ICEL

ICEL

Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres – Cawapres

Foto : Direktur ICEL Henri Subagiyo (tengah) dan Margaretha Quina (kiri) usai acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat ( Sumber : Liranews)

Jakarta, LiraNews.com — Tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bisa saja, langkah yang diambil presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya.

“ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres, ”terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan pada acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusar, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan. Juga narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas.

Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian Karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Pada aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019. Penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan.

Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan.

“Dari isu tata kelola pesisir dan maritim, ICEL memberikan catatan antara lain terkait kebijakan reklamasi, penanganan sampah plastik, kebijakan perlindungan pesisir dan laut dari tekanan PLTU Batubara dan capaian Kawasan Konservasi Perairan, “ujar Rika.

Sementara itu, Ohiongyi Marino Kepala Divisi Tata Kelola Maritim dan Pesisir menyampaikan kebijakan reklamasi. Menurutnya, pemerintah lebih mementingkan kepentingan investor dibandingkan aspek lingkungan hidup dan sosial.

Hal ini terlihat dengan diperbolehkannya reklamasi di RZWP-3-K 14 provinsi, dan diterbitkan kembali izin lokasi reklamasi di Teluk Benoa. Hal yang juga terjadi dalam kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

“Kebijakan reklamasi masih minim partisipasi masyarakat, namun masif kepentingan investor, “tutur Marino.

Disamping itu, Margaretha Quina, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran juga menilai, pemerintah kurang komitmen dalam penanganan sampah plastik. Tidak adanya wadah hukum penanganan sampah plastik di laut secara komprehensif mengakibatkan tindakan penanganan dilakukan oleh masing-masing kementerian tanpa sinkronisasi kerja antar kementerian.

Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pencapaian target kawasan konservasi perairan dan perikanan berkelanjutan yang ambisius namun minim praktik dan komitmen dalam mencapainya.

“Untuk kawasan konservasi perairan, penerbitan kebijakan yang memperbolehkan ekpsloitasi di zona inti kawasan konservasi, menjadi hal yang sangat mengecewakan, “tambahnya.

Dari isu pengendalian pencemaran, ICEL mencatat 4 isu utama yaitu terkait pengelolaan sampah, pengelolaan bahan beracun dan berbahaya dan limbah beracun dan berbahaya, dan pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara.

Dalam isu pengelolaan sampah, hanya difokuskan pada penanganan, namun kurang perhatian terhadap pengurangan sampah. Padahal sudah ada perhatian beberapa daerah terhadap isu pengurangan sampah.

Perbedaan fokus ini sangat disayangkan, nasional masih belum memfasilitasi penguatan inisiatif pengurangan sampah oleh daerah, dapat dilihat dari tiadanya panduan teknis pengurangan.

“Orientasi penanganan melupakan hal-hal penting seperti pengangkutan dan pengolahan terpilah. Konversi ke sanitary landfill yang dimandatkan UU 18/2008, sehingga pengelolaan sampah secara holistik tidak terwujud.,”tandas Margaretha.

Direktur Eksekutif iCEL, Henri Subagiyo mencatat, pemerintah punya tren menetapkan target ambisius secara kuantitatif tanpa didasarkan atas kajian bukti yang tepat sehingga kadang sulit dicapai.

Pemerintah cenderung bergerak mencapai angka-angka dengan percepatan, tanpa memastikan adanya sarana dan prasarana mendasar, seperti instrumen pencegahan dan pengawasan yang memadai serta koordinasi dan sinergi yang bisa mendukung keberlanjutan.

“Justru, jaring pengaman yang telah ada kerap diacuhkan atau dihapuskan atas nama percepatan, “ungkap Henri.

Terkait visi misi dua pasangan capres-cawapres menurut Henri ;

Pertama, Visi misi masih bersifat umum dan tidak ada target terukur.

Kedua, Sudah menekankan isu lingkungan namun masih bias daratan, masih kurang penekanan dalam isu pesisir dan maritim.

Ketiga, Sudah menyuarakan rehabilitasi lingkungan namun masih minim menunjukkan upaya pencegahan dan penetapan standar kualitas.

Keempat, Belum mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi bencana dalam kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup di tengah banyaknya bencana alam akibat faktor alami maupun manusia.

Kelima, Belum menjadikan aspek partisipasi masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan (Anti-Strategic Lawsuit Againts Public Participation Anti-SLAPP) sebagai fokus utama.

“Untuk itu kami berharap, pasangan capres dan cawapres membaca dan mempertimbangkan kembali untuk mengawal isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bulan-bulan terakhir sebelum masyarakat memutuskan pilihannya,”
katanya Henri.

 

Sumber : http://www.liranews.com/detail/berita/2019/01/10/1038/narasi-yang-hilang-dalam-proyeksi-kebijakan-lingkungan-hidup-caprescawapres/page/3