ICEL

ICEL

MA Harus Kawal Eksekusi Perusak Hutan

INDOPOS.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) didesak agar mengawal eksekusi terkait kasus perusak hutan Rp 18,3 triliun. Pasalnya, selama tiga tahun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya menang melawan perusak lingkungan di berbagai kasus.

”Kami telah menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkrah, Red) dengan nilai Rp 18,3 triliun dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” ungkap Rasio Ridho Sani, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) dalam siaran persnya, Rabu (2/1/2019).

Ridho menguraikan, sepanjang 3,5 tahun, Ditjen Gakkum telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

”Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan berdampak pada kepatuhan warga negara, terutama pemilik izin usaha kehutanan atau usaha lainnya pada ketentuan peraturan lingkungan hidup. Ketegasan dalam penegakan hukum menunjukkan kewibawaan negara,” ucapnya.

Keberhasilan Ditjen Gakkum saat ini, kata Ridho, karena dukungan yang kuat dari presiden, DPR dan MA. Putusan perdata dari hakim agung dengan mengabulkan gugatan yang mencapai triliunan merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia. ”Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan,” tukasnya.

Kemenangan terakhir, lanjutnya, adalah melawan PT National Sago Prima (NSP). Sebelumnya, PT NSP dimenangkan di tingkat banding. Tapi MA menjatuhkan hukuman kepada PT NSP.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo mengatakan, Ketua MA, Hatta Ali diminta mengawal eksekusi yang dimenangkan KLHK. ”Ketua MA seharusnya mengingatkan atau bahkan menegur para Ketua Pengadilan Negeri tersebut apabila terbukti lalai untuk menjalankan eksekusi yang tentu akan berdampak buruk pada citra pengadilan,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (2/1/2019).

Menurut Henri, saat ini sudah ada sekitar sembilan perkara yang sudah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap dengan total kerugian yang dikabulkan kurang lebih Rp 18,3 triliun. ”Sayangnya, belum satu pun yang dieksekusi oleh pengadilan setempat di mana gugatan tersebut dimasukkan,” cetus Henri.

Dia menguraikan, beberapa perusahaan yang sudah dinyatakan harus bertanggungjawab antara lain PT Kalista Alam, PT Merbau Palelawan Lestari, PT. Bumi Mekar Hijau, PT Waimusi Agroindah, PT Waringin Agro Jaya, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Ricky Kurniawan Kertapersada, PT Surya Panen Subur, dan yang terakhir PT National Sago Prima. Adapun Ketua Pengadilan (PN) Negeri yang bertanggungjawab melakukan eksekusi antara lain Meulaboh, Pekanbaru, Palembang, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jambi.

”Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan langkah langkah koordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung RI agar eksekusi tidak berlarut-larut. Publik tentu sangat berharap putusan-putusan tersebut berdampak positif bagi lingkungan hidup setempat sebagaimana dimandatkan oleh UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta konstitusi,” papar Henri.

Terlepas dari eksekusi tersebut, tambahnya, ICEL menyambut baik putusan MA atas gugatan ganti rugi atas kebakaran hutan yang dilakukan PT NSP. ”Putusan ini menambah deret keberhasilan pemerintah kita atas para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat Karhutla. Salut untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tentu juga pengadilan,” pungkas Henri.

 

Sumber: https://www.indopos.co.id/read/2019/01/03/160506/ma-harus-kawal-eksekusi-perusak-hutan