ICEL

ICEL

Laut yang Sehat Untuk Perikanan di Indonesia

Sumber : http://stpbali.com

 

“We need a healthy ocean to provide food and resources continuously, for a sustainable human life”

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55  juta km2  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[1].

Dengan memiliki cakupan wilayah kepulauan yang besar, tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam pesisir yang cukup besar karena didukung adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sumberdaya hayati laut pada kawasan pesisir Indonesia juga memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi salah satunya adalah ikan.

Kita ketahui bahwa perikanan Indonesia mampu menjadi salah satu penompang pangan di Indonesia. Ketersediaan produksi ikan dapat menggantikan pangan dari budidaya holtikultura dan perternakan. Melansir berita dari Bisnis.com, produksi perikanan tangkap 2018 ditargetkan 9,45 juta ton setara Rp209,8 triliun setelah realisasi 2017 meleset dari target. Berdasarkan data estimasi Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan tangkap tahun lalu 7,7 juta ton yang terdiri atas 7 ton ikan laut dan 642.670 ton ikan perairan darat. Volume itu setara Rp158 triliun.

Sayangnya, ancaman-ancaman yang membahayakan kesehatan laut Indonesia berpotensi menurunkan keberlangsungan jumlah ikan di laut yang berlimpah dan kemudian akan berpengaruh ke jumlah produksi. Dalam rangka memperingati hari pangan sedunia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat ada empat ancaman utama terhadap kesehatan laut Indonesia.

Ancaman yang pertama disebabkan karena penangkapan ikan secara berlebihan yang mengakibatkan penurunan stok ikan di laut (overfishing). Pemerintah sudah berusaha memberantas illegal fishing dan menetapkan estimasi potensi serta jumlah tangkapan yang diperbolehkan di setiap wilayah pengelolaan perikanan (WPP) untuk mengurangi overfishing. Namun overfishing tetap menjadi isu yang marak di Indonesia.

“Tindakan-tindakan yang telah dilakukan Pemerintah selama ini sudah cukup bagus. Namun, Pemerintah perlu menetapkan jumlah kuota penangkapan ikan bagi setiap individu yang mendapatkan izin. Tanpa adanya pembatasan kuota bagi setiap pemegang izin, Pemerintah tidak dapat mengkontrol keberlangsungan sumber daya perikanan di setiap WPP,” menurut Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

Disamping itu berbagai ekosistem yang ada di wilayah pesisir di Indonesia, saat ini mengalami pencemaran berat. Salah satu pencemaran itu disebabkan oleh adanya keberadaan sampah plastik. Pada minggu yang lalu (15/10/2018) menteri Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia merupakan negara penyumbang sampai plastik terbesar kedua di dunia. Pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan ini, tentu bukan pernyataan yang main-main. Secara kasat mata sampah plastik memang banyak sekali ditemukan pada pesisir pantai Indonesia. Plastik dapat mengakibatkan kematian bagi ikan karena ikan terjerat plastik dan tidak bisa lepas atau ikan memakan plastik yang dianggap makanan.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan pengurangan sampah plastik sampai dengan 70% pada tahun 2025. Salah satu cara Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik dengan menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Plastik Laut. Pemerintah sudah menggembar-gemborkan tentang rencana tersebut sampai ke dunia internasional sejak tahun 2017. Sayangnya, sudah satu tahun berjalan dan produk hukum terkait RAN ini belum ada.

Selain sampah plastik dan overfishing, perubahan iklim juga menjadi faktor utama yang menurunkan kesehatan laut kita. Berdasarkan Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang terbaru yaitu Global Warming of 1,5oC, Indonesia sudah mengalami peningkatan suhu air laut sampai dengan kedalaman 700 meter ke bawah. Peningkatan suhu air laut yang berlebihan akan mengakibatkan ikan sulit beradaptasi sehingga ikan akhirnya mati atau berpindah ke tempat lain.

Menurut Laporan IPCC ini, salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan adaptasi ekosistem pesisir terhadap perubahan iklim adalah dengan mengurangi faktor-faktor lain yang meningkatkan kerentanan ekosistem pesisir. Dengan mengurangi sampah plastik dan overfishing di laut, Pemerintah telah melindungi laut dari dampak perubahan iklim dan secara tidak langsung melindungi sumber daya ikan dari dampak perubahan iklim. Walaupun begitu, Pemerintah tetap harus menaruh perhatian khusus dan mengambil peran yang secara langsung dapat melindungi sumber daya ikan dari dampak perubahan iklim.

Ancaman overfishing, sampah plastik, dan perubahan iklim ini semakin berbahaya karena payung hukum Indonesia yang juga masih lemah, yaitu Peraturan pemerintah (PP) No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Salah satu kelemahannya adalah pengaturan PP ini yang terlalu berfokus pada baku mutu air laut, tetapi tidak memerintahkan penetapan baku mutu untuk kegiatan-kegiatan yang akan mencemari atau merusak ekosistem laut.

“PP No. 19 Tahun 1999 sudah berlaku selama 19 tahun dan belum ada perubahan. PP ini tidak dapat mendukung pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” lanjut Ohiongyi.

Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang segera, tegas, dan menyeluruh untuk melindungi laut kita dari ancaman overfishing, sampah plastik, dan perubahan iklim. Penanganan berupa langkah adaptasi dan mitigasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya payung hukum yang kuat. Pemerintah harus segera melakukan perubahan pada PP No. 19 Tahun 1999 untuk memperkuat perlindungan hukum bagi laut kita. Tanpa adanya penanganan kepada empat masalah tersebut, kesehatan laut kita akan semakin menurun dan mengancam keberlangsungan sumber daya ikan kita.

“Laut yang sehat akan menjadi salah satu faktor untuk menunjang terciptanya perikanan berkelanjutan. Perikanan yang berkelanjutan akan menjamin tetap melimpahnya produksi pangan ikan kita,” tutup Ohiongyi.

 

Artikel ini disusun sebagai memperingati hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2018.

 

[1] Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Yang Terbesar Di Dunia” diakses dari https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA pada 16 Oktober 2018 pukul 11.22 WIB