ICEL

ICEL

Perlindungan Hutan dan Lahan di Kaltara Masih Rendah

Perkebunan sawit yang dibuka secara illegal di areal Hutan Lindung Pulau Nunukan (Foto: Tribun Kaltim)

 

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dinilai belum maksimal melakukan perlindungan hutan dan lahan di daerah ini.

Berdasarkan penelitian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan menggunakan indeks Land and Forest Governance Index (LFGI)  atau Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2015-2016, kondisi perlindungan hutan dan lahan yang diselenggarakan Provinsi Kalimantan Utara hanya memperoleh skor 14,29, yang berada dalam rentang nilai rendah.

“Walaupun begitu, skor pada dimensi ini merupakan skor tertinggi yang diperoleh Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, Jumat (2/3/2018) mengungkapkan hasil penelitian untuk mengukur pelaksanaan tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Utara.

Dia menjelaskan, rendahnya perlindungan hutan dan lahan ini disebabkan saat itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang menjalani tahap serahterima kewenangan dari kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga belum pernah menerbitkan izin kehutanan, perkebunan atau pertambangan sejak didirikan hingga saat penelitian ini rampung dilaksanakan,” ujarnya.

Saat penelitian dimaksud, inisiasi Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan baru berjalan dua minggu, tepatnya masih pada tahap mempertemukan seluruh organisasi perangkat daerah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Saat kami penelitian, Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki Peta Rawan Karhutla dan Peta Rawan Bencana, ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum membuat  kebijakan dan mengalokasikan biaya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam rentang waktu penelitian LFGI.

“Hingga penelitian ini selesai dilaksanakan, Perda RTRW Provinsi Kalimantan Utara masih dalam tahap finalisasi dan terkendala data spasial dalam melindungi ekosistem gambut. Dengan demikian, belum ada upaya untuk melindungi ekosistem gambut oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.

Sementara skor dalam penelitian dimaksud diperoleh dari, adanya masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang dilibatkan dalam penyusunan rencana perlindungan ekosistem gambut, yakni dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi dalam pengumpulan data untuk pemetaan lahan gambut.

“Namun, masih ada elemen masyarakat lainnya yang idealnya dilibatkan, yakni perempuan, pemerintah desa, masyarakat terdampak, masyarakat miskin dan masyarakat adat,” ujarnya.

Selain itu masyarakat Provinsi Kalimantan Utara telah dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yakni dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat terdampak, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

“Namun partisipasi dari unsur masyarakat lainnya seperti perempuan, masyarakat miskin, dan masyarakat adat masih diperlukan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan pertemuan pertama untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang akan menghasilkan produk hukum berupa SK Gubernur.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki rencana untuk merancang anggaran pengendalian Karhutla untuk tahun 2017 yang merujuk pada surat Menkopolhukam sebagai bentuk tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,” ujarnya.

Sedangkan faktor lainnya, Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki forum koordinasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, namun tidak disertai pertemuan rutin karena baru dilakukan sekali untuk menindaklanjuti instruksi Kemenkopolhukam.

Menurutnya, perlindungan hutan dan lahan memiliki kedudukan sangat penting dalam LFGI. Kinerja pemerintah dalam perlindungan hutan dan lahan diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hutan dan lahan yang ada.

Kinerja perlindungan hutan dan lahan pada bagian ini, sebutnya, lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja penataan sistem perizinan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan ekosistem gambut oleh pemerintah dengan mempertimbangkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masing-masing fokus pengukuran ini kemudian dijabarkan lagi ke dalam unsur yang lebih rinci.

Dirincikan, kinerja pemerintah daerah provinsi dalam penataan sistem perizinan dinilai dari beberapa aspek, yaitu bagaimana pemerintah memastikan pemberian izin telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan perizinan? Selanjutnya bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan adanya keterbukaan informasi perizinan bagi masyarakat dalam perizinan? Lalu bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pemberian izin? Serta bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas publik dalam pemberian izin.?

“ Dalam ranah karhutla, kinerja pemerintah daerah provinsi dinilai dari aspek bagaimana pemerintah memiliki seperangkat instrumen pengendalian karhutla seperti peta rawan kebakaran?” ujarnya.

Hal itu juga menyangkut laporan pengawasan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan serta petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga dinilai dari upaya menjamin dan memastikan adanya keterbukaan informasi berbagai instrumen sebagaimana disebutkannya di atas kepada masyarakat.

“Kemudian bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan adanya partisipasi publik dalam pengendalian karhutla? Dan bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas bagi pengendalian karhutla?” ujarnya.

Sementara terhadap perlindungan ekosistem gambut dinilai dari aspek upaya pemerintah memastikan adanya instrumen kebijakan perlindungan seperti rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta rencana tata ruang wilayah yang mempertimbangkan perlindungan ekosistem gambut tersebut.

“Bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan partisipasi masyarakat dalam perumusan instrumen kebijakan perlindungan ekosistem gambut sebagaimana dalam poin diatas?” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga dinilai dari upaya menjamin dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas dalam perlindungan ekosistem gambut.

Rancang Aturan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merancang peraturan tentang pengakuan masyarakat hukum adat, guna menetapkan hutan adat di Provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga diharapkan mengidentifikasi model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.

“Kami juga merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi pengajuan usulan HKm dan HD oleh masyarakat dan membuat mekanisme komplain apabila proses penetapannya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo.

Lainnya diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat adat di Kalimantan Utara yang berada dalam kawasan hutan, jika tidak ada permohonan penetapan hutan adat dari masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga diharapkan membuat sistem yang menjamin keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat terdampak, masyarakat miskin, masyarakat adat, perempuan, pemerintah desa, LSM dan akademisi dalam proses pengajuan calon areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD).

Upaya meningkatkan wilayah kelola masyarakat ini direkomendasikan ICEL mengingat  Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum memenuhi akses wilayah kelola masyarakat di daerah ini. Penelitian yang dilakukan ICEL, pada dimensi pemenuhan akses wilayah kelola masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sama sekali tidak memperoleh skor.

“Ini artinya, kondisi tersebut berada dalam rentang nilai rendah berdasarkan kategorisasi indeks Land and Forest Governance Index atau Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2015-2016, “ujarnya.

Dimensi ini ditentukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari kajian terhadap komitmen dan arah kebijakan pemerintah secara nasional hingga masukan dari kalangan masyarakat sipil terkait dengan masalah prioritas serta kebutuhan mereka dalam pengelolaan hutan dan lahan.

Dia menjelaskan, pada dimensi wilayah kelola masyarakat, pihaknya mengukur kewajiban dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi persiapan, pengusulan, penetapan, perencanaan dan pengelolaan HD, HKm dan Hutan Adat di dalam wilayah pemerintahannya.

Pengukuran indeks kelola hutan dan lahan pada dimensi wilayah kelola masyarakat dilihat dari aspek dalam instrumen transparasi berupa, penyediaan informasi terkait wilayah kelola masyarakat oleh pemerintah provinsi.

Selanjutnya dalam instrumen partisipasi berupa regulasi, ragam partisipan dan wahana serta level pelibatan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah provinsi dalam proses pengajuan HD dan HKm. Sedangkan dalam instrumen akuntabilitas, berupa upaya pemerintah provinsi dalam menjamin perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat atau hak ulayat dan ada tidaknya mekanisme komplain jika terjadi pelanggaran prosedur pemberian HD dan HKm.

“Subjek WKM yang dikaji dalam studi ini dibatasi pada kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam proses perizinan perhutanan sosial, merujuk kepada Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 dan aturan teknis lainnya yang terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, studi ini mengkaji tiga subjek utama wilayah kelola masyarakat yaitu Hutan Adat, HKm dan HD.

“Sementara itu, pengukuran mengenai ada atau tidaknya usulan dan penetapan HKm dan HD kepada pemerintah daerah hanya dibatasi pada periode 1 Januari 2015 hingga 31 Maret 2016, yang merupakan periode penelitian LFGI 2015-2016,” ujarnya.

Menurutnya, tidak diperolehnya skor ini, salah satunya disebabkan karena baru terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 melalui Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

“Hingga penelitian ini rampung dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah provinsi masih menyusun rancangan peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial. Sedangkan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2017,” ujanya.

Sementara, kata dia, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan istilah perhutanan sosial yang digunakan adalah hutan rakyat. Ini akan dimasukan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Kemudian alokasi perhutanan sosial akan merujuk pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial,” ujarnya.

 

Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2018/03/02/perlindungan-hutan-dan-lahan-di-kaltara-masih-rendah?page=all