ICEL

ICEL

Mengejar Tanggung Jawab Korporasi Pembakar Lahan

JAKARTA – Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Children’s Fund/Unicef), yang dilansir situs unicef.orgSelasa (24/9/2019) mengingatkan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan dan Sumatra terhadap anak. Kebakaran ini disebut menyebabkan 10 juta anak terpapar risiko polusi udara.

Perwakilan Unicef, Debora Comini berpendapat, setiap tahun, ada jutaan anak yang menghirup udara beracun dan mengancam kesehatan serta mengakibatkan mereka tidak dapat belajar di sekolah. Mereka mengalami kerugian fisik dan kognitif seumur hidup.

Dia menguraikan, anak-anak rentan terhadap polusi udara karena mereka bernapas lebih cepat. Sementara, kekuatan fisik dan daya tahan tubuhnya belum sempurna. Unicef juga memperkirakan, 2,4 juta anak balita di kedua wilayah tersebut terdampak kabut asap dan kebakaran hutan yang sudah berlangsung sejak Juli 2019.

Berdasarkan riset, bayi lahir dari ibu terpapar polusi tingkat tinggi saat hamil, berisiko lebih besar mengalami gangguan pertumbuhan di dalam rahim. Bahkan, berdampak pada berat badan lahir yang rendah, hingga lahir prematur.

Penderitaan anak karena karhutla juga dibeber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kementerian memaparkan, kualitas udara buruk berdampak pada lebih dari 46.000 sekolah atau lebih dari 7,8 juta murid. Di daerah-daerah yang merasakan dampak terberat kebakaran hutan, banyak sekolah terpaksa ditutup sehingga menghambat kesempatan anak untuk belajar.

Kebakaran hutan dan lahan gambut memang kerap terjadi di Indonesia pada musim kemarau. Situasi kali ini diperparah beberapa faktor, termasuk musim kering berkepanjangan, El Nino, dan pemanasan global.

“Keluarga dan anak-anak mereka harus mendapatkan informasi yang akurat tentang paparan polusi udara beracun karena informasi seperti ini dapat membantu mereka melindungi diri,” ujar Comini.

Karena mengganggu, penegak hukum pun turun tangan. Hingga didapat temuan seperti diungkapkan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Mabes Polri, Brigadir Jenderal Fadil Imran pada Senin (30/9). Dia mengatakan, karhutla dipicu oleh kegiatan manusia baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan perorangan dan korporasi. Total luas area yang terbakar mencapai 7.264 hektare (ha).

Hingga Selasa (8/10), Polri menetapkan 325 orang sebagai tersangka. Ditambah 95 korporasi yang juga sebagai tersangka karhutla. “Kegiatan pembakaran hutan dengan disengaja diduga banyak dilakukan oleh korporasi maupun perseorangan,” ujar Kabagpenum Mabes Kombes Asep Adi Saputra, Selasa (8/10).

Para pelaku karhutla dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta Pasal 187 dan 188 KUHP. Dengan ancaman hukuman minimal hingga 15 tahun penjara dan denda Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Kejar Korporasi

Apa yang disasar Polisi, mengingatkan pada pernyataan Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo dalam beberapa kali kesempatan. Bambang menguraikan, penyebab kebakaran hutan oleh perusahaan adalah obral izin yang mengakibatkan alih fungsi lahan gambut. Menurut data Bambang, selama tujuh periode kabinet pemerintah, izin yang dikeluarkan mencapai 42.253.234 ha. Berdasarkan rekapitulasi pelepasan kawasan hutan, izin terbesar terjadi sepanjang periode 2005–2014.

Sejak awal, perusahaan maupun perorangan melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran. Pembakaran hutan dan lahan banyak dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan karena biayanya murah. Selain lebih efektif jika dibandingkan dengan cara konvensional, yaitu dengan penebasan dan bahan kimia. Pembakaran hutan juga dapat menaikkan pH hingga 5-6 sehingga cocok untuk ditanami kelapa sawit

Belum lagi, banyak perusahaan yang tidak menjaga lahannya dari kebakaran. Banyak karhutla yang terjadi di wilayah konsesi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.

Perusahaan diburu sebagai tersangka karena korporasi dalam menjalankan usaha, harus menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta menjaga lahan konsesinya dari kebakaran. Seperti diuraikan Pasal 67 UU No 32 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap orang (termasuk perusahaan) untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kewajiban perusahaan untuk menjaga kelestarian hutan juga ditegaskan dalam Pasal 32 UU No 41 Tahun 1999 yang mewajibkan pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pasal 49 UU No 41 Tahun 1999 menyebutkan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pasal 50 UU No Kehutanan menyebutkan perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Tak cukup administratif saja, tapi meliputi perdata, bahkan pidana.

Tanggung jawab administratif, berdasarkan Pasal 76 UU No 32 Tahun 2009 dan Pasal 80 ayat 1 UU No 41 Tahun 1999, berupa sanksi administratif. Mulai teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan. Bahkan pencabutan izin lingkungan, sehingga perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum)-KLHK Sugeng Priyanto mengungkapkan, pihaknya mengejar perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab perdata. Hal itu berdasarkan Pasal 87 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009 dan Pasal 80 ayat 1 UU Kehutanan. Tanggung jawab yang dimaksud mengacu pada prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam Pasal 88 UU No 32 Tahun 2009.

“Pemerintah berjuang menagih tanggung jawab korporasi di pengadilan,” tuturnya, Selasa (8/10).

Dia menambahkan, tanggung jawab yang dimaksud mengacu pada prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) seperti diatur Pasal 88 UU No 32 Tahun 2009.

Penggunaan prinsip strict liability memudahkan penyidik untuk memproses tergugat (pemilik izin konsesi) ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kebakaran hutan di area konsesinya tanpa harus membuktikan kesalahan dari tergugat. Penyidik cukup membuktikan telah terjadi kebakaran di wilayah konsesi tergugat dan kebakaran tersebut telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

Dia sampaikan, sepanjang 2015–2017, putusan pengadilan mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk ganti kerugian dan pemulihannya mencapai Rp17,82 triliun. Lalu, nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan senilai Rp36,59 triliun.

Sayangnya, pemerintah masih kesulitan eksekusi putusan pengadilan untuk memaksa perusahaan membayar kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Mekanisme rinci untuk eksekusi putusan pengadilan hingga kini belum ada ketetapannya.

Daftar Hitam Pengusaha

Di sisi lain, ada sanksi administrasi yang juga jadi sarana pemerintah membuat efek jera bagi korporasi selaku tersangka karhutla. Selain denda, pencabutan izin jadi tujuan menciptakan efek jera pelaku karhutla. Kemungkinan pengurus perusahaan yang sudah dihukum mengajukan izin baru jadi celah efek jera tak capai tujuan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan memasukkan nama pengurus perusahaan dalam daftar hitam (black list). Hal ini pernah jadi opsi Presiden Joko Widodo saat karhutla hebat pada 2015. Namun, dari sekian tersangka korporasi terkait karhutla 2015, tak ada satu pun tersebut pengurus perusahaan masuk dalam daftar hitam.

Terkait opsi itu dihidupkan lagi untuk menangani tersangka karhutla 2019, Sugeng menyebut hal itu bisa saja dilakukan. “Tapi butuh metode jitu agar dengan mem-black list pemilik perusahaan yang jadi tersangka karhutla, benar-benar membuat efek jera,” saran dia.

Di mata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, penetapan black list tidak terlalu menimbulkan efek jera. Bisa jadi, kewenangan pengurus perusahaan beralih pada orang lain yang belum masuk daftar hitam. Meski dengan perusahaan baru, pengurus perusahaan itu mengulang kegiatan seperti dilakukan sebelumnya.

Dia menyarankan untuk menimbulkan efek jera, penegak hukum tak hanya menindak korporasi saja. Henri meminta penegak hukum juga menindak penerima manfaat dari korporasi yang melakukan tindak pidana.

Dia merujuk pada Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme maupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, orang tersebut bisa dijerat hukum.

“Dalam Perma 13 Tahun 2016, bisa menjangkau pengendali. Sekali pun orang tersebut tidak tercatat dalam daftar pemegang saham. Dengan bukti-bukti yang ada, orang tersebut bisa dijerat hukum,” kata HenriSelasa (8/10).

Bila ada orang yang terbukti mengendalikan suatu perusahaan walaupun tidak ada di daftar kepemilikan, dan isunya dibawa ke tindak pencucian uang, Henri menyebut orang tersebut bisa dirampas harta kekayaannya. “Menurut saya ini pendekatan yang lebih efektif, menelusuri pihak terakhir yang menikmati hasil kejahatan,” lanjutnya.

Perlu Koordinasi

Henri mengingatkan, koordinasi antar lembaga jadi kunci keberhasilan pemerintah mengejar tanggung jawab korporasi. Apalagi saat ini penanganan perkara karhutla masuk ke ranah penegakan hukum. “KLHK tak bisa bekerja sendirian,” tutur dia.

Dukungan penelusuran aliran dana oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diyakini bisa menjadi bantuan yang tepat. PPATK bisa memastikan, aset-aset yang dimiliki pengurus perusahaan maupun penerima manfaat dari perusahaan terpantau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Hukum dan HAM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“PPATK bisa melacak aliran dananya, Menkumham bisa menguji legalitas kepemilikan. Kejaksaan juga memiliki peran penting, ia bisa menghentikan transaksi keuangan dengan berkoordinasi dengan OJK,” tutur Henri.

Kejahatan yang memiliki aktor intelektual ini, menurut Henri cukup sulit kalau hanya ditangani oleh satu kementerian. Pemegang kewenangan tertinggi di eksekutif yang Presiden disebut Henri harus bisa mengoordinasikan kementerian dan lembaganya untuk berjibaku menyelesaikan karhutla.

Pihak ICEL menyebutkan, nilai uang yang ada pada gugatan kasus Karhutla cukup lumayan. Sumber dana yang harusnya bisa diambil oleh negara itu nantinya bisa dipergunakan untuk pemulihan kebakaran hutan dan lahan. “Butuh komitmen dari pimpinan yakni Presiden untuk mendudukkan jajarannya,” kata Henri.

Peneliti Divisi Tata Kelola Hutan & Lahan ICEL Isna Fatimah mengatakan, keberhasilan penindakan bagi pelaku karhutla bisa dilihat dari apakah pelaku mengulang perbuatannya. Dalam konteks korporasi, apakah pengurus maupun penerima manfaat mengulang perbuatan dengan perusahaan sama atau nama baru.

“Kelemahannya saat ini, kadang data pengawasan tidak mampu dihimpun oleh pemerintah,” kata Isna, Selasa (8/10).

Dalam menindak pelaku karhutla, Isna mengatakan, pemerintah harus memperbaiki inventaris terkait izin-izin pembukaan lahan. Pemerintah harus punya dulu data terkait banyaknya perusahaan yang harus diawasi. Menurutnya, akan sulit untuk mengawasi kalau datanya saja tidak dimiliki.

“Pemerintah harus punya data terkait izin tersebut, mereka harus punya satu data yang sinkron antara di pusat dan di daerah,” ucap Isna.

Dari data ini, bisa dilakukan prioritas perusahaan mana yang akan diawasi pada tahun pertama sampai seterusnya. Walaupun diakui Isna harus juga dilakukan pengawasan secara menyeluruh. Selain itu, ia mengatakan korporasi juga memiliki kewajiban untuk melapor.

Pemerintah harus bisa membaca laporan tersebut dengan teliti. Ada kemungkinan pihak korporasi tidak membuat laporan tersebut, padahal hal itu wajib minimal dilakukan satu tahun sekali.

Sayangnya, kerap pula pemerintah pun tidak memahami betul laporan yang diterima. (George William Piri, James Manullang)

Sumber: https://www.validnews.id/Mengejar-Tanggung-Jawab-Korporasi-Pembakar-Lahan-bQF