ICEL

ICEL

Menyingkap Strategi dan Dampak Tarif Listrik Murah

Seri Diskusi Pojok Energi: Menyoal Tarif Listrik Murah ( Lokasi : Kekini, Jakarta 27 Februari 2018)

Jakarta, 27 Februari 2018 – Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, mengatakan bahwa listrik merupakan komoditas kedua tertinggi yang mempengaruhi inflasi. Besarnya pengaruh konsumsi listrik memberikan desakan bagi pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara untuk menjaga keterjangkauan, distribusi, dan kualitas listrik bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah komitmen untuk tidak menaikkan harga listrik hingga 2019.[1] Di balik komitmen tersebut, terdapat strategi kompleks dengan berbagai resiko baik yang bersifat inheren maupun dapat dipertimbangkan lebih jauh.

Argumentasi terdepan dalam dilema tarif listrik murah saat ini bagi pemerintah adalah tingginya harga batu bara yang masih menjadi sumber daya utama listrik di Indonesia. Menurut Jisman Hutajulu selaku Kepala Sub Direktorat Harga Tenaga Listrik Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga batu bara memakan 38% dari total biaya produksi listrik saat ini. Oleh karenanya, wacana untuk menyertakan Harga Batu bara Acuan (HBA) ke dalam kalkulasi penentuan tarif listrik pun ditunda. Selain itu, PLN sebagai entitas bisnis yang berhadapan dengan pola yang sangat market driven pada hulu (pasar batu bara) sedangkan di hilir berhadapan dengan kewenangan penentuan harga oleh pemerintah. Sehingga, daya beli masyarakat sangat menjadi sangat determinan untuk memastikan bahwa pasokan listrik yang dimiliki oleh PLN terjual sekalipun pada harga yang terjangkau.

Komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga listrik, menurut Dr Fahmy Radhi memiliki tiga keuntungan. Pertama, menjaga keterjangkauan harga. Kedua¸ keterjangkauan harga akan membantu dalam mengendalikan inflasi. Ketiga, menguntungkan rakyat. Keterjangkauan harga listrik yang disediakan oleh PLN ini masih perlu dipikirkan lebih lanjut. Dengan skema yang berlaku saat ini, opportunity loss PLN per tahun mencapai angka 16 Triliun Rupiah. Untuk itu terdapat skema alternatif yang dapat ditempuh seperti menetapkan harga domestic market obligation (DMO) batu bara. Penetapan harga DMO ini dinilai memiliki beberapa keunggulan di antaranya berkemampuan untuk mencegah kenaikan lebih signifikan dari kerugian yang dialami PLN dan merupakan upaya intervensi yang fair untuk memastikan keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat.

Sumber: Greenpeace Indonesia

 

Di balik strategi elektrifikasi tersebut, ada dampak yang belum nampak diperhitungkan. Eksternalitas tersebut adalah pencemaran lingkungan berikut dampak kesehatan masyarakat yang mengikutinya. Sampai saat ini, batu bara masih merupakan sumber tenaga listrik utama dengan kontribusi sebesar 57%. Tidak hanya menjadi kontributor terbesar untuk pasokan listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu bara (PLTU-B) juga merupakan kontributor terbesar polusi udara di Indonesia. Polutan dari PLTU-B yaitu PM 2.5 dan Ozon beresiko untuk menimbulkan penyakit kronis seperti stroke, penyakit jantung iskemik, kanker paru-paru, dan penyakit kardiovaskular lainnya dengan estimasi angka kematian per tahun mencapai  6473 jiwa. Ironisnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 masih ada sejumlah PLTU-B yang akan dibangun dan hal tersebut juga meningkatkan estimasi angka kematian akibat proyek PLTU-B hingga 15719 jiwa. Biaya ancaman terhadap kesehatan masyarakat ini tidak hilang melainkan menjadi eksternalitas yang ditanggung oleh masyarakat. Margaretha Quina, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL, berpandangan bahwa resiko tersebut harus menjadi biaya yang diinternalisasi oleh Pemerintah.

Selain itu, dari perspektif konsumen sebagaimana yang diutarakan oleh Sudaryatmo selaku Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, memberikan penekanan lebih lanjut mengenai hal-hal penting selain keterjangkauan harga listrik. Sudaryatmo menjelaskan bahwa Pemerintah bersama PLN harus memastikan bahwa distribusi listrik tersebut dilakukan secara berkeadilan ke seluruh Indonesia, memastikan bahwa listrik yang diantarkan ke konsumen-konsumen memiliki kualitas yang baik, dan melakukan konsultasi publik ketika akan melakukan penyesuaian tarif listrik. (Quina, Hexa)

 

[1] Trio Hamdani, Tarif Listrik Tidak Naik Hingga 2019, https://finance.detik.com/energi/3880083/tarif-listrik-tidak-naik-hingga-2019, diakses tanggal 28 Februari 2018.