ICEL

ICEL

[Open Recruitment] Enumerator IKHL 2019

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa telah terjadi perubahan positif pada tata kelola hutan dan lahan selama masa pemerintahan Joko Widodo dengan pemberian akses perhutanan sosial dan TORA, penyelesaian berbagai konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan serta penegakan hukum.[1] Perbaikan tata kelola ini bahkan mendapat apresiasi FAO. Namun, rendahnya Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) pada 2016 silam menjadi refleksi bahwa perbaikan tata kelola hutan dan lahan belum selesai. IKHL 2016 melihat tata kelola hutan dan lahan dalam tiga prinsip utama, tiga dimensi penyelenggaraan kewenangan strategis, dan tiga sektor di 12 provinsi Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya IKHL 2016 dikarenakan belum efektifnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah daerah masih berbenah menyiapkan diri untuk mengimplementasikannya. Lain cerita dengan masa pemerintahan Joko Widodo, dimana undang-undang tersebut telah berlaku secara efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengecek kebenaran perbaikan tata kelola yang terjadi agar tidak hanya menjadi klaim sepihak dari pusat saja dan tercipta pemanfaatan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Pengecekan tersebut akan dilakukan dengan penelitian endline IKHL, yang merupakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh masyarakat sipil untuk memotret pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan urusan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sehingga, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memandang perlu dilakukan penelitian terhadap tata kelola hutan dan lahan. Penelitian ini akan dilakukan di 10 (sepuluh) provinsi dampingan SETAPAK II, yaitu: 1) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), 2) Provinsi Sumatera Barat, 3) Provinsi Riau, 4) Provinsi Sumatera Selatan, 5) Provinsi Kalimantan Barat, 6) Provinsi Kalimantan Timur, 7) Provinsi Kalimantan Utara, 8) Provinsi Sulawesi Tengah, 9) Papua, dan 10) Papua Barat. Dengan demikian, kami membuka kesempatan bagi masyarakat di masing-masing provinsi tersebut untuk melakukan penelitian bersama selama 2,5 bulan (Maret – Mei 2019).

Adapun kewajiban dan kualifikasi enumerator di masing-masing provinsi yaitu:

 

KEWAJIBAN

  1. Berkoordinasi dengan Program Officer kegiatan IKHL ICEL
  2. Melakukan penelusuran dokumen pada instrument transparansi pada laman/website resmi pemerintah provinsi atau dinas terkait.
  3. Melakukan permohonan informasi publik ke PPID Utama provinsi dan PPID Pembantu SKPD berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap informasi dalam instrumen transparansi.
  4. Melakukan wawancara kepada narasumber dan informan terhadap instrumen partisipasi dan akuntabilitas, sesuai dengan panduan instrumen IKHL.
  5. Mengisi borang, timesheet, dan membuat transkrip wawancara data penelitian IKHL.
  6. Bertemu dengan pihak-pihak yang perlu dihubungi dalam rangka pelaksanaan penelitian
  7. Melaporkan hasil pengumpulan data IKHL di wilayah studi sesuai dengan template laporan yang ditetapkan oleh ICEL.

 

KUALIFIKASI

  1. Berdomisili di Ibu Kota Provinsi: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat.
  2. Memiliki pengalaman sebagai enumerator.
  3. Memiliki ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi yang baik.
  4. Diutamakan yang menguasai dan memahami:
    a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    b. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
    c. Memahami isu-isu di sektor kehutanan/pertambangan/perkebunan
    d. Pernah melakukan review izin
  5. Bukan project officer program SETAPAK.
  6. Dapat memenuhi tenggat waktu yang ditentukan, yakni:
    a. Pengumpulan data wawancara diselenggarakan pada 25 Maret-12 April 2019
    b. Permohonan informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dilaksanakan pada 15 April-3 Mei 2019
    c. Laporan ke ICEL, batas waktu maksimal 24 Mei 2019
  7. Bersedia menghadiri briefingpenggunaan instrument IKHL, yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga Maret, di Jakarta.
  8. Bersedia terikat Kontrak Kerjasama dengan ICEL untuk penyelesaian pekerjaaan/output sebagaimana tercantum dalam kontrak.

SYARAT ADMINISTRASI

  1. Mengirimkan curriculum vitae
  2. Contoh tulisan individu (catatan lapangan, laporan penelitian, atau artikel ilmiah).

Kandidat yang berminat, dipersilahkan mengirimkan persyaratan administrasi paling lambat Jumat, 1 Maret 2019 pukul 24.00 WIB melalui email ke marsya@icel.or.id. Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Sdri. Marsya Mutmainah Handayani di nomor HP 087769086093.


[1] Mohammad Atik Fajardin, “Perubahan Tata Kelola Hutan di Era Jokowi diapresiasi FAO”, https://nasional.sindonews.com/read/1323326/15/perubahan-tata-kelola-hutan-di-era-jokowi-diapresiasi-fao-1532009703 diakses pada 14 Januari 2018.