Bagaimana Perjalanan Gugatan Udara Jakarta saat ini?

Gugatan warga negara terhadap udara Jakarta yang dilakukan oleh masyarakat kota Jakarta telah memasuki agenda pemeriksaan saksi dari tergugat. Pada sidang pemeriksaan saksi pertama dari Para Tergugat, Tergugat II dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghadirkan saksi atas nama Romi Kurniawan yang bekerja pada Bidang Hukum Dan Kerjasama Teknik, Pengendalian Lingkungan Hidup dan Pencemaran KLHK. Saksi Romi menjelaskan mengenai proses revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 terkait Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam persidangan tersebut saksi Roni menyatakan bahwa PP No. 41 Tahun 1999 tersebut masih berlaku dan masih efektif dalam pengaturannya dan dalam seluruh pengaturan di bawahnya. 

Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Romi, perubahan terhadap PP No. 41 Tahun 1999 melalui Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja tengah menunggu tanda tangan Presiden pada saat saksi Romi memberikan keterangannya. Saat ini, Rancangan PP tersebut telah diundangkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, berbeda dengan keterangan Saksi Romi dalam persidangan. 

Saksi Romi juga membuka fakta menarik dalam penyusunan perubahan PP No. 41 Tahun 1999, bahwa pemerintah membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menyusun perubahan PP No. 41 Tahun 1999. “Sudah 10 tahun sejak awal penyusunan,” ujar Saksi Romi dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (17/02/2021) menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat tentang waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk merubah PP No. 41 Tahun 1999. 

*** 

Sidang selanjutnya pada 24 Februari 2021, Tergugat II menghadirkan saksi yang bekerja sebagai Analis Data pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Annisa Zahara. Dalam kesaksiannya, saksi Annisa bahwa di Jakarta terdapat 2 unit stasiun pemantauan kualitas udara, yang terletak di Gelora Bung Karno (GBK) dan di Jakarta Timur tepatnya di kantor KLHK. 

“Radius alat pemantau otomatis yang dimiliki KLHK adalah 5-10 km,” ujar Annisa dalam keterangannya di hadapan persidangan. 

Dalam kaitannya dengan pengukuran PM 2.5, saksi Annisa menyatakan bahwa saksi telah menghitung parameter pencemar PM 2.5 sejak tahun 2017. Akan tetapi, di sisi lain saksi Annisa mengaku tidak mengetahui sejak kapan PM 2.5 masuk ke dalam perhitungan ISPU. Saksi Annisa juga menyatakan bahwa ISPU yang dimiliki oleh KLHK memberikan early warning system kepada masyarakat apabila kualitas udara buruk. 

KLHK telah mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara pada tanggal 15 Juli 2020. Permen LHK P.14/2020 tersebut mengubah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara yang belum memasukkan parameter PM 2.5 ke dalam perhitungan ISPU. Baru dalam Permen LHK P.14/2020, ISPU menyertakan PM 2.5 dalam perhitungannya. 

Pada persidangan tanggal 25 November 2020, ahli pengendalian pencemaran udara yang dihadirkan oleh Penggugat, Dollaris Riauty Suhadi menyatakan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki pada ISPU. Pertama, ISPU menggunakan data rata-rata 24 jam, sehingga datanya tidak real time. Tanpa adanya data yang real time, maka ISPU tidak dapat digunakan sebagai early warning system. Ahli juga menyatakan bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara tidak menyertakan PM 2.5 sebagai parameter kritis. 

Sidang sebelumnya penggugat mendatangkan ahli Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sandrayati Moniaga di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2021. Ahli tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan bersih dan sehat dan ini tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait standar kesehatan yang telah direkomendasikan oleh WHO, seharusnya pemerintah tidak menolak untuk menggunakan standar kesehatan yang sesuai dengan standar WHO dalam penanganan pencemaran udara. 

Lanjut ahli, dalam konteks kualitas lingkungan, standar tertinggi untuk mengatur yang bernama baku mutu harus erat kaitannya dengan standar yang digunakan oleh institusi yang berwenang dalam masalah kesehatan “Kalau bukan WHO, lembaga kesehatan mana yang dirujuk oleh Pemerintah? Kalau keselamatan lingkungan itu soal safety. Yang kita bicarakan di sini adalah health. Kesehatan dan keselamatan itu dua ranah yang berbeda. Jadi dalam konteks pemenuhan hak atas lingkungan hidup, itu memang kembali harus sesuai dengan standar-standar kesehatan,” tukas Sandra[1]. 

*** 

Sebelum menghadirkan ahli dari Komnas HAM, penggugat menghadirkan ahli dari Ahli Neurologi dari Ohio, Amerika Serikat, Alan H. Lockwood, dalam keterangannya ahli tersebut menyatakan bahwa udara yang kotor akan menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat yang terpapar. Dampak buruk bagi masyarakat pada saat pandemi adalah ketika pasien atau penyitas Covid-19 terpapar udara kotor justru akan memperparah kondisi mereka. Ia melanjutkan bahwa pasien yang menderita Covid-19 lebih sensitif dengan polusi udara jika dibandingkan dengan pasien yang memiliki para-paru yang sehat. 

“Dampak polutan PM 2.5 pada kesehatan sangat rumit. Saat dihirup oleh paru-paru, partikel tersebut dapat menyebabkan asma, kanker dan masalah paru-paru. Dari paru-paru partikel itu menyebar melalui darah ke organ tubuh lainnya dan dapat menyebabkan pengerasan saluran yang menjadi penyebab utama masalah jantung,” tutur Lockwood[2]. (Dona, Bella). 

  

[1] Siara Pers Koalisi Ibu Kota, tanggal 20 Januari 2021. 

[2] Siaran Pers Koalisi Ibu Kota, tanggal 13 Januari 2021. 

 

Terkepung PLTU, hak atas informasi emisi belum terpenuhi bagi warga Jakarta

Artikel ini merupakan bagian dari seri untuk merayakan HUT DKI Jakarta ke 493, tanggal 22 Juni.


Selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak Maret lalu, beredar banyak foto langit kota Jakarta yang biru disertai penampakan pegunungan.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengklaim adanya peningkatan kualitas udara Jakarta akibat berkurangnya kuantitas kendaraan yang lalu lalang di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Siluet gunung terlihat karena cerahnya langit di Jakarta semenjak pemberlakuan PSBB. (Aprillio Akbar/foc/ANTARA FOTO/theconversation.com)

Data berbeda datang dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), sebuah NGO yang mengadvokasi permasalahan polusi udara PM2.5, salah satu polutan udara yang berbahaya berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer, di Jakarta pada bulan Maret dan April 2020 masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya.

Partikel halus ini mudah terhirup oleh manusia dan menyebabkan penyakit kronis yang berhubungan dengan paru-paru dan jantung, seperti stroke, kanker paru-paru, dan penyakit jantung iskemik.

Masih tingginya konsentrasi PM2.5 ini berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ‘mengepung’ kota Jakarta.

Meskipun ada penurunan polutan udara dari sumber bergerak (kendaraan), sumber tidak bergerak (PLTU) masih terus mengeluarkan polutan udara.

Sebagai peneliti hukum lingkungan, saya memandang hal ini bisa terjadi karena masih minimnya informasi atas emisi, terutama dari sumber tidak bergerak, yang bisa diakses secara mudah oleh masyarakat.

Padahal, aturan sudah mewajibkan informasi emisi bisa mudah diakses oleh masyarakat agar mereka juga bisa membuat keputusan, misalnya menggunakan masker saat berada di luar rumah.

Jakarta terkepung PLTU

Jakarta yang akan berulang tahun ke-493 akan menjadi ibu kota negara yang paling banyak dikelilingi oleh PLTU di dunia dalam radius 100 km dengan total 10 PLTU yang beroperasi dan 4 PLTU masih dalam tahap pembangunan berdasarkan data pada pertengahan tahun 2019.

Polusi yang dihasilkan dari 1 PLTU baru setara dengan menambahkan 10 juta kendaraan di jalanan Kota Jakarta.

PLTU mengeluarkan emisi berupa partikel, debu, gas beracun, dan logam berat yang dapat menyebabkan kematian dini akibat penyakit yang menyerang saluran pernapasan, seperti asma dan bronkitis.

Emisi PLTU berupa logam berat dan debu pun juga berisiko mencemari tanah dan air, bahkan mengganggu pertumbuhan tumbuhan yang terdapat di sekeliling PLTU.

Akses informasi terbatas

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan butuh peran pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas udara bersih.

Peran ini bisa berbentuk membuka akses informasi emisi PLTU bagi publik.

Informasi emisi PLTU merupakan informasi publik yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008.

Setidaknya 6 bulan sekali, masyarakat seharusnya dapat dengan mudah mengetahui berapa emisi yang dikeluarkan oleh PLTU.

Terbukanya informasi emisi akan membuka partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, terutama terkait dengan peningkatan kualitas udara.

Sebagai contoh, informasi emisi dapat menjadi dasar penolakan pembangunan PLTU baru atau sumber tidak bergerak lainnya di Jakarta dan sekitarnya atau memberikan usul kebijakan baku mutu emisi yang lebih ketat.

Saat ini, pemerintah sudah memenuhi hak mendapatkan udara bersih dengan mengeluarkan beberapa aturan.

Pemantauan emisi PLTU sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 dengan menggunakan Sistem Pemantauan Emisi atau CEMS (Continuous Emissions Monitoring System).

Sistem yang seharusnya dipasang di setiap PLTU akan memantau secara otomatis emisi sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), partikulat (PM), dan merkuri (Hg). Belum ada data pasti terkait berapa jumlah CEMS yang telah terpasang di PLTU di seluruh Indonesia hingga kini.

Peraturan tersebut mewajibkan pelaku usaha PLTU untuk melaporkan hasil CEMS kepada penerbit izin lingkungan, baik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati dan wali kota sesuai dengan kewenangannya, sebanyak 1 kali dalam 3 bulan.

Selain itu, sistem pelaporan akan terintegrasi secara daring (online) paling lambat tahun 2021. Sementara masih membangun sistem ini, maka pelaporan data pemantauan CEMS dilakukan secara manual.

 

 Laporan CEMS PLTU Indramayu Periode Mei 2015. (dok. pribadi)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mewajibkan hasil pemantauan terhadap baku mutu emisi dari segala sumber disebarluaskan kepada masyarakat.

Contohnya, pemantauan kualitas udara ambien (udara bersih tanpa polusi) dapat diakses secara real time oleh masyarakat melalui aplikasi seperti AirVisual.

 

Sayangnya, model ini belum bisa sepenuhnya terlaksana untuk emisi PLTU karena masih manual.

Tahun 2019, media melaporkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah memasang CEMS di PLTU milik mereka, namun tidak ada keterangan lebih lanjut di mana saja atau PLTU yang mana yang sudah memiliki alat monitor ini.

Peraturan di Indonesia juga telah mencantumkan sanksi pidana bagi badan publik yang tidak memberikan, menyediakan, atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala, yaitu kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda sebanyak 5 juta rupiah sejak tahun 2008.

Akan tetapi, penerapan kurang efektif karena sanksi pidana sebagai upaya hukum paling akhir (ultimum remedium) seandainya upaya administrasi tidak berjalan.

Biasanya, sengketa informasi akan diselesaikan melalui Komisi Informasi dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Sebelumnya, pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan apabila tidak melaporkan emisi secara berkala.

Belajar dari Cina

Tahun 2008, Cina menghadapi kondisi smog atau kabut tebal terparah yang sempat mengancam penyelenggaraan Olimpiade di Beijing. Ratusan pabrik harus berhenti berproduksi untuk mengurangi polusi udara.

Selain itu, pemerintah Cina mulai beralih dari batu bara untuk mengaliri listrik ke tenaga terbarukan. Dari pengalaman ini, Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup Cina memerintahkan PLTU, sumber emisi tidak bergerak, untuk mempublikasikan pemantauan emisi secara real time.

Sejak tahun 2014, masyarakat bisa langsung mengakses informasi emisi dari PLTU secara daring.

Upaya ini berhasil mengurangi polusi secara signifikan di negara tersebut karena mampu meningkatkan partisipasi publik dan mendorong pembuatan kebijakan yang berbasis data.

Rata-rata emisi SO2, NOx, dan PM menurun sebanyak 2,82%, 2,79%, dan 3,65% setiap bulannya antara tahun 2014-2017.

Indonesia bisa menerapkan beberapa cara akses informasi yang dilakukan oleh Cina, yaitu :

1) Penyebaran informasi emisi PLTU melalui website atau aplikasi seperti yang dilakukan oleh Cina. Bagi yang memiliki akses internet terbatas, informasi ini dapat disebarkan melalui televisi atau pengumuman secara real time di kantor desa dan kelurahan.

2) Salah satu faktor yang menyebabkan suksesnya diseminasi informasi emisi di Cina adalah insentif anggaran dari pemerintah bagi daerah yang mampu menurunkan tingkat pencemaran udara secara signifikan.

Total penambahan anggaran daerah yang ditawarkan adalah sebesar US$1,65 miliar (Rp23 triliun).

Ini bisa diterapkan di Indonesia melalui Dana Insentif Daerah (DID) yang memang diperuntukkan bagi daerah yang mampu meningkatkan kinerja pada bidang-bidang tertentu, misalnya laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian, peningkatan investasi, pendidikan, dan pengelolaan sampah.

Apabila pemerintah memang peduli dengan pemenuhan hak atas udara bersih, sangat mungkin bagi pemerintah untuk menambahkan peningkatan kualitas udara dalam kategori kinerja yang dinilai untuk memperoleh DID.

Hak atas udara bersih

Selama ini, hak atas udara bersih belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Padahal, tidak terpenuhinya hak atas udara bersih akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi lainnya, seperti hak atas penghidupan yang layak, hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas air bersih, hak atas pangan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (bella)

 

Sumber: https://theconversation.com/terkepung-pltu-hak-atas-informasi-emisi-belum-terpenuhi-bagi-warga-jakarta-140629

 

Antara PLTS Terapung dan Perlindungan Kualitas Air

Baru saja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengesahkan Peraturan Menteri PU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan. Hal yang menarik adalah dalam peraturan ini, Menteri PU menambahkan satu kegiatan yang diperbolehkan untuk pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk, yakni untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung. Hal ini menjadi salah satu angin segar untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Untuk mencapai target 23% pengembangan energi terbarukan di Indonesia, memang terobosan dari sisi regulasi perlu untuk dilakukan. Peraturan ini merupakan salah satunya. Sekalipun begitu, terdapat rambu-rambu agar pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung ini tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.

 

PermenPU No. 6 Tahun 2020: Rezim Baru Pengembangan PLTS

Hal penting yang diatur dalam Permen PU No. 6 Tahun 2020 adalah penambahan satu kegiatan yang dapat memanfaatkan ruang pada daerah genangan waduk, yakni pembangkit listrik tenaga surya terapung. Sebelumnya, kegiatan yang diperbolehkan hanyalah kegiatan pariwisata, kegiatan olahraga, serta budi daya perikanan.[1] Adapun pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk tersebut perlu untuk memperhatikan keamanan bendungan, fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setiap daerah, serta daya rusak air.[2] Selain itu, terkhusus untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung, pemanfaatan ruang perlu untuk memperhatikan:

  • Letak dan desain pembangkit listrik tenaga surya terapung harus mendukung pengelolaan kualitas air;
  • Luas permukaan daerah genangan waduk yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung paling tinggi 5% (lima persen) dari luas permukaan genangan waduk pada muka air normal; dan
  • Tata letak pembangkit listrik tenaga surya terapung tidak mengganggu fungsi dari bangunan pelimpah dan bangunan pengambilan (intake) serta memperhatikan jalur pengukuran batimetri waduk [3]

Lebih lanjut, Peraturan ini juga menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk tersebut dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.[4] Adapun yang dimaksud dengan izin disini merujuk kepada Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Secara lebih khusus, izin yang dimaksud adalah Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha.[5]

 

PLTS Terapung dan Pengelolaan dan Perlindungan Kualitas Air

Sekalipun Permen PU No. 6 Tahun 2020 merupakan peraturan yang membawa angin segar bagi perkembangan energi terbarukan di Indonesia, namun tetap terdapat rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Memang dampak jangka panjang terhadap lingkungan dari pengembangan PLTS Terapung ini belum banyak yang mengkaji (mengingat pengembangan PLTS Terapung relatif baru), namun salah satu dampak yang sudah mulai menjadi fokus adalah dampak terhadap ekosistem akuatik (baik flora maupun fauna) serta kualitas air. World Bank (2019) telah mengidentifikasi bahwa permasalahan terhadap kualitas air yang mungkin terjadi meliputi: (a) berpotensi mengurangi arus air di sekitar PLTS Terapung dan berkontribusi terhadap meningkatnya sedimentasi di area sekitar; (b) penggunaan bahan-bahan yang digunakan untuk mencuci instalasi PLTS Terapung dalam tahap maintenance; (c) Perubahan pada stratifikasi suhu pada kolom air dan kadar oksigen dalam air karena muka air tertutup oleh PLTS Terapung serta meningkatnya panas yang dihasilkan oleh instalasi PLTS Terapung.[6]

Selain itu, dampak ini sebenarnya juga sangat bergantung pada berbagai faktor, misalnya kondisi geografi, cuaca, luasan badan air, luasan badan air yang digunakan untuk PLTS Terapung, kuantitas sumber daya air, serta material yang digunakan dalam pengembangan PLTS Terapung.[7] Melihat hal ini, nampaknya ketentuan dalam Permen PU No. 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa luas permukaan daerah genangan waduk yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung paling tinggi 5%, diperuntukkan untuk melindungi ekosistem akuatik serta kualitas air tersebut. Tidak hanya itu, melihat dampaknya kepada kualitas air, maka diperlukan pemantauan secara berkala terhadap beberapa parameter yang akibat dari pengembangan PLTS Terapung ini dapat berpengaruh terhadap kriteria mutu air tersebut. Beberapa aspek tersebut meliputi: a) Suhu air pada berbagai tingkatan kolom air; b) pH; c) Dissolved Oxygen (DO); d) Total Suspended Solids (TSS); e) Chemical Oxygen Demand (COD); f) Biochemical Oxygen Demand (BOD); g) Algal Concentration; dan h) Chlorophyll-a.[8]

 

Koordinasi Antar Instansi Untuk Pengelolaan PLTS Terapung yang Berkelanjutan

Melihat tingginya urgensi untuk transisi energi ke energi terbarukan, pada dasarnya pengembangan PLTS Terapung ini perlu untuk didorong. Sekalipun begitu, perlu untuk diperhatikan bagaimana dampak terhadap pengembangan energi terbarukan tersebut agar dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan. Berkaitan dengan adanya kebutuhan PLTS Terapung, oleh karena itu penting untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mulai mempercepat penetapan daya tampung beban pencemaran air untuk waduk, yang selama ini banyak menjadi pekerjaan rumah.[9] Perlu adanya koordinasi dengan Kementerian PU serta Kementerian ESDM untuk mulai memprioritaskan waduk atau bendungan mana saja yang akan digunakan untuk pengembangan PLTS Terapung ini ke depannya. Adapun hingga saat ini rencana yang telah berjalan adalah pengembangan PLTS Terapung Cirata 145 MW yang disinyalir merupakan PLTS terbesar di Asia Tenggara.[10]

Selain itu, nantinya ketika PLTS Terapung ini telah berjalan, koordinasi lintas instansi juga dibutuhkan dalam hal pengawasan kepatuhan dari pelaku usaha serta penerapan sanksi sebagai tindak lanjut pengawasan. Instansi yang bertanggung jawab ini akan bergantung pada kewenangan izin. Dalam hal pengawasan kepatuhan untuk kualitas air sendiri dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan, pada dasarnya dapat dilakukan melalui pintu masuk:

  • Izin Lingkungan, yang akan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup sesuai kewenangannya
  • Izin Penggunaan Sumber Air untuk kegiatan Usaha, yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air. Hal ini karena pemberi izin memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air, yang salah satunya mencakup daya rusak air. Adapun isu terkait perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air termasuk dalam daya rusak air.[11]
  • Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral. Hal ini karena dalam melakukan pengawasan terhadap usaha ketenagalistrikan, baik KESDM maupun Dinas ESDM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi apabila pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.[12]

Pada akhirnya, pengembangan PLTS Terapung ini tentu tidak hanya diharapkan dapat menjadi sumber energi yang ramah lingkungan, namun juga diharapkan dapat menjadi sumber energi terbarukan yang berkelanjutan yang dalam penerapannya tetap memelihara kelestarian lingkungan.

 

---

[1] Peraturan Menteri PU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan, ps. 105 ayat (3)

[2] Ibid., ps. 105 ayat (5)

[3] Ibid., ps. 105 ayat (6)

[4] Ibid., ps. 105 ayat (8)

[5] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, ps. 46

[6] World Bank Group, “Where Sun Meets Water: Floating Solar Handbook for Practitioners”, (World Bank: Washington, 2019), hlm. 75-76

[7] Ibid., hlm. 72

[8] Ibid., hlm. 76

[9] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dana dan/atau Waduk

[10] PLTS Terapung di Waduk Cirata Siap Di Eksekusi https://ekonomi.bisnis.com/read/20200112/44/1189346/plts-terapung-di-waduk-cirata-siap-dieksekusi

[11] UU No. 17 Tahun 2019, penjelasan ps. 35 ayat (3)

[12] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ps. 48

Kegagalan Konsep Penataan Ruang Jakarta: Banjir Jakarta dan Sekelumit Penyebabnya

Banjir Jakarta yang membuka tahun 2020 adalah salah satu bukti bahwa Ibukota Negara sedang tidak baik-baik saja. Sebagai kota terbesar di Indonesia yang padat penduduknya, maka kepadatan tersebut juga tentu saja sejalan dengan berkembangnya pembangunan, baik dalam kawasan pemukiman sampai dengan pengembangan infrastruktur. Kegiatan tersebut kenyataannya tidak hanya memiliki dampak positif namun juga turut memberikan dampak negatif. Hingga kini, disadari dampak merugikan yang selalu terjadi adalah bencana banjir. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya bencana ini, salah satunya adalah kacaunya konsep penataan ruang yang diakibatkan oleh banyaknya pengembangan infrastruktur yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Pentingnya kesadaran akan keselarasan antara keberlanjutan lingkungan hidup dengan perkembangan pembangunan tentu saja erat kaitannya dengan konsep penataan ruang yang semestinya. Keadaan ini juga diperkuat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di Jakarta yang sedang berjalan dan secara langsung memanfaatkan ruang Jakarta, diantaranya adalah pembangunan kereta api cepat milik PT KCIC dan pembangunan jalur Light Rapid Transit (LRT) di sekitar kawasan ruas jalan tol. Namun pada prosesnya, pengembangan infrastruktur ini justru menutup akses drainase ruang kota di wilayah DKI Jakarta[1] ditambah dengan semakin gundulnya pohon-pohon yang seharusnya dapat menyerap genangan air sehingga intensitas banjir tidak terlalu tinggi.

Penataan ruang kota di Jakarta, seharusnya mengacu pada tiga konsep utama penataan ruang yaitu perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian pemanfaatan ruang yang pada praktiknya justru tidak berkesinambungan. Padahal, konsep ini merupakan salah satu wujud guna mencapai pengelolaan ruang secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna,[2] hal ini juga yang seharusnya menjadi jalan keluar sekaligus tumpuan Pemerintah DKI Jakarta dalam menyelenggarakan penataan ruang dan menyelesaikan permasalahan banjir. Pembuktian ketidakselarasan antara konsep dan praktik penataan ruang kota di Jakarta semakin terlihat dengan bencana banjir yang semakin tahun semakin meningkat kuantitas air menggenangnya. Ditambah lagi pemukiman padat penduduk yang dibangun semakin marak menyebabkan banyak ruang yang manfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lebih lanjut, penyebab lain banjir juga diprakarsai oleh perbedaan kebijakan dalam regulasi  dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sendiri dalam konsep keruangan. Pembuktian faktor ini dapat dibuktikan dalam hal pengeluaran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mana menyatakan bahwa PSN dapat menyesuaikan Rencana Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ataupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil apabila lokasi PSN tidak memungkinkan untuk dipindahkan[3]. Padahal Jakarta sendiri telah memiliki RDTR, yang mana dokumen tersebut digunakan sebagai acuan keseluruhan rencana pembangunan yang ada di wilayah Jakarta.

RDTR merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menentukan pemanfaatan ruang suatu kawasan. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap Rencana Rinci Tata Ruang wajib disusun kembali secara terperinci sebagai Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan tersebut yang disebut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dengan fungsi sebagai perangkat operasional atas Rencana Rinci Tata Ruang[4]. Pun hal tersebut telah dimiliki Jakarta melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ), yang mana hal ini juga sebagai legitimasi dan acuan pengembangan kawasan perkotaan DKI Jakarta seharusnya yang dapat berjalan berdampingan dalam segala aspek.

Buruknya penataan kawasan perkotaan DKI Jakarta tentu saja menjadi penyebab utama masalah banjir. Kesadaran tersebut dapat diawali dengan penyelenggaraan penataan ruang yang mana meliputi  kegiatan pengaturan kawasan kota, pembinaan oleh Pemerintah DKI Jakarta, pelaksanaan kawasan kota yang sesuai peruntukannya hingga pengawasan penataan ruang[5]. Dimana penyelenggaraan tersebut harus berangkat dari tiga konsep penataan ruang yang menjadi kunci utama dalam membenahi sebagian wilayah banjir Jakarta. Diantaranya tertutupnya saluran drainase yang disebabkan pembangunan yang buruk perencanaan kawasannya, pemanfaatan ruang yang  seharusnya sesuai dengan kebutuhannya seperti tidak membangun kawasan pemukiman di kawasan ruang terbuka hijau, hingga pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui pengawasan pembangunan  yang tidak sesuai  dengan kebutuhannya.

Melihat hal tersebut, maka keruangan di Jakarta yang merupakan salah satu wajah dari konsep kewilayahan nusantara sebagai gambaran kawasan perkotaan. Semestinya hal ini dapat berjalan berdampingan dengan pembangunan berkelanjutan seperti halnya pengembangan infrastruktur yang seharusnya tidak berdampak pada bencana banjir yang lebih dahsyat lagi, dengan mengutamakan konsep penataan ruang sebagai ujung tombak keberhasilan keruangan yang terpadu. Bahwa penataan ruang kota yang baik dapat mengurangi pertambahan wilayah banjir dengan tetap bisa melanjutkan pembangunan dengan prinsip lingkungan secara berkelanjutan. (Tasya)

-----------

[1] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200103071830-20-462043/pengamat-proyek-kereta-cepat-jorok-tutup-drainase-jalan diakses pada Rabu, 08 Januari 2020 Pukul 16.42 wib

[2] Lihat konsiderans menimbang huruf (a) Undang-Undang Penataan Ruang

[3] Pasal 19 ayat (2) Perpres Percepatan Proyek Strategis Nasional

[4] Lihat Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Penataan Ruang

[5] Lihat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang

Diksusi Publik “Jalan Panjang Implementasi Pemulihan Kualitas Air di Indonesia” #1

Jakarta | ICEL bersama dengan IDLO menyelenggarakan diskusi publik “Jalan Panjang Implementasi Pemulihan Kualitas Air di Indonesia” di Morrisey Hotel. Dalam diskusi tersebut hadir sebagai narasumber Kepala Seksi Hidrologi dan Kualitas Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Eng. Idham Riyando, S.T., M.Eng, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Ir. Medrilzam, M. Prof. Econ, Ph.D., Direktur Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup . Luckmi Purwandari, S.T., M.Si., dan sejumlah CSO/Komunitas lainnya. Kamis (24/10/2019). 

Buruknya kualitas air sampai detik ini masih menjadi momok bagi Indonesia. Berdasarkan data National Geographic Indonesia dari laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2015 hampir 68 persen atau mayoritas mutu air sungai dalam status tercemar berat di 33 provinsi. Limbah pabrik, limbah domestik, limbah industri tambang, limbah pertanian, maupun limbah tambak berperan besar dalam pencemaran air sungai di Indonesia. Kandungan Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Fecal Coli, total Coliform, dan hidrogen sulfida (H2S) terdapat dalam sungai yang tercemar oleh limbah notabene berbahaya bagi kesehatan masyarakat di sekitar aliran sungai. Penyebab utama limbah-limbah tersebut mencemari air karena manajemen yang buruk terhadap air, seperti perkembangan daerah urban yang tidak berdasarkan kebijakan tata ruang dan minimnya infrastruktur untuk pengelolaan limbah. 

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2015-2019 telah mencanangkan program peningkatan ketahanan air yang didasarkan oleh keprihatinan atas menurunnya kualiras air di berbagai sungai, semakin sedikitnya ketersediaan air untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, dan tingginya frekuensi banjir serta tanah longsor. Melalui program ketahanan air tersebut, KLHK menetapkan 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi prioritas dalam peningkatan terhadap ketahanan air, yaitu: DAS Citarum, DAS Siak, DAS Ciliwung, DAS Asahan Toba, DAS Serayu, DAS Jeneberang, DAS Solo, DAS Saddang, DAS Brantas, DAS Moyo, DAS Cisadane, DAS Way Sekampung, DAS Kapuas, DAS Limboto serta DAS Musi. 

Henri Subagiyo dalam kata sambutannya menyatakan bahwa ICEL mengapresiasi program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah termasuk penetapan 15 DAS untuk dijadikan prioritas pemulihan. “Saat ini persoalan tentang sumber daya air nasional semakin kompleks baik soal ketersediaan air/kuantitas dan kualitas air. Terlebih dengan munculnya berbagai gejala perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kondisi sumber daya air, antara lain curah hujan, ketinggian muka air laut,” ujar Henri. 

“Kompleksitas persoalan tersebut memerlukan banyak agenda reform ke depan, antara lain: (1) perbaikan tata kelola (seperti kelembagaan, kewenangan yang masih tumpang tindih satu dengan lain dan pembiayaan); (2) ketersediaan infrastruktur untuk mengendalikan sumber-sumber pencemar seperti IPAL domestik dan industri, non-point source, maupun fasilitas pengelolaan sampah; (3) ketersediaan data hasil pemantauan regular (valid, akurat, cepat) untuk melakukan deteksi dini guna pengambilan kebijakan dan tindakan penanganan segera; (4) perubahan behavior masyarakat yang saat ini belum memberikan dukungan optimal bagi pencegahan pencemaran (limbah domestik dan sampah); (5) pengembangan instrumen penaatan baik secara ekonomi dengan menerapkan berbagai prinsip lingkungan, salah satunya prinsip pencemar membayar (polluters pay principle) maupun penegakan hukum; dan (6) penguatan konsistensi untuk tidak mengeluarkan izin pembuangan limbah saat Daya Tampung Beban Pencemar (DTBP) air sungai telah terlampaui.”, lanjut Henri. 

Kualitas Air Menurun  

“Menurut saya, saat ini indeks kualitas air (IKA) dalam keadaan stagnan, dan kami akui bahwa persoalan air memang sangat kompleks sekali. Kualitas dan kuantitas ini saling berkaitan satu sama lainnya. Apalagi saat ini banyak sekali pencemar air dari berbagai aktifitas seperti tambang, tambang emas disungai dan lainnya sehingga saat ini kualitas air cenderung menurun,”terang Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Ir. Medrilzam. 

Masih dalam paparan Medrilzam hasil dari pengamatan yang kita lakukan, secara makro mutu kualitas air sudah mencapai ambang baku mutu yang telah di tetapkan. Dan ini yang harus kita lakukan pemulihan secara besar-besaran. Dan kita telah banyak sekali melakukan upaya-upaya pemulihan salah satunya dengan meneluarkan pemulihan di 15 yang menjadi prioritas saat ini. Namun hingga saat ini upaya pemulihan belum dapat menunjukan hal yang menggembirakan. Karena banyak sekali kendala yang terjadi dilapangan. Mulai dari sulitnya koordinasi dari sisi kelembagaannya sendiri, selain itu, didalam permasalahan air inipun kita harus bisa melihat sejumlah sisi lainnya mulai dari permasalahan ekonominya, dan dalam aspek social. Sisi-sisi lain ini juga yang harus kita lihat dalam sisi pengelolaan pemulihannya. 

Data KHLS dalam RPJMN 2020-2024 mengungkapkan ketersediaan air pada skala pulau, pada wilayah tertentu di tahun 2000, tingkat ketersediaan air mulai menunjukkan tingkat kelangkaan, khususnya Jawa. Sampai tahun 2045, tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa, Sumatera bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, sudah pada tingkat langka/kritis. 

Selain itu adanya perubahan iklim juga akan mempengaruhi ketersediaan air di Jawa dan balinusra jika terjadi musim kering dia akan menjadi kering sekali dan pada saat dia basah akan tetap basah. Perkiraan dari Klimatologis, BMKG dan para pakar cuaca ekstrim ini akan sering terjadi hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini akan mempengaruhi perubahan temperatur, tinggi permukaan air laut, dan mengakibatkan curah hujan akan berubah total. Jika ini sudah terjadi, otomatis ketersediaan air kita juga pasti akan terganggu. Jika kondisinya terus seperti ini pada tahun 2045 sumber air di beberapa pulau akan mengalami kritis. (Dona) 

27 Juli, Memperingati Hari Sungai Nasional: Kompleksitas Penyebab Masalah Sungai-Sungai Tercemar di Indonesia

Setiap tanggal 27 Juli Indonesia memperingati Hari Sungai Nasional, momen ini  menjadi tepat untuk mengevaluasi kondisi sungai-sungai dan memberikan gambaran kompleksitas permasalahan sungai dari hulu hingga hilir.

Indonesia sebagai hamparan negara kepulauan memiliki luas perairan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang ada. Sungai merupakan salah satu aliran perairan yang menjadi tempat bergantung bahkan merupakan sumber kehidupan utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, yang terangkum capaian nawacita maka beban Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mewujudkan tujuan prioritas percepatan pembangunan diantaranya ialah menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai salah satu tujuan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia,[1]

Setiap tanggal 27 Juli Indonesia memperingati Hari Sungai Nasional, momen ini  menjadi tepat untuk mengevaluasi kondisi sungai-sungai dan memberikan gambaran kompleksitas permasalahan sungai dari hulu hingga hilir, baik sungai prioritas maupun sungai non prioritas. Berdasarkan data KLHK 2014 mengenai beban pencemaran air, maka selanjutnya jumlah sungai pada 15 DAS prioritas ditargetkan untuk meningkat kualitas airnya pada setiap tahun.[2] Akan tetapi, hal tersebut semakin sulit karena semakin banyak penyebab permasalahan sungai-sungai tercemar di Indonesia, diantaranya ialah pembuangan sampah yang sembarang ke dataran sungai yang menyebabkan banjir, pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) berupa limbah rumah tangga hingga limbah cair industri, pemberian izin pembuangan limbah yang diperbolehkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pembuat regulasi dan Pemerintah Daerah sebagai pemberi izin. Penyebab lain yang juga disadari Pemerintah hingga menyebabkan penurunan kualitas air adalah terkendalanya hak dan status lahan kritis yang akan direhabilitasi, serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar DAS[3].

Capaian dalam langkah mengurangi pencemaran air kemudian berusaha dituangkan melalui penilaian Indeks Kualitas Air (IKA) dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dalam IKLH 2017 disebutkan beberapa Provinsi yang mengalami penurunan IKA terbesar dari tahun sebelumnya, yaitu  Banten, Kalimantan Tengah dan Jawa Barat. Nilai persentase yang diberikan tiga Provinsi tersebut bahkan mempengaruhi penurunan IKA Nasional[4]. Hal tersebut semakin diperkuat dengan keadaan sungai-sungai tercemar yang dapat mematikan mata pencaharian hingga aktivitas masyarakat sekitar sungai tercemar. Dari dua diantara tiga Provinsi tersebut yaitu sungai Ciujung di Provinsi Banten yang tercemar mempengaruhi aktivitas nelayan dan petani di daerah tersebut. Kemudian, sungai Citarum yang berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dipenuhi oleh sampah dan limbah industri yang diizinkan dibuang ke sungai.

Lebih lanjut, pemahaman yang berusaha dibuat melalui regulasi pencemaran air hingga pemulihan sungai, sebenarnya telah termaktub dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, PP No.82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air hingga PP No.38 Tahun 2011 tentang Sungai dengan berupaya memberikan gambaran mengenai pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, konservasi sungai dan pengendalian daya rusak air sungai tampak efektif secara teori dengan mengukur instrumen-instrumen yang mampu menjawab dalam mengatasi masalah pengelolaan kualitas air melalui status mutu air, baku mutu air, kualitas mutu air, baku mutu air dan kriteria mutu air[5]. Lebih lanjut instrument lainnya yang dapat membantu strategi pengendalian pencemaran air dengan melihat cara pencegahan, penanggulangan dan pengendalian.[6]

Setelah mengetahui kompleksitas penyebab sungai-sungai tercemar di Indonesia hingga berujung menjadi pencemaran air dan penurunan kualitas air. Maka, Pemerintah dalam Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024 menyampaikan komitmennya di bidang Lingkungan Hidup yang diharapkan tercapai pada tahun 2025 dapat tercapai, khususnya dibidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air adalah meningkatnya pemulihan terhadap B3, lahan kritis, dan daerah aliran sungai (DAS), ) kinerja penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan, pengawasan izin; pemberian izin, serta Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas: kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kehutanan.

Kesimpulan

Sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi kompleksitas penyebab permasalahan pencemaran sungai-sungai di Indonesia, maka dapat menitikberatkan pada hubungan kausalitas, dimana  melalui inventarisasi penyebab yang terjadi pada sungai yang tercemar dan sejauh mana dampak yang dirasakan. Lebih dari itu, kesesuaian isi regulasi dengan penerapannya seringkali tidak sesuai hingga seringkali menyebabkan aturan tersebut hilang marwah untuk dapat diimplementasikan. Sehingga, perwujudan kedua hal tersebut dapat menjadi langkah efektif untuk menjaga lingkungan dengan berusaha menanggulangi pencemaran dan mengendalikannya yang merupakan jalan keluar guna pemberian hak lingkungan hidup yang sehat dan baik sesuai dengan amanat Konstitusi[7]  dan UUPPLH.[8] (Tasya)

 

---------------------

[1]Rencana Strategi 2015-2019, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses pada http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/renstra/renstra_for_web.pdf , hlm.38

[2] Margaretha Quina, et.all, Memulihkan Sungai: Sebuah Panduan Umpan Balik dan Partisipasi Komunitas, Jakarta, Indonesian Cneter for Enviromental Law, 2017, hlm.5

[3] Capaian di bidang Lingkungan Hidup terkendala yang kemudian termaktub dalam Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024.

[4] Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH 2017), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses pada http://www.menlhk.go.id/site/download, hlm.32-33

[5] Ibid., hlm.11

[6] Ibid., hlm.17

[7] Bahwa dalam Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.”

[8] Konsideran menimbang huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Air untuk Semua

‘Selamat Hari Air Sedunia’ bak kata-kata sakti, kalimat itu mampu menyedot perhatian publik pada tanggal tertentu. Teptatnya pada tanggal 22 Maret 2019 ini, banyak sekali berseliweran infografis atau hanya sekedar kata-kata maupun ucapan yang mengingatkan mengenai kondisi air, terutama air sungai yang ada dibelahan dunia.

Ketika kita berbicara mengenai kualitas air sungai di Indonesia, hal yang pertama kita ingat pastilah mengenai pencemaran yang terjadi oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Ironi, itulah kata yang pertama terucap. Sebab Indonesia yang mendapatkan peringkat ke lima (5) di Dunia sebagai pemilik sumber daya air tawar yang melimpah[1].

Limbah industri maupun limbah rumah tangga kerap kali dibuang langsung ke sungai. Dan parahnya air sungai yang telah tercemar ini, menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam perkiraan Global Burden of Diseases, secara global sekitar 1,8 juta kematian dini disebabkan faktor resiko yang terkait pencemaran air, utamanya terkait sanitasi yang tidak aman dan sumber air yang tidak aman. Sekalipun demikian, di negara maju permasalahan ini telah dapat tertangani dengan baik. Namun, belum demikian di Indonesia.

Data LHK yang dikutip dari Tirto.id menunjukkan bahwa dari pengujian yang dilakukan pada 100 aliran sungai, 52% sungai mengalami cemar berat, 20% tercemar sedang, 7% tercemar ringan dan 21% berada dalam keadaan baik. Pada 2016 berdasarkan pemantauan di 918 titik sampel pada 122 sungai di Indonesia oleh KLHK, 68% kondisi air sungai di Indonesia dalam kategori cemar berat. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, air sungai di Jakarta dapat mengancam kesehatan apabila dikonsumsi, mengingat 96% dari air sungai di Jakarta tercemar berat (Jakarta Post, 2018).

Selain mengancam kesehatan masyarakat, ada biaya kesehatan yang juga harus ditanggung oleh masyarakat dari buruknya kualitas air ini. Di Makasar, etimasi  biaya kesehatan dan biaya ekonomi untuk mendapatkan sumber air bersih, yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Makassar mencapai  Rp 30,1 Triliun (Antara Sulsel, 2011). Laporan valuasi ekonomi terhadap pencemaran air dan kontaminasi tanah akibat limbah industri di Rancaekek, dekat salah satu anak sungai Citarum, menemukan bahwa kerugian mencapai Rp 11 Triliun (Greenpeace, 2017).

Mengendalikan pencemaran air dengan lebih cerdas

Pencegahan harus menjadi tumpuan utama dalam pengendalian pencemaran air. Sekalipun dalam kegiatan penanggulangan dan pemulihan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencegah masuknya tambahan pencemar baru ke sumber air yang telah kelebihan beban pencemaran.  Sepanjang 2015–2019, Kementerian Lingkungan Hidup telah meningkatkan skala upaya mengendalian pencemaran air dengan lebih cerdas, yaitu berdasarkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang menerima limbah. Berdasarkan Rencana Strategis KLHK, daya tampung beban pencemaran air dan alokasi bebannya ditetapkan untuk 15 sungai prioritas nasional pada periode 2015 – 2019. Dari 15 sungai prioritas ini, tujuh telah ditetapkan daya tampung beban pencemaran air nya (DTBPA), yaitu: Sungai Ciliwung, Sungai Citarum, Sungai Cisadane, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Siak dan Sungai Kapuas. Sementara, 4 sungai telah selesai dihitung dan menunggu penetapan dalam bentuk SK menteri, yaitu Sungai Serayu.

Sisanya, 4 sungai masih baru akan dihitung atau sedang dalam tahap penghitungan adalah Sungai Moyo, Sungai Limboto*, Sungai Jeneberang. SK penetapan DTBPA dan alokasi beban merupakan langkah awal yang baik untuk merumuskan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran yang berbasiskan data ilmiah.

Untuk sungai-sungai yang telah kelebihan daya tampung, opsi kebijakan yang dapat diambil antara lain;

  1. Reduksi beban pencemar dari sumber-sumber pencemar yang telah ada melalui alokasi beban pada dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL-UPL) dan izin lingkungan. Implikasi pengetatan alokasi beban; Penggunaan teknologi yang lebih efektif dalam mengurangi konsentrasi ataupun volume air limbah;
  2. Harus dilakukannya daur ulang air;
  • Relokasi industri ke wilayah lain yang sumber airnya masih memiliki daya tampung;
  • Moratorium izin pembuangan air limbah;
  • Reduksi beban pencemar dari sumber-sumber pencemar nirtitik melalui praktik pengelolaan terbaik dan/atau menjadikan sumber nirtitik sumber titik (ketika memungkinkan).

Belum Disahkannya RPP Air, Dukung Sebagai Instrumen Kebijakan yang Penting

Belum disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pengelolaan air limbah menjadi dilema tersendiri. Penyelesaian dan pengesahan RPP ini perlu kita dukung agar dapat dilakukan segera, mengingat beberapa instrumen kebijakan yang penting dalam RPP ini:

  1. Perluasan sumber air yang diatur, meliputi semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan dan air tanah, kecuali air laut. Dengan kata lain, tidak hanya sungai dan danau; rawa-rawa, mata air, sungai bawah tanah, maupun air tanah akan termasuk dalam pengaturan ini.
  2. Adanya ketentuan pemeliharaan dan larangan mencemari termasuk larangan membuang air limbah sama sekali ke beberapa jenis sumber air, misalnya mata air dan air tanah.
  3. Sekalipun tidak eksplisit, terdapat pengaturan sumber pencemar nirtitik (non-point sources), baik melalui kewajiban pembuatan sarana prasarana maupun dengan mengaitkan dengan kewajiban usaha dan/atau kegiatan dalam izin lingkungan.
  4. Dikaitkannya alokasi beban pencemar dan praktik pengelolaan terbaik dengan izin lingkungan.
  5. Pengaturan perencanaan pengendalian pencemaran air agar lebih tepat sasaran, lebih mempertimbangkan informasi ilmiah, serta tidak terjebak dalam perumusan program yang business as usual tanpa menyasar akar masalah.
  6. Pengaturan instrumen ekonomi, termasuk perdagangan alokasi beban pencemaran (dalam kondisi tertentu, belum dilampauinya daya tampung) dan internalisasi biaya pengendalian pencemaran air.
  7. Dikaitkannya penanggulangan dan pemulihan dengan dana penanggulangan dan dana pemulihan lingkungan hidup berdasarkan PP Instrumen Ekonomi.
  8. Didorongnya pelibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.
  9. Dikaitkannya informasi mengenai pengendalian pencemaran air dengan sistem informasi lingkungan hidup yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009;
  10. Ditegaskannya pengaturan mengenai pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 201 (Quina, Dona)

Artikel ini di tulis untuk memperingati hari air sedunia.

 

[1] https://www.goodnewsfromindonesia.id/2015/10/15/indonesia-peringkat-5-negara-dengan-cadangan-air-tawar-terbesar-dunia