ICEL

ICEL

Kualitas Udara Jakarta Memburuk

Foto : Kompas

 

JAKARTA, KOMPAS—Kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, memburuk sehingga rentan memicu berbagai persoalan kesehatan. Untuk itu, pemerintah dituntut menyiapkan rencana aksi untuk mengatasi persoalan ini didasarkan data saintifik dan terbuka bagi publik.

​“Dari berbagai data yang ada, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya melebihi ambang batas kesehatan yang disarankan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Namun, sampai sekarang belum ada rencana aksi yang jelas untuk mengatasi hal ini,” kata Pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, di Jakarta, Selasa (4/12).

​Menurut data Greenpeace Indonesia, rata-rata konsentrasi partikel pencemar atau dengan ukuran di bawah 2,5 mikron gram per meter kubik (μg/m3) atau PM 2,5 di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dari tahun 2017 dan2018 menunjukkan peningkatan.

Data yang diolah dari stasiun Kedutaan Besar Amerika Serikat inimenunjukkan, rata-rata konsentrasi PM 2.5 di Jakarta Selatan pada semester pertama tahun 2017 sebesar 26,8 μg/m3 dan Jakarta Pusat 29,09 μg/m3. Sedangkan pada periode sama tahun 2018 di Jakarta Selatan 31,88 μg/m3 dan di Jakarta Pusat 38,34 μg/m3.

Sebagaimana diketahui, pencemaran PM2,5 bisa berdampak pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari pernafasan hingga menjadi pemicu kanker. Kualitas udara di Jakarta ini, menurut Bondan, dikhawatirkan memburuk seiring rencana pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan sumber energi batubara. ​

“Kami sekarang menyiapkan notifikasi untuk melakukan gugatan warga negara ke pemerintah, salah satunya dengan data-data ini. Jakarta sebagai preseden saja, karena kota-kota lain juga sebenarnya mulai mengalami persoalan sama,” kata Bondan.​

Setidaknya ada 20 lembaga yang berkoalisi bersama Greanpeace, seperti Lembaga Bantuan Hukum, Wahana Lingkungan Hidup, Indonesian Centre for Environemntal Law (ICEL), dan lain-lain. Bahkan, mereka berencana melakukan gugatan warga negara (citizen law suit) agar pemerintah membenahi kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya.

Notifikasi gugatan ditujukan kepada tujuh tergugat yakni Presiden RI, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

 

Beda standar

​Sementara Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Siswanto mengatakan, pemantauan mutu udara di Indonesia, khususnya di Jakarta, telah dilakukan tiga institusi Pemerintah secara pararel dan berkesinambungan, yakni oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), BMKG dan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Pemda DKI).

​Sejauh ini tiga institusi ini telah mengukur kualitas udara di Jakarta dengan memasang alat pengukur konsentrasi debu partikulat ukuran kurang dari10 mikron gram per meter kubik (μg/m3) atau PM1.0 dan baru-baru ini debu partikulat ukuran <2,5 μg/m3.

​Siswanto menambahkan, standar indeks mutu udara yang dipakai Pemerintah Indonesia dan WHO berbeda. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun1999, nilai baku mutu konsentrasi PM2.5 untuk pengukuran selama 24 jam sebesar 65 µg/m3. Sedangkan sejak 2005, WHO menetapkan ambang batas PM2.5 sebesar 25 µg/m3.

​“Kalau berdasarkan standar Pemerintah sejauh ini rata-rata harian masih di bawah ambang, tetapi memang sudah diambang ambang atau tidak sehat untuk standar WHO. Sebagaian besar LSM, dalam analisis dan tuntutannya biasanya mengacu pada standar WHO itu,” kata Siswanto.

​Kajian peneliti Stasiun Pemantau Atmosfir Global BMKG, terhadap kualitas udara di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat selama periode Januari 2016 – Desember 2017 juga menunjukkan ada perubahan pola konsentrasi PM 2,5 yang dipengaruhi aktivitas kendaraan bermotor, selain unsur meteorologi.

Dalam riset yang dilakukan Soliah Alfiandi, Wenas Ganda Kurnia, dan Laura Prastika itu disebutkan, konsentrasi PM 2,5 tinggi rata-rata terjadi dari jam 7.00 WIB sampai jam 15.00 WIB. Konsentrasi PM 2,5 mulai menurun setelah jam 16.00 dan mencapai titik terendah pada pukul 23.00 WIB seiring penurunan frekuensi kendaraan bermotor.

​Sementara konsentrasi PM 2,5 paling tinggi terjadi pada hari Jumat di hari kerja dengan rentan nilai antara 33 – 38 µg/m3 dan konsentrasi paling rendah terjadi pada hari Rabu dengan rentang nilai 33 – 34 µg/m3 . Jika ditinjau dari kedua wilayah titik pengamatan, tingginya konsentrasi PM2.5 pada daerah itu terjadi karena penumpukan partikel aerosol pada hari-hari sebelumnya akibat padatnya kendaraan bermotor melintasi sekitaran wilayah titik pengamatan.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa faktor meteorologi seperti angin permukaan ikut berperan menyebarkan partikel aerosol ini. Akibatnya, terjadi penumpukan di sekitaran titik pos pengamatan dan tersaring oleh alat penghisap konsentrasi PM 2,5.

​ Data itu menunjukkan, mutu udara di Jakarta telah melampaui standar aman yang ditetapkan WHO, dan masih di bawah standar aman Pemerintah Indonesia. Kajian itu merekomendasikan agar, Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang nilai ambang batas konsentrasi PM 2,5 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tersebut.

​Bondan menambahkan, perubahan peraturan sesuai standar WHO ini merupakan salah satu tuntutan mereka. “Selama ini standar kita mengacu pada Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 1999 yang telah usang dan bahkan tidak memasukkan pemantaun PM 2,5,” ungkapnya.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2018/12/05/kualitas-udara-jakarta-memburuk-2/