Naik Gunung Tanpa Nyampah? Bisa Banget!

Kamu yang pecinta gunung, atau yang suka naik gunung tahukah kamu bahwa jumlah sampah yang dikumpulkan dari 17 gunung yang ada di Indonesia mencapai 4 ton pada tahun 2017. Melansir dari media Jawapos.com komunitas peduli sampah gunung dan hutan Indonesia, Trashbag Community (TC) menyebutkan bahwa sampah tersebut diperoleh dari kegiatan operasi bersih yang bertajuk Sapu Jagad, setidaknya ada empat ton sampah yang berhasil dikumpulkan dari 17 titik gunung pada Agustus 2017 lalu[1].

 

Komunitas tersebut mencatat bahwa sebagian besar sampah yang mereka kumpulkan tersebut berupa 37% sampah plastik, 15% botol plastik, 10% sampah kain, 8% tisu basah, 6% beling, 8% sampah kaleng, 4% puntung rokok. Total sampah yang dikumpulkan dari 17 gunung tersebut berkisar 3.317,6 kilogram (kg) atau setara dengan 3,3 ton sampah. Jumlah sampah pada Tujuh belas gunung tersebut adalah Gunung Talang, Sumatera Barat sebanyak 301,5 kg, Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi 145,3 kg, Gunung Pulosari, Banten 324 kg, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat 696 kg, Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat 88 kg, Gunung Cikuray, Jawa Barat 272,2 kg, Gunung Slamet, Jawa Tengah 249 kg, Gunung Sindoro, Jawa Tengah 73 kg, Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah 52,1 kg, Gunung Lawu, Jawa Tengah 42 kg, Gunung Penanggungan, Jawa Timur 67 kg, Gunung Welirang , Jawa Timur 182 kg, Gunung Batur, Bali 114 kg, Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat 146 kg, Gunung Serang, Kalimantan Barat 21 kg, Taman Nasional Lorelindu (Gunung Nokilalaki), Sulawesi Tengah 279,5 kg, Gunung Bawakaraeng, Sulawesi Selatan 265 kg[2].

 

Pada tahun 2019, kabar menyedihkan terkait sampah di gunung hadir kembali. Bahkan untuk satu gunung, sampah yang berhasil dikumpulkan dari gunung Ijen mencapai 400 kg sampah plastik[3]. Kebayang ngga sih jika di tahun 2020 ini kamu masih suka nyampah di atas gunung, sampahnya bakalan menumpuk seperti apa?

Nah, untuk kamu yang pecinta gunung dan suka naik gunung kamu bisa lho mendaki gunung dengan menerapkan prinsip zero waste. Bagaimana caranya? Simak beberapa tips dari Penulis berikut ini:

 

  1. Cek sumber konsumsi kamu

Mengapa kamu harus melakukan pengecekan kembali terhadap sumber konsumsi yang akan kamu bawa ke gunung? Hal ini bertujuan untuk melihat apakah sumber konsumsi yang kamu bawa sudah bebas dari kemasan plastik dan bebas dari potensi sampah. Misalnya kamu ingin membawa Roti yang masih terbungkus rapi oleh wadah plastik, makanan yang masih terbungkus oleh wadah kaleng dan lain sebagainya.

 

  1. Gunakan wadah yang dapat digunakan kembali

Setelah kamu membuat daftar bahan konsumsi kamu, kamu dapat mengganti wadah konsumsi kamu pada wadah makanan yang biasa digunakan untuk bekal. Masak makananmu secara matang dan tempatkan ke dalam wadah makanan yang ramah lingkungan. Hindari membawa wadah makanan yang diperuntukkan untuk sekali pakai.

 

  1. Hindari membawa makanan instan

Mie instan? Menu makanan yang low budget, enak dan praktis ini biasanya tidak akan pernah ketinggalan untuk dibawa selama masa pendakian. Banyak yang mengklaim bahwa belum terasa naik gunung jika belum membawa makanan yang satu ini. Eits jangan asal klaim saja, makanan instan seperti ini malah tidak baik lho untuk tubuh kamu yang sedang naik gunung. Selain tidak baik untuk tubuh kamu, kemasan plastik mie instan juga sering ditemukan di gunung. Melansir dari media detik.com sampah plastik yang paling banyak ditemukan di Gunung Rinjani adalah sampah kemasan madu saset, coklat dan mie instan[4]

 

  1. Habiskan makananmu

Selain sampah anorganik, sampah organik sisa makanan juga kerap ditemukan di gunung. Walaupun sampah organik sisa makanan ini mudah sekali terurai, sampah organik dapat menimbulkan bau yang mengganggu pendaki lainnya. Selain itu, sampah sisa makanan juga dapat memicu perubahan iklim lho. Diperkirakan 1 ton sampah organik menghasilkan 50 kg gas metana[5]. Walaupun sisa makanan yang tidak kamu habiskan tidak sampai berton-ton, coba kamu bayangkan jika setiap pendaki menyisakan makanannya, berapa jumlah makanan yang terbuang percuma jika dalam sehari ada ratusan pendaki? Jadi selama kamu mendaki gunung, perkirakan dengan tepat kebutuhan makananmu dan habiskan!

 

  1. Bawa sampah makananmu turun kembali

Jika kamu tidak dapat menghindari penggunaan wadah makanan yang sekali pakai, atau yang berpotensi menimbulkan sampah, bawa turun kembali sampahmu. Ingat sampah yang kamu hasilkan selama beraktivitas di atas gunung dapat membahayakan makhluk lainnya yang hidup di gunung. Sebagai pecinta gunung atau pendaki gunung sebaiknya kamu menghindari membawa konsumsi yang wadahnya berpotensi menimbulkan sampah.

 

Ingat, jika kamu seorang pendaki, pegiat, penikmat gunung, yuk, mulai saat ini hindari mendaki gunung dengan meninggalkan sampah. Selamat hari Gunung Internasional 11 Desember 2020. (Dona)

 

 

[1] Jawa Pos, Jumlah Sampah di 17 Gunung Capai Empat Ton, Ini Buktinya, diakses dari https://www.jawapos.com/nasional/21/02/2018/jumlah-sampah-di-17-gunung-capai-empat-ton-ini-buktinya/ pada tanggal 07 Desember 2020.

[2] Ibid;

[3] Dian Kurniawan, 400 Kilogram Sampah Plastik di Sepanjang Jalur Pendakian Gunung Ijen, diakses dari https://www.liputan6.com/regional/read/3936062/400-kilogram-sampah-plastik-di-sepanjang-jalur-pendakian-gunung-ijen pada tanggal 09 Desember 2020.

[4] Faela Shafa, "Sampah Paling Banyak di Rinjani: Bungkus Madu Sachet" diakses dari https://travel.detik.com/travel-news/d-2928859/sampah-paling-banyak-di-rinjani-bungkus-madu-sachet pada tanggal 10 Desember 2020.

[5]  Luh De Suriyani, Sisa Makanan Ternyata Memicu Perubahan Iklim. Kok Bisa? diakses dari https://www.mongabay.co.id/2018/07/05/sisa-makanan-ternyata-memicu-perubahan-iklim-kok-bisa/ pada tanggal 08 Desember 2020.

Sudahkah Aktivitas Kita Bebas Dari Sampah Plastik?

Permasalahan sampah dari tahun ke tahun masih menjadi pembicaraan yang hangat di berbagai belahan dunia. Bagaimana tidak sampah telah menjadi “monster” yang berbahaya bagi lingkungan terutama bagi ekosistem laut. Melansir dari berita CNBC Indonesia, Indonesia setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik, ada sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik diduga mencemari lautan[1].

Laporan dari CNBC Indonesia tentu membuat kita bertanya bagaimana semua itu dapat terjadi? Bagaimana mulanya plastik diciptakan hingga berkembang menjadi “monster” yang menakutkan bagi ekosistem kita. Plastik telah terlalu lama memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia, bahkan di setiap produk yang dihasilkan tidak jauh dari penggunaan plastik sekali pakai. Mulai dari aktivitas barang kebutuhan dapur hingga kecantikan, produk plastik sangat mudah ditemukan.

Sejarah Ditemukannya Plastik

Seorang ahli kimia yang berkebangsaan Inggris, Alexander Parkes menemukan bahan untuk membuat beragam bahan dasar barang kebutuhan sehari-hari seperti sisir, gagang pisau dan kancing. Bahan tersebut bernama parkesine, dengan ciri-ciri berwarna transparan, mudah dibentuk ketika panas dan keras ketika dingin. Bahan tersebut dibuat dengan menggunakan serat tanaman hijau (selulosa). Penemuan ini berkembang pesat, sehingga beberapa ahli kimia lainnya mencampurkan berbagai bahan kimia dengan selulosa untuk menambahkan kelenturan parkesine tersebut. Seiring perjalanannya nama parkesine tidak digunakan lagi, kemudian muncul nama-nama lain seperti rayon, bakelite, fiber66, nilon, akrilik, polyetylene, dan polimer.[2] Tahun 1907 terjadi terobosan besar pada perkembangan plastik, dengan adanya penemuan Bakelite oleh Leo Baekeland. Bakelite menjadi plastik sintetis pertama di dunia, Bakelite sendiri awalnya terbuat dari bahan fenol, desinfektan umum, dengan formaldehida. Selanjutnya, Baekland menggunakan fenol, asam yang berasal dari batubara. Produknya bisa menghadirkan polystyrene hingga nilon[3].

 

Seiring dengan perkembangannya, plastik sangat mudah diterima oleh masyarakat. Bahannya yang tipis, kuat dan ringan membuat plastik sangat disukai oleh masyarakat, tidak perlu lagi membawa bakul, ambung, dan segala macam wadah lainnya yang ada pada saat itu digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum masuk industri plastik di Indonesia. Tahun 1953 industri plastik mulai banyak didirikan dengan menghasilkan produk alat-alat rumah tangga seperti sikat gigi/sisir, kancing, mainan anak-anak[4]. Pada saat ini, produk plastik telah merambah industri kosmetik. Penggunaan plastik pada kosmetik berupa mikroplastik, biasanya dapat kita temukan pada produk sabun, lulur mandi, pasta gigi dan pencuci wajah.

 

 

 

 

 

Plastik dan Permasalahan Lingkungan

 

Meningkatnya tingkat konsumsi plastik sekali pakai membuat timbulan sampah plastik Indonesia mencapai 9,8 miliar lembar per tahun pada tahun 2018, dari jumlah tersebut, hampir 95 persen kantong plastik itu menjadi sampah. Melansir halaman beritasatu.com menuliskan bawah diperkirakan sebesar 14 persen dari total jumlah timbulan sampah plastik harian atau 24.500 ton per hari setara 8,96 juta ton per tahun.[5]  Ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya sampah plastik juga turut memperparah kondisi lingkungan saat itu. Bahkan saat ini sampah plastik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan baik. Ditambah lagi produksi plastik dalam setiap tahunnya selalu meningkat.

 

Mengapa plastik menjadi sebuah permasalahan lingkungan? Melihat dari sifatnya plastik tidak mudah membusuk, terurai secara alami, tidak berkarat, dan tidak menyerap air sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaannya. Tidak seperti sampah organik seperti sayuran dan buah yang dapat membusuk secara alami dan dapat terurai bersama alam. Inilah mengapa plastik menjadi sebuah permasalahan lingkungan.

 

Untuk mengatasi permasalahan plastik, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu pemerintah juga berupaya menargetkan 100% sampah terkelola dengan baik pada 2025, yakni 70% penanganan sampah dan 30% pengurangan sampah. Komitmen ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 soal kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga[6].

 

Mengkaji Kebiasaan

 

Permasalahan lingkungan yang terjadi akibat penggunaan plastik serta kemasan plastik sekali pakai tidak hanya merusak lingkungan dan ekosistem darat, ekosistem laut juga tidak luput dari dampak sampah plastik ini. Telah banyak kejadian yang memilukan yang kita dengar sepanjang tahun 2019 oleh plastik sekali pakai bagi hewan laut. Sebut saja paus Sperma yang mati di Wakatobi, matinya ikan pesut di Kalimantan. Selain itu, mikroplastik (plastik berukuran kecil) juga ditemukan didalam ikan yang kita konsumsi sehari-hari.

 

Dari permasalahan ini, ada baiknya kita mengkaji kembali kebiasaan kita sehari-hari apakah kegiatan yang kita lakukan selama ini telah bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Mulai dari apakah kita telah menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali, apakah kemasan produk yang ingin kita beli juga telah aman dari kemasan plastik sekali pakai, bahkan hal remeh sekalipun seperti penggunaan selotip, serta penggunaan kosmetik yang bebas dari mikroplastik. (Dona)

--

[1] Taufan Adharsyah, "Sebegini Parah Ternyata Masalah Sampah Plastik di Indonesia", diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721140139-33-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia pada tanggal 15 Juli 2020.

[2] Hendaru Tri Hanggoro "Awal Mula Barang Plastik di Indonesia" diakses dari https://historia.id/kultur/articles/awal-mula-barang-plastik-di-indonesia-vqm1J pada tanggal 15 Juli 2020.

[3] Aswab Nanda Pratama, "Hari Ini dalam Sejarah, Penemuan Plastik Sintetis Pertama di Dunia" diakses dari https://internasional.kompas.com/read/2019/02/05/17590051/hari-ini-dalam-sejarah-penemuan-plastik-sintetis-pertama-di-dunia?page=all. pada tanggal 25 Juli 2020

[4] Hendaru Tri Hanggoro, Loc.Cit..

[5] Ari Supriyanti Rikin, "Timbulan Sampah Plastik Indonesia Capai 9,8 Miliar Lembar Per Tahun" diakses dari https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/495533/timbulan-sampah-plastik-indonesia-capai-98-miliar-lembar-per-tahun  diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

[6] Lusia Arumingtyas, "Menanti Penguatan Aturan soal Sampah Plastik" diakses dari https://www.mongabay.co.id/2018/06/12/menanti-penguatan-aturan-soal-sampah-plastik/ diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

Jakarta Akhirnya Larang Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai, Sanksi “Uang Paksa” Instrumen Kuat Dorong Ketaatan Pelaku Usaha

Jakarta | Mulai Juli 2020, mal, swalayan, hingga pasar di Jakarta dilarang menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai. Larangan ini tertuang di Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Pergub ini ditandatangani oleh Gubernur Anies Baswedan pada 27 Desember 2019 dan diundangkan pada 31 Desember 2019.

Aturan ini memberikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pengelola yang melanggar kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Pengelola pusat perbelanjaan yang harus memastikan setiap penjual atau pemilik toko mematuhi peraturan tersebut. Di pusat perbelanjaan yang akan kena sanksi adalah pengelola mal begitu pula di pasar yang terkena sanksi adalah PD Pasar Jaya sedangkan di toko swalayan yang tidak dalam mal yang terkena sanksi adalah penanggung jawab toko swalayan tersebut.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan ICEL, Fajri Fadhillah, menyambut baik peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. “Pendekatan yang digunakan dalam Pergub ini sudah cukup baik untuk menargetkan pengurangan sampah dari kantong belanja dari plastik sekali pakai. Dari Pergub yang dikeluarkan, pada aspek pengaturan terkait pengawasan dan sanksi menurut saya disusun dengan baik. Jadi saya sangat menyambut baik Pergub ini dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta,” ujar Fajri.

Terkait pemberian sanksi, Fajri menilai bahwa sanksi administratif berupa uang paksa menurutnya akan menjadi instrumen yang kuat untuk mendorong ketaatan pelaku usaha pusat perbelanjaan. Sanksi uang paksa ini sangat beragam, dimulai dari Rp 5.000.000,- hingga Rp. 25.000.000.,- tergantung pembiaran terhadap teguran paksa dan juga keterlambatan pembayaran uang paksanya.

Ada satu hal yang disoroti oleh Fajri terkait Pasal 22 ayat (6) mengenai sanksi. “Seharusnya hasil penjatuhan sanksi administratif wajib diumumkan kepada publik, namun Pasal 22 ayat (6) tersebut mengatur dengan rumusan kata "dapat" yang berarti pemberi sanksi boleh tidak mengumumkan pemberian sanksinya kepada publik,” ujar Fajri kembali. Lalu berkaitan dengan kantong kemasan plastik sekali pakai untuk pangan, Fajri berpendapat bahwa Pemprov DKI Jakarta harus mendesain aturan lebih lanjut yang mendorong pelaku usaha dan konsumen untuk transisi juga pada kemasan pangan yang tidak sekali pakai. Fajri juga mendorong Pemprov DKI Jakarta  melanjutkan penyusunan peraturan untuk pembatasan jenis plastik sekali pakai lainnya seperti sedotan dan styrofoam.

Sebelum DKI Jakarta menerbitkan Pergub terkait larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, beberapa daerah yang tersebar di Indonesia telah terlebih dahulu menerapkan peraturan ini, beberapa diantaranya adalah Balik Papan, Denpasar, Jambi, dan Bogor. (Dona)

Ahli Kimia Lingkungan dan Toksikologi Sebut Insinerator “Ide” Buruk Penanganan Sampah di Indonesia

Jakarta - Prof Emeritus Paul Connett seorang aktivis sekaligus ahli kimia lingkungan dan toksikologi menyatakan bahwa penanganan sampah dengan mendirikan insinerator di duabelas (12) kota di Indonesia merupakan ide yang sangat buruk. Sabtu (13/07/2019).

“Mengapa ide ini sangat buruk? Sebab sampah di Indonesia bercampur dan jumlahnya sangat banyak sekali. Faktanya 60 % sampah di Indonesia merupakan sampah organic, dan itu tercampur dengan sampah non organic. sehingga kita tidak akan mendapatkan nilai ekonomi yang efisien, bahkan dengan argumentasi bahwa ide ini akan menghasilkan listrik. Faktanya produksi energi net yang dihasilkan pada akhirnya akan berjumlah kecil,” ujar Prof Emeritus Paul Connett.

Prof  Paul Connett juga menyatakan bahwa rencana mendirikan insinerator memerlukan biaya yang tinggi dan ini merupakan solusi yang salah untuk mengelola sampah. Tiga sumber pendanaan dari insinerator berasal dari tipping fee dan pajak penduduk yang akirnya akan digunakan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk membakar tiap satuan sampah yang ada, mulai dari capital cost, operating cost, dan profit margin.

Solusi yang mestinya dilakukan oleh pemerintah seharusnya bukan high-temperature energy solution, tetapi adalah low-temperature energy solution, yakni anaerobic digestion dari pengelolaan sampah organik. Composting merupakan langkah yang baik untuk mengefisiensikan pengelolaan sampah di hilir yang terlalu terbebani.

Sebagai seorang ahli kimia lingkungan dan toksikologi, Prof Paul menjelaskan secara gamblang mengapa insinerator ini harus ditolak. Ia merinci resiko dari penerapan insinerator dapat menyebabkan berbagai dampak yang negatif seperti kerugian energi dan dampak bagi kesehatan, ekonomi dan lainnya. Khusus untuk dampak kesehatan hasil penelitian beliau telah menjadi rujukan bagi berbagai pihak bahwa Prof Paul telah membuktikan satu ekor sapi dapat menghirup racun dioksin (buangan insinerator) jauh lebih banyak dari pada manusia. Satu hari hirupan dioksin oleh sapi setara dengan 14 tahun hirupan dioksin oleh manusia.

Masih dalam paparan Prof Paul, yang menjadi persoalan berikutnya adalah manusia mengkonsumsi daging dan susu sapi tersebut. Satu liter susu sapi mengandung dosis dioksin setara dengan hirupan dioksin oleh manusia selama delapan bulan. Dioksin tersebut akan melekat pada lapisan lemak didalam badan manusia dan akan menumpuk.

Hasil penelitian Prof Paul teradap manusia, wanita dapat mengeluarkan dioksin didalam tubuhnya dengan cara melahirkan, namun dioksin tersebut telah terpapar ke tubuh sang bayi, dan bagi pria dioksin tidak dapat dikeluarkan dengan cara apapun.

Untuk diketahui Prof. Paul datang ke Indonesia dalam rangkaian tur dunianya yang bertajuk Zero Waste Campaign Tour 2019. Kedatangannya tahun 2019 ini merupakan kali kedua di Indonesia, setelah pada 2016 lalu ia hadir dalam rangkaian kegiatan yang senada untuk berbicara di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. (Dona)

AZWI: Report Launch & Film Screening "Perdagangan Sampah Plastik"

Jakarta - Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) meluncurkan laporan hasil investigasi terkait praktik perdagangan sampah di Indonesia. Dari laporan yang dikeluarkan oleh AZWI terdapat 43 negara mengimpor sampah ke Jawa Timur, antara lain Amerika Serikat, Italia, Inggris, Korea Selatan, Australia, Singapura dan Kanada.

“Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Ecoton, pada 2018 volume impor kertas bekas sebesar 739 ribu ton atau naik dibanding 2017 yang sebesar 546 ribu untuk bahan baku pabrik kertas di Jawa Timur. Dari impor kertas bekas tersebut terdapat beberapa sampah plastik yang diselundupkan didalam sampah kertas yang dikirim ke Jawa Timur. Dari lima perusahaan yang lakukan peninjauan, kami menemukan sejumlah sampah plastik berkisar 10 persen sampai 30 persen,” ujar Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) Prigi Arisandi saat ditemui dalam acara Report Launch & Film Screening "Perdagangan Sampah Plastik" di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Selasa (25/06/2019).

Dalam data yang disampaikan oleh AZWI Indonesia mengimpor sekitar 124.000 ton limbah plastik (diakui sebagai sisa, reja, dan skrap plastik) pada tahun 2013. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2018 menjadi sekitar 283.000 ton. Volume transaksi ini merupakan titik tertinggi impor Indonesia selama 10 tahun terakhir berdasarkan data BPS dan UN Comtrade. Data BPS menunjukkan peningkatan impor sebesar 141% namun angka ekspor menurun 48% (sekitar 98.500 ton). Angka ini menandakan ada sekitar 184.700 ton sampah plastik yang masih ada di Indonesia, yang tidak diketahui nasibnya apakah didaur ulang semua menjadi pellet atau jadi produk baru di luar beban timbulan sampah plastik domestik sekitar 9 juta ton.

Sementara itu Yuyun Ismawati dari Bali Fokus mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera menghentikan impor sampah karena sejak tahun 2015 para peneliti mendapati bahwa Indonesia merupakan negara kedua pencemar laut dunia setelah China. “Sejak China menyatakan akan memperketat impor sampah plastik yang dikenal sebagai kebijakan “National Sword” membuat perdagangan sampah, khususnya sampah plastik di seluruh dunia menjadi terguncang. Padahal selama 1988-2016, China menyerap sekitar 45,1 persen sampah plastik dunia dan bisa saja Indonesia akan menjadi negara pencemar laut nomor satu didunia.”

“Walaupun sedari awal negara-negara ASEAN lain telah menjadi negara pendaur ulang limbah plastik (sekitar 3% sisa reja dan skrap plastik global) dan mengirimkan kembali 5% untuk di ekspor ke pasar global. Namun dengan pengetatan regulasi impor di China, beban daur ulang dan pengelolaan sampah di negara lain menjadi jauh lebih berat,” ujar Yuyun kembali.

Masih didalam pertemuan yang sama, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Margaretha Quina memaparkan bahwa pada prinsipnya impor sampah maupun impor limbah dilarang dalam Undang-Undang, namun terdapat kompleksitas definisi dalam menilai apakah suatu komoditas kualifikasinya sampah atau limbah. Dan kalau limbah biasanya dikecualikan dari larangan impor atau tidak. Ini yang memberi ruang bagi modus-modus seperti yang terjadi di Jawa Timur tersebut.

Dari kertas kebijakan yang dikeluarkan oleh ICEL terkait pengelolaan sampah, ICEL menawarkan opsi kebijakan yakni: Mengoptimalkan Ketentuan Hukum yang Telah Ada untuk Pengawasan dan Penegakan Hukum atas Persetujuan Impor Limbah Non-B3; Mengoptimalkan Ketentuan Hukum yang Telah Ada untuk Persetujuan Izin Limbah non-B3; Perbaikan Definisi: “Sampah,” “Limbah,” “Limbah Berbahaya” untuk Mempermudah Verifikasi; Penyesuaian Permendag 31/2016 sesuai dengan Perubahan Konvensi Basel; Pemidanaan Terarah untuk Kejahatan Impor Limbah B3 dan Pelanggaran Impor Sampah.

Senada dengan yang disampaikan oleh Margaretha Quina, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nurhidayati  meminta pemerintah untuk segera memperketat regulasi mengenai pengelolaan sampah, termasuk sampah impor dan memperbaiki pengelolaan sampah sehingga dapat diolah kembali secara ekonomis. Pemerintah daerah dan pusat harus segera mengeluarkan aturan untuk menghentikan produksi plastik kemasan sekali pakai. “Hal ini untuk mengurangi produksi sampah plastik. Perusahaan-perusahaan pengimpor limbah yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan, itu harus segera dilakukan tindakan hukum. Cabut izin impornya. Itu merupakan suatu tindakan yang menunjukkan ketegasan kalau memang pemerintah Indonesia tidak mau dijadikan penadah sampah kotor dan sampah ilegal," ujar Yaya kembali. (Dona)

---------------

Azwi (Alianzi Zero Waste Indonesia) adalah kumpulan organisasi yang bekerja untuk mendorong implementasi konsep zero waste secara benar dengan program dan inisiatif yang mendukung konsep hirarki pengelolaan sampah , daur hidup material, serta produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. AZWI digagas oleh BaliFokus/Nexus3 Foundation, Perkumpulan YPBB, Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, WAHI Nasional, Greenpeace Indonesia, ICEL, Yayasan Ecoton, Komunitas Nol Sampah, PPLH Bali.

 

Rencana Perubahan dan Perancangan Peraturan Persampahan di DKI Jakarta

Senin, 20 Mei 2019, peneliti Indonesian Center for Environmental Law, Margaretha Quina, diundang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai ahli independen untuk memberikan masukan bagi 4 (empat) rancangan peraturan yang sedang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu:

  1. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (revisi Perda DKI 3/2013);
  2. Rancangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengelolaan Sampah (Rapergub LPS);
  3. Rancangan Perturan Gubernur tentang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Rapergub Sarpras);
  4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Biaya Pengelolaan Sampah (Rapergub Tipping Fee).

Revisi Perda DKI 3/2013. ICEL memiliki beberapa catatan terkait dengan perancangan peraturan ini. Secara umum, revisi Perda DKI 3/2013 hanya berisi ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir pembangunan beberapa intermediate treatment facility (ITF) di DKI Jakarta. Tidak tampak ada kaitan antara revisi yang dilakukan dengan niatan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara utuh dari hulu ke hilir. Beberapa dinamika terkini, seperti dorongan yang semakin kuat untuk pengurangan sampah, juga tidak direspon. Sekalipun DKI Jakarta menyatakan bahwa revisi Perda yang lebih menyeluruh akan dilakukan, kami berpendapat bahwa revisi Perda akan lebih efisien dan bermanfaat apabila dilakukan secara holistik.

Selain itu, terkait dengan perubahan terkait ITF sendiri, ICEL menganggap terdapat beberapa resiko hukum dalam rancangan terkini. Rancangan tersebut memperkenalkan terminologi baru, “fasilitas pengolahan sampah antara,” yang tidak dikenal dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun peraturan turunannya (i.e. PP No. 81 Tahun 2012). Akibatnya, FPSA menduduki tempat yang janggal dalam hubungannya dengan sistematika pengelolaan persampahan serta peraturan turunan lain. Contohnya, ketika seluruh norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penyelenggaraan sarana dan prasarana diatur dalam Permen PUPR No. 3 Tahun 2013, FPSA tidak termasuk sarpras yang diatur di dalamnya.

Resiko hukum yang lain adalah ketidakjelasan terminologi “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan” yang digunakan dalam mendefinisikan FPSA. Mengingat tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai apa tepatnya teknologi tersebut, bagaimana teknologi tersebut ditentukan, serta verifikasi untuk membuktikan pemenuhan kualifikasi teknologi tersebut, terminologi ini rawan membuka ruang ketidakpastian hukum. Untuk meminimalisir kemungkinan sengketa, perlu penjabaran lebih lanjut beserta penentuan mekanisme penentuan beserta indikator terbuktinya pemenuhan “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.”

Rapergub LPS. Pelembagaan pengelolaan sampah merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pengurangan maupun penanganan sampah. Sekalipun secara umum ICEL mendukung upaya pengaturan kelembagaan ini, namun terdapat beberapa hal yang menurut kami perlu dipikirkan kembali secara kritis. Pertama, mengingat LPS merupakan delegasi dari Perda DKI 3/2013, perlu pemetaan posisi LPS terhadap norma-norma yang ada dalam perda tersebut. Dalam rancangan terkini, tidak jelas apakah LPS adalah perpanjangan tangan pemerintah, dan dengan demikian berhubungan dengan pemenuhan tugas dan kewenangan pemerintah; atau merupakan fasilitator sipil (orang perorangan dan/atau badan hukum lainnya) dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Hal ini tampak jelas dari LPS kawasan, yang malah menambah aktor baru di antara dua subjek hukum yang telah memiliki hubungan jelas, yaitu regulator (i.e. sebagai pemberi izin dan pengawas) dan pengelola kawasan (sebagai pengemban hak dan kewajiban).

Kedua, perancangan LPS belum menunjukkan hubungan erat dengan keadaan persampahan DKI, yang desainnya seharusnya dibuat berdasarkan target yang diturunkan dari kebijakan dan strategi pengelolaan sampah DKI serta rencana induk pengelolaan sampahnya. Ketiga, terkait dengan poin pertama, perlu memikirkan kembali implikasinya terhadap penghimpunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana LPS terhadap subjek hukum yang ia fasilitasi. Keempat, sebagaimana diangkat juga oleh beberapa narasumber lain, adalah orientasi LPS yang masih cenderung ke penanganan (i.e. pemilahan dan pengumpulan sampah), dan belum jelas desain perannya dalam pengurangan. Terakhir, kurangnya desain regulasi untuk membekali pengetahuan dan menstimulasi inovasi dalam LPS agar dapat merespon dinamika persampahan di wilayahnya, yang kerap kali membutuhkan kreativitas komunal. Hal terakhir ini, yang sesungguhnya merupakan sarana prasarana non-fisik (intelektual, sosial), justru merupakan hal yang paling menentukan keberhasilan pemilahan dan pengangkutan sampah.

Rapergub Sarpras. Pergub Sarpras yang dirancang DKI sesungguhnya berangkat dari Permen PUPR No. 3 Tahun 2013. Catatan kami yang utama adalah kesederhanaan pergub ini dibandingkan Permen PUPR yang mendasarinya, sementara tidak ada referensi yang merujuk ketentuan yang sesungguhnya telah diatur detail dalam lampiran Permen PUPR No. 3 Tahun 2013. Permasalahan terkait dengan FPSA juga patut dikaji kembali, mengingat pengaturan mengenai FPSA hal yang tidak diatur dalam PermenPUPR No. 3 Tahun 2013 secara spesifik dalam batang tubuh. Rapergub sarpras juga perlu menyeimbangkan antara membuka ruang bagi inovasi yang belum ia atur, dengan menutup ruang kesewenang-wenangan karena multiinterpretasi. Salah satu kesewenangan yang perlu diantisipasi adalah penentuan makna terminologi ‘teknologi ramah lingkungan,’ yang setidaknya perlu diperjelas apa indikator proses dan indikator hasil dalam penentuan bahwa sebuah teknologi memenuhi kualifikasi ‘ramah lingkungan.’

Rapergub Tipping Fee. Kami belum memberikan komentar terhadap rapergub tipping fee.

Terkait dengan akses terhadap rancangan peraturan, mengingat kami belum mendapatkan otorisasi untuk membuat publik dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, maka silakan hubungi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sesuai dengan informasi kontak yang bersangkutan. ( Quina)

 

Situasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China

Pada 21 Maret 2019, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengadakan konferensi pers yang berjudul “Situasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China” yang bertempat di The Hook, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Konferensi pers ini didukung oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup yakni BaliFokus/Nexus3 Foundation, Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Adapun tujuan pelaksanaan konferensi pers ini adalah untuk memaparkan situasi, permasalahan, dan rekomendasi terkait praktik impor sampah plastik yang bermasalah.

 

Banjir Plastik Brantas

Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif ECOTON, menyampaikan paparan yang ia beri judul “Banjir Plastik Brantas”. Disampaikan olehnya, di dekat Sungai Brantas ada banyak pabrik tebu dan industri kertas. Adapun banjir sampah plastik yang ia maksud pada dasarnya berasal dari industri-industri yang ada di dekat sungai tersebut. Prigi juga menyampaikan daftar negara asal sampah plastik dengan Amerika Serikat, Kanada dan Inggris menempati urutan pertama hingga ketiga secara berurutan. Sampah plastik yang diimpor oleh Indonesia ini tidak semuanya bisa digunakan oleh industri-industri yang ada di sini, sehingga ujung-ujungnya sisa sampah impor yang tidak bisa digunakan akan dibakar.  Termasuk dalam kategori ini yakni serpihan plastik bercampur kertas (tidak bisa didaur ulang) sehingga digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya.

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh ECOTON, dengan mengambil sampel di 6 lokasi di Sungai Brantas, ditemukan bahwa sampel penelitian menunjukkan adanya mikroplastik di Sungai Brantas yakni sekitar 293-2499 partikel/liter. Parahnya, 92% persediaan air minum di Surabaya berasal dari Sungai Brantas. Prigi menyimpulkan, semakin banyak mikroplastik yang terlepas ke dalam sungai, semakin banyak mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia.

 

Sampah Daur Ulang yang Tidak Didaur Ulang

Tahun depan Cina menambah daftar produk plastik yang diperketat. Malaysia dan Thailand juga menargetkan menutup pintu impor sampah plastik. Indonesia berpotensi menjadi tempat penadah skrap dari negara-negara lain.” sebagaimana disampaikan oleh M. Adi Septiono, Toxics Program Officer dari BaliFokus/Nexus3 Foundation. Sejalan dengan itu, disampaikan juga oleh Yuyun Ismawati Drwiega, Co-Founder dan Senior Advisor BaliFokus/Nexus3 Foundation, bahwa sejauh ini Cina sudah tutup pintu untuk 24 (dua puluh empat) jenis plastik. Tahun depan, angka ini akan naik menjadi 32 (tiga puluh dua) jenis plastik. Ini artinya, Indonesia bisa jadi menempati urutan nomor satu sebagai pencemar laut dan sungai karena Cina sudah menerapkan kebijakan tutup pintu sedangkan Indonesia terus saja menerima sampah plastik dari negara lain.

 

Yuyun sampaikan, di Inggris sendiri, sampah plastik yang dihasilkan oleh warga Inggris hanya sebagian kecil yang didaur ulang sedangkan sisanya (sebagian besar) diekspor ke negara lain. Di tahun 2017, sampah plastik diekspor paling banyak ke Cina, sedangkan di tahun 2018, karena Cina mulai menerapkan kebijakan National Sword mulai Maret 2018 lalu, maka sampah plastik diekspor paling banyak ke Malaysia (Indonesia menempati posisi kedua). Sebentar lagi, Malaysia juga akan mulai menerapkan kebijakan tutup pintu, sehingga bisa dibayangkan jika Indonesia kemudian menjadi negara yang menerima sampah plastik paling banyak dari Inggris.  Belum lama ini Yuyun bertemu dengan salah satu anggota Parlemen Inggris untuk membicarakan hal ini.

 

Yang Diperbolehkan adalah Impor Limbah Bukan Sampah

Yang diperbolehkan untuk diimpor menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/5/2016 (PERMENDAG 31/2016) adalah limbah, bukan sampah.” kata Fajri Fadhillah, Peneliti di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Dalam hal ini Menteri Perdagangan (Mendag) memperbolehkan untuk mengimpor limbah plastik dalam bentuk sisa, skrap dan reja. Adapun Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) dapat memberikan rekomendasi untuk impor limbah. Sehingga, untuk pengajuan impor baru dari industri, MenLH harus hati-hati dalam memberikan rekomendasi.

 

Oleh karena yang diperbolehkan untuk diimpor adalah limbah, bukan sampah, maka impor sampah plastik yang pada kenyataannya terjadi sesuai laporan ECOTON melanggar ketentuan hukum. Fajri menyatakan, “Impor sampah plastik yang terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penyidik harus mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut. Selain itu Menteri Perdagangan harus mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang mereka impor. Lebih lanjut lagi, permohonan persetujuan impor harus ditinjau ulang oleh Mendag dengan mengkonsultasikannya dengan Ditjen PSLB3 KLHK.”

 

Plastik Bukan Masalah, Suatu Ironi

David Sutasurya, Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), berkesempatan untuk hadir dalam United Nations Environment Assembly 4 (UNEA4) yang diselenggarakan di Nairobi, Kenya tanggal 11-15 Maret 2019. David adalah bagian dari delegasi Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). Menurut Amerika Serikat (AS) dalam forum tersebut, plastik (termasuk plastik sekali pakai atau single use plastic) bukan masalah. AS menyampaikan bahwa yang penting adalah plastik itu dikelola, tidak perlu dieliminasi. Perlu diketahui bahwa AS didominasi oleh banyak industri plastik. Terkait pernyataan AS tersebut, David menyampaikan, “Hal ini menjadi sebuah ironi, mengingat Amerika sebetulnya secara akumulatif selama 1988-2016 merupakan negara kedua terbanyak yang mengekspor sampah dan reja plastik secara global.”

 

Dalam forum tersebut, AS juga tidak mau ada perjanjian yang mengikat. Ini meliputi: a) AS tidak mau ada arahan yang jelas dan dijalankan semua negara (sesuai kebutuhan dan kemauan masing-masing saja); b) AS hanya menginginkan platform untuk berbagi informasi; c) AS tidak mau ada komitmen finansial (sesuai kebutuhan dan kemauan masing-masing saja); dan d) AS tidak mau ada batasan waktu. (Erou)

 

---

Info selengkapnya klik disini

 

 

Peta Jalan Sampah, Upaya Eksekusi Penanganan Sampah di Indonesia

Tingginya pola konsumtif masyarakat membuat permasalahan sampah di berbagai daerah menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikannya, ditambah lagi pada medio tahun 2018 Indonesia menjadi urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik yang terbesar di lautan. Sangat disayangkan sekali, tingginya tingkat konsumsi akan beberapa produk rumah tangga yang tak terlepas dari pemakaian plastik telah menjadi momok yang menakutkan bagi lingkungan khususnya di Indonesia.

Berbagai regulasi dan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak serta merta dapat mengurangi sampah secara signifikan dari tahun ke tahun. Nyatanya volume sampah tetap melonjak tajam, dikutip dari unenvironment.org dalam artikelnya yang berjudul Interactive Beat Plastic Pollution[1] pada setiap harinya Indonesia menyumbang sebanyak 10, 660, 505 kg sampah plastik.

Sedangkan sampah yang tercampur dengan bahan lainnya, sebanyak 175.000 ton per hari[2]. “Banyaknya sampah plastik, disebabkan efek dari adanya keterlambatan dari pembahasan pengurangan sampah. Sehingga menyebabkan Indonesia menjadi urutan kedua dalam penyumbang sampah plastik di lautan. Selain itu regulasi yang telah ada juga tidak fokus dalam pengurangan sampah, sebab hanya fokus mengatur bagimana sampah itu dikelola semaksimal mungkin tanpa adanya pengaturan baru dalam menyetop produk-produk yang menghasilkan sampah plastik,” ujar Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Fajri Fadillah, saat di temui di Jakarta. Senin (19/02/2019).

Lanjut Fajri, UU No 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah, seharusnya penyelenggara pengelolaan sampah dititikberatkan dalam pengurangan sampah, yakni mencegah sebuah produk menjadi sampah secara semaksimal mungkin. Jika sudah dilakukan semaksimal mungkin namun tetap masih ada sampah, baru kemudian ditangani dengan penanganan sampah. “Jika dilihat dari penyusunan peraturannya, UU No 18 Tahun 2018 merupakan acuan peraturan utamanya. Didalam UU tersebut banyak sekali delegasi peraturan pelaksanaan yang harus dibuat kembali agar peraturannya lebih jelas lagi.

“Peraturan yang ada saat ini hanya bersifat aturan yang umum atau abstrak, banyak sekali dalam tatarannya, undang-undang terkait sampah itu masih bersifat umum. Sedangkan untuk peraturan yang lebih jelas atau konkret atau spesifik itu belum ada. Namun tahapan peraturan dibuat memang bertahap, dan biasanya mereka memberikan jeda rentang waktu selama setahun atau dua tahun untuk pemerintah membuat peraturan pelaksanaannya. Sejarahnya UU terkait persampahan tersebut, setelah adanya RUU tahun 2008 perkembangannya adalagi yakni peraturan pemerintah tahun 2012. Dan itu sebenarnya lebih spesifik lagi dalam PP no. 8 tahun 2012 dan turunan dari PP itu mendelegasikan lagi peraturan yang lebih detail dari Peraturan Pemerintah ke Peraturan Menteri. Untuk Peraturan Menteri sendiri saat ini masih belum ada,” ujarnya kembali.

Namun seharusnya ada peraturan yang lebih spesifik menyasar pihak produsen untuk segera menghentikan produksi produk-produk yang menimbulkan sampahplastik. Kondisi pengaturan terkini tidak membatasi produksi produk-produk plastik sekali pakai.  Perintah untuk mengatur pengurangan sampah oleh produsen ini sudah ada sejak tahun 2012 namun peraturan tersebut belum ada sampai sekarang.

Pemerintah melalui Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedang merencanakan pembuatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah. Kabarnya, peraturan tersebut akan mengatur pengurangan sampah oleh produsen dengan pendekatan peta jalan persepuluhtahunan. Rencana ini masuk sebagai upaya  pengurangan sampah oleh produsen dalam Kebijakan dan Strategi Nasinal Pengelolaan Sampah sampai dengan 2025.

Dikutip dari Bisnis.com Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan road map dan Permen tersebut akan melibatkan dan mengikat para pelaku usaha untuk bersama dengan pemerintah menjaga keberlangsungan lingkungan.“Jadi nanti ada Peraturan Menteri tentang waste induction yang membuat road map pembatasan sampah plastik. Mereka diminta untuk mengikuti road map yang mengharuskan pelaku usaha mendesain ulang kemasan secara bertahap. Permen dan road map harus diikuti karena berkaitan dengan EPR (extended producer responsibility),” ujar Vivien.

60% sampah Indonesia Organik, Namun Sulit Diolah

“Sebenarnya sampah yang dihasilkan oleh Indonesia itu sendiri merupakan sampah organik yang dapat dikelola dengan baik, sayangnya pemilahan sampah dan pengolahan sampah belum berjalan maksimal pada tingkat rumah tangga. Ditambah lagi, pada tahapan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan TPST atau TPAterdapat resiko sampah-sampah tersebut tercecer yang akhirnya bermuara di lautan,” ujar Fajri Fadillah.

Lanjut Fajri, hal yang paling mengembirakan adalah ketika beberapa kota-kota di Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik, salah satu komitmen yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan aturan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dituangkan yakni: 1. Peraturan Walikota Padang No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik. 2. Peraturan Walikota Balikpapan No. 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. 3. Peraturan Walikota Bogor No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. 4. Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. 5. Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. 6. Instruksi Walikota Jayapura No.1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. 7. Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 18 tahun 2016 tentang Larangan Penggunaan Kantong Plastik bagi Ritel dan Toko Modern.

Dikutip dari unenvironment.org dalam artikelnya yang berjudul Interactive Beat Plastic Pollution para peneliti memperkirakan bahwa lebih dari 8,3 miliar ton plastik telah diproduksi sejak awal 1950-an. Sekitar 60% dari plastik itu berakhir di tempat pembuangan sampah atau lingkungan alami. Peneliti menyatakan bahwa sejak 1950, produksi plastik tumbuh lebih cepat daripada bahan lainnya, dan mereka melihat pergeseran dari produksi plastik menjadi lebih tahan lama, dan penggunaan plastik menjadi trand sekali pakai.

Lebih dari 99% plastik diproduksi dari bahan kimia yang berasal dari minyak, gas alam, dan batubara - semuanya kotor, dan berasal dari sumber daya tak terbarukan. Jika tren saat ini terus berlanjut, pada tahun 2050 industri plastik dapat mencapai 20% dari total konsumsi minyak dunia. Di berbagai negara, konsumsi plastik, merupakan candu yang tak bisa terelakan. Sebab plastik menjadi kebutuhan hidup yang mulai tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari yang memiliki konsekuensi yang tinggi. (Dona)


[1] https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/

[2] https://mojok.co/apk/ulasan/pojokan/sampah-plastik-di-indonesia/

 

Sayangi Laut, Penanganan Sampah Harus dari Hulu

Kematian paus sperma di Wakatobi beberapa hari yang lalu menunjukan bahwa Indonesia darurat sampah plastik. Hal ini dikarenakan ditemukannya 5,9 kg sampah didalam perut paus sperma, ketika perut paus ini dibelah oleh warga di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Januari 2016, kejadian yang sama juga pernah terjadi. Sebanyak 13 paus sperma mati di bibir pantai Jerman, didalam perut paus tersebut ditemukan gumpalan-gumpalan plastik yang mengisyaratkan bahwa dunia saat ini memiliki problem yang sama dalam pengelolaan sampah plastik.

Kematian paus sperma merupakan salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh adanya sampah plastik di lautan. Dikutip dari laman beberapa media lokal, ada sekitar 260 spesies laut yang terdampak dari adanya sampah di laut, survei yang telah dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar[1] juga menyatakan bahwa 28 persen ikan yang ada di pasar ikan mengkonsumsi plastik. Hal ini tidak menutup kemungkinan biota laut lainnya akan tidak sengaja memakan sampah plastik juga, karena menganggap plastik tersebut merupakan makanan mereka. Penutupan permukaan laut oleh sampah plastik dapat membahayakan biota laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi jutaan penduduk yang hidup dekat pesisir ini. Padahal, terumbu karang membutuhkan cahaya matahari agar dapat bertahan hidup.

Selain itu keberadaan partikel plastik kecil (microplastics) juga menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan pangan yang berasal dari laut. Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M Reza Cordova saat dikutip dari laman berita Mongabay menyatakan bahwa, microplastics yang ada di dalam air laut Indonesia diperkirakan berkisar 30 hingga 960 partikel/liter.

Penanganan Sampah Harus Fokus di Bagian Hulu

Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah secara nasional patut diacungi jempol, melalui Peraturan Presiden (Perpres) no. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melalui kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional (Jakstranas) yang diterbitkan pada medio Oktober 2017, pemerintah menargetkan dapat mengurangi sampah sebesar 30% dan dapat menangani sampah sebesar 70% di tahun 2025. Namun apakah hal ini dapat menjadi jaminan yang pasti?

Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL Ohiongyi Marino menyatakan bahwa pemerintah belum melakukan penanganan secara serius, hal ini dapat dilihat dari lambatnya penerbitan regulasi penanganan sampah laut. Pemerintah telah berkomitmen sejak tahun 2016 untuk menurunkan sampah laut, namun aturan pelaksananya  baru muncul akhir tahun 2018 yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang berisi rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018-2025 menjadi penting untuk dilaksanakan. Peraturan ini menjadi wadah hukum pertama dan satu-satunya yang mengatur penanganan sampah plastik di laut secara terpadu dan komprehensif.

“Untuk langkah awal, pemerintah harus mengurangi jumlah sampah laut dengan melakukan pembersihan dan pengambilan sampah laut. Selain itu untuk pengurangan sampah laut penanganan secara jangka panjang, dilakukan dengan adanya pencegahan sampah hasil kegiatan di darat tidak sampai ke laut. Lakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pembuangan sampah dari kegiatan di laut. Sebenarnya peraturan terkait penanganan sampah ini telah lama ada, namun dalam penerapannya belum dilakukan secara maksimal,” ujar Ohiongyi Marino.

Agar sampah tidak bermuara ke laut, penanganan dari hulu harus dilakukan secara maksimal dengan cara pengolahan sampah kembali atau yang biasa dikenal dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Selain itu pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang ketat bagi produsen plastik untuk mengurangi produksi plastik ataupun menghimbau produsen plastik untuk menggunakan bahan-bahan alami yang dapat terurai  secara cepat.

Perlu diketahui, di seluruh laman berita lokal yang ada di Indonesia dari bulan Agustus hingga akhir bulan November memberitakan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Dengan produksi sampah nasional mencapai sekitar 65,8 juta ton pertahunnya dimana 16 persennya adalah sampah plastik.(Dona)

 

 

[1] Detik. 2018. “Laut Indonesia dan Ancaman Sampah Plastik” https://news.detik.com/kolom/d-4056107/laut-indonesia-dan-ancaman-sampah-plastik. Diakses pada 30 Desember 2018 pukul 12.00 WIB.