ICEL

ICEL

Meski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%

Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau bersama ratusan siswa dan warga Pantai Payung, Kecamatan Nongsa, Batam, Sabtu (21/10), melakukan aksi bersih pantai sebagai rangkaian dari gerakan bersih pantai dan laut (GBPL). ( Foto: Ist , beritasatu.com )

 

Jakarta, Beritasatu.com – Di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur tentang sampah impor yaitu UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan peraturan Kemendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang impor limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tersebut sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah, namun implementasinya masih terus diawasi. “Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan,” kata dia, pekan lalu.

Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur.
Di daerah ini, ditemukan beberapa bentuk sampah, seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga.

Pemerintah seyogyanya mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut, sampai mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang terjadi. Impor sampah plastik yang terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

“Penyidik harus mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut. Selain itu Menteri Perdagangan harus mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang mereka impor. Lebih lanjut lagi, permohonan persetujuan impor harus ditinjau ulang oleh Mendag dengan mengkonsultasikannya dengan Ditjen PSLB3 KLHK (Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaman-Red),” kata Fajri, seperti ditulis Antara.

Pada tahun 2018, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141 persen (283.152 ton), angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir, di mana pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton.

Namun peningkatan impor sampah plastik tidak dibarengi dengan angka ekspor. Malah pada 2018 angka ekspor menurun 48 persen (98.450 ton). Angka ini menandakan ada 184.702 ton sampah yang masih ada di Indonesia, di luar beban pengelolaan sampah domestik kita di negara sendiri.

Transaksi ekspor dan impor di Indonesia memang beroperasi dari entitas industri ke industri (business-to-business), namun di lapangan ditemukan praktik dari beberapa perusahaan kembali menjual atau memberikan sampah mereka kepada pelapak yang notabene di luar sistem industri mereka.

Pada United Nation Environmental Assembly ke 4 (UNEA 4) yang baru berlangsung pekan lalu, Amerika Serikat telah menghalangi terwujudnya resolusi yang memandatkan pengurangan produksi dan konsumsi plastik dengan batas waktu yang jelas.
Mereka menyatakan bahwa produksi plastik yang semakin tinggi bukanlah masalah, yang penting adalah memperbaiki pengelolaan sampah.

“Hal ini menjadi sebuah ironi, mengingat Amerika sebetulnya secara akumulatif selama 1988-2016 merupakan negara kedua terbanyak yang mengekspor sampah dan reja plastik secara global,” ujar David Sutasurya dari Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi.

 

Sumber:https://www.beritasatu.com/nasional/545065/meski-dilarang-impor-sampah-plastik-2018-naik-141