ICEL

ICEL

Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-20, Sawit Watch menyelenggarakan Lokakarya Nasional “Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial” pada tanggal 13-14 Agustus 2018 bertempat di Gedung YTKI, Kuningan, Jakarta Selatan. Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi ke pemerintah untuk kebijakan perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan rekomendasi untuk reforma agraria terutama di sektor perkebunan sawit.

 

Acara dibagi menjadi 4 sesi yang diselenggarakan selama 2 hari. Pada hari pertama dilaksanakan 3 sesi pemaparan dengan tema yang berbeda. Pertama, Reforma Agraria di Perkebunan Sawit. Kedua, Urgensi RUU Perkelapasawitan. Ketiga, Arah Kebijakan Penundaan Izin Baru dan Evlauasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan sesi keempat yang diadakan pada hari kedua adalah diskusi panel membahas tema yang telah dipaparkan pada hari sebelumnya dan dilanjutkan dengan diskusi pleno serta penyampaian hasil lokakarya.

 

Sesi 1

Fokus pembahasan pada sesi ini adalah reforma agraria dan komoditas sawit. Sesi pertama ini dibuka oleh Prof. Mochammad Maksum Machfoedz selaku Rektor UNUSIA Jakarta dan Waketum PBNU. Beliau menggarisbawahi adanya kajian yang menyebutkan terdapat 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 yang berdampak pada 86.475 KK dan total luas lahan 1.265.027,39 ha. Pada tahun 2017, kuantitas konflik meningkat hingga 50% dengan mayoritas berada di perkebunan sawit. Prof. Maksum juga menguraikan adanya pembangunan sebagai state building dan akumulasi kapital yang mengakibatkan perubahan demografis hingga menimbulkan prevalensi kekerasan kolektif. Pada akhirnya karakter ekonomi Indonesia memang butuh penyelesaian struktural karena adanya ketimpangan distribusi.

 

Menurut paparan dari Donie selaku Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN, pada dasarnya reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset (asset reform) dan disertai dengan penataan akses (access reform). Apabila digambarkan sebagai rumus maka reforma agraria = penataan aset + penataan akses, di mana penataan aset dilakukan oleh Kementeria ATR/BPN dengan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses dilakukan oleh K/L dan Pemda terkait melalui pendidikan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, akses permodalan, maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

 

Menanggapi konsep reforma agraria yang dipaparkan, Irmansyah Rachman selaku Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Dirjen Planologi KLHK, memberikan tambahan adanya legalitas akses dalam bentuk perhutanan sosial. Sehingga formulanya menjadi reforma agraria = penataan aset + penataan akses + legalitas akses. Sehingga penataan aset dan penataan akses dilakukan dalam bentuk pemberian TORA (tanah objek reforma agraria) sedangkan legalitas akses dilakukan dalam bentuk perhutsos (perhutanan sosial). Perbedaannya adalah bahwa reforma agraria tujuan akhirnya memberikan hak milik, sedangkan perhutsos memberikan hak pemanfaatan atau pengelolaan hutan negara (dalam bentuk izin).

 

Usep Setiawan dari Kantor Staf Presiden juga turut menyatakan bahwa memahami reforma agraria haruslah melihat konsepnya secara utuh, yaitu reforma agraria sebagia kebijakan, legislasi, dan program pemerintah yang diniatkan dan dijalankan sebagai suatu operasi yang terkoordinasi dan sistematis untuk tiga hal. Pertama, meredistribusikan kepemilikan tanah, mengakui klaim-klaim dan hak-hak atas tanah. Kedua, memberikan akses pemanfaatan tanah, SDA, dan wilayah. Ketiga, menciptakan kekuatan produktif baru secara kolektif di desa dan kawasan pedesaan. Perlu dicatat bahwa reforma agraria bukan hanya sekedar pembagian sertifikat, itu hanya salah satu bentuk impelementasinya saja.

 

Rivani Noor dari Pokja RAGAM-PS turut mengomentari beberapa permasalahan terkait reforma agraria dan hubungannya dengan perkebunan sawit. Misalnya dalam suatu rantai suplai perkebunan sawit, maka petani sawit menjadi rantai dasar yang seharusnya mendapatkan TORA. Padahal saat ini mayoritas petani hanya menjadi pekerja saja dan tidak memiliki tanah. Kemudian juga terdapat perbedaan data. RSPO menyebutkan luas perkebunan sawit di Indonesia 11-12 juta ha, tetapi data dari KPK menyebutkan ada 15 juta ha, sedangkan Sawit Watch menyebutkan hingga 20 juta ha. Pertanyaannya apakah ini turut menghitung legalitas izin perkebunan yang bersangkutan atau bagaimana? Berapa yang legal dan yang illegal?

 

Menanggapi perbedaan data tersebut, Nur Hidayati selaku Direktur Walhi Eksekutif Nasional menyebutkan bahwa ketersediaan dan keakuratan data sangatlah penting, terutama untuk meredam dan mencegah konflik. Kunci perbaikan tata kelola SDA yang paling dasar, apapun jenis SDA-nya, ada pada ketersediaan dan keakuratan data, terutama menyangkut data perizinan.

 

Sesi 2

Pada sesi berikutnya isu utama yang menjadi pokok pembahasan adalah RUU Perkelapasawitan. Menurut Agustin Teras Narang yang menjabat sebagai gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015, perkelapasawitan hanyalah bagian kecil dari permasalahan perkebunan. Karena sebenarnya ada banyak masalah lain seperti pembibitan, penguasaan perkebunan secara keseluruhan, FPIC, termasuk bagaimana melindungi masyarakat yang ada di sekiter perkebunan tersebut.

 

Apabila memang ternyata ada permasalahan terkait perkebunan sawit, lebih baik melakukan revisi UU Perkebunan yang sudah ada daripada mengundangkan UU baru yang khusus mengatur perkelapasawitan. Bahkan sebenarnya Perda Kalteng 5/2011 sudah mengatur sangat lengkap dari awal hingga akhir penegakan hukum terkait sawit. Kalau mau perda tersebut juga sudah mumpuni apabila hendak diundangkan menjadi UU.

 

Menurut Dirjen Perkebunan Kementan, alasan utama mengapa sawit begitu penting adalah karena sumbangsihnya terhadap devisa negara, yang jumlahnya dari tahun ke tahun pun semakin meningkat. Sehingga perlu adanya perhatian khusus agar sawit dapat berkembang dan mensejahterakan masyarakat.

 

Meskipun demikian, masih terdapat banyak isu dan tantangan sawit Indonesia. Tercatat setidaknya ada 11 permalasahan, yaitu (1) produkivitas rendah, bahkan hanya untuk luas lahan yang sama, sawit Indonesia hanya memproduksi ¼ dari sawit yang dihasilkan Malaysia, (2) perubahan iklim, (3) sebagian areal terindikasi kawasan hutan dan KHG, (4) tumpang tindih perizinan, (5) belum ada hak atas tanah dalam bentuk HGU/STDB/SHM, (6) belum ada IUP, (7) sengketa dan konflik lahan, (8) fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, (9) realisasi ISPO yang masih rendah, (10) sumber pembiayaan, dan terakhir (11) kampanye negatif.

 

Terkait RUU Perkelapasawitan sendiri, Mansuetus Alsy Hanu dari Serikat Petani Kelapa Sawit menambahkan informasi bahwa pada tahun 2017 sebenarnya sudah ada surat dari Kemenkoeko kepada DPR agar pembahasan RUU Perkelapasawitan dihentikan. KSP juga turut mengirimkan surat dengan tujuan yang sama kepada Menteri Pertanian. Kedua surat menyatakan bahwa pada dasarnya RUU Perkelapasawitan sudah tidak lagi diperlukan.

 

Dalam berbagai rapat harmonisasi RUU Perkelapasawitan di DPR tahun 2017 terdapat beberapa catatan, antara lain:

  1. Dari seluruh bab RUU Perkelapasawitan, hanya ada 1 bab yang baru, yang bila dihitung berdasarkan persentase, hanya 6% materi muatan yang benar-benar baru, 12% sedikit berbeda, sedangkan sisanya sama/serupa dengan UU Perkebunan.
  2. Banyak sekali pasal dan bab yang bertentangan dengan beberapa peraturan yang sudah ada, antara lain UU Perkebunan, UU Perindustrian, UU Perdagangan, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
  3. Beberapa fraksi menyatakan RUU Perkelapasawitan berpotensi tumpang tindih wewenang dengan beberapa kementerian.

 

Sebagai penutup paparannya, Mansuetus menyatakan bahwa dalam RUU Perkelapasawitan ini negara seolah diminta melindungi perusahaan. Sehingga bila ada yang menyatakan RUU ini akan menguntungkan masyarakat, pertanyaannya, masyarakat yang mana?

 

Sesi 3

Pada sesi ini, sawit masih menjadi topik utama diskusi. Abetnego Tarigan dari KSP membeberkan data bahwa sawit saat ini merupakan penyumbang devisa terbesar, bahkan pada tiitk tertentu mengalahkan migas. PDB Perkebunan selama kurun waktu tahun 2015-2017 meningkat dari 5,7% ke 9% lebih tinggi dari sektor migas. Fenomena inilah yang membuat sawit menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Bank indonesia. Sawit kita banyak diekspor ke India, China, Belanda, Pakistan, dan Spanyol.

 

Tantangan sawit Indonesia antara lain produktivitas rata-rata yang lebih rendah dari Malaysia, terakhir hanya 25% dari level maksimal, masih ada tumpang tindih dan konflik lahan, kebun rakyat butuh peremajaan, keterhubungan dengan isu deforestasi, dan ketimpangan penguasaan lahan antara perusahaan skala besar dan masyarakat. Kalau ini semua teratasi bukan tidak mungkin Indonesia menjadi penghasil CPO terbesar di dunia.

 

KPK sendiri melalui litbangnya menemukan tiga hal serius yang menjadi kelemahan dalam tata kelola kelapa sawit, yaitu:

  1. Sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan yang tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.
  2. Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit. Salah satunya saat beberapa waktu yang lalu terdapat keributan mengenai dana subsidi perkebunan kelapa sawit yang digunakan untuk biodiesel yang malah dinikmati oleh korporasi besar.
  3. Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Dirjen Pajak.

 

Salah satu kebijakan yang didorong pemerintah adalah SIPERIBUN (Sistem Informasi Perizinan Perkebunan) yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data perizinan usaha perkebunan secara nasional dan sebagai fasilitasi koordinasi antara kementerian dan lembara serta pemerintah daerah.

 

Berbicara mengenai tata kelola sawit tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi BRG terkait restorasi gambut di sekitar areal perkebunan. Myrna Safitri selaku Deputi III BRG menjelaskan bahwa dalam rangka supervisi BRG, pelaksanaan restorasi gambut harus berdasarkan pedoman dan diletakkan dalam kerangka kerja dengan tahapan sebagai berikut, (1) penetapan kerusakan gambut oleh Dirjen PPKL di KLHK, (2) dikeluarkannya perintah pemulihan, (3) adanya revisi tata ruang, dan (4) membuat rencana pemulihan. Sebagai catatan, BRG hanya merestorasi hidrologi gambut sebagaimana perintah dalam Perpres. BRG tidak mengurusi restorasi vegetasi, dsb.

 

Donatus Gede Sabon selaku Sekjen Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) turut menambahkan bahwa kemunculan sawit telah menggeser keberadaan kebun-kebun rakyat tradisional karena adanya alih fungsi lahan, substitusi produk, dan penetapan komoditas strategis yang ukurannya menggunakan kontribusi devisa. Jangan sampai ketergantungan berlebihan terhadap sawit justru malah menimbulkan kerugian dibanding keuntungan, karena masih ada banyak potensi lain yang belum tersentuh selain sawit.

 

Sebagai catatan penutup, Andi Inda Fatinaware dari Sawit Watch menggarisbawahi perlunya moratorium izin sawit yang berjalan paralel dengan beberapa hal lainnya, yaitu (1) menjalankan amanat dari UU PA, antara lain melalui reforma agraria, (2) membangun indsutri hilir untuk membuka lapangan kerja dan mendapatkan tambahan nilai ekonomi dari komoditas, dan (3) revisi serta audit izin-izin perkebunan sawit yang sudah ada sekarang ini.

 

Sesi 4

Pada hari kedua, peserta diskusi dibagi menjadi dua panel, yaitu panel pertama dengan tema diskusi Reforma Agraria dan panel kedua dengan tema diskusi RUU Perkelapasawitan. ICEL turut berkontribusi dalam panel RUU Perkelapasawitan dengan memaparkan preliminary research yang telah disusun oleh penelitinya Isna Fatimah dan disampaikan dalam forum lokakarya oleh Adrianus Eryan. Menurut ICEL terdapat beberapa poin pertimbangan mengapa RUU Perkelapasawitan harus ditolak, yaitu:

  1. Materi muatan RUU Perkelapasawitan telah cukup diatur dalam UU Perkebunan.
  2. Peraturan pelaksana UU Perkebunan masih banyak yang belum selesai, dimana dari 21 materi muatan yang diamanatkan untuk dibuat peraturan pelaksananya, baru ada satu peraturan pelaksana yaitu PP 24/2015.
  3. Dalam RUU Perkelapasawitan muncul beberapa produk rencana baru yang justru berpotensi menambah rantai perencanaan yang terlalu panjang, kemungkinan ketidaksinkronan dengan peraturan lain bahkan bertentangan. Lagipula semakin banyak prasyarat rencana justru akan semakin menghambat investasi, atau membuka peluang munculnya tindak pidana korupsi melalui praktik “uang pelicin” perizinan.
  4. Munculnya lembaga baru yaitu Badan Pengelola Perkelapasawitan yang justru menegasikan peran pemerintah dalam mengelola sektor SDA sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
  5. Tidak tercerminnya perlindungan bagi pekebun skala kecil dalam RUU Perkelapasawitan.
  6. Pembenahan seharusnya ada di tingkat peraturan pelaksana (yang belum selesai) dan bagaimana melakukan penegakan hukum atas peraturan yang ada saat ini. Bukan dengan membuat UU baru yang memuat materi muatan sama.

(Adri)