ICEL

ICEL

Larangan Penggunaan Kantung Plastik VS Industri Pengolahan Sampah, Mana Lebih Ampuh?

Mungkin selama ini kita kerap mengaitkan pengolahan sampah sebagai cara ampuh untuk menangani limbah sampah yang semakin menggunung. Namun apakah benar?

Di Indonesia sendiri terdapat kasus dimana pemain industri plastik menggugat pemerintah Bali dan Bogor karena larangan penggunaan kantung plastik. Berkaitan dengan ini, sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil telah menantang permohonan peninjauan kembali terkait larangan Pemerintah Bali menggunakan plastik sekali pakai yang dituduh melanggar berbagai peraturan lingkungan.

Andri Gunawan, seorang ahli hukum lingkungan dari Universitas Indonesia yang juga merupakan anggota koalisi, mengatakan bahwa kelompoknya telah mengajukan amicus curiae, yang merupakan sebuah laporan singkat yang diajukan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak dalam sebuah kasus. Hal ini ditujukan untuk menentang permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh asosiasi plastik pendaur ulang terhadap peraturan daerah yang melarang plastik sekali pakai.

Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terkait peraturan Gubernur Bali yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Menurut mereka adanya larangan ini akan mematikan industri plastik.

Larangan serupa terkait penggunaan plastik sekali pakai telah diberlakukan oleh Walikota Bogor di Jawa Barat juga telah ditentang oleh Olefin Indonesia, Asosiasi Industri Aromatik dan Plastik (Inaplas).

Dua asosisasi tersebut mengutip Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Mengenai Pengolahan Sampah dan menyatakan bahwa regulasi Pemerintah Bali dan Bogor tidak bersesuaian dengan hukum tersebut. Mereka berargumen bahwa UU tersebut tidak secara spesifik menyatakan larangan plastik sekali pakai. Mereka juga menambahkan bahwa larangan Pemerintah Bali dan Bogor bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk mendapat pekerjaan.

Koalisi yang terdiri dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia (PPLHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) menentang permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa pembatalan larangan penggunaan sampah plastik memiliki potensi yang menyebabkan kemunduran langkah awal Indonesia tanpa limbah.

Andri berharap pengadilan dapat melihat bahwa pemerintah lokal telah melakukan hal yang benar dan tidak membatalkan regulasi yang telah ditetapkan. Dia menyatakan pihaknya takut bahwa pembatalan peraturan tersebut dapat menyebabkan pencabutan regulasi yang serupa di wilayah lainnya.

Sebelum Bali dan Bogor menerapkan larangan tersebut pada akhir tahun 2018, Ibukota Kalimantan Selatan, Banjarmasin menjadi pelopornya dengan mengeluargan peraturan walikota pada 2016. Kemudian pada awal tahun 2018 Balikpapan, Ibukota Kalimantan Timur mengikuti langkah Banjarmasin tersebut. Setidaknya untuk saat ini telah ada 12 pemerintah lokal lain di Indonesia yang telah menerapkan peraturan serupa, termasuk Pemerintah Jakarta.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law Raynaldo Sembiring menyatakan bahwa UU No. 18 Tahun 2008 Mengenai Pengolahan Sampah telah menyediakan ruang bagi pemimpin lokal untuk menciptakan regulasi lanjutan. Hal ini membutuhkan pengaturan mengenai tumpukan sampah, dan larangan merupakan bentuk mutlak dari pengaturan. Menurutnya dua hal tersebut tidak eksklusif satu sama lain.

Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira menyarankan agar asosiasi menahan diri dari membingungkan publik dengan mengklaim bahwa daur ulang dapat menyelesaiakan semua masalah sampah.

Mengutip data dari laporan peneliti plastik laut Jenna Jambeck dari Universitas Georgia, Tiza menyatakan bahwa sekitar 60 persen plastik yang diproduksi global antara dekade 1950 hingga tahun 2015 menyebabkan polusi lingkungan, dengan hanya 9 persen dari polutan tersebut yang berhasil di daur ulang. Di Indonesia saja, angka daur ulang hanya berkisar 9 sampai 11 persen.

Lebih lanjut dia menyatakan bahwa larangan penggunaan kantung plastik seharusnya berjalan beriringan dengan usaha daur ulang.

Tiza menambahkan bahwa peraturan ini memang melarang penggunaan plastik sekali pakai, yang tidak memiliki nilai tinggi saat didaur ulang, seperti kantong plastik dan sedotan. Jadi tidak akan membahayakan pemain industri atau pemulung, yang tidak tertarik pada sampah ini dari awal.

Di sisi lain, Budi Susanto Sadiman selaku wakil ketua Inaplas menyatakan bahwa saat ini telah ada inovasi dalam usaha daur ulang yang mana bisa menghasilkan lingkungan tanpa limbah. Dia menambahkan bahwa inovasi yang telah diciptakan dapat membantu menciptakan berbagai aspal plastik, bahan bakar, pupuk – menunjukkan implementasi perputaran ekonomi. Menurutnya tugas kepala daerah adalah menciptakan sistem pengelolaan limbah. Melarang peredaran plastik bukan merupakan bentuk dari pengelolaan.

Berbagai pemangku kepentingan yang terlibat tentunya ingin yang terbaik bagi pihaknya. Namun jika dilihat dari total sampah yang ada di lingkungan saat ini, industri pengolahan limbah sepertinya harus bersaing dengan waktu untuk menyaingi kapasitas manusia dalam memproduksi limbah. Menurut World Economic Forum pada tahun 2050 akan lebih banyak plastik di lautan daripada ikan. Tidak heran jika ada pihak yang menyatakn bahwa daur ulang plastik bukan merupakan solusi mutlak dari permasalahan lingkungan ini.

 

Sumber : https://geolive.id/partisipasi-politik/larangan-penggunaan-kantung-plastik-vs-industri-pengolahan-sampah-mana-lebih-ampuh/