24 Februari 2019.

[5] Keputusan Menteri KP No.18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus)

[6] Pasal 42 jo. Pasal 49 Peraturan Menteri KP No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.

[7] Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KP No.5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyma spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 3, larangan tersebut hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

[8] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan USAID, “Kondisi Laut: Indonesia, Jilid I Gambaran Umum Pengelolaan Sumber Daya Laut untuk Perikanan Skala Kecil dan Habitat Laut Penting di Indonesia”, loc cit, hlm. 48.

[9] https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia , diakses 12 Maret 2019.

[10] https://icel.or.id/siaran-pers-bersama-darurat-keanekaragaman-hayati-indonesiapokja-konservasi-dpr-dan-pemerintah-harap-segera-tuntaskan-pembahasan-ruu-perubahan-uu-no-5-tahun-1990/ , diakses 12 Maret 2019.

 

World Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (I)

“Oceans regulate our climate, produce half the oxygen we breathe, provide nourishment for 3+ billion people, and absorb 30% of carbon dioxide released into the atmosphere and fully 90% of the heat from climate change. To ensure that oceans and marine species are preserved and protected, nature-based solutions that bring together public, private and civil society partners need to be replicated and scaled-up.” Abdoulaye Mar Dieye, UN Assistant Secretary General and Director of UNDP’s Bureau for Policy and Programme

Tanggal 3 Maret 2019 lalu dunia internasional merayakan World Wildlife Day (WWD) yang telah diperingati secara global sejak tahun 2015. Tahun 2019 ini untuk pertama kalinya WWD mengangkat isu kelautan dengan tema “Life Below Water: For People and Planet”, yang juga sejalan dengan Butir 14 Sustainable Development Goals (SDGs) dan dengan fokus pada spesies ekosistem bahwa laut.[1]

Indonesia memiliki luas wilayah laut mencapai 75% dari luas total wilayahnya[2] yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia yang sedemikian luas telah menjadi rumah bagi ribuan jenis biota laut, baik yang menetap (misalnya 2.057 spesies ikan terumbu karang 120 spesies hiu, kedua spesies pari manta, dan enam dari tujuh spesies penyu laut yang ada di dunia), atau yang singgah sementara (misalnya berbagai jenis paus dan lumba-lumba).[3]

Namun atas kekayaan keanekaragaman hayati laut tersebut, Indonesia juga tengah memasuki masa darurat perlindungan biodiversitas laut. Berbagai macam aktivitas manusia berdampak buruk pada ekosistem dan kelangsungan hidup spesies laut, misalnya spesies hiu dan penyu.

Darurat Sampah Plastik di Laut: Menanti Aksi Konkrit Pelaksanaan Perpres 83/2018

Pertama, tengah menjadi sorotan adalah tercemarnya ekosistem laut akibat pembuangan sampah plastik. Indonesia membuang 400 ribu ton sampah plastik ke laut per tahunnya,[4] yang menepatkan Indonesia diposisi kedua tertinggi di dunia dalam hal pembuangan sampah plastik ke laut setelah Tiongkok.[5] Sampah plastik terutama mengancam hiu paus (Rhincodon typus) sebagai filter feeder atau pemakan penyaring.[6]  Pada awal Februari 2019 di perairan negara Malaysia ditemukan seekor hiu paus yang mati dengan kantong plastik berukuran 46 cm x 32 cm menyumbat saluran pencernaan hiu paus tersebut.[7] Indonesia sendiri juga digemparkan oleh kasus tewasnya Paus Sperma (yang juga termasuk filter feeder) di perairan Wakatobi akibat 5,9 kilogram sampah plastik yang di perutnya, pada November 2018 yang lalu.[8] Selain mengancam hiu paus, sampah plastik bagi penyu juga terlihat seperti ubur-ubur makanannya, hingga mengakibatkan 1000 penyu laut mati per tahun akibat plastik, sebagaimana kasusnya ditemukan di Kepulauan Seribu (November 2018)[9] dan Kulonprogo (Desember 2018).[10]

Dalam upaya untuk mengatasi sampah di laut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Perpres No. 83/2018) yang patut diapresiasi, karena berisikan rencana nasional penanganan sampah laut tahun 2018 – 2025 yang cukup komprehensif dengan  target pada tahun 2025, 70% sampah di laut berhasil dikurangi[11] dan 100% sampah laut telah berhasil dikelola.[12] Akan tetapi hingga saat ini belum terlihat langkah Pemerintah dalam melaksanakan aturan ini, atau jika adapun belum terdapat transparansi aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Maka untuk menjalankan Perpres No. 83/2018, Pemerintah harus menyusun penjabaran dari Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018 – 2025  dengan lebih konkret, dimulai dari pembersihan dan pengambilan sampah plastik yang telah menumpuk di laut dan pengawasan kegiatan pembuangan sampah di daerah pesisir pantai dan di sungai yang bermuara ke laut.

Selain itu dari segi pengaturan, terdapat kritik atas Perpres No. 83/2018. Agar penanganan sampah laut dalam Perpres No.83/2018 dapat berjalan maksimal 1) perlu harmonisasi Perpres No.83/2018 dengan Peraturan Presiden No.  97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang juga mengatur target pengurangan sampah secara nasional; dan 2) perlu diatur pula ketentuan terkait kebijakan disinsentif bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha ritel modern, pusat perbelanjaan, jasa dan makanan yang masih belum tercakup dalam Perpres No.83/2018.[13] (Tyo)

--

[1] https://www.wildlifeday.org/ , diakses 23 Februari 2019.

[2] https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa , diakses 23 Februari 2019.

[3] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan USAID, “Kondisi Laut: Indonesia, Jilid I Gambaran Umum Pengelolaan Sumber Daya Laut untuk Perikanan Skala Kecil dan Habitat Laut Penting di Indonesia”, Jakarta: SEA USAID dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2018, hlm. 17.

[4] https://tekno.tempo.co/read/1155151/lipi-400-ribu-ton-sampah-plastik-masuk-ke-laut-tiap-tahun , diakses 23 Februari 2019.

[5] https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia , diakses 23 Februari 2019.

[6] https://travel.kompas.com/read/2018/08/13/120733427/mengapa-kita-dilarang-menyentuh-hiu-paus , diakses 23 Februari 2019.

[7] https://darilaut.id/berita/telan-plastik-hiu-paus-mati-di-pantai-sabah , diakses 23 Februari 2019.

[8] https://sains.kompas.com/read/2018/11/20/161522123/teguran-buat-kita-paus-yang-mati-di-wakatobi-tercemar-5-kg-plastik , diakses 23 Februari 2019.

[9] https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/11/28/pivy2q383-tiga-penyu-mati-di-pulau-pari-diduga-akibat-sampah-plastik , diakses 26 Februari 2019.

[10] https://regional.kompas.com/read/2018/12/10/23231771/pemancing-temukan-penyu-mati-dengan-sampah-plastik-terburai-dari-perutnya , diakses 26 Februari 2019.

[11] https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-optimis-dapat-kurangi-70-sampai-di-laut-pada-2025, diakses 12 Maret 2019.

[12] https://www.jpnn.com/news/klhk-targetkan-indonesia-bersih-sampah-pada-2025 , diakses 23 Februari 2019.

[13] https://icel.or.id/siaran-pers-kematian-biota-laut-akibat-sampah-laut-pelaksanaan-perpres-penanganan-sampah-laut-mendesak-dilakukan/ , diakses 12 Maret 2019.

 

Ancaman Kebijakan Pemerintah Terhadap 20 Juta Kawasan Konservasi Laut dan Perikanan

Penetapan kawasan konservasi menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Indonesia saat ini. Sampai dengan tahun 2018, Pemerintah sudah menetapkan 20,87 juta ha kawasan konservasi atau sekitar 6,42% dari luas perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menetapkan 10% luas perairan Indonesia atau sekitar 32,5 juta ha sebagai kawasan konservasi. Sayangnya, penetapan kawasan konservasi yang sudah ada terancam oleh kebijakan pemerintah sendiri.

 

Namun terdapat kebijakan pemerintah yang justru mengakibatkan kawasan konservasi tidak dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007), kawasan konservasi terdiri dari tiga zona dan zona yang terpenting disebut zona inti. Zona inti adalah zona yang ditetapkan khusus untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona inti terbatas hanya untuk penelitian saja. Akan tetapi, pasal 30 UU No. 27 Tahun 2007 juga mengatur bahwa status zona inti dapat dilakukan perubahan untuk kegiatan eksploitasi, lebih lanjut bahwa perubahan status zona inti hanya dapat dilakukan untuk menjadi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan untuk kepentingan geopolitik, pertahanan dan keamanan, kawasan rawan bencana besar, perubahan status zona inti pada kawasan konservasi laut nasional, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan habitat biota endemik. Dari penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu alasan perubahan status zona inti adalah untuk kegiatan eksploitasi dimana dampak positif yang dihasilkannya bagi negara mengalahkan dampak negatif yang berpotensi timbul bagi lingkungan, misalkan karena adanya ancaman bagi pertahanan dan keamanan, ancaman bencana, atau kepentingan negara lainnya. Namun pasal 30 UU No. 27 Tahun 2007 ini kemudian diubah dalam UU No. 1 Tahun 2014 yang mengatur bahwa status zona inti pada kawasan konservasi dapat diubah peruntukan dan fungsinya untuk eksploitasi tanpa membatasi perubahan hanya untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Kemudian, awal tahun 2018 dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Eksploitasi (Permen KKP No. 3 Tahun 2018). Permen ini memperjelas bahwa eksploitasi yang dimaksud di sini adalah proyek strategis nasional (PSN). PSN adalah proyek yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, tetapi proyek-proyek ini juga berpotensi merusak lingkungan. Daftar PSN dapat dilihat di Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, beberapa contohnya adalah pembangkit listrik, kilang minyak, jalan tol, dan bandar udara. Permen KKP No. 3 Tahun 2018 juga memberikan beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan sebelum melakukan perubahan zona inti yaitu melakukan kajian oleh tim penelitian terpadu, melakukan konsultasi publik, dan meminta persetujuan DPR untuk perubahan zona inti yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. Sayangnya, mekanisme perubahan yang ditetapkan ini sangatlah longgar. Tidak ada standard penilaian yang terukur dan didasarkan pada data ilmiah yang kuat untuk memutuskan apakah perubahan zona inti layak untuk dilakukan atau tidak. Tidak ada persyaratan untuk melakukan kajian dan konsultasi publik yang layak. Bahkan Permen KKP No. 3 Tahun 2018 tidak membuka ruang untuk hasil kajian menyatakan perubahan zona inti tidak dapat dilakukan karena berpotensi akan merusak lingkungan. Hasil kajian yang diatur dalam Permen KKP No. 3 Tahun 2018 hanya terbatas pada dua yaitu perubahan zona inti yang akan mengubah dan tidak mengubah alokasi ruang dalam rencana tata ruang.

Pasal 30 UU No. 1 Tahun 2014 dan Permen KKP No. 3 Tahun 2018 menimbulkan permasalahan hukum sekaligus permasalahan lingkungan. Kedua peraturan ini bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No 1. Tahun 2014 sendiri serta peraturan-peraturan terkait kawasan konsevasi lainnya yang mengatur bahwa zona inti ditetapkan untuk perlindungan habitat dan hanya terbatas untuk kegiatan penelitian. Dari segi lingkungan, diperbolehkannya pelaksanaan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan di dalam zona inti akan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem laut tersebut. Kawasan konservasi juga membantu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kawasan konservasi dapat meningkatkan tingkat ketahanan ekosistem pesisir dan laut terhadap perubahan iklim seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Hal ini dilakukan dengan memelihara dan meningkatkan kemampuan ekosistem tersebut untuk menyerap karbon dan mengurangi tekanan-tekanan lain yang mengancam ekosistem seperti overfishing, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan sebagainya.

Tanpa zona inti, tidak ada kawasan konservasi. Tanpa kawasan konservasi, ekosistem-ekosistem pesisir dan laut terancam rusak dan semakin rentan terhadap perubahan iklim. Terlebih lagi, pelaksanaan kegiatan PSN yang berpotensi merusak lingkungan akan berkontribusi memperparah kerusakan ekosistem pesisir dan laut tersebut. Perubahan atau pencabutan kebijakan ini menjadi hal yang prioritas untuk menjaga Kawasan konservasi perairan dan laut.(Ohiongyi)

 

Catatan Akhir Tahun 2018 Kelompok Kerja Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tak terasa masa periode pemerintahan saat ini akan segera berakhir dan tahun 2019 akan mulai menjadi tahun politik. Di tahun tersebut, para pasangan calon presiden dan wakil presiden akan saling bertarung komitmen dan janji. Visi dan misi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung konservasi keanekaragaman hayati tentunya menjadi salah satu komitmen yang dinanti, khususnya bagi para penggiat konservasi. Bagaimana tidak, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya sangat penting untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Dan nasib konservasi keanekaragaman hayati tersebut tergantung pada bagaimana komitmen dari pemerintah ke depannya. Untuk melihat komitmen seperti apa yang diperlukan ke depannya, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) mengajak untuk mencermati terlebih dahulu kondisi konservasi keanekaragaman hayati saat ini.

 

Baca selengkapnya disini