ICEL

ICEL

Peran Perempuan dalam Penegakkan Hukum dan Penyelenggaraan Negara

Jakarta, 30 April 2018  ̶  Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi “Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga/Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara” dalam rangka memperingati Hari Kartini. Hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut adalah perempuan yang memimpin sejumlah institusi penegakan hukum di Indonesia yaitu Sukma Violetta (Wakil Ketua Komisi Yudisial), Erna Ratnaningsih (Wakil Ketua Komisi Kejaksaan), Poengky Indarti (Anggota Komisi Kepolisian Nasional), dan Ninik Rahayu (Anggota Ombudsman RI).

Dalam sambutannya, Sukma Violetta menyampaikan bahwa peran perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan Negara merupakan suatu upaya penting dalam mencapai keadilan tertinggi (ultimate justice). Di tengah representasi perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang belum ideal, emansipasi adalah tuntutan yang wajar dan rasional karena banyaknya distorsi. Pada paparan selanjutnya, Sukma memulai dengan menguraikan sejumlah data mengenai representasi perempuan pada beberapa instansi pemerintahan yakni pada legislatif dengan rentang 17,3% di Dewan Perwakilan Rakyat dan 27% di Dewan Perwakilan Daerah, 8 menteri perempuan yang menjabat di kabinet pemerintahan, 30% perempuan di kejaksaan, dan 133 pegawai perempuan di KY. Dari 1473 laporan yang masuk ke KY sepanjang 2017, tidak ada laporan kasus yang secara langsung membahas permasalahan perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun beberapa kasus yang menyinggung permasalahan perempuan dari laporan yang diterima KY di antaranya adalah putusan banding bertentangan dengan fakta hukum dimana korban dianggap memberi persetujuan padahal korban yang merupakan perempuan mengalami ancaman. Pada kasus ini KY berpandangan bahwa hakim telah bersikap tidak professional. Beberapa kasus lainnya teridentifikasi berupa kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan oleh Hakim, perselingkuhan, dan ketidakpastian hukum terhadap hak perempuan seperti kawin siri dan status ‘ anak luar kawin’. Kendala yang dihadapi oleh KY dalam mengoptimalkan fungsinya berkenaan dengan keterbatasan kewenangan sehingga perlu mengupayakan kembali yang sharing of responsibility yang proporsional sebagaimana yang telah diakui oleh DPR RI.

Diskusi ini juga dibuka dengan sambutan dari Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Ia mengakui bahwa gerakan perempuan saat ini semakin meningkat yang trennya terlihat sejak reformasi dimana pengarusutamaan gender memiliki peluang yang lebih leluasa di publik. Walaupun terus meningkat, representasi perempuan di politik dan Lembaga negara masih jauh dari ideal. Undang-Undang ‘paket politik’ selama 2004-2014 dianggapnya belum mampu untuk meningkatkan peran perempuan secara proporsional dan representatif di politik. Secara kuantitatif hal ini terlihat pada hasil pemilihan umum 2009 dan 2014. Pada pemilu 2009, hanya ada 18% perempuan yang menjadi anggota DPR dan 29% anggota DPD. Pemilu 2014 representasi perempuan justru menurun pada angka 17% untuk DPR, 28% di DPD, dan 16-17% perempuan pada lembaga perwakilan di daerah. Untuk itu, GKR Hemas menekankan perlunya memikirkan kembali strategi yang dapat memastikan bagaimana perempuan terutama di darah agar mau menjadi representasi dan bisa menjadi representasi yang efektif.

Secara umum, ada empat tantangan dalam pengarusutamaan gender di politik Indonesia. Pertama, dalam kebijakan ada anggapan bahwa tindakan kebijakan sementara adalah belas kasihan semata. Kedua, rendahnya komitmen partai politik dalam permasalahan perempuan yang dapat dilihat dari struktur elit partai politik yang masih sangat didominasi oleh laki-laki dan banyak keputusan internal yang belum sensitif gender. Ketiga, kualitas kader atau perempuan masih perlu ditingkatkan sebab tindakan kebijakan sementara ini tidak hadir dalm ruang kosong melainkan untuk mengatasi ketimpangan representasi gender sehingga perlu dipastikan representasi yang efektif pula. Terakhir, ekspektasi masyarakat dikecewakan oleh performa sejumlah oknum perwakilan perempuan pejabat pemerintahan yang tidak berintegritas dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap oknum perempuan yang memiliki jabatan politik.

GKR Hemas juga mengidentifikasi beberapa kesulitan yang dialami perempuan yang berhadapan dengan hukum. Penanganan kasus dari penegak hukum masih sering justru menekan dan menyalahkan korban (victim blaming). Dalam proses hukum, jaksa sulit bisa melanjutkan ke tahap persidangan dan justru dalam sejumlah kasus jaksa cenderung enggan untuk melimpahkan kasus karena menganggap kasus kekurangan bukti di saat perempuan menjadi korban dan telah mengalami trauma. Kesulitan-kesulitan semacam ini juga akhirnya menimbulkan keengganan bagi perempuan korban kekerasan seksual terutama untuk melapor karena sering dianggap aib dan memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk menjadi sasaran kekerasan seksual. Saat ini, sudah ada  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Namun peraturan ini masih perlu disosialisasikan lebih lanjut agar penanganan perkara dapat benar-benar berperspektif gender. Selain itu, GKR Hemas juga berpesan bahwa ada dua legislasi penting yang harus didorong agar segera disahkan yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender.

Erna Ratnaningsih menjelaskan hambatan-hambatan perempuan dalam mengakses keadilan dalam pengamatannya selaku Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Hambatan tersebut diidentifikasi dari perspektif perempuan korban kekerasan yang berpandangan bahwa terdapat ketidakpercayaan akan proses hukum mampu menyelesaikan permasalahan kekerasan berbasis gender yang dialaminya, utamanya hal tersebut berdasarkan pada sikap aparat penegak hukum dalam penanganan kasus. Aparat penegak hukum kerap mengabaikan hak-hak perempuan korban kekerasan dan tidak memandang serius kekerasan terhadap perempuan. Dalam proses penanganan kasus pula, aparat penegak hukum kerap tidak memiliki perspektif korban perempuan bahkan mengarah ke reviktimisasi, kriminalisasi, dan anggapan terhadap perempuan yang harus bertanggungjawab terhadap kekerasan yang dialaminya.

Komisi Kejaksaan RI memiliki dua peran. Pertama, sebagai watch dog institution melalui perannya seperti melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar kedinasan. Kedua, sebagai think tank institution  melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi dan kelengkapan sarana prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan. Saat ini, yang menjadi kendala fungsional menurut Erna adalah belum adanya peraturan pelaksana penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan atau perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan kejaksaan.  Kendala lain dalam penanganan kasus di antaranya variasi mekanisme pembuktian kekerasan terhadap perempuan yang sudah cukup maju dalam beberapa ketentuan pidana seperti perdagangan orang dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dari ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan saat ini pengetahuan jaksa dalam penanganan kasus sangat terpaku pada KUHP dan KUHAP dimana kontennya tidak sensitif gender dan bahkan mengakibatkan bolak-balik perkara.  Dalam gambaran kasus yang telah terjadi terdapat beberapa variasi tidak terwujudnya keadilan bagi perempuan, seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tinggi, namun vonis yang dijatuhkan majelis hakim rendah atau bahkan bebas, begitupun sebaliknya. Variasi kasus lain adalah putusan yang tidak dilaksanakan oleh Jaksa karena persoalan-persoalan administratif. Terdapat juga kendala dari segi masyarakat yang belum dapat memetakan dengan tepat institusi yang menangani laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Secara umum, selama proses hukum ini Erna mengatakan sangat penting bagi para perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memiliki pendamping hukum.

Poengky Indarti (Kompolnas) menjelaskan peran kompolnas sebagai pengawas independen dan berperan dalam penegakan hukum yang berperspektif gender melalui dorongan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Poengky menuturkan bahwa dalam rekam jejak penegak hukum memiliki korelasi yang penting dalam penegakan hukum yang berperspektif Hak Asasi Manusia terutama dalam hal ini terhadap perempuan. Untuk itu, Kompolnas sejauh ini dalam memberikan pertimbangan kepada Presidn untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan penekanan terhadap rekam jejak yang dilihat dari aspek reward dan punishment yang diterima, Hak Asasi Manusia, korupsi, termasuk rekam jejak yang berkenaan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Reformasi sumber daya manusia ini juga didorong dengan meningkatkan jumlah perekrutan Polisi Wanita dimana hingga tahun 2017 tercatat ada 23.303 Polisi Wanita dari total 421.259 anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Tingkat pengaduan yang diterima Kompolnas dari perempuan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir masih sangat rendah yakni hanya sebesar 13,2 % dari seluruh pengaduan yang masuk. Kasus-kasus yang diadukan oleh perempuan kebanyakan termasuk dalam kategori berupa dugaan pemalsuan, sengketa tanah, sengketa waris dan kasus kekerasan. Dari segi institusional, Poengky mengakui terdapat kendala yang dihadapinya yaitu pengesahan rancangan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Kesetaraan Gender. Saat ini, Kompolnas sedang mendorong disahkannya peraturan tersebut yang rancangannya telah selesai sejak tahun 2013 namun terhenti karena adanya pergantian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia.

Diskusi dirampungkan dengan ulasan yang disampaikan oleh Ninik Rahayu dari  Ombudsman RI. Dalam paparannya, Ninik menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman RI, paling banyak adalah laporan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh kepolisian dan lembaga-lembaga peradilan dengan salah satu institusi yang menerima pengaduan tertinggi yaitu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berkenaan dengan kasus yang berkaitan dengan perempuan, Ninik mengidentifikasi suatu karakter yang dikutipnya dari temuan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) bahwa terdapat distorsi pemaknaan kekerasan, ancaman kekerasan, relasi kuasa, pemulihan korban dan hak atas korban untuk mendapatkan pemulihan. Ketika temuan tersebut disampaikan pada sebuah forum pelatihan hakim, terdapat resistensi dari sejumlah hakim yang berdalih akan adanya asas kemandirian dari para hakim. Terhadap hal tersebut, Ombudsman berpendapat bahwa bagaimanapun hakim terikat pada suatu sistem hukum sehingga tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan keadilan masyarakat untuk mendapatkan penanganan kasus yang berperspektif gender.

Beberapa poin yang menjadi usulan Ombudsman untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis gender adalah:

  1. Menyediakan pelayanan khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Rumah Sakit atau proses hukum
  2. Pendampingan terhadap korban
  3. Menyediakan fasilitas pemulihan sejak awal hingga akhir proses pelayanan publik terutama penegakan hukum seperti pendampingan psikolog dan hukum
  4. Untuk korban kejahatan perdagangan orang, negara berkewajiban untuk memastikan pemulangan dari korban tersebut.

(Hexa)