ICEL

ICEL

[Media Briefing] Nasib Keanekaragaman Hayati Berlarut dalam Prolegnas:
DPR Harus Segera Tuntaskan Revisi UU No 5/1990

Jakarta, 2 Maret 2018, Kelompok Kerja Konservasi (Pokja Konservasi) mengadakan konferensi pers “Darurat Keanekaragaman Hayati Indonesia: Pembahasan Revisi UU No 5/1990 Harus Dituntaskan!” di Cikini. Pokja Konservasi melihat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) tidak dilakukan secara transparan lantaran RUU KSDAHE yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) berbeda dengan draf RUU KSDAHE yang pernah dikonsultasikan kepada masyarakat sipil, khususnya Pokja Konservasi.

Pada kegiatan ini, Pokja Konservasi memaparkan kertas posisi yang berisi pandangan Pokja Konservasi terhadap RUU KSDAHE yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI). Dalam kertas posisi tersebut, Pokja Konservasi setidaknya mencatat 5 isu prioritas yang harus menjadi perhatian utama dalam RUU KSDAHE, yaitu:

  1. Ketentuan perizinan
  2. Hak dan peran masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal
  3. Pengaturan pelindungan dan alur pemanfaatan sumber daya genetik
  4. Penegakan hukum
  5. Penyelesaian konflik konservasi dan kelembagaan

Terkait dengan ketentuan perizinan dan kaitannya dengan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan strategis, Henri Subagiyo (ICEL) menekankan agar proyek strategis nasional tidak mengorbankan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Lebih lanjut, Henri menyatakan,”belum ada instrumen khusus (dalam RUU KSDAHE) yang dapat digunakan untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan strategis sejalan dengan cita-cita konservasi keanekaragaman hayati”.

Samedi (Yayasan Kehati) menambahkan, “perlu adanya instrumen pengaturan yang berorientasi pada pencegahan terjadinya kerusakan. Apabila diketahui suatu kawasan merupakan habitat tumbuhan dan satwa dilindungi (TSL), pemerintah seharusnya tidak menerbitkan izin. Pun apabila izin terpaksa diterbitkan, harus jelas mengenai tanggung jawab pemegang izin. Selama ini belum ada aturan (termasuk sanksi) bagaimana agar pemegang izin usaha/kegiatan yang diberi izin di suatu kawasan, yang merupakan habitat tumbuhan atau satwa dilindungi, menjaga habitatnya”.

Selain kelima isu diatas, Pokja Konservasi juga mencatat belum jelasnya pengaturan mengenai mekanisme tanggung jawab dalam upaya pemulihan, yaitu (1) siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, (2) bagaimana tanggung jawab pemulihan dari pemegang izin usaha/kegiatan yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, apakah akan dibebaskan dari tanggung jawab pemerintah? dan (3) bagaimana agar tanggung jawab pidana korporasi termasuk juga melakukan pemulihan. Hal ini sangat penting untuk diatur agar pemerintah tidak dibebankan atas pemulihan yang timbul dari suatu usaha/ kegiatan.

#ICEL4Conservation

#tuntaskanrevisiuu5

#DaruratKeragamanHayati

#DaruratKonservasi

#DPR_TuntaskanPR_UU5

#WorldWildlifeDay2018

#WWD2018