ICEL

ICEL

Menanti Solusi Konkret Sampah Elektronik

JAKARTA – Tanggal 31 Mei 2019 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) menyegel dua lokasi di Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Aktivitas peleburan dan pembakaran limbah elektronik (e-waste) di ruang terbuka menjadi penyebabnya.

Tindakan para pelaku dinilai sangat membahayakan lingkungan sekitarnya. Tim Gakkum KLHK bahkan sampai harus mengambil sampel untuk melihat dampak pencemaran tanah dan air yang ditimbulkan oleh aktivitas di ruang terbuka ini.

KLHK juga harus mengukur baku mutu udara. Jika baku mutu udara ambien maupun kerusakan lahan akibat proses pengolahan e-waste terlampaui, sanksi dipastikan menanti mereka yang terlibat.

Direktur Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Gakkum KLHK Sugeng Priyanto menjelaskan, sanksi mengacu pada tiga regulasi utama. Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Selain sanksi administratif, beleid itu juga menetapkan sanksi pidana dan perdata. Untuk perorangan, dapat dikenai ancaman pidana minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun, termasuk denda maksimal Rp10 miliar.

Sedangkan untuk perusahaan, selain ancaman pidana dan denda yang sama, juga dikenai sanksi perdata serta sanksi administratif, mulai dari teguran, penyegelan, hingga pencabutan izin.

“Jika terbukti melanggar baik fakta hukum maupun fakta lapangan, langsung ditindak sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya kepada Validnews, Senin (17/6).

Sejatinya, kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak masalah pencemaran lingkungan yang terjadi belakangan ini. Dari tahun 2015 hingga 2019, KLHK mencatat ada 1.775 kasus yang diadukan.

Sebanyak 709 di antaranya berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk masalah sampah dan bahan beracun berbahaya (B3). Dari 2015 hingga 2017 pula, tim Gakkum telah menindak 436 kasus. Sebanyak 402 kasus berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau P21.

Sugeng menegaskan, untuk dapat memanfaatkan e-waste, sebenarnya sebuah perusahaan wajib mengantongi sejumlah izin. Di antaranya izin penyimpanan sementara, izin pengangkutan, hingga izin pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3). Perusahaan juga harus melengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan.

Untuk mendapatkan izin-izin itu, ada syarat yang mutlak dipenuhi. Misalnya untuk mendapat izin lingkungan, harus memperhatikan potensi dampak terhadap lingkungan yang akan muncul. Kemudian, untuk pengelolaan harus memiliki insinerator karena limbah B3 dalam e-waste hanya dapat dimusnahkan melalui pembakaran bersuhu tinggi, namun tidak di ruangan terbuka.

Jika memenuhi syarat, dipastikan perusahaan bakal mendapat izin. Mengacu pada Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2018, izin pengelolaan limbah B3 yang terbit dari tahun 2010 sampai 2017 mencapai 4.748 izin, termasuk izin pengelolaan limbah B3 dari e-waste. Penerbitan paling banyak terjadi pada tahun 2014, yaitu mencapai 821 izin.

Buat perusahaan yang punya izin tetapi melakukan aktivitas di luar ketentuan, Gakkum akan melakukan penyidikan sebelum memutuskan sanksinya.

“Dalam penanganan kasus harus dilakukan dari hulu sampai ke hilirnya, masyarakat pemanfaat sebenarnya hanya pada bagian hilirnya sehingga perlu ditelusuri sumber limbah elektronik tersebut dan pemakai produknya bisa juga dikenakan pidana,” jelas Sugeng.

Adapun pada kasus penyegelan lokasi pemanfaatan limbah B3 di Tangerang, lanjut dia, pihaknya turun tangan setelah adanya laporan dari masyarakat sekitar. Mereka mengaku di lokasi tersebut kerap terjadi aktivitas peleburan dan pembakaran sisa komponen tak terpakai di ruang terbuka.

“Dalam kasus pengelolaan e-waste ini yang sangat berbahaya pada saat dilakukan pembakaran sehingga asap menjadi pencemar utama yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh penduduk,” terangnya.

Upaya Pencegahan
Sugeng mengaku sebenarnya pihaknya baru-baru saja menangani kasus pemanfaatan e-waste ini. Kasus yang sebelumnya mereka tangani kebanyakan terkait penimbunan e-waste ilegal yang di dalamnya terdapat unsur B3, baik yang dilakukan korporasi maupun perorangan. Namun, seiring berjalannya waktu mulai terjadi pergeseran kasus ke arah persoalan pemanfaatan.

Ia yakin, ke depannya bakal ada kasus-kasus serupa. Sebab, seiring dengan perkembangan digital yang begitu pesat, makin banyak pihak yang tertarik mencari untung dari e-waste.

“Jadi sebenarnya kita tidak melarang orang melakukan usaha, cuma harus sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah aturan teknologi yang ramah lingkungan. Jangan sampai mengganggu kesehatan orang lain dan lingkungan,” tuturnya.

KHLK sendiri mengakui, masih menemui sejumlah kendala dalam menangani kasus-kasus e-waste ini. Kendala pertama datang dari industri rumahan yang mengerjakan pemanfaatan e-waste. Selain tak punya izin resmi, mereka juga tidak tahu bahaya apa yang dihadapi.

“Tapi kadang-kadang kita terbentur juga dengan aspek sosial. Nanti bagaimana tenaga kerjanya jika usaha dihentikan, ini yang kadang-kadang menyulitkan. Tetap kami tindak, tetapi cukup sulit,” kata Sugeng.

Ia menambahkan, aspek regulasi sebenarnya sudah cukup banyak dan tegas. Tinggal memaksimalkan penindakannya saja. Namun, imbuh Sugeng, pihaknya tidak bisa terus-terusan reaktif alias menindak acapkali ada kasus. Butuh upaya yang lebih daripada sekadar penindakan, yaitu pencegahan pelanggaran yang harus dilakukan di hulu.

Pertama, tentu saja edukasi dan sosialisasi yang masif mengenai dampak pengelolaan e-waste yang salah. Menurutnya, masyarakat harus sadar pengelolaan yang salah pada e-waste berdampak panjang hingga ke anak cucu. Misalnya soal kelainan genetik akibat menghirup sisa pembakaran B3. Kemudian, yang perlu dipikirkan juga adalah upaya pemerintah menangani potensi e-waste yang semakin banyak ke depannya.

Hal senada turut dilontarkan Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Teddy Caster Sianturi. Ia menilai, penanganan persoalan e-waste harus melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga produsen elektronik, mulai dari industri besar, menengah hingga kecil.

Teddy menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, pihaknya telah menerapkan pelarangan bagi industri menggunakan plastik yang mengandung Polybrominated diphenyl ether (PBDE) di atas 1.000 ppm sebagai komponen produk elektronik.

Pasalnya, kendati PBDE tahan panas, tetapi tidak ramah lingkungan. Pelarangan ini mengacu pada Konvensi Stockholm yang ditandatangani 172 negara pada tahun 2001 lalu.

“Tapi hasil uji sampel yang kita ambil dari produk-produk elektronik di Indonesia tidak ada yang melebihi 1.000 ppm,” kata Teddy kepada Validnews, Senin (17/6).

Karena hasil uji di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin itu menunjukkan tidak ada produk elektronik berbahan plastik PBDE di atas 1.000 ppm, pihaknya belum dapat membuat ketentuan lebih lanjut. Meski begitu, ia memastikan Kemenperin akan terus menyosialisasikan ketentuan itu kepada industri elektronik.

Kemudian yang tidak kalah penting menurut Teddy adalah menginformasikan soal PBDE itu kepada industri daur ulang pemanfaatan e-waste dan para pemulung. Sosialisasi dan pelatihan rutin ini, digelar di balai-balai sosialisasi dengan menggandeng United Nations Development Programme (UNDP).

“Sosialisasi ini harus terus dilakukan karena kendala e-waste selama ini belum meratanya informasi,” tutur Teddy.

Pihaknya juga telah memberikan bantuan peralatan kepada pemda, seperti Cirebon, Depok, dan Malang. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu menuntaskan persoalan e-waste, terutama dalam memilah dan mengolahnya.

Teknologi Pemilahan
Teddy sendiri mengapresiasi upaya pemerintah membentuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Saat ini, sudah ada 12 PLTSa yang beroperasi sesuai mandat perpres tersebut, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Makassar, Denpasar, Palembang, serta Manado.

“Ini dapat menyelesaikan masalah komponen tidak berharga dari e-waste dan masalah sampah secara keseluruhan,” pungkas Teddy.

Deputi Kepala Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Eniya Listiani juga yakin keberadaan PLTSa itu dapat membantu pengolahan e-waste. BPPT sendiri dikatakannya turut ambil andil dalam pembuatan sistem PLTSa di Bantar Gebang, Bekasi.

“PLTSa itu dapat mengelola 100 ton sampah per hari dengan bonus listrik 700 kW,” jelas Eniya kepada Validnews, Kamis (13/6).

Hanya saja, teknologi itu harus didukung dengan teknologi pemilahan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, komponen-komponen berharga dapat dimaksimalkan, dan yang tidak berharga menjadi berharga karena dapat dijadikan sumber listrik.

Sayangnya sampai saat ini, berdasarkan pantauan BPPT, belum ada industri elektronik yang mampu mengolah e-waste secara lengkap, mulai dari pemilahan, pemanasan hingga pemurnian.

Beberapa tahun lalu, Eniya sempat melihat pengelolaan e-waste di pabrik Toshiba, Karawang. Di situ pun, hanya sebagian komponen saja yang bisa dipisah. Bagian komponen yang sulit dikirim ke China untuk dikelola di sana.

Tapi yang jadi masalah, sejak tahun 2017 China telah membatasi secara ketat impor sampah. Dengan begitu, teknologi pengelolaan secara keseluruhan harus terus dikembangkan di Tanah Air.

“Termasuk tenaga yang bisa mengelolanya. Karena kalau di Toshiba itu salah satu alasannya belum ada yang ahli memisahkan beberapa komponen,” imbuh Eniya.

BPPT, lanjut Eniya, sebenarnya saat ini telah merampungkan metode pemisahan logam dan pemurnian. Tinggal menyempurnakannya, namun segala upaya tersebut tidak dapat diterapkan kalau sampahnya belum terkumpul dengan baik.

“Kalau di Indonesia ini kan budaya memisahkan sampah belum masif,” ujar Eniya.

Untuk sampai ke pengelolaan e-waste, lanjut dia, harus dimulai dari budaya mengumpulkan dan memilah sampah itu sendiri.  Menurut Eniya, pengumpulan sampah ini juga bisa terbantu dengan adanya perusahaan pihak ketiga yang membuka jasa pemanfaatan e-waste. Namun, apakah perusahaan pihak ketiga itu memperhatikan dampak di luar keuntungan yang didapat, ini yang harus diperhatikan.

Tukar Tambah
Salah seorang pengusaha yang bermaksud membuka perusahaan daur ulang pemanfaatan e-waste, sebut saja Andian, mengaku tertarik pada bisnis tersebut karena manfaat yang bisa didapat cukup besar. Ide itu muncul setelah diajak beberapa temannya, termasuk pengusaha asal China.

“Mengapa tertarik karena memang sampah elektronik di Indonesia sekarang ini memang cukup banyak, sebagai contoh ada sekitar 49,8 juta ton di tahun 2018 kemarin,” tuturnya kepada Validnews, Senin (17/6).

Angka tersebut tentunya akan meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan elektronik. Dari berbagai jenis sampah tersebut, banyak kandungan yang bisa dimanfaatkan, seperti emas, perak, aluminium, timah, dan lainnya.

“Kandungan-kandungan tersebut dipilah dan diolah lagi setelah diproses dan dilebur,” kata dia.

Sementara itu, Public Relation Manager Advan, Mohamad Ilham Pratama menuturkan, produk elektronik belakangan memang sangat melekat pada kehidupan masyarakat. Salah satunya ponsel pintar (smartphone).

Advan yang memiliki pabrik produksi di Semarang ini saja selama tiga tahun terakhir memiliki kapasitas produksi 30 ribu unit per hari dari 16 jenis yang ada. Berarti dalam setahun, kira-kira ada sekitar 10 jutaan produk yang dihasilkan Advan.

Makanya, Advan dipastikan Ilham juga memperhatikan persoalan e-waste. Pihaknya menyadari dampak dari kandungan zat berbahaya dalam produk elektronik bisa mengancam kesehatan dan lingkungan.

Tahun lalu Advan pernah menggulirkan program trade in sampah elektronik. Program ini menjadi salah satu cara untuk menjawab kebingungan masyarakat yang tidak tahu bagaimana untuk menangani produk handphone yang sudah rusak.

“Daripada jadi sampah yang tidak berguna, Advan menawarkan program ini melalui kerja sama dengan toko-toko yang menjadi jaringannya,” katanya kepada Validnews, Senin (17/6).

Program trade in ini ditujukan untuk menampung segala produk handphone, terutama Advan yang telah tidak terpakai. Masyarakat dapat memberikan produk tersebut dengan kondisi apapun. Nantinya, pihaknya akan membayarkan produk tersebut dan masyarakat dapat membeli produk Advan.

“Misalnya produk handphone yang sudah tidak layak pakai atau mati total terus mau diganti, itu bisa kita terima dengan harga Rp100 ribu sampai Rp300 ribu, nanti mitra kami yang akan menerima handphone tersebut,” jelasnya.

Sayangnya, program trade in ini tidak dilakukan di semua tempat. Hanya dilakukan di tempat yang termasuk pasar elektronik, misalnya Roxy. Dia pun mengaku tak tahu kemana hasil dari penukaran produk tersebut.

“Saya kurang tahu karena infonya itu memang ada orang yang akan menerimanya, apakah diperbaiki atau ada yang bagian daur ulang, saya kurang paham,” ungkapnya.

Sementara dalam proses produksinya, Ilham memastikan produk Advan tidak menghasilkan limbah berbahaya karena segala komponennya masih diimpor. Proses produksi handphone buatan dalam negeri ini hanya perakitan sehingga menurutnya tak menghasilkan limbah elektronik. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Advan saat ini dikatakannya mencapai 35,45%.

Celah Regulasi
Terlepas dari kontroversi yang ada, Kepala Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono mengatakan, sudah seharusnya pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi menyeluruh kepada seluruh masyarakat perihal bahaya sampah elektronik. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya penggunaan alat elektronik saat ini.

“Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola limbah elektronik yang benar, sebagaimana yang dilakukan oleh UNDP,” kata Agus, kepada Validnews, Senin (17/6).

Bagi industri elektronik misalnya, bisa ditegakkan aturan untuk mengganti zat elektronik yang lebih aman. Salah satunya dengan mengganti PBDE dengan zat lain sebagai penghambat agar produk tidak mudah terbakar.

Kemudian, perusahaan juga bisa melakukan sosialisasi terkait produknya yang mengandung zat berbahaya atau tidak. Seperti dengan memberi label “PBDE free”.

“Dengan tulisan “PBDE free” maka konsumen bisa memilih produk yang lebih aman bagi mereka, karena mereka orang yang sehari-hari menggunakannya,” jelas Agus.

Apapun itu, kurang optimalnya pengelolaan e-waste, dipandang Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo karena adanya celah dalam regulasi perizinan.

Ia mencontohkan, pemberian izin penyimpanan sementara, pengangkutan dan pengelolaan perusahaan pihak ketiga dilakukan oleh pusat. Sementara izin lingkungan berada di bawah wewenang pemda kalau memang lokasinya di daerah.

Di sisi lain, kebanyakan pengelola dari e-waste berasal dari industri rumah tangga, seperti tempat reparasi elektronik yang berada di sekitar tempat tinggal. Industri skala kecil tersebut tentu akan sulit bila harus mengurus perizinan ke kantor pemerintah pusat karena adanya kendala jarak dan sebagainya.

Karena itu, dia menyarankan agar layanan perizinan industri kecil berada di pemda. Sementara untuk industri pengelola e-waste skala besar, berada di tangan pemerintah pusat.

“Masyarakat selain tidak tahu, juga tidak memiliki kapasitas untuk mengurus izin sampai ke Jakarta, itu jadi masalah,” kata Henri kepada Validnews, Senin (17/6).

Mengingat persoalan e-waste merupakan persoalan yang mendesak, dia pun menyarankan agar pihak-pihak terkait melakukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya.

Menurutnya, persoalan e-waste sulit diatasi bila hanya mengandalkan pemberian sanksi hukum saja. Perlu penanganan dari hulu sampai hilir untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni dari pembuat produk sampai pemanfaatan produk.

“Seharusnya pendekatannya lebih komprehensif, tidak hanya dengan pendekatan hukum dalam konteks pemberian sanksi saja,” tambah dia.

Pertama, pemerintah dapat melakukan kebijakan konkret lainnya dengan pendekatan persuasif. Baik pemerintah dan produsen, keduanya dapat melakukan pembinaan kepada pemanfaat dari sampah elektronik.

Menurutnya pemda dan pihak terkait dapat membuat kebijakan terkait tata cara pengelolaan sampah elektronik agar masyarakat membuangnya ke kantong khusus yang berbayar.  Hasil pembayaran itu nantinya dapat dikembalikan lagi untuk keperluan pelestarian lingkungan.

“Pemda harus punya kontribusi, kalau misalnya masyarakat tidak tahu maka dia akan buang digabung dengan sampah lainnya,” ujarnya.

Kemudian, terkait persoalan perizinan, ia menyarankan pemerintah untuk proaktif, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Dinas terkait seperti dinas lingkungan hidup harus dapat mengidentifikasi siapa saja pihak yang melakukan pengelolaan e-waste dan memonitor mereka. Pemerintah juga dapat memberikan pembinaan terkait bahaya sampah elektronik bagi kesehatan dan lingkungan pada mereka.

“Pemerintah harus proaktif dengan membuat kebijakan mulai dari kebijakan fasilitas dan pengumpulannya, khususnya pemerintah daerah pada skala paling rendah,” jelasnya.

Produsen elektronik pun menurutnya bisa menyediakan layanan pengambilan sampah elektronik milik konsumennya. Bila perlu produsen bisa memberikan biaya tambahan tempat pembuangan sementara buat produk elektronik yang dibeli konsumennya.

Wadah tersebut bisa berupa plastik atau sejenisnya yang bisa digunakan untuk menampung produknya bila sudah tidak terpakai. Dari layanan tersebut dapat dikembangkan pula model pemberian sanksi baru.

Dia mencontohkan, bila masyarakat tak membuang sampah elektronik ke dalam wadah tersebut, maka pengangkut sampah dilarang untuk membawa sampahnya, baik sampah elektronik maupun non-elektronik.

“itu mungkin akan lebih berefek, tetapi memang sumber daya manusia untuk tenaga kebersihan harus lebih disiapkan,” katanya.

Terakhir, Henri menyarankan adanya model pengembangan extended producer responsibility (EPR) yang dilakukan produsen pada pengelola industri skala kecil. Hal itu perlu dilakukan mengingat teknologi yang dilakukan industri kecil tentu terbatas sehingga akan ada sisa sampah elektronik yang tidak digunakan.

“Itu harus dipikirkan supaya perusahaan-perusahaan elektronik bertanggung jawab ke level itu, karena bisa jadi pengelola skala domestik hanya mengolah sebagian saja dan selebihnya dibuang ke lingkungan,” tandasnya.

 

Sumber :

Hasibuan, Elisabet, dan Dana Pratiwi. Menanti Solusi Konkret Sampah Elektronik.June 18, 2019. https://www.validnews.id/Menanti-Solusi-Konkret-Sampah-Elektronik-KGD. Diakses pada 19 Juni 2019