ICEL

ICEL

Media Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia | @Kantor WALHI Eknas, Jum’at, 17 Maret 2017

Rencana penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN hingga tahun 2025 masih akan didominasi oleh PLTU-Batubara (PLTU-B). Dalam program Fast Track 1 hingga 35.000 MW, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTU-B di berbagai daerah telah menimbulkan polemik dan perlawanan dari masyarakat terdampak maupun organisasi lingkungan hidup.

Dalam mengawal kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan proyek-proyek pembangunan PLTU-B kedepannya, beberapa hal perlu diperhatikan:

Pertama, informasi mengenai implementasi rencana pembangunan PLTU-B, termasuk tahapan administratifnya, masih belum transparan dan belum banyak diketahui masyarakat. Terdapat beberapa Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dalam waktu dekat perlu diantisipasi proses AMDAL dan/atau Izin Lingkungannya, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1. Namun, perlu dicatat, informasi yang berhasil kami dapatkan hanya terbatas pada skema IPP, dan masih menunjukkan gap dengan informasi dari pihak independen lain (CoalSwarm).

Tabel 1:Pembangunan PLTU-B Skema IPP dalam Tahap Pendanaan (Belum Memiliki IL dan AMDAL)

Status Pembangunan PLTU-B di Indonesia 1

Sumber data: Dirjen Ketenagalistrikan ESDM, Februari 2017

Secara umum, dalam skema independent power purchaser (IPP), terdapat 24 PLTU-B yang sudah memiliki IUPTLS; kini sedang dalam tahap pendanaan dan belum memiliki Amdal dan Izin Lingkungan. 24 PLTU-B tersebut direncanakan di 13 provinsi di Indonesia, dengan tujuh provinsi akan membangun PLTU-B dengan kapasitas lebih dari 100 MW. Proyek-proyek yang belum mendapatkan Izin Lingkungan dan/atau AMDAL ini perlu disoroti dan dipantau terus menerus, agar masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengetahui perkembangannya dan dapat merespon atau mengambil langkah hukum secara tepat waktu.

Status Pembangunan PLTU-B di Indonesia

 

Data ESDM, ada 24 perusahaan yang sudah mendapatkan IUPTL Sementara, semuanya belum mendapatkan AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Data tersebut hanya mencakup IPP.

Kedua, dari data ESDM kami menemukan beberapa ketidaklengkapan, yang mengindikasikan kelemahan ESDM dalam mengawasi proses pembangunan PLTU-B di bawah kewenangannya. Untuk data pembangkit yang telah beroperasi, verifikasi data  antara data ESDM dengan data CoalSwarm dan media menunjukkan ada beberapa PLTU-B PLN maupun IPP yang tidak ada dalam data ESDM. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga menyatakan bahwa laporan berkala pemegang IUPTL tidak selalu diterima setiap 6 (enam) bulan. Ketiadaan data ini mengindikasikan tidak dilakukannya perapihan arsip dan pengawasan secara berkala.

Ketiga, masyarakat perlu mewaspadai pola-pola percepatan pembangunan yang memangkas atau memanipulasi peluang partisipasi masyarakat. Terdapat beberapa pola-pola permasalahan pelibatan masyarakat dari pembangunan PLTU-B sebelumnya: (a) perwakilan masyarakat terdampak tidak mencakup semua jenis / perbedaan kepentingan; dan masih banyak perwakilan masyarakat yang semata formalitas. (b) pengumuman atau publikasi pembahasan KA-ANDAL, ANDAL dan RKL-RPL serta juga pengumuman hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL dan juga penerbitan Izin Lingkungan dilakukan secara tidak layak; (c) penyampaian resiko lingkungan yang tidak terbuka dan/atau tidak dalam bahasa/metode yang dipahami masyarakat;

Keempat, terdapat kelemahan substantif yang cukup berulang pada AMDAL yang mendasari penerbitan Izin Lingkungan. Dalam konteks PLTU-B, permasalahan ilmiah tersebut antara lain: (a) metode pengambilan data yang tidak valid (data pengujian kualitas udara ambien hanya diambil pada saat musim hujan); (b) data modeling udara dan/atau air laut tidak tercantum di dalam Amdal; (c) dampak penting hipotetik tidak lengkap, misalnya seperti dampak peningkatan kematian dini yang tidak dihitung serta dampak tersedotnya organisme di laut ketika proses pengambilan air laut untuk cooling water; (d) emisi CO2 dan kontribusi usaha dan/atau kegiatan terhadap perubahan iklim tidak diperhitungkan; (e) alternatif pengelolaan lingkungan sangat jarang dipertimbangkan; (f) data kesehatan yang dikutip dalam AMDAL tidak lengkap, sudah tidak sesuai keadaan terkini (terlalu lampau), atau tidak representatif. Dalam hal ini, organisasi lingkungan hidup dan komunitas ilmiah independen diharapkan dapat mengambil peran untuk membantu masyarakat memahami gap-gap ilmiah ini.

Bagaimanapun, perlu diingat bahwa PLTU-B merupakan sumber energi yang paling kotor. Sekalipun layak lingkungan, Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kembali kebijakan energinya yang masih berorientasi batubara, dan secepatnya mencapai bauran energi yang lebih baik.

Beberapa permasalahan yang muncul dari pembangunan PLTU-B sebelumnya adalah:

  1. PLTU Batang: Dimohonkan uji materil di Mahkamah Agung karena pembangunan PLTU memindahkan kawasan konservasi laut agar menyesuaikan dengan lokasi PLTU; SK pembebasan lahan digugat ke PTUN Semarang sampai ke MA, hingga sekarang 52 KK masih menolak ganti rugi pembebasan lahan.
  2. PLTU Cirebon 2: Izin Lingkungan digugat di PTUN Bandung karena proses perizinan lingkungan dan AMDAL tidak melibatkan masyarakat terdampak, lokasi pembangunan PLTU bertentangan dengan RTRW dan AMDAL disinyalir cacat substantif.
  3. PLTU Celukan Bawang: Warga Desa Celukan Bawang direlokasi dua kali – pada saat pembangunan PLTU di tahun 2008, warga sudah merelakan tanahnya diganti rugi dan merelokasikan diri di tempat baru. Namun ternyata di atas lokasi relokasi dibangun SUTT (saluran udara tegangan tinggi), sehingga di tahun ini warga terpaksa kembali menjual tanahnya dan berpindah tempat tinggal lagi.

Untuk meminimalisir dampak lingkungan dari permasalahan-permasalahan di atas, kami menghimbau:

  1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempublikasikan tahapan-tahapan perizinan PLTU-B secara proaktif, transparan dan dengan media yang mudah diakses masyarakat, baik di tingkat nasional maupun lokal, dengan bekerjasama dengan instansi teknis terkait;
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan supervisi dan pembinaan teknis yang lebih ketat terhadap Pemerintah Provinsi di wilayah-wilayah pembangunan PLTU-B, terutama dalam pemberian informasi dan partisipasi publik dalam proses AMDAL / UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta poin-poin yang kami sebutkan di atas;
  3. Dalam hal Pemerintah maupun Pemerintah Daerah tidak melaksanakan tugasnya, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup di 13 provinsi di mana rencana PLTU-B dibangun perlu bersiap mencari informasi dan mengantisipasi mengawal partisipasi publik dalam pembuatan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan)