ICEL

ICEL

Perda Reklamasi Cegah Tumpang Tindih

Korankaltim.com – Panitia Khusus (Pansus) rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi dan Pasca Tambanga DPRD Kaltim melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta, kemarin.
Rombongan dipimpin Ketua Pansus Andi Harun diterima pihak Dirjen Perundangan, yakni Lina dan Rahmah. Hadir anggota Pansus, yakni Sarkowi V Zahry, Darlis Pattalongi, Syaifuddin Dj, Hatta Zainal, Datuk Yaser Arafat, Agus Santoso, Masitah dan Jawad Sirajuddin. Konsultasi ditujukan untuk memperoleh gambaran tingkat harmonisasi tata norma yang dijadikan dasar penyusunan Raperda.
“Silakan saja Perda ini disusun dengan lebih detil. Agar Perda tidak hanya bagus konsepnya tapi diharapkan bisa efektif diterapkan,” kata Lina.
Dikatakan, Andi Harun bahwa perda reklamasi tambang dan pasca tambang diperlukan agar ada sanksi yang jelas.
“Kaltim ini banyak usaha pertambangan, tapi sulit sekali untuk penegakan hukumnya,” kata Andi Harun.
Dalam diskusi, Sarkowi V Zahry mengatakan perlunya harmonisasi aturan-aturan terkait. Bahkan diperlukan acuan-acuan dari Kementerian soal hal-hal dalam perumusan sanksi.
“Perda ini untuk menyelamatkan lingkungan Kaltim. Karena itu dalam pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan aturan lain termasuk dalam penerapan sanksi. Sanksi administratif atau sanksi pidana yang akan diterapkan perlu diperjelas cantolan hukumnya,” kata Sarkowi.
Dari Kementerian Hukum dan HAM menyarankan agar dalam menerapkan sanksi bisa mengacu pada UU Lingkungan Hidup atau hukum lingkungan, yakni UU Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian soal sanksi jangan sampai melebihi ketentuan yang ada tersebut.
“Bisa juga mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara,” tegasnya.
Dyah Paramita, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan di tingkat Pusat pun tidak adanya koordinasi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kehutanan soal reklamasi. Dyah mengatakan, hal ini berkaitan dengan penentuan keberhasilan proses reklamasi. Dalam PP No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, pelaku usaha harus menyerahkan dana jaminan reklamasi tambang paling lambat 30 hari sejak rencana reklamasi disetujui Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Dana ini dikembalikan jika proses reklamasi dinilai selesai.
Namun, tidak ada ketentuan mengenai mekanisme audit keberhasilan proses reklamasi itu. Pemegang IUP Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan pencairan dana jaminan itu ketika menganggap reklamasi sudah dilakukan. Untuk tingkat pusat, pencairan ini berdasarkan persetujuan Kementerian ESDM. Sayangnya, ulang Dyah, tidak ada koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.