ICEL

ICEL

Membuat dan Mengimplementasikan Rencana Induk Nirsampah

Sebuah rencana induk nirsampah adalah adalah kerangka yang memayungi tindakan-tindakan yang mengedepankan pendekatan nirsampah dan mengarusutamakan filosofi nirsampah dalam pengambilan kebijakan. Tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, rencana induk nirsampah memiliki jangkauan yang luas; mencakup pekerjaan hijau, pertumbuhan ekonomi lokal, desain ulang produk, interaksi komunitas dalam masyarakat, kesehatan lingkungan kota, dan berbagai aspek lain. Sekalipun berawal dari sampah, rencana induk tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup yang lebih nyaman, namun juga dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih berorientasi lokal.

Zero Waste Europe memiliki sebuah alat untuk membantu pengambil kebijakan membuat rencana induk nirsampah, “Zero Waste Rencana Induk Startup Toolkit.” Rencana induk ini mengombinasikan berbagai studi kasus dan memuat peta jalan, strategi, dan instrumen yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengarahkan kebijakan dan kampanyenya agar dapat mencapai perubahan, langkah per langkah.

Dalam International Zero Waste City Conference yang diselenggarakan di Bandung, 5-6 Maret 2018, Flore Berlingen dari Zero Waste Eropa berbagi pengalaman dari beberapa kota di Eropa yang telah sukses menerapkan rencana induk nirsampah dan mencapai tujuan-tujuan di luar reduksi dan pengelolaan sampah sebagai sumber daya. “Treviso, sebuah kota di Italia, tidak hanya berhasil mencapai performa tertinggi daur ulang sampah dengan tingkat 85%. Tapi data menunjukkan bahwa Treviso memiliki biaya pengelolaan sampah terendah di Italia, dan dengan pendekatan nirsampah, mereka membuka lebih banyak lapangan kerja!” ujar Flore. Sementara, contoh lain, kota Besancon di Perancis, menghemat 800.000 Euro/tahun dengan melakukan pengomposan sampah organiknya. Tidak hanya dua kota ini, setidaknya ada sembilan studi kasus dari berbagai kota di berbagai belalahan dunia yang dapat diunduh secara gratis di website Zero Waste Europe. “Yang terjadi adalah nirsampah meminimalisir pembiayaan infrastruktur dan memindahkan alokasi pembiayaan ke pemberdayaan masyarakat,” tutup Flore.

Penerapan rencana induk nirsampah ini tentu tidak terlepas dari rencana induk pengelolaan sampah, yang dalam konteks Indonesia, merupakan mandat hukum dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Mandat ini telah memiliki petunjuk pelaksanaan dalam PermenPUPR No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan. Di Indonesia, rencana induk yang berlaku adalah Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga – yang terlepas dari segala kekurangannya merupakan panduan utama pengelolaan sampah di tingkat nasional.

Ria Ismaria, pembuat Rencana induk Pengelolaan Sampah di kota Bandung dan Cimahi, merefleksikan pengalamannya dalam hal ini. Ria menunjukkan data-data berbagai skenario kombinasi pengurangan dan pengelolaan sampah yang dibuat sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota dalam menentukan strategi mana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan pengelolaan yang ditentukan. “Dengan rencana induk, kita bisa memperkirakan berapa biaya dan keuntungan dari beberapa skenario. Misal, dalam konteks Bandung, ternyata skenario percepatan nirsampah dan investasi dalam pengelolaan sampah organik merupakan skenario yang paling murah dan efisien, sehingga kami menggunakannya sebagai strategi utama,” ujar Ria. Seringkali, jika diimplementasikan dengan baik, strategi nirsampah dapat mencapai tingkat reduksi dan pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang jauh lebih tinggi daripada pembakaran sampah. Selain itu, ongkosnya pun jauh lebih murah.

Baca juga : Mengapa Kami Menggugat Perpres Percepatan PLTSa?

Namun, Ria memberikan catatan bahwa implementasi rencana induk masih merupakan tantangan tersendiri yang harus dipecahkan para pembuat kebijakan secara kreatif. “Saya kerap bertanya-tanya mengapa rencana induk yang sudah bagus tidak dijalankan. Dari observasi saya, kesimpulannya pertama, implementasi rencana induk itu multi-sektor, perlu dukungan dari pihak-pihak lain. Misal, jika ingin pengomposan berjalan dengan baik, maka harus ada pengguna hasil kompos, dalam hal ini perlu dukungan dari Dinas Pertanaman. Kedua, tidak ada kecocokan antara rencana induk ke perencanaan kota, seperti RTRW dan RPJMD. Ketiga, pemilahan itu harus dioptimalkan di sumber. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pemilahan di TPS tidak akan efektif,” ujar Ria.

Integrasi rencana induk nirsampah ke dalam rencana induk pengelolaan sampah merupakan suatu keharusan dari sisi kebijakan publik agar strategi dan program-program nirsampah dapat diakomodir dalam RTRW dan RPJMD. Selain itu, peninjauan yang objektif terhadap strategi dan program nirsampah sebagai alternatif yang ekonomis juga lah yang seharusnya menuntun para pembuat kebijakan dalam menentukan solusi pengelolaan sampahnya. (Quina)