ICEL

ICEL

Masyarakat Terdampak Batubara Berbagi Pengalaman di Festival Musim Angin Barat

Jawa Tengah, 2-4 Februari 2018. Masyarakat Desa Roban Timur, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyelenggarakan Festival Musim Angin Barat (FMAB) pada hari Jumat sampai Minggu, 2-4 Februari 2018. Festival ini bertujuan untuk memberikan sarana bagi masyarakat yang tinggal di dekat rencana pembangunan dan/atau operasi tambang batubara dan PLTU-Batubara (PLTU-B) untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam upaya mereka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Festival ini dihadiri kelompok masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, meliputi Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

FMAB diawali dengan perkenalan dari masing-masing kelompok masyarakat dan kondisi terkini rencana pembangunan dan/atau operasi tambang batubara dan PLTU-B di masing-masing daerah tempat tinggal para kelompok masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang memiliki pengalaman terdampak operasi PLTU-B hampir sepuluh tahun dan diperparah dengan adanya rencana pembangunan PLTU-B baru. Ada juga kelompok masyarakat yang belum memiliki pengalaman terdampak operasi PLTU-B namun terancam dengan sudah dimulainya proses pembangunan PLTU-B. Kelompok masyarakat dari Kalimantan Timur menyampaikan ceritanya mengenai dampak pertambangan batubara terhadap kehidupan masyarakat di sana.

Pada hari kedua, para peserta dibagi menjadi empat kelas untuk mengikuti sesi diskusi mengenai aspek hukum dari bisnis batubara. Sesi diskusi aspek hukum dari bisnis batubara tersebut diarahkan oleh perwakilan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH Semarang), dan Lembaga Bantuan Hukum Bali (LBH Bali). Diskusi aspek hukum dari bisnis batubara yang diarahkan oleh perwakilan dari ICEL menunjukan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat seperti:

  • Pengelolaan fly ash dan bottom ash (abu hasil pembakaran batubara dari PLTU-B) yang buruk. Proses transportasi atau pengangkutan fly ash dan bottom ash sering tercecer di sekitar tempat tinggal penduduk yang tinggal dekat dengan PLTU-B;
  • Terbakarnya kapal tongkang pengangkut batubara;
  • Masyarakat yang tinggal di salah satu desa dekat lokasi pembangunan PLTU-B tidak termasuk dalam ruang lingkup masyarakat terdampak dalam AMDAL PLTU-B; dan
  • Kelompok masyarakat mengalami tuduhan pidana yang mengada-ada akibat perlawanannya terhadap rencana pembangunan PLTU-B.

Harapannya, masyarakat terdampak dari bisnis batubara, baik itu tambang batubara maupun PLTU-B, memahami bahwa peraturan perundang-undangan menyediakan alat bagi mereka untuk mendapatkan dan mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik. Selain itu, masyarakat terdampak pun menyadari secara kolektif bahwa upayanya untuk mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup dari bisnis tambang batubara dan/atau PLTU-B merupakan upaya masyarakat secara bersama-sama. (fajri)