ICEL

ICEL

Menyuarakan Aspirasi: Pokja Konservasi Mendapat Dukungan FPKS untuk Dorong Pembahasan RUU KSDAHE

Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) menyayangkan pernyataan Yasonna Laoly yang menyatakan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) belum dibutuhkan, usai rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Jokowi dan jajaran menterinya pada 4 April 2018. Padahal, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah melakukan serangkaian kajian diskusi yang cukup panjang untuk merangkul masukan dari ahli dan berbagai kalangan atas draf rancangan undang-undang konservasi keanekaragaman hayati yang sempat disusun oleh KLHK. “Sudah banyak sumber daya yang dihabiskan oleh Pemerintah, dalam hal ini KLHK, untuk membahas revisi undang-undang ini”, kata Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)). Lebih lanjut Raynaldo menilai adanya ketidaksinkronan tindakan pemerintah membahas rancangan undang-undang konservasi dengan hasil ratas yang menganggap revisi belum diperlukan”.

Alasan pemerintah menganggap revisi tidak diperlukan salah satunya karena persoalan lemahnya implementasi UU No 5/1990, selain itu Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) mendelegasikan ketentuan lebih lanjut 30 peraturan pemerintah dianggap sebagai suatu halangan. Padahal dalam RUU KSDAHE nomenklatur pendelegasian peraturan pelaksana yang digunakan adalah “…diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”, tiap-tiap ayat ini seharusnya tidak dibaca sebagai satu peraturan pemerintah yang berdiri sendiri. Penggunaan kata “dalam” menurut Lampiran Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan digunakan, jika beberapa materi muatan yang didelegasikan terdapat dalam beberapa pasal atau ayat akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menanggapi pernyataan Yasonna Laoly tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyatakan pernyataan tersebut tidak etis, terlebih jika pemerintah ingin membatalkan revisi ini secara sepihak. Dalam audiensi Fraksi PKS dengan Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) yang diselenggarakan Selasa, 10 April 2018, Akmal menyatakan komitmen Fraksi PKS untuk mengawal dan menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada audiensi tersebut, Pokja Konservasi menyerahkan catatan dan rekomendasi atas RUU KSDAHE, serta suara 338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu) rakyat yang mendukung revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) yang dipetisikan melalui change.org. Pokja Konservasi menyampaikan 6 isu prioritas yang harus dibahas secara serius, yaitu perizinan, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terasosiasi dengannya, masyarakat, penegakan hukum, kelembagaan dan penyelesaian konflik, serta penanggulangan dan pemulihan. Khusus mengenai penanggulangan dan pemulihan, Pokja Konservasi memandang tidak “berisi” sama sekali karena hanya mengatur tujuan dan objek pemulihan. Selama ini UU No 5/1990 belum mengatur sama sekali tanggung jawab dan mekanisme penanggulangan dan pemulihan keanekaragaman hayati dilakukan.

Fraksi PKS menerima catatan dan rekomendasi dari Pokja Konservasi dan berjanji untuk menindaklanjuti masukan yang diberikan. “Pokja Konservasi yakin bahwa DPR sebagai representasi kepentingan masyarakat merupakan tempat yang tepat untuk kami menyampaikan aspirasi dan bisa mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti pembahasan RUU KSDAHE secara serius,” tukas Raynaldo. (Wenni)

Anggota Pokja Konservasi Pemohon Audiensi:

  1. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
  2. Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program
  3. WWF Indonesia
  4. Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Green Network
  5. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati)
  6. Forum Komunikasi Kehutanan Indonesia (FKKM)