ICEL

ICEL

Pengelolaan Bahan Kimia, Beban Penyakit dan Prioritas Politik

Bagian 2:

Tahun 2017 merupakan tahun penting bagi isu pengendalian pencemaran – lebih spesifik lagi, pengelolaan bahan kimia. Dalam pembukaan pertemuan regional Asia Pasifik oleh Sekretariat SAICM di Bangkok, 23 Januari 2018, dua laporan penting yang diluncurkan pada tahun 2017 kembali disoroti dalam kaitannya dengan pencemaran dan pengelolaan bahan kimia.

Pertama, Laporan Komisi Lancet tentang Pencemaran dan Kesehatan, yang merangkum jumlah total 9 juta kematian di seluruh dunia akibat pencemaran air, udara, maupun bahan kimia. Jumlah ini lebih banyak dari kombinasi malaria, TBC dan AIDS dan 15 kali lipat kematian dari seluruh perang dan jenis kekerasan lainnya. Laporan Lancet juga membandingkan biaya yang hilang sebagai akibat dari pencemaran: US$ 4,6 triliun per tahun; dibandingkan dengan investasi pengendalian pencemaran yang jauh lebih murah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penghapusan bensin bertimbal telah memberikan manfaat ekonomi rata-rata sebesar US$ 200 milyar setiap tahunnya semenjak 1980.

Kedua, Laporan UNEP yang berjudul “Moving Towards a Pollution-free Planet,” yang selain merangkum biaya global pencemaran sebesar US$ 6,1 triliun, juga memberikan panduan yang cukup jelas bagaimana pemerintah berbagai negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif planet bumi yang bebas pencemaran. Laporan ini secara detail menuntun negara-negara memahami berbagai pembelajaran dalam menentukan prioritas intervensi yang dituju, tindakan-tindakan transformatif untuk menggeser keekonomian, dan hal-hal yang memungkinkan terjadinya perubahan yang perlu diperhatikan.

Satu poin penting yang sama-sama didorong laporan ini adalah pendekatan berbagai pemegang kepentingan (multi-stakeholder) dalam pengendalian pencemaran; serta bagaimana sektor kesehatan perlu lebih bersuara dalam intervensi ini. Pengelolaan bahan kimia, terutama dalam payung SAICM, tidak terlepas dari hal ini, yang dalam bahasa regulasi atau birokrasi kita kenal sebagai “tata kelola.”

Di level internasional, tata kelola SAICM menjadi penting karena keunikan struktur proses ini yang secara historis tumbuh sebagai kerangka kebijakan yang tidak mengikat negara pihak, namun memiliki cakupan yang luas dan multi-sektoral, serta dalam prosesnya menjamin kesetaraan dan pelibatan berbagai pemegang kepentingan secara progresif. Di pertemuan regional, NGO dan instansi lain (i.e. asosiasi, akademia) juga dapat hadir, dan memiliki hak suara yang sama dengan perwakilan pemerintah. Selain itu, SAICM dilengkapi dengan beberapa institusi pendukung, yaitu ICCM, biro dan sekretariat. Sayangnya, kini SAICM belum mensyaratkan laporan dari negara pihak, sehingga dokumentasi dan diseminasi capaian negara masih bertumpu pada kesukarelaan negara pihak. Selain itu, proses verifikasi klaim juga lebih sulit dilakukan ketika penyampaian perkembangan dilakukan secara verbal.

Baca Juga : Bagian 3: Timbal dalam Cat: Menunggu Regulasi “Level Aman”

Pada tingkat nasional, SAICM memiliki sebuah poin fokal, yang seharusnya bertugas mengoordinasikan implementasi rencana aksi SAICM dengan institusi-institusi terkait. Di Indonesia, poin fokal ini adalah KLHK di bawah Direktorat Jenderal Sampah, Limbah dan B3, yang sayangnya tidak hadir dalam pertemuan regional ini. Bagaimana KLHK berkoordinasi dengan institusi-institusi lain juga merupakan tanda tanya, padahal pengambilan keputusan tidak jarang berada di instansi lain, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan c.q. Dirjen Bea dan Cukai, serta Kementerian Luar Negeri. Tidak banyak informasi (i.e. dalam bentuk kuisioner) yang disampaikan kepada sekretariat SAICM mengenai posisi resmi Pemerintah RI, prioritas advokasi, arsip proyek-proyek lama dan pembelajarannya, ataupun perkembangan terbaru di Indonesia. Hanya segelintir laporan KLHK yang mencantumkan SAICM yang ditemukan dalam domain publik secara daring a.l. tahun 2008, 2013 dan 2015. Sementara, bagiamana SAICM diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) belum pernah dilaporakan oleh Pemerintah Indonesia. (Quina)